Uncategorised

IMF-WB Delegates Offered Free Visas

Humas, 17 Mei 2018
The Jakarta Post Jakarta, Indonesia | Tue, April 24, 2018 | 12:01 am   The foreign delegates who will arrive in October to participate in the 2018 IMF-World Bank Annual Meetings in Bali will be provided with a free-visa facility, the government has announced. The same facility will also apply to foreign journalists and representatives of civil society organizations from abroad. The free visas will be given upon the delegates’ arrival at the immigration counters at Ngurah Rai International Airport in Denpasar, Bali, and at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. The special visa facility for IMF-World Bank delegates will include a 30-day stay in the country, the directorate general of immigration announced on Apr. 18. The immigration directorate general has been tasked specifically with easing entry for the 18,000 foreign delegates and participants who will attend the upcoming IMF-World Bank meetings on Oct. 12-14. Toward this end, the directorate general has also readied hundreds of additional immigration officers, adding 500 officers at Soekarno-Hatta airport and 200 officers at Ngurah Rai. Aside from attending the annual event, the IMF-World Bank delegates will also visit nearby tourist attractions, including in surrounding cities, as their activities will not be limited to Bali and Jakarta. To maintain the security and comfort of the delegates, the directorate general is cooperating with police in Bali and elsewhere, and emergency procedures have also been prepared. Special immigration counters will be set up at the airports to manage the delegates’ arrival and departure. Heads of states who will be arriving on private aircraft will be provided separate services in accordance with established protocols.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Kantor Imigrasi Blitar Luncurkan Inovasi Layanan SMS Gateway

Humas, 29 September 2016
  Rabu, 28 September 2016 18:16 WIB   BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kantor imigrasi Blitar terus menciptakan inovasi dan terobosan baru. Salah satunya adalah dengan meluncurkan inovasi layanan sms gateway. Hal itu dilakukan untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan dan turut berkontribusi terhadap peningkatan data saing Republik Indonesia di mata dunia. Diungkapkan kepala kantor imigrasi Blitar, Mulkan Lekat, sms gateway itu bisa diakses melalui nomor handphone di 0821-3991-3999. Di mana dengan hotline tersebut masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Melainkan cukup dengan mengirim sms ke nomor tersebut, untuk mendapatkan informasi. "Setelah masyarakat mengirimkan sms sesuai dengan format maka server akan membalas secara otomatis (auto reply) terkait dengan informasi yang ingin diketahui," ungkap Mulkan Lekat, Rabu (28/9). Lebih lanjut Mulkan menjelaskan untuk mengetahui informasi melalui sms, formatnya tidak ribet. Masyarakat hanya perlu mengirim sms sesuai kode kebutuhan informasi. Yakni 1 untuk informasi syarat pembuatan paspor, 2 info persyaratan perpanjangan visa on arrival, 3 informasi persyaratan izin tinggal kunjungan, 4 informasi persyaratan izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, 5 informasi pemohonan paspor di kantor imigrasi yang sedang berjalan, 6 informasi tentang pelayanan keimigrasian lain, atau keberadaan orang asing diwilayah Blitar dan Tulungagung, serta 7 pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kantor imigrasi dan ketik spasi 8 untuk pengaduan yang ingin disampaikan. Menurut Mulkan sebenarnya fasilitas sms gateway tersebut sudah dimiliki kantor imigrasi Blitar sejak tahun 1997 lalu. Namun sempat terhenti selama dua tahun ditahun 2015 lalu. Dan saat ini pihaknya mengaktifkan lagi layanan sms gateway terdebut sebagai upaya mwmpermudah pelayanan publik. "Sebenarnya dulu ada namun sempat terhenti selama dua tahun," ungkapnya. Selain mengaktifkan kembali layanan sms gateway, pihaknya juga menambah berbagai informasi di layanan sms tersebut. Jika dulu hanya ada satu informasi saja yakni terkait pembuatan paspor, namun saat ini sudah ada 8 jenis informasi yang bisa diakses melalui layanan sms tersebut. "Dengan adanya layanan ini kami harapkan akan semakin memudahkan masyarakat, sehingga begitu datang kesini minimal mereka sudah tidak bingung lagi apa saja syarat yang harus dipenuhi ," pungkasnya. (tri/rev)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dirjen Imigrasi Pimpin Operasi Gabungan TIMPORA di Batam

