Imigrasi Lakukan Sosialisai A-POA

LANGSA - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Langsa, Kemas Arpandi mengatakan, maraknya warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional serta menjadi isu yang berkembang di tengah masyarakat.

 

Hal itu dikatakan Kemas Arpandi, saat membuka sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (A-POA) dan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nonprosedural dalam proses penerbitan paspor RI dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Jumat (10/3) di aula Hotel Harmoni, Langsa.

 

Sosialisasi ini diikuti Muspida Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Juga turut hadir Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh, Samadan SH MH, Asisten I Pemko Langsa Suryatno AP MSp, dan Asisten I Pemkab Aceh Tamiang, Mix Donal SH.

 

Kepala Imigrasi Kelas II Langsa itu menambahkan, salah satu terjadinya TPPO ini diawali melalui pengiriman TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan (nonprosedural-red), dengan modus operandi, antara lain haji, umrah, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh imigran, dan duta budaya.

 

Selama ini diketahui baik melalui berita TV, koran, medsos maupun kabar lainnya bahwa banyak TKI yang bekerja di luar negeri mengalami kejadian mengerikan. Misalnya, tidak dibayar gaji dan paspor ditahan majikan, disiksa majikan, dijual sebagai budak seks, diambil organ tubuhnya, dan lainnya.

 

“Tindak pidana perdagangan orang tersebut digolongkan dalam kejahatan transnational organized crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penangananya juga harus melalui cara yang luar biasa (extra ordinary),” ujarnya.

 

Oleh kerenanya, timpal Kemas Arpandi, Direktorat Imigrasi sebagai salah satu instansi yang menangani masalah perdagangan orang harus meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya TPPO. Upaya pencegahan dimaksud harus dilakukan secara proaktif oleh seluruh unit pelaksana teknis dalam bentuk upaya pencegahan pengiriman TKI nonprosedural.

 

Untuk melindungi WNI yang terkena kasus di luar negeri, katanya, tentu akan sangat sulit, karena harus mengikuti aturan negera tersebut. Tetapi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri tetap proaktif berusaha melindungi warga negaranya yang terkena musibah itu.

 

“Seperti kasus-kasus sebelumnya, yang menjadi sorotan dan selalu jadi tuduhan adalah imigrasi sebagai institusi yang mengeluarkan paspor bagi mereka,” sebutnya.(zb)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)