RILIS DITJEN IMIGRASI AWAL TAHUN 2014

 

IMIGRASI Sumbangkan 1.8 Triliun Sepanjang Tahun 2013

Jakarta (02/01/2013). Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi di bidang pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta sebagai fasilitator pembangunan ekonomi telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terkait dengan fungsi Imigrasi tersebut adalah hal yang masih menjadi perhatian dan komitmen dari seluruh insan Imigrasi untuk bertindak nyata agar tercapai Imigrasi yang lebih baik di masa datang, sehingga khususnya dalam bidang pelayanan, masyarakat dapat lebih terlayani dengan baik.

Direktorat Jenderal Imigrasi, di tahun 2013 sampai dengan saat ini telah menyumbangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara sebesar Rp. 1.813.326.286.400,- (disumbangkan dari pelayanan yang terkait dengan penerbitan Paspor RI dan pelayanan keimigrasian bagi warga Negara asing). Diharapkan dengan adanya sumbangan penambahan PNBP Negara dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah dapat meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan pembangunan negara, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan keimigrasian, pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi fungsi Imigrasi Indonesia.

I.     Bidang Pelayanan

Sumbangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disampaikan Direktorat Jenderal Imigrasi bersumber dari beberapa pelayanan keimigrasian seperti :

1. Penerbitan Paspor RI terdiri dari :

  • Paspor Biasa sebanyak 2.776.446 (Paspor 48 halaman, 2.486.413 & 24 halaman, 290.033),
  • Paspor Elektronik sebanyak 17.808,

dengan PNBP Penerbitan Paspor keseluruhan sebesar Rp. 676.150.960.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh      Milyar Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

2. Pelayanan Visa dan Izin Tinggal :

  • Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)/Visa On Arrival (VOA),              sebesar Rp.1.079.402.198.620,-
  • Izin Tinggal Pemberian Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM),                   sebesar Rp.21.502.000.000,-
  • Pemberian Visa yang terdiri dari ;

         -     Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di LN sebesar Rp.6.087.450.000,-

         -     Visa Tinggal Terbatas (VITAS) Saat Kedatangan sebesar Rp.1.759.800.000,-

         -     Izin Tinggal Terbatas saat Kedatangan sebesar Rp.1.026.550.000,-

  • Kartu Perjalanan Pebisnis APEC/APEC Business Travel Card (ABTC), sebesar Rp.2.360.000.000,-
  • Pendapatan lainnya sebesar Rp.25.037.327.780,-

Sedangkan dari layanan warga Negara asing tersebut PNBP yang didapat sebesar Rp. 1.137.175.326.400,- (Satu Trilyun Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah),

Sehingga total PNBP yang didapat dari Imigrasi sebesar Rp 1.813.326.286.400          (Satu Trilyun Delapan Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)

II.     Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum keimigrasian kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 telah melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Pro Justisia terhadap WNA yang melakukan pelanggaran ataupun pidana keimigrasian. Tindakan Administrasi Keimigrasian, khususnya pendeportasian Warga Negara Asing yang telah melanggar peraturan keimigrasian yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebanyak 2011 orang dan Pro Justisia sebanyak 17 Kasus Tindak Pidana Keimigrasian baik dalam proses penuntutan, ataupun sudah diserahkan ke pengadilan (P21) serta mendapatkan putusan.

Jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah overstay, atau tinggal di wilayah Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni sebanyak 447 orang.

Imigran Ilegal yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), yang tersebar di seluruh Rudenim di wilayah Indonesia (Tanjung Pinang, Surabaya, Semarang, Pontianak, Pekanbaru, Medan, Manado, Makassar, Kupang, Jayapura, Jakarta, Denpasar, Balikpapan, Ditjenim) sebanyak 1.910 WNA. Sedangkan Imigran Ilegal yang ditempatkan di Community House sebanyak 2.491 WNA.  Sehingga total ilegal imigran yang berada di di wilayan Indonesia saat ini sebanyak 4.401 WNA.

Terkait dengan koordinasi antar instansi ataupun BUMN, Ditjen Imigrasi telah melakukan kerja sama dan  penandatanganan MoU diantaranya :

  1. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang Akses Data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM),
  2. Melakukan kerja sama dan penandatanganan MoU dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tentang Pemeriksaan Keimigrasian dalam Penerbangan,  
  3. Dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK),  
  4. Serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Persepsi.

Di tahun 2014 ini, diharapkan terkait dengan pelayanan, Imigrasi dapat meningkatkan tingkat kepuasan bagi masyarakat yang mendapatkan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia juga pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga memberikan kontribusi untuk menciptakan suasana kondusif dalam pembangunan ekonomi negara.

                                                                                                                   Kepala Bagian Humas dan TU

                                                                                                                t.t.d

                                                                                                                 Heriyanto SE., SH., M.Si

                                                                                                                  NIP.19600129 198503 1001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)