Saat Petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Belajar HAM

 

 

 

Manado – Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hukum dan HAM Sulut, menggelar pelatihan dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) bagi petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi bertempat di Hotel Gran Central Manado, Minggu – Rabu (30/09 – 03/10/2018).

Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Hukumdan HAM, Kemenkum dan HAM, Mardjoeki membuka secara resmi pelatihan itu, Senin (01/10/2018). “Terkendalanya pelayanan publik seringkali disebabkan tidak terimplementasikannya Hak Asasi Manusia di dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya pemahaman aparatur pemerintahan atau masyarakat mengenai HAM,” ungkap Mardjoeki.

Dia mengatakan, tidak heran jika pada akhirnya masyarakat mengeluh karena sulitnya mengakses kebutuhan mereka. “Hal itu lagi-lagi terjadi karena isu HAM belum dijunjung atau diutamakan,” papar dia.

Menurut Mardjoeki, pelayanan publik yang baik merupakan salah satu upaya tercapainya pemenuhan hak hidup masyarakat. “Maka dari itu, kita berupaya memberikan sejumlah pelatihan kepada aparatur terkait HAM dengan harapan terdapat perubahan dalam menyelenggarakan tugas fungsi yang diemban. Serta mampu melakukan pola pelayanan yang didasari oleh HAM,” ujar Mardjoeki didampingi Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut, Lootje Olga.

Mardjoeki menambahkan, HAM merupakan isu nyata yang menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat di setiap lapisan masyarakat. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa HAM sudah menjadi sebuah kewajiban yang perlu diperhatikan dalam setiap aspek kehidupan.

HAM, lanjut dia, adalah prinsip – prinsip moral atau norma – norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum mereka. “Mereka umumnya memahaminya sebagai hak yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia. Dan yang melekat pada semua manusia, terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya,” papar dia.

Mardjoeki mengungkapkan, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. ”Ini menggambarkan bahwa setiap masyarakat berhak untuk memperoleh rasa aman karena rasa aman tersebut merupakan bagian dari HAM,” tutur dia.

Atas dasar kebutuhan akan rasa aman inilah, ujar dia, sebagai institusi pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, berfungsi pula melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. “Selain sebagai institusi yang diwajibkan untuk memenuhi rasa aman tersebut, sebagai institusi pemerintahan juga melaksanakan pelayanan publik,” papar dia.

Terkait pelaksanaan pelatihan itu, Lootje Olga mengatakan, ada 7 wilayah Kemenkum dan HAM di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang ikut ambil bagian. “Diklat Hukum dan HAM Sulut ini mencakup 10 wilayah. Yang hadir kali ini ada tujuh, ada tiga yang tidak ikut yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat,” ungkap Olga.

Olga menambahkan, Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut merupakan satu dari tiga balai yang ada di Indonesia. “Dua lainnya ada di Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau,” ujar dia.

sumber

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)