Pencarian

Tahun :
No :
Kata Kunci :

Perpu Nomor 3 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

UU No 62 Th 1958

UU RI No 62 Th 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU No 9 Th 1992

UU No 9 Th 1992 Tentang Keimigrasian

NOMOR 30 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN CEKAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1994 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

NOMOR 31 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

NOMOR 32 TAHUN 1994 (32/1994) TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN

NOMOR 36 TAHUN 1994 TENTANG SURAT PERJALANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1994 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:26 TAHUN 1999

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:4 TAHUN 2004

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN

NOMOR 38 TAHUN 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

NOMOR:75 TAHUN 2005

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 2 TAHUN 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

PP 19 ttg PNBP DEPKUMHA

PP 19 Thn 2007 ttg PNBP DEPKUMHAM

PP 82 Ttg Perubahan Kedua Jenis dan Tarif PNBP DEPKUMHAM

PP 82 Thn 2007 Ttg Perubahan Kedua Jenis dan Tarif PNBP DEPKUMHAM

NOMOR 2 TAHUN 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

NOMOR 3 TAHUN 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Nomor 38 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI

UU No 12 Th 2006

UU 12 Th 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU No 11 Th 2008

UU No 11 Th 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

UU No 14 Th 2008

UU RI No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No 15 Th 2009

UU No 15 Th 2009 Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

UU No 25 Th 2009

UU RI No 25 Th 2009 Tentang Pelayanan Publik

UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

UU Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang

UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 (Mandarin Version)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (English Version)

DIKDAKIM

Nomor 18 Tahun 200

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the goverment of the Republic of Indonesia and The Goverment of The Tunisia Republik on Visa Exemption For Holder Of Diplomatic Passport and Service Passport)

Nomor 43 Tahun 2010

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the goverment of the Republic of Indonesia and The Goverment of The Slovakia Republik on Visa Exemption For Holder Of Diplomatic Passport and Service Passport)

Nomor 44 Tahun 2010

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the goverment of the Republic of Indonesia and The Goverment of The Bulgaria Republic on Visa Exemption For Holder Of Diplomatic Passport and Service Passport)

Nomor 43 Tahun 2011

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Nomor 79 Tahun 2011

Kunjungan Kapal Wisata (YACHT) Asing ke Indonesia

Nomor 58 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASPORTS)

M-01.HL.05.05 TAHUN 2004

INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-01.HL.05.05 TAHUN 2004 PEMBUKTIAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMOHON SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PERIZINAN LAINNYA

Inpres No. 7 Tahun 2000

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:63 TAHUN 1983

PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMROH

NOMOR:90 TAHUN 1993

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI

NOMOR 57 TAHUN 1995

TENTANG TATACARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:57 TAHUN 1995

TATACARA PENYELESAIAN PRMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

NOMOR 43 TAHUN 2003

PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor 18 Tahun 2003

Perubahan Atas KKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Nomor 22 Tahun 2011

Badan Promosi Pariwisata Indonesia

M.05-IZ.01.10 TAHUN 2004

PEMBERIAN IZIN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN DAN KEGIATAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

M.02.PR.07.04 TAHUN 2004

M-01.PR.07.10 TAHUN 2005

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

M.01.IZ.01.10 TAHUN 2005

PERUBAHAN KE EMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

M.01.IZ.01.10 TAHUN 2005

PERUBAHAN KE EMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

M.01.PW.09.02 TAHUN 2005

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

M.02.PR.07.10 TAHUN 2005

PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN SULAWESI BARAT

M-03-IZ.01.10 TAHUN 2006

M.01.KP.10.10 TAHUN 2006

M.02-IZ.03.10 TAHUN 2006

M.03-IZ.01.10 TAHUN 2006

M.04-IZ.01.10 TAHUN 2006

NOMOR M.01-IL.01.10 TAHUN 2007

M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan E-Office Keimigrasian

NOMOR M.HH-01.GR.01.01 TAHUN 2008

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

NOMOR M.HH.01.GR.01.06 TAHUN 2008

PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjunga, Visa Tinggal Terbatasm Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

