Hi, How Can We Help You?

Author Archives: humas ditjenim

December 6, 2023

JAKARTA – Warga Negara Asing yang mengajukan Golden Visa akan dapat membuka rekening bank untuk setoran jaminan keimigrasian secara online dari negara asal. Kemudahan tersebut dimungkinkan melalui kerja sama antara Bank Mandiri dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang ditandatangani pada Selasa (05/12/2023). Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan, rencana layanan aplikasi Livin’ by Mandiri untuk keimigrasian akan siap pada Februari 2024.

"This collaboration also responds to two of the four assignments given by the President when appointing me to serve as Director General of Immigration, namely golden visas and digitizing immigration services," explained the Director General of Immigration, Silmy Karim, at the cooperation agreement signing ceremony with the President Director Bank Mandiri, Darmawan Junaidi on Tuesday (05/12/2023) at the Mandiri Club, South Jakarta.

A Golden Visa is granted to obtain a stay permit for 5 to 10 years to support the national economy. This type of visa requires foreigners to invest capital in Indonesia. These funds must be put or deposited at a bank in Indonesia.

Integrating the Directorate General of Immigration's electronic visa portal with Livin' by Mandiri banking services provides practicality for foreigners. From the government's perspective, this scheme allows for effectiveness and efficiency in the Golden Visa application process.

Golden visa applicants can open a Bank Mandiri account directly with the Livin' by Mandiri application. Through this account, their funds can be put into their immigration term deposits instantly.

"This scheme will significantly help us. Especially in simplifying the application process until the Golden Visa is issued, even in monitoring the Golden Visa holder's funds, which follow the requirements, all managed by the system," said Silmy.

On the same occasion, Main Director Darmawan Junaidi said, "It is hoped that the ease and security of transactions offered can improve the quality of the Directorate General of Immigration's public services to foreigners and draw more engagement of foreigners to invest their funds in Indonesia."

"Digitalization of public services must be carried out well because digitalization is a solution to facilitate and speed up the process of providing better services to the public. Plus, digitalization also narrows the opportunities for irregularities to occur. "This is important capital in the process of making Indonesia an increasingly advanced country," concluded Silmy.

November 30, 2023

Kembali ke Indonesia bukan mimpi lagi bagi Yuliana, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tahun ini genap berusia 88 tahun. Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, Yuliana pindah ke Sydney untuk tinggal bersama putrinya, Susanti Lim yang menetap di Sydney sejak 10 tahun lalu dan telah memperoleh status permanent residence.
Di usianya yang semakin lanjut, Yuliana hanya ingin kembali berkumpul bersama karib kerabatnya di Indonesia. Sayangnya, kursi roda menghambat gerak Yuliana untuk melakukan penggantian paspornya yang telah habis masa berlaku sejak Februari 2023. Jarak 47 km dari Glenwood ke KJRI cukup menyulitkan bagi Yuliana yang hanya tinggal berdua dengan Susanti di Sydney.

“Cukup sulit bawa Mama yang harus pakai kursi roda ke Maroubra untuk perpanjang paspor (lokasi KJRI Sydney, red), jadi saya coba cari-cari info di internet dan ternyata KJRI punya program SELARAS ini,” jelas Susanti.

Susanti kemudian mengirimkan email kepada KJRI untuk mendaftarkan pengurusan paspor ibunya melalui program SELARAS. Sehari setelah mengirimkan email, ia menerima balasan yang menginformasikan kedatangan petugas migrasi pada Jumat (24/11/2023).

SELARAS merupakan kependekan dari Sambangi Lansia dan Orang Sakit. Layanan pengurusan paspor jemput bola yang menjadi inovasi bidang imigrasi dari KJRI Sydney bagi WNI lanjut usia, memiliki kondisi medis dan berkebutuhan khusus yang memiliki kendala untuk datang ke KJRI mengurus paspor.

KJRI Sydney membawahi tiga dari enam negara bagian di Australia, yaitu New South Wales, Queensland dan South Australia di mana terdapat sekitar 42.000 WNI yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan dari KJRI Sydney.

“Layanan SELARAS kami buka bagi WNI di wilayah Greater Sydney Area. Bagi WNI yang berada di luar wilayah Greater Sydney Area Layanan SELARAS menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan infrastuktur KJRI Sydney. Biasanya kami sambangi pemohon saat istirahat makan siang, atau weekend sehingga tidak mengganggu layanan harian di KJRI Sydney,” jelas Konsul Imigrasi pada KJRI Sydney, Agus A. Majid.

