Hi, How Can We Help You?
  • Immigration Policy Information that applies during the Covid-19 pandemic here

Author Archives: admin-dev

November 23, 2022

JAKARTA – Seorang WN Korea Selatan (Korsel) dengan inisial PJ diamankan Ditjen Imigrasi pada Senin (21/11) atas dugaan penipuan dan pelanggaran izin tinggal di Indonesia. PJ merupakan promotor Konser K-Pop We All Are One yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 November lalu yang masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA).

“Saya sudah perintahkan Direktur Wasdak (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, red) agar tegas dan tetap berpegang pada aturan hukum dalam menangani kasus tersebut, karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan karena sudah telanjur membeli tiket,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana (23/11).

Pada (5/11) lalu, pihak penyelenggara melalui akun instagram resmi mereka @weareallone_official mengumumkan adanya pengunduran konser hingga bulan Januari 2023. Ketidakjelasan tersebut mengundang amarah penonton yang sudah membeli tiket. Hingga saat ini para penonton terus membagikan tweet dengan hashtag #weallareone_refundmymoney agar PJ sebagai CEO bisa segera ditemukan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebelumnya, empat orang WN Korsel ditangkap petugas imigrasi pada Senin (21/11) di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan VOA untuk bekerja. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka ternyata adalah anggota tim kreatif yang didatangkan PJ dari Korea Selatan untuk acara yang berbeda. Penangkapan ini membawa petugas kepada PJ, yang kemudian turut diamankan karena kedapatan menggunakan VOA untuk bekerja di Indonesia, di samping melakukan dugaan tindakan penipuan.

“Hingga saat ini kasus masih kami dalami dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Saya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan modus penipuan melalui konser-konser K-Pop seperti ini,” pungkas Widodo.

Lebih lanjut Widodo juga memohon kerjasama dari pihak Kedutaan Besar negara untuk membantu imigrasi dalam mengantisipasi pelanggaran hukum oleh orang asing di Indonesia.

November 22, 2022

JAKARTA – 7 South Korean (South Korean) citizens are suspected of misusing Visas on Arrival (VoA) to work. Immigration officers secured the South Korean citizen on Monday (21/11) after holding a talent search event at a shopping center in Jakarta.

Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana revealed that the foreigners who abused VoA for work were a creative team from a production house. They were employed in Indonesia to work in a talent search event broadcast live on KBS Korea television station.

"The six creative team members are using VoA. They were hired by two South Korean citizens, one a VoA holder and the other a temporary stay permit holder (KITAS). In total, we have secured eight South Korean passports," said Widodo in Jakarta on Tuesday (22/11/2022).

Widodo's statement was in response to a video circulating in the community showing officers taking the four South Korean citizens forcibly. After further investigation, they admitted that they were instructed by the agent who brought them to Indonesia to pretend they didn't know about their visa condition when immigration officers took them.

"So far, the officers' actions have been according to the procedure because there was resistance from the foreigners. However, I still ordered the Immigration Law Enforcement Director to review and inspect the immigration officers who were on duty then," Widodo explained.

Widodo added, "If in the future elements of abuse of authority are found by officials, we will impose sanctions on them in accordance with the applicable laws and regulations."

Widodo also ordered the Director of Immigration Supervision and Enforcement to take firm steps by examining the agents/administrators who sponsored the four South Korean citizens according to the law.

 

 

November 22, 2022

Jakarta: After being halted during the Covid-19 pandemic, the Directorate General of Immigration (DGI) is considering reopening Multiple-Entry Visitor Visa (VKBP) starting Tuesday (22/11/2022). Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana conveys the news in Jakarta on Monday (21/11/2022).

"VKBP will be launched as the Immigration support for global business people, bona fide potential investors, and world billionaires with large capital so they can easily travel to Indonesia. This is clear proof of the ease of immigration policy for business people with high mobility, which will have a significant impact on Indonesia's economic recovery," said Widodo.

Widodo said that foreign business people applying for VKBP must have a sponsor in the form of a corporation or company in Indonesia. Sponsors lodge VKBP online through visa-online.imigrasi.go.id or through Indonesian missions abroad.

A multiple-entry visitor visa, according to Widodo, is a type of visitor visa that allows foreigners to travel in and out of Indonesia for one year. Foreigners are granted a stay permit for 60 days every time they enter Indonesia.