M.HH-11.OT.01.01 tahun 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi MAnusia RI Nomor : M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

No. M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

No. M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp. 0,- (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

M.HH-02.GR.02.01 TAHUN 2009

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010

Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata CAra dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp. 0,- (nol rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010

M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010

M.HH-03.GR.01.06 TAHUN 2010

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

M.HH-04.GR.01.06 TAHUN 2010

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

M.HH.02.KR.02.05 Tahun 2010

Kode Etik Pegawai Imigrasi

M.HH-01-KP.07.06 Tahun 2011

M.HH-01-PP.01.01 Tahun 2011

M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010
TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011

M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011

M.HH.19.AH.10.01 Tahun 2011

M.HH.KU.02.02-02

m.hh-01.gr.01.06 tahun 2011

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010
TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

Pakaian Dinas dan Atribut

Lampiran Peraturan Menteri Pakaian Dinas dan Atribut

Lampiran Permen Hukum dan HAM No 5 Tahun 2012

M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012

Nomor : 09 Tahun 2012

Permen HUKUM dan HAM NOMOR M.HH-01..GR.01.06 TAHUN 2012

PERATURAN MENTERI HAM RI NOMOR 07 TAHUN 2012

M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012

Nomor 22 Tahun 2012

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian

Lampiran Permenkumham Nomor 22 Tahun 2012

Lampiran Permenkumham Nomor 22 Tahun 2012

M-02.IL.01.10 TAHUN 1992

M.03-PR.07.10 TAHUN 1992

M.05-IZ.01.02 TENTANG PENGGUNAAN SMART CARD

M.39-PR.09.03 TAHUN 1996

M.04.IZ.01.02 TENTANG PEMBERIAN VISA

M 01-IZ.01.02 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS

M.07.IZ.01.04 TENTANG PENCABUTAN KEPMEN KEHAKIMAN RI

M-01.IL.01.02 Tahun 2001

M.01-PW.11.01. Tahun 2002

M.04.PR.07.04 Tahun 2002

M.04.PR.09.02 Tahun 2002

M.05.PR.07.04 Tahun 2002

M.36-PR.09.03 Tahun 2002

M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003

M.01-IZ.01.10 TAHUN 2003

M.01.PW.09.02 Tahun 2003

M.03.IZ.03.10 TAHUN 2003

M.10.PR.07-10 TAHUN 2003

M.13.PR.07.04 TAHUN 2003

M.14.PR.07.04 TAHUN 2003

M.02-IZ.01.10 TAHUN 2003

M-04.IZ.01.10 TAHUN 2004

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

M.02.PW.09.02 TAHUN 2004

M.03.IZ.01.10 TAHUN 2004

M.05-IZ.01.10 TAHUN 2004

M.05.PR.07.04 TAHUN 2004

M.06.PW.09.02 TAHUN 2004

M.01PR.07.04 TAHUN 2004

M.02.IZ.03.10 TAHUN 2004

M.02.PR.07.04 TAHUN 2004

M.01.PR.07.04 TAHUN 2004

M.01-IZ.01.10 Tahun 2004

A.12.PL.02.01 TAHUN 2005

PERUBAHAN STATUS GEDUNG KARANTINA IMIGRASI PUSAT KALIDERES PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI MENJADI KANTOR RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

M.02.PW.09.02 TAHUN 1995

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

M.1724-KP.04.11 TAHUN 2005

PELIMPAHAN WEWENANG, PENUNJUKAN DAN PERINTAH KEPADA DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI UNTUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

M.01-PR.07.04 TAHUN 2006

TENTANG PENINGKATAN KANTOR IMIGRASI DARI KELAS I MENJADI KELAS I KUHSUS DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III MENJADI KELAS II

filKepmen Keuangan Nomor : 427/KMK.03/2010

Penetapan Bandar Udara yg memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Tambahan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2010