Selama periode Desember 2021 s.d. 24 November 2023, telah 27 orang WNI yang memperoleh kemudahan melalui layanan ini. Sementara itu bagi kota atau negara bagian lain yang masih masuk wilayah akreditasi KJRI yang memiliki kendala jarak dalam pengurusan paspor, KJRI menyediakan program reach out/ layanan jemput bola secara berkala yang biasanya diselenggarakan berbarengan dengan layanan warung kekonsuleran.

“Inovasi ini merupakan wujud Layanan Prima yang Ramah HAM, serta bentuk upaya KJRI Sydney untuk terus meningkatkan Kualitas Layanan Publik serta mengurai kendala-kendala dalam pengurusan paspor,” tutup Majid.

November 29, 2023

JAKARTA – Integrasi layanan kependudukan dan imigrasi (INDUKSI) yang digagas oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta menuai apresiasi dari Ombudsman RI. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat dalam penyampaian Hasil Kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Kantor Ombudsman RI, Senin (28/11/2023) di Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Barat, Wahyu Eka Putra menjelaskan “INDUKSI merupakan implementasi dari Satu Data Indonesia yang memungkinkan interoperabilitas antar instansi,” Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Nadjih, membuka acara dengan menyoroti pentingnya integrasi data administrasi kependudukan, khususnya bagi WNA dan perubahan status kewarganegaraan. Hal ini dilatarbelakangi masuknya laporan masyarakat terkait penerbitan dokumen kependudukan Warga Negara Belanda yang telah memperoleh status Warga Negara Indonesia, namun kemudian diketahui dokumen keimigrasian dan pewarganegaraan bukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Bukan hanya itu, laporan lainnya menyebutkan adanya tindakan pemalsuan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) oleh sejumlah WNA. Laporan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan masalah terkait validitas dokumen kependudukan, yang mengarah pada pentingnya peninjauan lebih lanjut terhadap proses penerbitan dokumen kependudukan dan pemantauan yang lebih ketat terhadap penggunaan dokumen tersebut.

Laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan kajian mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan dalam Proses Administrasi Kependudukan bagi Orang Asing; serta Perubahan Status Kewarganegaraan; Sistem dan integrasi dan Keterhubungan Data Antar Instansi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kajian tersebut mengambil sampel di tujuh provinsi di Indonesia di antaranya Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang melibatkan sejumlah instansi di antaranya adalah Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Belum ada mekanisme yang baku dan detail untuk mengatur proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan dalam proses administrasi kependudukan bagi orang asing,” jelas Nadjih dalam keterangan tertulisnya pada Senin (28/11/2023).

Belum adanya integrasi data terkait pencatatan Administrasi Kependudukan bagi Orang Asing dan perubahan status kewarganegaraan tersebut menunjukan bahwa penyelenggara belum melaksanakan kewajiban pelayanan publik yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, bahwa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait serta kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa pengabaian kewajiban hukum.

Dari kajian tersebut, Ombudsman memberikan rekomendasi jangka pendek dan jangka Panjang bagi seluruh instansi terkait.  Rekomendasi jangka pendek di antaranya adalah membangun mekanisme pemberitahuan atau tembusan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM; dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan produk hukum yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berkaitan dengan Orang Asing pemegang ITAS/ITAP, Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses Pewarganegaraan, WNI yang kehilangan Status Kewarganegaraan Indonesia.

Sementara itu untuk jangka Panjang, Ombudsman merekomendasikan integrasi dan keterhubungan data Orang Asing pemegang ITAS/ITAP, Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan dan data WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia di antara instansi dengan cara memberikan access view demi validasi dokumen. Sebagaimana yang telah lebih dahulu dicontohkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta.

“Integrasi data ITAS (izin tinggal terbatas) dan SKTT (surat keterangan tempat tinggal) melalui aplikasi INDUKSI jadi praktik baik untuk mempermudah Orang Asing dalam mengakses pelayanan keimigrasian dan dokumen kependudukan,” jelas Hutabarat.

Reporter: Elyan Nadian Zahara

Editor: Achmad Nur Saleh

November 29, 2023

JAKARTA – Pemerintah resmi mengeluarkan Kamerun dari daftar negara subjek calling visa Indonesia. Hal tersebut ditegaskan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor M.HH-05.GR.01.06 Tahun 2023 yang disahkan pada 23 November 2023. Dikeluarkannya Kamerun dari daftar negara calling visa didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain potensi kerja sama ekonomi dan dampak negatif (tingkat kerawanan/risiko) terhadap Indonesia yang tergolong rendah.

