Uncategorised

Ditjen Imigrasi Gelar Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Humas, 14 September 2016
Jakarta (14/9) - Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Rabu (14/9) di Aula Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jakarta. Tampi sebagai pembicara yaitu Menteri Hukum dan HAM RI  Yasonna H Laoly, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy  Haris dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Menteri Hukum dan HAM menanggapi isu tentang kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Archandra Tahar. Menkumham menegaskan bahwa keputusan soal Archandra secara yuridis sudah selesai. Yang bersangkutan telah dikukuhkan WNI nya. Yasonna menambahkan kasus Archandra bukan yg pertama. "Kami menggunakan 3 (tiga) asas yaitu perlindungan maksimum, orang tidak boleh stateless,dan hak asasi setiap orang berhak memperoleh kewarganegaraan." Atas dasar itulah Yasonna meneguhkan kewarganegaraan Archandra. Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara DR. Refly Harun dalam paparannya menyinggung soal status kewarganegaraan Archandra Tahar dan Gloria. Menurutnya kebijakan terkait Archandra Tahar merupakan legal breakthrough dalam hukum berupa discretional power. Arcandra harus dikembalikan lagi WNI nya dari stateless. "Ini semacam ijtihad dalam hukum. Dan tolong dipisahkan dengan konteks dia menjadi menteri lagi. Itu politis. Apa yang dilakukan Menkumham ialah diskresi." Dia juga mengungkapkan berbeda pandangan dengan menteri. Menurut Menkumham, Archandra dikukuhkan menjadi WNI yang artinya dia tidak pernah menjadi WNA. Sedangkan menurut Refly, Archandra harus dikembalikan lagi WNI nya karena pernah menjadi WNA. Sementara itu dalam Kasus Gloria, Refly menandaskan perlunya judicial review pada pasal peralihan sehingga pasal itu tidak ada. Sehingga si anak hingga 18 tahun bisa dual citizenship dan Gloria-Gloria yg lain bisa bernasib sama. (humas)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dirjen Imigrasi Pimpin Operasi Gabungan TIMPORA di Batam

Humas, 08 Agustus 2016
Batam (08/08) - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie memimpin langsung Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Pelabuhan Marina Kota Batam. Tampak dalam gambar, Dirjen Imigrasi (kedua dari kanan) didampingi Kakanwil Kemenkumham Kepri Ohan Suryana(ketiga dari kanan), Kadiv Imigrasi Kepri Rustarto(paling kanan), dan Kakanim Batam Agus Wijaya (paling kiri). (hms)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Imigrasi Minim Petugas Awasi Ekspatriat

Humas, 31 Mei 2016
Senin, 30 Mei 2016 09:34   - SAMARINDA – Kantor Imigrasi Klas I Samarinda tak hanya mengurusi masalah pengajuan paspor. Tetapi juga mengawasi para warga negara asing (WNA) yang masuk. Dibandingkan turis, ekspatriat lebih banyak memilih mendulang rupiah di Bumi Etam. Dengan tenaga terbatas, pihak imigrasi harus mengawasi para WNA yang melenceng. Terkadang, dengan izin melancong, mereka justru bekerja atau yang overstayed namun tak lekas mengurus perpanjangan izin tinggal. “Kami hanya punya empat petugas resmi untuk mengawasi gerak-gerik WNA di lima kabupaten/kota,” terang Kepala Kantor Imigrasi Klas I Samarinda Mujiono. Keterbatasan sumber daya manusia, diakui Mujiono, memengaruhi kinerja. Namun, untuk menyiasati hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan beberapa lembaga dan memiliki tim khusus yang akan memberi informasi terkait gerak-gerik WNA. Mayoritas WNA yang datang adalah warga negara Tiongkok. Kemiripan fisik terkadang menimbulkan kesulitan.  Umumnya, selain bekerja pada perusahaan tambang, para WNA membuka usaha. Yang dikhawatirkan sekarang, WNA datang untuk mencari markas melakukan aksi kriminal di dunia maya. “Kalau sejauh ini di Samarinda aman saja untuk hal tersebut,” imbuhnya. Di Kota Tepian, Mujiono menyampaikan, Kecamatan Samarinda Kota menjadi kawasan yang berisiko. Mengingat, WNA banyak bermukim di sana. Setiap bulan ada sekitar 20 WNA yang keluar-masuk di Kota Tepian. Karena didominasi pekerja, Mujiono berharap, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas pekerjanya. “Seperti kejadian beberapa waktu lalu, surat-suratnya lengkap. Hanya, surat pendukung dari perusahaan masih di Jakarta. Sebab, awalnya mereka bekerja di Jakarta, namun dipindahtugaskan ke Kukar. Padahal, lebih baik suratnya langsung dibawa ke Kukar juga,” kisah Mujiono. (*/nyc/er/k8)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bentuk TPOA, Imigrasi Ingin Polisi Juga Berperan Awasi Warga Asing