Pembentukan Kanim Bekasi dan Kanim Tanjung Redeb

M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010

Pembentukan Kanim Kalianda, Kanim Kotabumi, dan Penghapusan Kanim Kelas III Panjang

m.hh-03.gr.02.01 tahun 2009

PERUBAHAN LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH.02-GR.02.01 TAHUN 2009 TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2011

PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI

M.HH-06.KP.05.02 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi

M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012

Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi

IMI-1817.PR.09.06 Tahun 2012

Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi

SEK-35.KP. 03. 03 TAHUN 2012

PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PENYAMPAIAN KONSEP SURAT INSTRUKSI MENTERI TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI

Penerbitan Paspor bagi Jemaah Haji

F-230.KP.10.10 TAHUN 2006

F-434.IZ.01.10 TAHUN 2006

F.083.PL.01.10 TAHUN 2006

IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008

IMI-300.GR.01.06 Tahun 2009

IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009

IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009

IMI-802.GR.01.06 TAHUN 2009

IMI-817.IZ.01.10 TAHUN 2009

IMI-818.IZ.01.10 TAHUN 2009

IMI-819.IZ.01.10 TAHUN 2009

IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009

IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010

IMI-1895.01.06 Tahun 2010

Pemberian Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Memerlukan Calling Visa

IMI-1868.PR.08.01

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR  IMI-1868.PR.08.01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN BLANGKO DOKUMEN KEIMIGRASIAN

IMI-1005.IZ.03.02

IMI-972.DL.02.10 Tahun 2011

IMI-UM.01.01-080

IMI.459.GR.01.02 Tahun 2011

IMI-2148.IL.01.10 TAHUN 2012

IMI-2149.IL.01.10 TAHUN 2012

IMI-2175.IL.01.10 TAHUN 2012

IMI-2198.IL.01.10 TAHUN 2012

F-833.Pl.03.10 Tahun 1995

F-306.IZ.01.10 TAHUN 1995

F.1780-IZ.01.10 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN VISA BERBENTUK STIKER

F-012-IZ.03.02. TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PENGELUARAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (SPRI) BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI

F.1104.PR.09.06 TAHUN 2002

F.544-PR.09.02

F.544-PR.09.02 TAHUN 2002

F.685-PR.02.10 TAHUN 2002

F.753-IZ.01.10 TAHUN 2002

F.753-IZ.01.10 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F.1780-IZ.01.10 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN VISA BERBENTUK STIKER

F-303.KP.10.10 TAHUN 2003

F-658.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

F-659.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG BENTUK PENERAAN IZIN TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

F-709.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN BENTUK DAN SPESIFIKASI TEKNIS STIKER VISA BIASA

F-710.IZ.01.10

F-710.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI VISA STIKER

F-0080.PL.03.10 Tahun 2004

F-0081.PL.03.10 TAHUN 2004

F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

F-0379.UM.01.10 Tahun 2004

F-0611.IZ.01.10 Tahun 2004

F.920-PR.09.06

F.984-PL.03.10 TAHUN 2005

IMI-1938.PR.09.06 TAHUN 2012

IMI-218.PR.09.10 Tahun 2012

IMI-295.PR.09.10 Tahun 2012

F-1037.IZ.03.10 TAHUN 1994

F-1142.IZ.01.02 TAHUN 1994

F.1141-IZ.01.02 TAHUN 1994

F-303.IZ.03.03 TAHUN 1995

F-307.IZ.01.10 TAHUN 1995

F-308.IZ.03.01 Tahun 1995

F-309.IZ.01.10 TAHUN 1995

F-310.IZ.01.10 TAHUN 1995

F-310.IZ.01.10 TAHUN 1995TENTANG TATA CARA ALIH STATUS IZIN KEIMIGRASIAN

F-312.IL.02.10 TAHUN 1995

F-314.IZ.02.10 Tahun 1995 tentang tata Cara Tindakan Keimigrasian

F-315.PW.09.02 TAHUN 1995 Tentang Tata Cara Pendaftaran Orang Asing

F-336.IL.02.10 TAHUN 1995

F-336.IL.02.10 TAHUN 1995 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Tindakan Keimigrasian

