Uncategorised

Dirjen Imigrasi Pimpin Operasi Gabungan TIMPORA di Batam

Humas, 08 Agustus 2016
Batam (08/08) - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie memimpin langsung Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Pelabuhan Marina Kota Batam. Tampak dalam gambar, Dirjen Imigrasi (kedua dari kanan) didampingi Kakanwil Kemenkumham Kepri Ohan Suryana(ketiga dari kanan), Kadiv Imigrasi Kepri Rustarto(paling kanan), dan Kakanim Batam Agus Wijaya (paling kiri). (hms)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bentuk TPOA, Imigrasi Ingin Polisi Juga Berperan Awasi Warga Asing

Humas, 08 Juni 2016
Editor: Andreas Pratama -   Jun 7, 2016 19:39     KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Untuk melakukan upaya penguatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia, Dirjen Imigrasi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TPOA). Menurut Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun lalu saat Rakernis Kemenkumham, di akhir bulan Juni 2016, sudah harus terbentuk 33 TPOA tingkat wilayah atau Provinsi. Setelah itu, sudah harus ada 125 TPOA di Kabupaten dan Kota, sesuai dengan jumlah kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. “Itu target kami, penguatan pengawasan dengan membentuk tim pengawas,” kata Ronny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI Jakarta, Selasa (7/6). TPOA ini juga demi membangun peran untuk Polri, di mana sesuai dengan Undang-undang, masih berkewenangan mengawasi orang asing, walaupun tidak secara rinci penjelasannya. Oleh karena itu, Polri dapat melakukan tindakan, apabila orang asing itu tertangkap tangan, melakukan perbuatan pidana, membawa narkoba, melakukan trafficking in person, kasus teror, dan sebagainya. “Ini bisa dilakukan kawan-kawan Polri termasuk masyarakat juga. Dan kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait TPOA ini, untuk melaporkan apabila ada orang asing yang melakukan tindakan seperti yang dimaksudkan tadi,” ujarnya.   ( Mahendra )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sebanyak 2.500 WNA Miliki Izin Tinggal Di Yogyakarta

Humas, 29 April 2016
Jumat, 29 April 2016 | 8:49 http://sp.beritasatu.com/nasional/sebanyak-2500-wna-miliki-izin-tinggal-di-yogyakarta/114720 [YOGYAKARTA] Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mendata, jumlah warga negara asing yang memiliki izin tinggal di wilayah DI Yogyakarta hingga akhir tahun 2015, mencapai angka lebih dari 2.500. Sekretaris Direktorat Jendral Imigrasi, Ida Bagus Adnyana saat peresmian Sekretariat Tim Pengawas Orang Asing, Kamis (28/4) mengatakan, jumlah warga asing yang memiliki ijin tinggal di Yogyakarta yang lebih dari 2.500, membutuhkan pemantauan secara khusus, sebab selain mereka yang memiliki izin tinggal, masih banyak turis asing yang rata-rata tinggal lebih dari satu bulan. Warga asing dengan izin tinggal tersebut tersebar di berbagai wilayah, seperti di Bantul 394 orang, Sleman 781, Kota Yogyakarta 1160, Kulonprogo 7 dan Gunungkidul 3 orang. “Kami ingin fokus pada pengawasan orang asing yang ada di wilayah DIY. Jangan sampai berdampak buruk kepada warga,” katanya tanpa merinci negara asal WNA. Menurut Ida Bagus, pemberian izin tinggal ini harus disertai dengan pengawasan ketat, sebab ada potensi penyalahgunaan ijin tinggal di wilayah DIY yang harus diawasi oleh instansi terkait bukan hanya oleh imigrasi saja. "Inilah alasannya mengapa ada sekretariat di kantor Imigrasi Yogyakarta,  untuk memudahkan koordinasi antar instansi dalam pengawasan, karena bagaimanapun kami tak bisa berjalan sendiri," katanya. Untuk melakukan pengawasan, Imigrasi juga melibatkan Korem 072 Pamungkas, Polda DIY, Dukcapil, kejaksaan dan juga bea cukai. "Kami tidak ingin DIY ternoda dengan adanya gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh warga asing ini," ujarnya. [152/L-8]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Imigrasi Minim Petugas Awasi Ekspatriat