"One of the reviews for removing Cameroon from the list of countries for calling visa is that the country has a potential market and is an entry point for Indonesian products into the West African and Central African regions. "Data from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Trade also shows that there is a surplus of 32 million US Dollars in the trade balance between Indonesia and Cameroon in 2022," said Director General of Immigration Silmy Karim on Tuesday (28/11/2023).

Silmy also explained that there has been a significant downward trend in Immigration Administrative Actions (TAK) against Cameroonian citizens in recent years. Apart from that, in almost the last four years, there have been no cases of Cameroonians brought to court in Indonesia.

Removing Cameroon from the list of calling visa countries has implications for visa application procedures for Cameroonian citizens who are no longer through the clearing house (CH). They can make a visa application online via evisa.imigrasi.go.id. Immigration monitoring of Cameroonian citizens also applies to foreign citizens in general.

“Pengawasan keimigrasian berlaku seperti biasa, WN Kamerun akan ditindak apabila melakukan pelanggaran. Jika terdapat banyak pelanggaran, maka Imigrasi dapat mengusulkan untuk mengevaluasi kembali pencabutan calling visa tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengevaluasi negara-negara yang masuk dalam daftar negara calling visa. Saat ini, proses evaluasi pencabutan calling visa tengah dilakukan terhadap negara Guinea di Afrika Barat,” tutur Silmy.

On the other hand, Indonesian citizens (WNI) coming to Cameroon must apply for a visa. For tourism purposes, visas are granted with a validity period of up to 30 days. And for business purposes, visas are granted with a validity period of up to six months.

 

Jakarta, 28 November 2023
Public Relations
Directorate General of Immigration

November 21, 2023

Jakarta – The Central Jakarta Class I Immigration Office immediately deported a Chinese man who was wanted by the Police of his home country. Head of the Central Jakarta Class I Immigration Office, Wahyu Hidayat, revealed that LS was detained by immigration officers on Tuesday (07/11/2023) at an apartment in Cempaka Putih, Central Jakarta.

"We received information from the Directorate of Immigration Intelligence regarding a search for people by the Chinese Police who were located in the Class I Immigration Office area of Central Jakarta. The Immigration officers then followed up on the information obtained and carried out a search and arrested the foreigner," said Wahyu at a press conference on Monday (20/11/2023).

During an examination of the person’s Passport and Residence Permit, it was discovered that the person had not been living at the address stated on his Residence Permit. Next, the officers took immigration administrative action in the form of detention of the person in the local detention room.

"We get information that LS was included in the POI of the Immigration Intelligence Directorate at the request of the Chinese Government's Interpol regarding economic crime cases in his country in 2020," said Wahyu.

In addition to detention, LS will also be given immigration administration action in the form of deportation accompanied by deterrence as in Article 75 paragraph 3, Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, which states that deportation can be carried out on foreigners who try to avoid threats and execution of punishment in their home country.

"Furthermore, the deportation of LS will be carried out after coordinating with Interpol through the Directorate General of Immigration. The Central Jakarta Immigration Office continues to be committed to increasing supervision of foreigners living in the Central Jakarta area. We want the Central Jakarta area to be a conducive area, supporting the national economy, and not becoming a place for international fugitives," said the Head of the Central Jakarta Immigration Office, Wahyu Hidayat.

 

Reporter : M. Fijar Sulistyo
Editor : Achmad Nur Saleh

November 18, 2023

JAKARTA (17/11/2023) – Until November 2023, the Directorate General of Immigration have successfully recorded brilliant achievements in arresting international fugitives. In collaboration with the Indonesian Police (POLRI) and Interpol, most of the foreign fugitives were repatriated to be tried in their home countries.

"There are various cases that ensnare these foreign fugitives, some are suspects of fraud, smuggling, drugs, economic crimes in their country and even murder," explained the Director General of Immigration, Silmy Karim in Jakarta on Friday (17/11/2023).

The international fugitives who were successfully arrested by Immigration in detail include five fraud suspects, five economic crime perpetrators, four people involved in fictitious guarantees and investments, and three people involved in murder cases. Meanwhile, the remaining five people are suspects of other crimes.

