Uncategorised

Kantor Imigrasi Blitar Luncurkan Inovasi Layanan SMS Gateway

Humas, 29 September 2016
  Rabu, 28 September 2016 18:16 WIB   BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kantor imigrasi Blitar terus menciptakan inovasi dan terobosan baru. Salah satunya adalah dengan meluncurkan inovasi layanan sms gateway. Hal itu dilakukan untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan dan turut berkontribusi terhadap peningkatan data saing Republik Indonesia di mata dunia. Diungkapkan kepala kantor imigrasi Blitar, Mulkan Lekat, sms gateway itu bisa diakses melalui nomor handphone di 0821-3991-3999. Di mana dengan hotline tersebut masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Melainkan cukup dengan mengirim sms ke nomor tersebut, untuk mendapatkan informasi. "Setelah masyarakat mengirimkan sms sesuai dengan format maka server akan membalas secara otomatis (auto reply) terkait dengan informasi yang ingin diketahui," ungkap Mulkan Lekat, Rabu (28/9). Lebih lanjut Mulkan menjelaskan untuk mengetahui informasi melalui sms, formatnya tidak ribet. Masyarakat hanya perlu mengirim sms sesuai kode kebutuhan informasi. Yakni 1 untuk informasi syarat pembuatan paspor, 2 info persyaratan perpanjangan visa on arrival, 3 informasi persyaratan izin tinggal kunjungan, 4 informasi persyaratan izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, 5 informasi pemohonan paspor di kantor imigrasi yang sedang berjalan, 6 informasi tentang pelayanan keimigrasian lain, atau keberadaan orang asing diwilayah Blitar dan Tulungagung, serta 7 pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kantor imigrasi dan ketik spasi 8 untuk pengaduan yang ingin disampaikan. Menurut Mulkan sebenarnya fasilitas sms gateway tersebut sudah dimiliki kantor imigrasi Blitar sejak tahun 1997 lalu. Namun sempat terhenti selama dua tahun ditahun 2015 lalu. Dan saat ini pihaknya mengaktifkan lagi layanan sms gateway terdebut sebagai upaya mwmpermudah pelayanan publik. "Sebenarnya dulu ada namun sempat terhenti selama dua tahun," ungkapnya. Selain mengaktifkan kembali layanan sms gateway, pihaknya juga menambah berbagai informasi di layanan sms tersebut. Jika dulu hanya ada satu informasi saja yakni terkait pembuatan paspor, namun saat ini sudah ada 8 jenis informasi yang bisa diakses melalui layanan sms tersebut. "Dengan adanya layanan ini kami harapkan akan semakin memudahkan masyarakat, sehingga begitu datang kesini minimal mereka sudah tidak bingung lagi apa saja syarat yang harus dipenuhi ," pungkasnya. (tri/rev)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ditjen Imigrasi Gelar Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Humas, 14 September 2016
Jakarta (14/9) - Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Rabu (14/9) di Aula Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jakarta. Tampi sebagai pembicara yaitu Menteri Hukum dan HAM RI  Yasonna H Laoly, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy  Haris dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Menteri Hukum dan HAM menanggapi isu tentang kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Archandra Tahar. Menkumham menegaskan bahwa keputusan soal Archandra secara yuridis sudah selesai. Yang bersangkutan telah dikukuhkan WNI nya. Yasonna menambahkan kasus Archandra bukan yg pertama. "Kami menggunakan 3 (tiga) asas yaitu perlindungan maksimum, orang tidak boleh stateless,dan hak asasi setiap orang berhak memperoleh kewarganegaraan." Atas dasar itulah Yasonna meneguhkan kewarganegaraan Archandra. Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara DR. Refly Harun dalam paparannya menyinggung soal status kewarganegaraan Archandra Tahar dan Gloria. Menurutnya kebijakan terkait Archandra Tahar merupakan legal breakthrough dalam hukum berupa discretional power. Arcandra harus dikembalikan lagi WNI nya dari stateless. "Ini semacam ijtihad dalam hukum. Dan tolong dipisahkan dengan konteks dia menjadi menteri lagi. Itu politis. Apa yang dilakukan Menkumham ialah diskresi." Dia juga mengungkapkan berbeda pandangan dengan menteri. Menurut Menkumham, Archandra dikukuhkan menjadi WNI yang artinya dia tidak pernah menjadi WNA. Sedangkan menurut Refly, Archandra harus dikembalikan lagi WNI nya karena pernah menjadi WNA. Sementara itu dalam Kasus Gloria, Refly menandaskan perlunya judicial review pada pasal peralihan sehingga pasal itu tidak ada. Sehingga si anak hingga 18 tahun bisa dual citizenship dan Gloria-Gloria yg lain bisa bernasib sama. (humas)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bentuk TPOA, Imigrasi Ingin Polisi Juga Berperan Awasi Warga Asing