Humas, 08 Agustus 2016
Batam (08/08) - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie memimpin langsung Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Pelabuhan Marina Kota Batam. Tampak dalam gambar, Dirjen Imigrasi (kedua dari kanan) didampingi Kakanwil Kemenkumham Kepri Ohan Suryana(ketiga dari kanan), Kadiv Imigrasi Kepri Rustarto(paling kanan), dan Kakanim Batam Agus Wijaya (paling kiri). (hms)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ditjen Imigrasi Gelar Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Humas, 14 September 2016
Jakarta (14/9) - Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Rabu (14/9) di Aula Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jakarta. Tampi sebagai pembicara yaitu Menteri Hukum dan HAM RI  Yasonna H Laoly, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy  Haris dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Menteri Hukum dan HAM menanggapi isu tentang kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Archandra Tahar. Menkumham menegaskan bahwa keputusan soal Archandra secara yuridis sudah selesai. Yang bersangkutan telah dikukuhkan WNI nya. Yasonna menambahkan kasus Archandra bukan yg pertama. "Kami menggunakan 3 (tiga) asas yaitu perlindungan maksimum, orang tidak boleh stateless,dan hak asasi setiap orang berhak memperoleh kewarganegaraan." Atas dasar itulah Yasonna meneguhkan kewarganegaraan Archandra. Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara DR. Refly Harun dalam paparannya menyinggung soal status kewarganegaraan Archandra Tahar dan Gloria. Menurutnya kebijakan terkait Archandra Tahar merupakan legal breakthrough dalam hukum berupa discretional power. Arcandra harus dikembalikan lagi WNI nya dari stateless. "Ini semacam ijtihad dalam hukum. Dan tolong dipisahkan dengan konteks dia menjadi menteri lagi. Itu politis. Apa yang dilakukan Menkumham ialah diskresi." Dia juga mengungkapkan berbeda pandangan dengan menteri. Menurut Menkumham, Archandra dikukuhkan menjadi WNI yang artinya dia tidak pernah menjadi WNA. Sedangkan menurut Refly, Archandra harus dikembalikan lagi WNI nya karena pernah menjadi WNA. Sementara itu dalam Kasus Gloria, Refly menandaskan perlunya judicial review pada pasal peralihan sehingga pasal itu tidak ada. Sehingga si anak hingga 18 tahun bisa dual citizenship dan Gloria-Gloria yg lain bisa bernasib sama. (humas)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bentuk TPOA, Imigrasi Ingin Polisi Juga Berperan Awasi Warga Asing

Humas, 08 Juni 2016
Editor: Andreas Pratama -   Jun 7, 2016 19:39     KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Untuk melakukan upaya penguatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia, Dirjen Imigrasi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TPOA). Menurut Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun lalu saat Rakernis Kemenkumham, di akhir bulan Juni 2016, sudah harus terbentuk 33 TPOA tingkat wilayah atau Provinsi. Setelah itu, sudah harus ada 125 TPOA di Kabupaten dan Kota, sesuai dengan jumlah kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. “Itu target kami, penguatan pengawasan dengan membentuk tim pengawas,” kata Ronny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI Jakarta, Selasa (7/6). TPOA ini juga demi membangun peran untuk Polri, di mana sesuai dengan Undang-undang, masih berkewenangan mengawasi orang asing, walaupun tidak secara rinci penjelasannya. Oleh karena itu, Polri dapat melakukan tindakan, apabila orang asing itu tertangkap tangan, melakukan perbuatan pidana, membawa narkoba, melakukan trafficking in person, kasus teror, dan sebagainya. “Ini bisa dilakukan kawan-kawan Polri termasuk masyarakat juga. Dan kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait TPOA ini, untuk melaporkan apabila ada orang asing yang melakukan tindakan seperti yang dimaksudkan tadi,” ujarnya.   ( Mahendra )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)