F-337.IL.02.01 TAHUN 1995

F-338.IL.01.10 TAHUN 1995

F-338.IL.01.10 TAHUN 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing

F-458.IZ.03.2 TAHUN 1997

F-1239.IZ.03.02

F-063.PR.09.06 TAHUN 2003

IMI.1347.UM.01.10 Tahun 2011

IMI.1358.UM.01.02 Tahun 2011

F.408.PW.07.10 TAHUN 2006

IMI-572.UM.02.05 TAHUN 2009

IMI-587.WK.02.05 Tahun 2009

IMI-654.GR.01.06 Tahun 2009

IMI.1.1178.PR.09.10 Tahun 2012 ttg Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian dalam Rangka Embarkasi Calon Haji 2012 M

IMI.1.UM.01.10-464

IMI-IL.01.10-6406

F.883-UM.02.01

TATA CARA PENYUSUNAN ARSIP SUBSTANTIF KEIMIGRASIAN

F5-PL.02.05-98

Perbaikan Kode Pelayanan KITAP

F-IZ.01.10-835

Penyelesaian izin masuk bagi pemegang Paspor British National Overseas(BNO) dan Paspor Hong Kong SAR

F-IZ.02.10-322

Penyesuaian Izin Tinggal Terbatas bagi penduduk Hong Kong di Indonesia

F4-IL.01-10-2-0342

Peningkatan Kewaspadaan terhadap Warga Negara Asing bermasalah

F-IL01.10-901

Data negara-negara yang dianggap rawan dipandang dari sudut IPOLEKSOSBUDHANKAM

F-KU.05.10-674

F-IL.01.04-140

data negara yang dianggap Rawan IPOLEKSOSBUDHANKAM

F-IL.01.10-1297

Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi

F-UM.02.02-219

Penggantian Paspor Akobat bencana Banjir

F-UM.06.01-845

SKBRI bagi permohonan Paspor RI

F2-IZ.01.10-2.132

Pelaksanaan Pemberlakuan Sticker Visa pada seluruh Perwakilan RI.

F2.IZ.01.10-1.137

Pelaksanaan Pemberlakuan Stiker Visa Pada Seluruh Perwakilan RI

F2.IZ.01.10-1.140

Penegasan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan/Penggantian Blanko paspor RI Desain Baru.

F2.IZ.03.01-1.071

Pemberian BVKS bagi Pemegang Paspor Hongkong SAR dan Macao SAR

F2.UM.01.10-1.050

Penghentian Pelayanan sementara PT.BARAJA GITA PUTRA

F4-IL.01.10-1.1804

Peningkatan pengawasan Kunjungan WN.RRC

F4-IL.01.10-1.2554

Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS)

F4-IL.01.10-1.721

Fiskal Luar Negeri

F4-IL.01.10-2.917

F4-IL.01.10-5.2603

Penyampaian laporan atensi

F4.IL.01.10-1.107

Orang Asing yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang Orang Asing Tahun 2001

F4.IL.01.10-1.2469

Pengawasan Pendaratan Orang Asing ke wilayah Indonesia.

F5-IL.01.10-1.0139

Pelaporan WNA yang terlambat Melakukan pendaftaran ulang Orang asing tahun 2001

F5-IL.01.10-2.0058

Laporan Akhir PUOA Tahun 2001

F5-IL.01.10-2.1704

Identitas WNI atas nama ABU BAKAR BA'ASYIR alias ABUD.

