Aktivis pencari suaka: Pendeportasian adalah langkah terakhir

Fadli

The Jakarta Post/Batam

Terbitnya peraturan presiden terbaru terkait penanganan pencari suaka memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pencari suaka, mengurangi kepadatan saat dilakukan penanganan di kantor imigrasi tempat mereka tiba di wilayah Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjamin bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengusir perahu yang membawa pengungsi memasuki perairan Indonesia, bahkan mewajibkan aparat untuk mencari dan menyelamatkan mereka serta memberikan kebutuhan pokok berupa makanan dan tempat tinggal.

Akan tetapi para pencari suaka dan pengacara pencari suaka tetap berhati-hati dalam menilai implementasi aturan ini selama beberapa waktu ke depan.

Seperti misalnya dalam Pasal 29, dinyatakan bahwa  pemerintah memiliki kewenangan untuk  melakukan pendeportasian terhadap pencari suaka yang aplikasi permohonannya ditolak oleh Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR), lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan status pengungsi seseorang.

Husam Mahmood Faraj, pencari suaka dari Irak yang saat ini menghuni Rumah Detensi Imigrasi Batam, Kepulauan Riau, mengatakan bahwa dia tidak dapat kembali ke kampung halamannya di Irak karena dia melarikan diri dari pemerintah yang sedang mencari keberadaannya dan akan membunuhnya bila kembali ke Irak.

Dia mengatakan bahwa dia berada dalam daftar pencarian orang Pemerintah Irak karena profesinya sebagai wartawan televisi  yang ketika itu aktif mewartakan kondisi Irak setelah invasi yang dipimpin oleh  AS. 

“Saya memutuskan untuk meninggalkan Irak bersama dengan istri dan saudara ipar saya . Tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke Irak,” ungkap Husam, yang tiba di Indonesia dengan perahu dua tahun lalu.

Indonesia telah merasakan gelombang pencari suaka yang bertubi-tubi dari Afghanistan, dan negara-negara konflik di Timur Tengah lainnya, juga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar selama dua tahun belakangan.

Menurut data UNHCR, Indonesia menampung 5.957 pengungsi, sementara 7.591 pencari suaka masih menunggu persetujuan. Indonesia merupakan negara ketiga di Asia terbanyak menampung pengungsi dan pencari suaka setelah  Malaysia dan India.

Gelombang pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia sebagian besar tiba di Aceh, dan mereka mengalami perlakuan kurang baik dari aparat pemerintah lokal.

Tahun lalu pemerintah Indonesia dikritik karena perlakuan terhadap pengungsi Tamil dari Sri Lanka yang terdampar di  Pantai Lhoknga, Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh saat itu menolak para pengungsi untuk diturunkan ke darat selama satu minggu, sehingga mereka terjebak di dalam perahu yang membawa mereka.

Pemerintah daerah berargumentasi bahwa para manusia perahu tersebut tidak memiliki dokumen identitas dan pihak pemerintah tidak memiliki anggaran untuk memberikan kebutuhan mereka setelah sebelumnya menangani para pengungsi Rohingya dari Myanmar.

Pejabat UNHCR di Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa peraturan presiden tersebut tidak banyak merubah aturan yang sudah ada, lembaga PBB tersebut masih melakukan proses aplikasi permohonan suaka yang sebagian besar ingin ke AS, Australia, dan Selandia Baru.

Kepala Kantor Imigrasi Batam , Teguh Prayitno mengatakan bahwa Ia masih menunggu peratuuran pelaksanaan terkait peraturan tersebut.

Febionestan, pimpinan dari kelompok advokasi migran Suaka memuji peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai perkembangan yang baik.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah RI memiliki wewenang untuk mendeportasi pencari suaka yang permohonannya telah ditolak, akan tetapi dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai pengungsi. “Tantangan utamanya terletak pada implementasi peraturan tersebut.” Katanya.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)