Sulawesi Tengah Memperketat Pengawasan Terhadap Pekerja Asing

Ruslan Sangadji

THE JAKARTA POST/PALU

 

Pemerintah Sulawesi Tengah meningkatkan upaya dalam pengawasan orang asing untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dokumen yang sah saja yang bekerja di provinsi tersebut.

Pengawasan terhadap orang asing di provinsi tersebut masih lemah, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, Abdul Razak, ketika baru memulai pembentukan sebuah tim pengawasan gabungan.

Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), yang didirikan tahun lalu, akan membantu pendeteksian orang asing yang kemungkinan menyalahgunakan visa mereka untuk bekerja di provinsi ini, kata Abdul.

“Tim akan membantu kami memantau  orang asing, mereka yang datang untuk pariwisata atau untuk bekerja di perusahaan”, dia mengatakan kepada The Jakarta Post selama akhir pekan.

Tim ini terdiri dari beberapa anggota institusi, termasuk Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaaan, Badan Intelijen Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan juga pihak bandar udara dan pelabuhan.

Sebanyak 26 orang asing telah dideportasi dari provinsi tersebut dikarenakan pelanggaran keimigrasian, diantara bulan Januari dan Oktober tahun lalu, kata Abdul.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 1.292 tenaga kerja asing baru-baru ini  dipekerjakan secara resmi di Sulawesi Tengah, 1.200 diantaranya berasal dari Tiongkok. Sebagian besar dari orang asing tersebut bekerja si perusahaan pertambangan.

Para pekerja Tiongkok tersebut bekerja di pertambangan nikel dan pabrik-pabrik di Kabupaten Morowali, kata Abdul.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Joko Purnomo, mengatakan bahwa selama periode Januari sampai dengan Desember 2016, kantornya telah mencatat pendirian 25 perusahaan asing dari 14 negara di Sulawesi Tengah.

Namun, ditemukan juga perusahaan yang mempekerjakan orang asing secara ilegal.

Pada bulan Desember, kantor Joko menemukan 64 tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal di sektor industri pertambangan dan energi di Sulawei Tengah.

“Mereka datang dari Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, Britania Raya, Jepang dan Jerman”, kata Joko.

Di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, sebagian besar pekerja asing dipekerjakan di pertambangan nikel, sementara industri lain, termasuk perkebunan kelapa sawit, masih bergantung kepada pekerja lokal, dia menambahkan.

Secara terpisah, Bupati Kabupaten Morowali Utara, Aptripel Tumimomor, mengatakan hanya satu perusahaan tambang yang mempekerjakan orang asing di kabupatennya, yaitu produsen bijih nikel PT Central Omega Resources (COR) Indonesia yang berlokasi di Desa Lambolo Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia. Berdasarkan laporan, ia mempekerjakan 263 tenaga kerja asing.

Aptripel mengatakan bahwa PT COR memiliki sebanyak 500 orang pekerja dengan keahlian di bidang teknologi konstruksi dan eksplorasi. Para pekerja asing hanya bekerja sebagai teknisi perakitan peralatan peleburan.

“Saya telah menerima laporan yang mengatakan bahwa banyak diantara mereka yang telah kembali ke negaranya karena mereka telah selesai bekerja di sini”, kata bupati tersebut.

Pemerintah telah memberantas orang asing yang menyalahgunakan visa di Indonesia pada beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, 7.787 orang asing, 1.837 diantaranya adalah orang Tiongkok, dihukum atas pelanggaran peraturan keimigrasian selama tahun 2016.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)