Pemberitahuan
  • Please install and enable Core Design Scriptegrator plugin.

6 Kementerian dan 3 Lembaga membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelanggaraan Ibadah Umrah

  • Cetak

   

(07/05 Jakarta). 6 Kementerian dan 3 Lembaga yang diantaranya Kementerian Perdaganan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, POLRI, PPATK dan BKPN secara bergantian menandatangani perjanjian kerjasama membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelanggaraan Ibadah Umrah yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta.

Dikarenakan setiap tahun warga negara indonesia yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh mengalami peningkatan, kuota untuk tahun 2018 berubah menjadi sebanyak 221.000 jemaah. Pelayanan masyarakat terhadap jemaah haji dan umroh baik di dalam negeri maupun di tempat ibadah dituntut untuk lebih baik. Selain pelayanan terhadap jemaah haji dan umroh, juga merupakan perlindungan warga negara indonesia di luar negeri.

Perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi imigrasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2018 telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) tentang Pertukaran Data Jemaah Haji dan Umrah Dalam Rangka Penertiban dan Pelindungan Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Perjanjian Kerja Sama Bersama dengan 6 Kementerian tentang Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Ke Luar Negeri telah ditandatangani pada tahun 2017 dengan maksud sebagai upaya bersama dalam rangka pencegahan dan penanganan pekerja migran indonesia nonprosedural secara terkordinasi dan terpadu.

Modus pekerja migran indonesia nonprosedural untuk dapat berangkat ke Arab Saudi salah satunya dengan alasan ibadah umroh, walaupun pada saat ini pemerintah Arab Saudi melakukan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia, ini merupakan suatu celah terjadinya Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.

Dengan peningkatan kerjasama yang dilakukan antara Ditjen Imigrasi dan Ditjen PHU pada saat ini merupakan salah satu langkah dalam melakukan pencegahan TKI nonprosedural. Ditjen Imigrasi telah melakukan pencegahan TKI nonprosedural berupa penolakan penerbitan paspor sebanyak 5241 pada tahun 2018 dan 1007 per Maret 2019, selain itu Ditjen Imigrasi telah melakukan 381 penundaan keberangkatan pada tahun 2018 dan 126 per Maret 2019.

Untuk mencegah TKI Nonprosedural diperlukan kerjasama dan kerja nyata yang terkoordinir dari seluruh unsur masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan peran dan bidangnya masing-masing. Melalui Perjanjian Kerja Sama ini sinergitas antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan 6 (enam) kementerian dan 3 (tiga) lembaga akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji dan umroh serta pencegahan TKI Nonprosedural.

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)