PNS Sekolah ke LN Diatur UU

UU Aparatur Sipil Negara segera disahkan dan setiap aparatur berhak mendapatkan kesempatan mengembangkan diri.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengabaikan pekerjaan dengan modus bersekolah di luar negeri sudah menjadi rahasia umum. Seluruh biaya hidup mereka dibiayai oleh negara dan tetap mendapat gaji seperti PNS yang bekerja penuh. Mereka yang mendapat kesempatan bersekolah di luar negeri umumnya yang punya koneksi ke pimpinan.

Ada dua versi mengenai fenomena tersebut. Pertama, PNS melanjutkan sekolah karena tidak mendapat jabatan di instansinya. “Jadi semacam dibuang. Beban utamanya ya sekolah, bukan kerja,” tutur Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Versi lain, tentu saja PNS disekolahkan karena kebutuhan pengembangan diri. Namun diakuinya, selama ini PNS belum dianggap sebagai sumber daya yang harus direncanakan.

Solusi untuk menjawab fenomena tersebut, menurut Eko, dengan memperbaiki perencanaan sumber daya manusia (SDM). Hal itu tercakup dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara.

Dalam draf RUU tersebut, Eko mengungkapkan setiap aparatur sipil negara wajib mendapatkan kesempatan mengembangkan diri. Dalam rangka tersebut, setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan diri yang dianggarkan dalam APBN.

“Artinya, nanti tidak boleh orang sekolah berdasarkan kehendak pribadi, tapi harus atas rencana pengembangan diri yang disusun dalam rencana SDM 5 tahun itu,” tegasnya.

Kementerian PANRB sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperbaiki sistem database kepegawaian. “Supaya kita tahu secara kompetensi kediklatan pegawai. Itu sudah kita bicarakan, bahkan masuk ke peraturan presiden yang sekarang kita desain mengenai tugas belajar dan izin belajar,” sambung Eko.

Jadi, setelah RUU tersebut menjadi UU, seseorang bisa melaksanakan tugas belajar jika instansinya sudah membuat perencanaan SDM dan tahu kompetensi yang dibutuhkan. “Instansi wajib menyiapkan yang bersangkutan dan mencarikan sekolah termasuk pendanaannya.”

RUU Aparatur Sipil Negara saat ini dalam tahap akhir penggodokan di Komisi II DPR. DPR menargetkan selesai April sebelum masa sidang pertama tahun ini berakhir.

RUU tersebut mengatur sistem pengukuran kinerja individu. Setiap individu harus punya manual book dan kontrak kinerja sebagai parameter keberhasilan kinerja.

“Selama ini, kita tidak punya sistem penilaian kinerja yang benar-benar mengukur kinerja individu, melainkan hanya poin-poin kesetiaan, kepemimpinan, yang sangat subjektif,“ tuturnya.

 

ICW mendukung

Pengukuran kinerja PNS didukung Indonesia Corruption Watch (ICW). “Dengan adanya kontrak kinerja, setiap pekerjaan dapat diukur dan untuk mengawasinya juga lebih jelas,“ ujar Koordinator ICW Danang Widyoko seusai beraudiensi dengan Menteri Azwar Abubakar di Kementerian PANRB, Senin (4/3).

Terkait dengan itu, pejabat eselon I dan II Kantor Kementerian PANRB telah menandatangani penetapan kinerja (PK) pada 21 Februari 2013. PK tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target dan waktu pe nyelesaian program kegiatan setiap pejabat. ICW berharap penetapan kontrak semacam itu juga diberlakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemda. 

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khaddafi menyatakan kinerja PNS malas berdampak pada pemborosan APBN.

Fitra belum menghitung berapa anggaran yang dihabiskan untuk membiayai sekolah PNS. Namun yang pasti, belanja pegawai untuk pemerintah pusat tahun 2012 mencapai Rp212,3 triliun, dan tahun ini meningkat menjadi Rp241,6 triliun.

Alokasi anggaran dari APBN untuk dana alokasi umum (DAU) pada 2013 juga meningkat menjadi Rp311,1 triliun, dari sebelumnya Rp237,8 triliun. DAU oleh pemda banyak dipergunakan untuk membayar gaji pegawai. Padahal, seharusnya, sebagian lagi buat program pelayanan publik.

 

Sumber : Media Indonesia 11 Maret 2013 hal.4 kol.1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)