Peraturan Baru: Jemaah Umrah dan Haji Harus Ada Rekomendasi

Jakarta - Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis mengatakan ada aturan baru dalam pengurusan paspor bagi calon jemaah umrah dan haji khusus di Kantor Imigrasi guna mencegah penyalahgunaan oleh "tenaga kerja non-prosedural".

Aturan yang baru menyatakan jemaah harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Rekomendasi ini bisa diperoleh tanpa dipungut biaya apapun.

Dijelaskan Yanis, rekomendasi tersebut merupakan persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak imigrasi.

Sejauh ini, kata dia, pihak kabupaten/kota sudah siap memberikan layanan rekomendasi mulai Rabu (8/3) ini. Namun yang perlu diperhatikan, rekomendasi hanya akan diberikan kepada calon jemaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama (Kemag).

Yanis menyebutkan, pemberlakukan rekomendasi merupakan salah satu hasil keputusan pertemuan lintas kementerian dan badan terkait pada 23 Februari 2017 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Pertemuan itu membahas maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan terhadap TKI di luar negeri ataupun keluarga dan lingkungan sosialnya," ujarnya.

"Pertemuan itu menyepakati pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah masalah ini."

Sebagai pedoman kerja, lanjut Yanis, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengeluarkan surat edaran untuk Kanwil Kemenag Provinsi tentang penambahan syarat rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi Pemohoan Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus.

Ia menyebutkan, ada empat poin penting dalam surat edaran. Pertama, pengajuan rekomendasi dilakukan calon jemaah umrah/haji khusus atau diwakili PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa dari calon Jemaah. Kedua, rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang akan berangkat melalui PPIU/PIHK berizin resmi dari Kemag.

Ketiga, rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada Kankemenag Kab/Kota. Dan keempat, Kankemenag Kab/Kota akan merekap data jemaah yang dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Kanwil Kemenag Provinsi dan diteruskan ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Sementara itu, Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim menambahkan bahwa surat edaran (SE) sudah disampaikan ke Kanwil Kemag Provinisi. Ia menyatakan optimisme bahwa kebijakan baru ini juga sudah dipahami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemag di daerah sehingga mulai hari ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia.

"Insya Allah Kankemenag Kabupaten/Kota sudah memahami aturan baru ini. Sebagian dari mereka bahkan sudah ada yang langsung berkoordinasi dengan pihak kantor imigrasi setempat," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan, Kanwil Kemag Provinsi Kalimantan Selatan sudah langsung melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Banjarmasin dalam rangka penanganan hulu masalah TKI non prosedural di sana. Demikian juga dengan Kanwil Kemenag Yogyakarta, sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Imigrasi Yogyakarta terkait mekanisme penerbitan paspor untuk umrah.

"Alhamdulillah mereka sudah satu visi. Seluruh proses pengurusan rekomendasi ini gratis alias tidak ada pungutan biaya," ucapnya.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)