F5-PR.01.04-1.0573

Laporan Statistik Bulanan Untuk Bulan Januari 2002

F5-PR.06.04-1.0410

Pelaporan Perubahan Data Orang Asing

F6-UM.01.10-1.362

Informasi Penanganan Pencari Suaka atau Pengungsi

F-IZ.01.10-1722

PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA DARI NEGARA-NEGARA RAWAN

F-IZ.02.06-984

PEMBERIAN SKIM DALAM RANGKA PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

F-UM.01.10-643

SBKRI bagi permohonan Paspor RI

F-UM.02.02-1169

PEMBERIAN BEBAS VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS ANTARA R1-INDIA

F-UM.02.02-138a

PEMBERLAKUAN BEBAS VISA BAGI PEMEGANG PASPOR BIASA REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM

F.IZ.02.06-984

PEMBERIAN SKIM DALAM RANGKA PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

F.IZ.02.10-2245

Perihal : Penyelesaian Perizinan Keimgrasian Bagi Bagi Pelajar/Mahasiswa Berasal dari Republik Demokratik Timor Leste

F.UM.02.02-1048

PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN MENGONTROL PEMBERIAN PASPOR RI

F2-IZ.01.10.1.121

UJI COBA SISTIM APLIKASI DAN BLANKO VISA BARU

F2.IZ.01.10-1.143

PENGGUNAAN VISA STIKER BENTUK BARU

F5-UM.02.02-1.592

Contoh Specimen Blanko Stiker Visa Biasa baru.

M.UM.01.06-97

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

F-UM.01.01-0844 TAHUN 2004

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI NOMOR M.03.IZ.03.10 TAHUN 2003, TENTANG KARTUPERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC)

F-UM.01.10.-0626 Tahun 2004

SBKRI bagi permohonan Paspor RI

F-UM.02.02-0119 TAHUN 2004

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2003, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

M.01-PW.09.02 TAHUN 1991

M.03-PR.07.04 TAHUN 1991

F-IZ.03.10-801 Tahun 2006

Pelayanan Paspor

F-UM.02.02-1137 Tahun 2006

Penyelesaian Keimigrasian dalam rangka Bantuan Kemanusiaan (humanitarian assiatance)

Peruntukan Visa On Arrival

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No: IMI.1-UM.01.01-2.474 tentang Peruntukan Visa On Arrival (VoA)

Tindak Lanjut Instruksi Presiden no 9 Tahun 2009 ttg Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-UM.01.10-3201 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden  no 9 Tahun 2009 ttg Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Batas Waktu pelaksanaan Pengalihmediaan dan Pemusnahan Arsip Fisik Substantif Keimigrasian

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-PR.03.04-4648 tanggal 12 September 2012 tentang Batas Waktu pelaksanaan Pengalihmediaan dan Pemusnahan Arsip Fisik Substantif Keimigrasian

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2013

Bahan Materi Talkshow Hari Bhakti Imigrasi ke-63

PENYEDIAAN MAP GRATIS BAGI PEMOHON DOKIM

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-144.UM.01.01 Tahun 2013 tentang Penyediaan Map Gratis Bagi Pemohon Dokumen Keimigrasian

Tindak Lanjut Pengarahan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI tgl 4-5 Febuari 2013

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi no : IMI-UM.01.01-541 perihal : Tindak Lanjut Pengarahan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI tgl 4-5 Febuari 2013

Penerbitan Paspor Paling Lambat 3 Hari Kerja

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-710-GR.01.01 Tahun 2013 tentang Penerbitan Paspor Republik Indonesia dalam Waktu Paling Lama 3 (tiga) hari Kerja Sejak Dilakukan  Foto dan Wawancara

Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI)

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.733-GR.01.01 tahun 2013 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)

Ujicoba Penggantian Paspor 1 Hari Kerja

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1185 tanggal 08 April 2013 perihal Penerapan Ujicoba Penerbitan Paspor dalam Waktu 1 (satu) hari kerja

 

Penerbitan Paspor RI Elektronik (E-Passport)

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-1038-GR.01.01 Tahun 2013 tentang Penerbitan Paspor RI Elektronik (e-passport)

Pemasangan dan Penggunaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2013

Pemasangan dan Penggunaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IMI.1709.GR.01.01 TAHUN 2013

Surat Edaran Nomor : IMI.1709.GR.01.01 TAHUN 2013 Tentang Penghapusan Kolom Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan Pada Halaman Paspor

Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Nomor IMI.1977.GR.01.05 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Perlakuan Terhadap Pemohon Pemberian Paspor Biasa yang Melampirkan Akta Kelahiran yang Tercantum Kata "Golongan"

IMI.1619-GR.01.01 Tahun 2013 Tentang Perlakuan Terhadap Pemohon Pemberian Paspor Biasa yang Melampirkan Akta Kelahiran yang Tercantum Kata "Golongan"

Penyetoran PNBP Keimigrasian

Kelengkapan Persyaratan Permohonan Perpanjangan Izin TInggal, Alih Status dan SKIM

IMI.7-UM.01.01-4.0159

Implementasi Pengembangan Sistem Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dan Kartu IZin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP)

Rencana Pengadaan Ditjen Imigrasi 2013

Larangan Penggunaan HP bagi Petugas/Pejabat Imigrasi

Tahun 2014

IMI.2-GR.04.02-1.568

Surat Edaran Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian tentang Penegasan Perdirjen No.IMI.1040.GR.01.01 Tahun 2010

36 Negara Subyek Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

IMI.2-UM.01.01-2.706

Surat Edaran Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Nomor IMI.2-UM.01.01-2.706 Tanggal 05 Juli 2013 tentang 39 Negara Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik & Dinas

Penanggulangan Keadaan Darurat di TPI

Embarkasi / Debarkasi Haji Tahun 1434 H / 2013 M

Embarkasi / Debarkasi Haji Tahun 1434 H / 2013 M

Pemberlakuan Paspor Baru Tanpa Tanda Tangan Pejabat yang Mengeluarkan

Surat Edaran Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian No. IMI.2-UM.01.01-3.608 tanggal 05 Juni 2013 tentang Pemberlakuan Paspor Baru Tanpa Tanda Tangan Pejabat Yang Mengeluarkan

Penyampaian Perubahan Format Paspor Biasa

Nomor : IMI.GR.01.01-2112 Perihal : Penyampaian Perubahan Format Paspor Biasa

Perwakilan RI di LN yang dapat menggunakan SIMKIM dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-895.TI.01.01 Tahun 2013 tentang Perwakilan RI di Luar Negeri yang Dapat Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian

IMI-899.GR.01.06 TAHUN 2013

KANTOR IMIGRASI YANG MENERBITKAN E-KITAS DAN E-KITAP

IMI-156.PR.09.06 TAHUN 2013

TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2013

IMI-895.TI.01.01 TAHUN 2013

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DILUAR NEGERI YANG DAPAT
MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI KEIMIGRASIAN

Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian pada Konferensi Tingkat Tinggi APEC Tahun 2013

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2018.GR.03.04 Tahun 2013 Tentang Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation Tahun 2013

Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

APEC Business Travel Card (ABTC)

Peraturan Pemerintah Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Government Regulation Number 31 Year 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (English Version)

Elucidation of Government Regulation Number 31 Year 2013

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Penjelasan PP Nomor 31 Tahun 2013

Penjelasan PP Nomor 31 Tahun 2013

Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Keimigrasian Kemenkumham Pada 5 UPT

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada 5 (Lima) Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-02.OT.01.01 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN

M.HH-02.OT.01.01

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN

M.HH-01.KU.02.02 TAHUN 2013

PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG KEIMIGRASIAN KEMETERIAN HUKUM DAN HAM
PADA 5 (LIMA) UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

m.hh-01.gr.02.01 tahun 2013

TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT PUSAT TAHUN ANGGARAN 2013

Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Banggai, Kotamobagu, Wakatobi dan Bau-Bau

NOMOR M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU, KANTOR IMIGRASI KELAS III BANGGAI, KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTAMOBAGU, KANTOR IMIGRASI KELAS III WAKATOBI DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III BAU-BAU

Negara Calling Visa

Keputusan MenkumHAM RI Nomor M.HH-02.GR.GR.01.06 tentang Negara Calling Visa

NOMOR 15 TAHUN 2013

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI DAN POS PERSEPSI

PERMEN NOMOR 17 TAHUN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

Nomor 14 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Program Aksi Kemenkumham Tahun 2013