Humas, 08 Juni 2016
Editor: Andreas Pratama -   Jun 7, 2016 19:39     KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Untuk melakukan upaya penguatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia, Dirjen Imigrasi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TPOA). Menurut Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun lalu saat Rakernis Kemenkumham, di akhir bulan Juni 2016, sudah harus terbentuk 33 TPOA tingkat wilayah atau Provinsi. Setelah itu, sudah harus ada 125 TPOA di Kabupaten dan Kota, sesuai dengan jumlah kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. “Itu target kami, penguatan pengawasan dengan membentuk tim pengawas,” kata Ronny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI Jakarta, Selasa (7/6). TPOA ini juga demi membangun peran untuk Polri, di mana sesuai dengan Undang-undang, masih berkewenangan mengawasi orang asing, walaupun tidak secara rinci penjelasannya. Oleh karena itu, Polri dapat melakukan tindakan, apabila orang asing itu tertangkap tangan, melakukan perbuatan pidana, membawa narkoba, melakukan trafficking in person, kasus teror, dan sebagainya. “Ini bisa dilakukan kawan-kawan Polri termasuk masyarakat juga. Dan kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait TPOA ini, untuk melaporkan apabila ada orang asing yang melakukan tindakan seperti yang dimaksudkan tadi,” ujarnya.   ( Mahendra )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dirjen Imigrasi Pimpin Operasi Gabungan TIMPORA di Batam

Humas, 08 Agustus 2016
Batam (08/08) - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie memimpin langsung Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Pelabuhan Marina Kota Batam. Tampak dalam gambar, Dirjen Imigrasi (kedua dari kanan) didampingi Kakanwil Kemenkumham Kepri Ohan Suryana(ketiga dari kanan), Kadiv Imigrasi Kepri Rustarto(paling kanan), dan Kakanim Batam Agus Wijaya (paling kiri). (hms)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Imigrasi Minim Petugas Awasi Ekspatriat

Humas, 31 Mei 2016
Senin, 30 Mei 2016 09:34   - SAMARINDA – Kantor Imigrasi Klas I Samarinda tak hanya mengurusi masalah pengajuan paspor. Tetapi juga mengawasi para warga negara asing (WNA) yang masuk. Dibandingkan turis, ekspatriat lebih banyak memilih mendulang rupiah di Bumi Etam. Dengan tenaga terbatas, pihak imigrasi harus mengawasi para WNA yang melenceng. Terkadang, dengan izin melancong, mereka justru bekerja atau yang overstayed namun tak lekas mengurus perpanjangan izin tinggal. “Kami hanya punya empat petugas resmi untuk mengawasi gerak-gerik WNA di lima kabupaten/kota,” terang Kepala Kantor Imigrasi Klas I Samarinda Mujiono. Keterbatasan sumber daya manusia, diakui Mujiono, memengaruhi kinerja. Namun, untuk menyiasati hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan beberapa lembaga dan memiliki tim khusus yang akan memberi informasi terkait gerak-gerik WNA. Mayoritas WNA yang datang adalah warga negara Tiongkok. Kemiripan fisik terkadang menimbulkan kesulitan.  Umumnya, selain bekerja pada perusahaan tambang, para WNA membuka usaha. Yang dikhawatirkan sekarang, WNA datang untuk mencari markas melakukan aksi kriminal di dunia maya. “Kalau sejauh ini di Samarinda aman saja untuk hal tersebut,” imbuhnya. Di Kota Tepian, Mujiono menyampaikan, Kecamatan Samarinda Kota menjadi kawasan yang berisiko. Mengingat, WNA banyak bermukim di sana. Setiap bulan ada sekitar 20 WNA yang keluar-masuk di Kota Tepian. Karena didominasi pekerja, Mujiono berharap, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas pekerjanya. “Seperti kejadian beberapa waktu lalu, surat-suratnya lengkap. Hanya, surat pendukung dari perusahaan masih di Jakarta. Sebab, awalnya mereka bekerja di Jakarta, namun dipindahtugaskan ke Kukar. Padahal, lebih baik suratnya langsung dibawa ke Kukar juga,” kisah Mujiono. (*/nyc/er/k8)  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)