Immigration officials deported the US dual citizen of Australia and Italy on February 19, 2023. He had been a person interest of the Italian government since 2016 on drug trafficking charges. Thanks to an Interpol red notice, immigration officers at Ngurah Rai International Airport, Bali, identified the person (AS) when he landed from Kuala Lumpur. red notice Interpol, petugas imigrasi Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali mengidentifikasi AS saat mendarat dari Kuala Lumpur.

Meanwhile in September, Immigration succeeded in arresting GA, an Italian citizen who was a suspect in alleged human smuggling at a hotel in Central Jakarta and PM (Man, 32yo), an Interpol fugitive from Russia suspected of fraud and criminal organizations who were then handed over to the National Police's General Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimum).

The DGI also arrested a Chinese citizen with the initials LZ who had been on the run since 2014 in a case of credit card fraud and embezzlement of funds worth 1.65 million Yuan. When he was arrested, LZ evaded and claimed to be an Indonesian citizen in the name of Agus. He showed the fake ID and Indonesian passport. After being questioned by officers, LZ finally admitted the act of falsifying his immigration documents. LZ was then deported because he was in Indonesia without valid travel documents and residence permits, as well as having Indonesian residence documents.

"Last October we arrested five Chinese citizens. Three people are suspected of fraud and fictitious investment, two people are suspects in a murder case," explained Silmy.

A total of three murder suspects who were arrested in June (CX) and October (WJ and WC) have been at large since 2006 (CX) and 2004 (WJ and WC).

Fictitious guarantees and investments were also the mode of crime committed by YW, LS and CR who were arrested and deported in November 2023. In the same month, immigration officers also succeeded in luring WL, who is the DPO for the Love Scam cyber crime case, resulting from the development of the Batam, Belakang Padang and Singkawang cases. Love Scam hasil pengembangan kasus Batam, Belakang Padang dan Singkawang.

When he was arrested, WL was also with two other Chinese citizens with the initials YW (DPO since 2021) and CW, a Chinese citizen who was also actively involved as an organizer and recruiter of Indonesian citizens who would work in Cambodia regarding online gambling and other cyber crimes. WL and CW were arrested on suspicion of fictitious guarantees and their travel documents were declared invalid by the Chinese government, while YW was arrested because he was living in Indonesia illegally.

Until now, the Directorate General of Immigration continue to try to track and arrest other foreign criminals hiding in Indonesia. This success is the result of good cooperation and coordination between various related agencies.

"We invite the public to support efforts to eradicate transnational crime by reporting any foreigners deemed suspicious," concluded Silmy.

November 15, 2023

JAKARTA – Next Monday (20/11/2023), the 7th batch of SDUWHV (applications for Letters of Support for the Australian Work and Holiday Visa) 2023 will reopen registration for 1200 quotas. The registration process is carried out online via whv.imigration.go.id, while the SDUWHV document is issued electronically.

Director of Immigration Cooperation of DGI, Anggiat Napitupulu, explained on Wednesday (15/11/2023) that like the previous batch, selection and verification of required documents was carried out without interviewing the candidates.

“No interviews. However, it should be noted that there are slight differences in the provisions of the required documents compared to the previous batch, so applicants need to pay attention to," explained Anggiat.

The differences in these provisions include:

  • The bank/savings certificate must be in the applicant’s name, not in the name of their parents or someone else. It must be issued within a maximum of 3 months before the registration date;
  • Requirement documents do not need to be translated, except for the Certificate of Study in languages other than Indonesian and English, for students who are studying abroad;
  • The transcript document must be authenticated by the campus competent authority;

People who wish to apply for SDUWHV Australia must meet the following general criteria:

  1. Aged 18 to 30 years;
  2. Have the required educational graduate qualifications;
  3. Have never participated in a work and holiday program before;
  4. Have proof of identity, citizenship and residence;
  5. Have evidence of the lowest English language proficiency at a functional level;
  6. Have proof of active funds (not frozen) to cover their needs during the initial stay in Australia;
  7. Be healthy and have good behavior; and
  8. Not being subject to immigration prevention measures

Apart from that, applicants are also required to complete the required documents, including:

  1.     Latest photo
    • File format: jpeg
    • White background
  1.     Electronic Identity Card (KTP) or a valid temporary document prior to e-ID issuance
  2.     Passport with a validity period of at least 18 months
  3.     English Language Proficiency Certificate at functional level, issued by an authorized institution setingkat fungsional, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

"It should be noted that the requirements for proof of English language skills are assessed based on the average score of all test components, not based on the score per component (reading, writing, listening, speaking). If you use an IELTS certificate, the minimum score is 4.5," explained Anggiat.