(terlampir Ditjen Imigrasi)

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkumham No.7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan SPLP

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Standar Operasional Prosedur Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Peraturan Direktur Jnederal Imigrasi Nomor IMI-AH.10-03-2048 Tanggal 24 Juni 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Standar Operasional Prosedur Persetujuan Visa Kunjungan

IMI-GR.01-09-1181 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Visa Kunjungan

Standar Operasional Prosedur Persetujuan Visa Tinggal Terbatas

IMI-GR.01.09-1182 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Persetujuan Visa Tinggal Terbatas

Standar Operasional Prosedur Proses Penerbitan Paspor Penggantian

IMI-GR.01.01-1103 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Proses Penerbitan Paspor Penggantian

Penertiban Barang Milik Negara

Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Negara, Kendaraan dan Barang Bergerak Lainnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Ombudsman RI

Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Ombudsman RI tentang Kerjasama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Tinggal Tetap Bagi Anak Berkewarganegaan Ganda Terbatas

IMI-GR.01.11-1109 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Pembayaran PNBP Keimigrasian melalui Bank Persepsi

Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi

Proses Penerbitan Paspor Baru

Proses Penerbitan Paspor Penggantian

Penerbitan Persetujuan Visa Kunjungan

Penerbitan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas

Penerbitan Visa atas Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

Penerbitan Visa Atas Kuasa Sendiri

Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Penerbitan ITAS bagi Anak Asing subyek Pasal 141 ayat (1) huruf b PP 31/2013

Penerbitan ITAP bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Penerbitan ITAP bagi Anak Asing subyek Pasal 152 ayat (2) huruf b PP 31/2013

Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari alih status Izin Tinggal Kunjungan

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Visa Tinggal Terbatas

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas

Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Indonesia

Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Penyelesaian Keberangkatan WNA di Pos Lintas Batas

Penyelesaian Kedatangan WNA di Pos Lintas Batas

Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Penyelesaian Keberangkatan WNI di Pos Lintas Batas

Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Penyelesaian Kedatangan WNI di Pos Lintas Batas

Penerbitan Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Penerbitan Kartu Fasilitas Keimigrasian

Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI.1917-OT.12.01 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI

Pengumuman Seleksi Pendidikan Khusus Keimigrasian

SEK-01.KP.03.03 Tahun 2014

Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Pembayaran Biaya Paspor bagi Kantor Imigrasi yang Wilayah Kerjanya Jauh dari atau tidak terdapat Kantor Cabang PT Bank Negara Indonesia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Orang Asing

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.03.02-0224 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Bagi Orang Asing

Pemberian Izin Masuk Kembali

SE Dirjenim Nomor IMI-1118.GR.01.11 Th 2014 tentang pemberian Izin Masuk Kembali.pdf

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Surat Edaran Dirjenim Nomor IMI-1119.GR.01.09 Th 2014 tentang Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Penghentian Pemberian Penangguhan Intal

Surat Edaran Dirjenim Nomor IMI-1120.GR.01.13 Th 2014 tentang Penghentian Pemberian Penangguhan Intal

Pemberian Perpanjangan ITAP untuk Jangka Waktu Tidak Terbatas

SE Dirjenim Nomor IMI-1370.GR.01.11 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu Tidak Terbatas dan Personalisasi KITAS maupun KITAP

Penghentian Pemberian SPLP untuk WNI di Kantor Imigrasi

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1360.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Penghentian Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI di Kantor Imigrasi

Batang Tubuh

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Penjelasan

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Lampiran

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

40 Negara Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik & Dinas

Penyampaian Surat Edaran Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Nomor IMI.2-GR.01.07-5.93 tentang 40 Negara Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik & Dinas

Negara Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

SE Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Nomor 46 IMI.2-GR.01.06-2.1436 tanggal 12 September 2014 tentang Negara Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas 

 

  • Tahun

  • No

  • Keyword