Humas, 31 Mei 2016
Senin, 30 Mei 2016 09:34   - SAMARINDA – Kantor Imigrasi Klas I Samarinda tak hanya mengurusi masalah pengajuan paspor. Tetapi juga mengawasi para warga negara asing (WNA) yang masuk. Dibandingkan turis, ekspatriat lebih banyak memilih mendulang rupiah di Bumi Etam. Dengan tenaga terbatas, pihak imigrasi harus mengawasi para WNA yang melenceng. Terkadang, dengan izin melancong, mereka justru bekerja atau yang overstayed namun tak lekas mengurus perpanjangan izin tinggal. “Kami hanya punya empat petugas resmi untuk mengawasi gerak-gerik WNA di lima kabupaten/kota,” terang Kepala Kantor Imigrasi Klas I Samarinda Mujiono. Keterbatasan sumber daya manusia, diakui Mujiono, memengaruhi kinerja. Namun, untuk menyiasati hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan beberapa lembaga dan memiliki tim khusus yang akan memberi informasi terkait gerak-gerik WNA. Mayoritas WNA yang datang adalah warga negara Tiongkok. Kemiripan fisik terkadang menimbulkan kesulitan.  Umumnya, selain bekerja pada perusahaan tambang, para WNA membuka usaha. Yang dikhawatirkan sekarang, WNA datang untuk mencari markas melakukan aksi kriminal di dunia maya. “Kalau sejauh ini di Samarinda aman saja untuk hal tersebut,” imbuhnya. Di Kota Tepian, Mujiono menyampaikan, Kecamatan Samarinda Kota menjadi kawasan yang berisiko. Mengingat, WNA banyak bermukim di sana. Setiap bulan ada sekitar 20 WNA yang keluar-masuk di Kota Tepian. Karena didominasi pekerja, Mujiono berharap, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas pekerjanya. “Seperti kejadian beberapa waktu lalu, surat-suratnya lengkap. Hanya, surat pendukung dari perusahaan masih di Jakarta. Sebab, awalnya mereka bekerja di Jakarta, namun dipindahtugaskan ke Kukar. Padahal, lebih baik suratnya langsung dibawa ke Kukar juga,” kisah Mujiono. (*/nyc/er/k8)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Kantor Imigrasi Malang Perketat Pengawasan Orang Asing

Humas, 20 April 2016
Selasa, 19 April 2016, 21:29 WIB Rep: Christiyaningsih/ Red: Achmad Syalaby REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Guna menertibkan izin tinggal warga negara asing, Kantor Imigrasi Kelas I Malang membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (PORA). Tim ini merupakan sinergi antara Kantor Imigrasi, BIN, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dispendukcapil, serta lembaga-lembaga lain yang terkait untuk mengawasi izin tinggal WNA. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Baskoro Dwi Prabowo menjelaskan serangkaian upaya dilakukan untuk menekan pelanggaran izin tinggal. Imigrasi mengintensifkan pengawasan dan menyeret pelanggar ke ranah pidana untuk menimbulkan efek jera. "Dulu WNA yang menyalahgunakan izin tinggal langsung dideportasi tetapi sekarang dijerat dengan pasal pidana dan diproses secara hukum," katanya pada Selasa (19/4) di Malang. Sedangkan bagi WNA yang overstay pihak imigrasi akan langsung mendeportasi tanpa pemidanaan. Sejauh ini Kantor Imigrasi Kelas I Malang belum pernah menemui  kasus WNA yang diproses secara pidana. Akan tetapi kantor yang membawahi Malang Raya, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo ini menyoroti wilayah yang rawan penyalahgunaan. Baskoro menyebut Pasuruan sebagai kantung WNA yang kerap menyalahgunakan izin tinggal. "Mereka rata-rata bekerja di perusahaan tambang pasir," imbuhnya. Tahun ini Kantor Imigrasi Kelas I Malang memperoleh alokasi dana DIPA APBN sebesar Rp 15 juta untuk mendeportasi WNA. Alokasi yang tergolong kecil ini, kata Baskoro, karena biaya deportasi dibebankan kepada WNA yang bersangkutan. Pihak imigrasi hanya akan membiayai deportasi jika WNA memiliki bukti tidak mampu secara finansial dari kedutaan besar. "Tahun lalu dari 46 kasus deportasi ada tiga kasus yang dibiayai imigrasi," ungkap Baskoro. Kepala Seksi Informasi Sarana Komunikasi Keimigrasian Hanifa Aryani mengungkapkan pemegang izin tinggal di bawah kantor Imigrasi Malang sejak Januari sampai 19 april 2016 tercatat 659 WNA. Mereka terdiri atas tenaga kerja asing, mahasiswa, dan pasutri beda kewarganegaraan. "Di Kota Malang warga negara asing didominasi oleh mahasiswa, mereka berasal dari Malaysia, Thailand, dan Timor Leste," kata Hanifa.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)