Apart from IELTS, English language proficiency certificates that can be used to register for SDUWHV are as follows:

    • Test of English Foreign Language Internet-Based (TOEFL iBT) with an overall score of 32 based on four test components, namely speaking, reading, writing and listening. The TOEFL accepted is the TOEFL taken before July 26, 2023.
    • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) with an overall score of 30 based on four test components, namely speaking, reading, writing and listening.
    • Cambridge English Advanced (CAE) with an overall score of 147 based on four test components namely speaking, reading, writing and listening
  1.     Police Record Certificate (SKCK):
    • Issued at least at the Regional Police level
  1.     Proof of Educational Qualification:
    • Education Certificate (for applicants graduated with Bachelor or Diploma III level)
    • Certificate of Degree Equalization (for graduates studied abroad)
    • Certificate, Study Results Certificate, and Student Identification Card (for active students who have studied for at least 2 years) which must be legalized by the campus competent authority (legalization can be in the form of a wet signature or electronic signature)
  1.     Proof of Fund Ownership:
    • Minimum AUD 5,000 or equivalent, active and not frozen
    • In the form of a bank statement regarding ownership of funds (in the applicant’s name)
  1.     Statement of Validity of Required Documents:
    • Affixed with 10,000 stamp duty

Additional information:

  • Photo file format: jpeg
  • Other document file formats: PDF
  • Required document file size: 60 kb – 300 kb
  • A bank statement is issued a maximum of 3 months before the registration date
  • Required documents other than those in Indonesian or English must be translated into Indonesian

By meeting all these requirements, the SDUWHV application can be made and the process of journey to Australia for work and holiday begins. Make sure to understand each requirement carefully and ensure that all documents are ready.

Good luck!

November 14, 2023

Jakarta: The British music group Coldplay has experienced the ease of music and art visas after launching in September 2023. The Director General of Immigration, Silmy Karim, said that Coldplay's coming was the right moment to introduce Indonesia's new visa type.

"The government is trying to make Indonesia a significant destination for international activities and events. "For this reason, the Directorate General of Immigration has issued a music and art visa with concise requirements and easy online application, said the Director General of Immigration on Tuesday (14/11/2023).

Now, international artists who will hold music concerts in Indonesia no longer need to attach a labour permit, a Police Record Certificate (SKCK) or a certificate of at least five years of work experience. Silmy explained that the requirements for foreign artists were simplified because they only had activities in Indonesia for a short time.

"Work carried out by foreign group bands or singers in Indonesia also does not have a competitive effect on local workers. Apart from that, there is no SKCK (Police Record Certificate) abroad, so if it were required, it would be unusual. "You can apply for a music and art visa directly by the event organizer or sponsor via the website evisa.imigrasi.go.id," he said.

In detail, the music and art visas issued to Coldplay and their crew consisted of four music performer visas (index C7A) and 158 music performer's crew visas (index C7B).

"We support Indonesia to become a music and arts tourism destination. Indonesia has many tourist spots with beautiful nature and a unique culture. Consider that more and more people (foreigners) are coming here to watch music concerts. In that case, we will open up opportunities for them to explore other fascinating spots of Indonesia, thereby bringing in foreign exchange. "Apart from that, Indonesian citizens also don't need to go abroad to watch concerts," he concluded.

Jakarta, 14 November 2023
Public Relations
Directorate General of Immigration

November 9, 2023

JAKARTA – Immigration stakeholders should be proud because the state's gate guard agency succeeded in winning the Highest Domestic Product Commitment Achievement award from the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) on Wednesday (08/11/2023).

"DGI has succeeded in making its contribution, reporting and being able to explain in detail all its responsibilities in real terms," said the Acting Secretary General of the Ministry of Law and Human Rights, Reynhard Silitonga, when handing over the award to the Secretary of the Directorate General of Immigration, Eko Budiyanto.

The event is entitled the 2023 Management Support Program for Inspectorate General Unit which is part of the Inspectorate General's birthday celebration. On the same occasion, the Inspectorate General's innovation in monitoring affairs, E-Mawas, was also launched. E-Mawas is the latest innovation in development that implements Information Technology in every aspect of Supervision of the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights.

This event also became an important momentum in the progress of internal supervision through the awarding of integrity awards, namely the re-certification to ISO 37001:2016. The event was then continued with the signing of a cooperation agreement between the Inspector General, BRIN and BSSN, which will be an important step in advancing this field.