Humas, 08 Juni 2016
Editor: Andreas Pratama -   Jun 7, 2016 19:39     KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Untuk melakukan upaya penguatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia, Dirjen Imigrasi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TPOA). Menurut Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun lalu saat Rakernis Kemenkumham, di akhir bulan Juni 2016, sudah harus terbentuk 33 TPOA tingkat wilayah atau Provinsi. Setelah itu, sudah harus ada 125 TPOA di Kabupaten dan Kota, sesuai dengan jumlah kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. “Itu target kami, penguatan pengawasan dengan membentuk tim pengawas,” kata Ronny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI Jakarta, Selasa (7/6). TPOA ini juga demi membangun peran untuk Polri, di mana sesuai dengan Undang-undang, masih berkewenangan mengawasi orang asing, walaupun tidak secara rinci penjelasannya. Oleh karena itu, Polri dapat melakukan tindakan, apabila orang asing itu tertangkap tangan, melakukan perbuatan pidana, membawa narkoba, melakukan trafficking in person, kasus teror, dan sebagainya. “Ini bisa dilakukan kawan-kawan Polri termasuk masyarakat juga. Dan kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait TPOA ini, untuk melaporkan apabila ada orang asing yang melakukan tindakan seperti yang dimaksudkan tadi,” ujarnya.   ( Mahendra )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sebanyak 2.500 WNA Miliki Izin Tinggal Di Yogyakarta

Humas, 29 April 2016
Jumat, 29 April 2016 | 8:49 http://sp.beritasatu.com/nasional/sebanyak-2500-wna-miliki-izin-tinggal-di-yogyakarta/114720 [YOGYAKARTA] Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mendata, jumlah warga negara asing yang memiliki izin tinggal di wilayah DI Yogyakarta hingga akhir tahun 2015, mencapai angka lebih dari 2.500. Sekretaris Direktorat Jendral Imigrasi, Ida Bagus Adnyana saat peresmian Sekretariat Tim Pengawas Orang Asing, Kamis (28/4) mengatakan, jumlah warga asing yang memiliki ijin tinggal di Yogyakarta yang lebih dari 2.500, membutuhkan pemantauan secara khusus, sebab selain mereka yang memiliki izin tinggal, masih banyak turis asing yang rata-rata tinggal lebih dari satu bulan. Warga asing dengan izin tinggal tersebut tersebar di berbagai wilayah, seperti di Bantul 394 orang, Sleman 781, Kota Yogyakarta 1160, Kulonprogo 7 dan Gunungkidul 3 orang. “Kami ingin fokus pada pengawasan orang asing yang ada di wilayah DIY. Jangan sampai berdampak buruk kepada warga,” katanya tanpa merinci negara asal WNA. Menurut Ida Bagus, pemberian izin tinggal ini harus disertai dengan pengawasan ketat, sebab ada potensi penyalahgunaan ijin tinggal di wilayah DIY yang harus diawasi oleh instansi terkait bukan hanya oleh imigrasi saja. "Inilah alasannya mengapa ada sekretariat di kantor Imigrasi Yogyakarta,  untuk memudahkan koordinasi antar instansi dalam pengawasan, karena bagaimanapun kami tak bisa berjalan sendiri," katanya. Untuk melakukan pengawasan, Imigrasi juga melibatkan Korem 072 Pamungkas, Polda DIY, Dukcapil, kejaksaan dan juga bea cukai. "Kami tidak ingin DIY ternoda dengan adanya gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh warga asing ini," ujarnya. [152/L-8]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)