Ministry of Immigration and Corrections
Directorate General of Immigration
Pada 25 Desember (2018), pemerintah menyiapkan anggaran senilai 22,4 miliar yen untuk alokasi tahun mendatang dalam rangka pemberian fasilitas pendukung bagi para penduduk asing di Jepang.
Kebijakan tersebut mencakup alokasi 2 miliar yen untuk mendirikan 100 pusat konsultasi multi-bahasa bagi pekerja asing di seluruh Jepang.
Dibandingkan nilai tersebut, anggaran yang disediakan pemerintah untuk pendidikan anak-anak non-Jepang di sekolah-sekolah umum hanya sebesar 300 juta yen di tahun berikutnya. Langkah-langkah lain yang akan diambil pemerintah untuk mengintegrasikan para pekerja asing dengan komunitas penduduk setempat masih akan terus dilihat perkembangannya.
“Undang-undang ini akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan orang asing (di Jepang) yang tidak mempunyai hak pilih di negara ini. Jadi, saya akan memberikan pertimbangan secara jujur berdasarkan hasil pemikiran saya,” Sachi Takaya, profesor rekanan pada Universitas Osaka dan ahli di bidang keimigrasian, mengatakan kepada Komite Majelis Tinggi dalam dengar pendapat pada 5 Desember.
Kelompok yang berkuasa mendorong undang-undang yang disponsori oleh pemerintah ini di Majelis Tinggi pada 8 Desember, hanya berselang 17 hari setelah Majelis Umum mulai melakukan pertimbangan.
Ada alasan kuat kenapa pemerintah dan partai berkuasa dengan cepat menggulirkan peraturan baru ini.
Tingkat pengangguran bertahan di 2,5 persen pada November, sebuah situasi yang dapat menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil, terutama di daerah pedesaan.
Last updated 17 January 2024
