Cegah Trafficking, Imigrasi Awasi TKI Nonprosedural

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II A Tembilahan, Suganda, mengaku komit melakukan pengawasan terhadap proses legalitas administrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).


   Karena hal itu merupakan instruksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Dirjen Imigrasi Pusat, dalam upaya mencegah terjadinya Trafficking atau yang lazim disebut perdagangan orang.


   “Inilah salah satu kekhawatiran kita, sehingga harus dilakukan pengawasan secara ketat,” jawab Suganda, Rabu (8/3).


   Yang dikatakan TKI Non prosedural, adalah Tenaga Kerja Indonesia yang proses keberangkatannya yang tidak memenuhi persyaratan administratif. Atau pemberangkatannya tidak melalui lembaga-lembaga resmi.


   “Langkah-langkah pencegahan yang kami lakukan mulai dari sosialisasi seputar calon TKI Non prosedural terhadap masyarakat. Termasuk pemberian sanksi terhadap oknum pegawai imigrasi yang melanggar ketentuan syarat pembuatan paspor,” katanya.


Begitu pula dengan koordinasi lintas sektoral. Ini sangat mereka galakkan supaya dapat meminimalisir terjadinya pedagang orang. Jika perdagangan orang sampai terjadi, banyak yang akan dirugikan. Pertama, orang tersebut dan pihak keluarga mereka.

   “Kalau ada pegawai kita yang terbukti membantu mencoba meloloskan pembuatan paspor, padahal dokumen persyaratannya tidak lengkap maka dapat diberikan sangsi sesuai mekanisme yang berlaku,” sebutnya.

   Masih menurut Suganda, modus operandi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berangkat mencari pekerjaan ke luar negeri, terutama tujuan Arab Saudi. Adalah dengan berpura-pura untuk melaksanakan ibadah umroh. Padahal, merdeka ingin bekerja.

   Dasar tersebutlah Kantor Imigrasi Tembilahan menjadi kerja sama dengan kantor Kementerian Agama setempat. Kantor Kementerian Agama segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran tentang penambahan syarat rekomendasi pemohon paspor ibadah umrah dan haji khusus.

   “Yang terpenting masyarakat itu sendiri harus jujur, apa tujuan sebenarnya mereka membuat paspor. Jangan nanti ketika terjadi persoalan, hingga akhirnya diantara kita saling menyalahkan,” tutupnya.(ind)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)