"VKBP is subject to a fee of IDR 3,000,000 per person/year so that these foreigners can enter and exit from Indonesia without extending their stay permit," he said. Widodo emphasized that VKBP cannot be used to work in Indonesia. Foreigners holding VKBP can carry out activities, including business talks, tourism, government assignments, purchasing goods, meetings, humanitarian reasons, and transit;

The principal requirements for submitting VKBP are as follows:
1. a valid national passport for at least 18 (eighteen) months;

2. Letter of sponsorship from the sponsor except for tourism purposes;

3. Proof of having living expenses for himself and his family while in Indonesian in the form of a checking account, savings book, or deposit for the last 3 (three) months belonging to the foreigner or sponsor in an amount of at least USD 2,000 (two thousand US dollars) or equivalent;

4. A return ticket or connecting ticket to continue their journey to another country, except for crews of means of transport who join the ship/vessel in Indonesia and continue their trip to another country.

5. A recent color photograph with a white background was taken for at least the last 3 (three) months.

In addition, there are additional requirements during the Covid 19 pandemic, as follows:

1. Statement letter willing to comply with all applicable health protocols in Indonesia;

2. Proof of having received the full dose of COVID-19 vaccine.

3. Proof of ownership of health insurance/travel insurance, including health financing, or a statement letter willing to pay independently if affected by COVID-19 in Indonesia.

"We hope this immigration policy can be used by foreign business people who are going on business trips or investing in Indonesia," concluded Widodo.

 

November 19, 2022

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus menggelar pelatihan samapta untuk para petugas imigrasi yang bertugas di Area Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pelatihan ini bertujuan menjaga stamina dan melatih kesiapsiagaan petugas.

“Kami bekerja sama dengan Korps Marinir TNI AL yang melatih petugas imigrasi, utamanya yang bertugas di bandara agar selalu siaga serta memiliki stamina yang baik dalam bertugas,” jelasnya saat ditemui di Lapangan Tembak Kementerian Hukum dan HAM RI Kota Tangerang pada Sabtu (19/11/2022).

Tito menyampaikan pelatihan samapta ini sudah berlangsung selama kurang lebih sebulan sejak 26 Oktober 2022 yang lalu. Pelatihan berlangsung di akhir pekan di luar jam kerja petugas.

“Untuk pelatihan ini diikuti 500 petugas imigrasi yang terdiri dari petugas pemeriksaan, petugas pengamanan, protokoler, dan administrasi tata usaha,” tuturnya.

Selain itu, Tito mengungkapkan pelatihan ini merupakan inisiatifnya demi meningkatkan hubungan antar petugas melalui kegiatan samapta dan outbound di luar jam kerja.

Tak hanya baris berbaris, Tim Instruktur dari Marinir TNI AL juga melatih fisik dan kekompakan di antara petugas imigrasi. Tito berharap para petugas imigrasi dapat menerapkan kesamaptaan dalam penugasan di bandara.

“Pelatihan ini juga membantu petugas mempersiapkan fisik menghadapi tugas rutin dan tugas khusus dalam pemeriksaan keimigrasian seperti misalnya kemarin dalam menyambut para delegasi G20 yang mendarat di Bandara Soekarno Hatta,” ungkap Tito.

 

Reporter: Muhammad Fijar Sulistyo

Editor: Achmad Nur Saleh

November 18, 2022
November 18, 2022

JAKARTA (18/11) – Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) merupakan salah satu primadona produk keimigrasian di antara orang asing. Dengan kartu ini, orang asing bisa beraktivitas di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun tidak jarang baik penjamin maupun orang asing bertanya-tanya mengenai proses pengurusannya. Baca selengkapnya

November 16, 2022

Direktorat Jenderal Imigrasi membuka pelayanan pemeriksaan keimigrasian khusus bagi kepala negara dan pimpinan tinggi setingkat menteri yang menghadiri KTT G20 dan side event G20. Pelayanan jalur VVIP diberikan untuk kepala negara, sedangkan para menteri diperkenankan masuk lewat jalur VIP dengan LO (liaison officer) dari Embassy masing-masing dan panitia penyelenggara G20.

“Petugas Imigrasi stand by 24 jam bekerja secara shift sesuai dengan jadwal kedatangan para kepala negara serta seluruh menteri atau pejabat setingkat menteri delegasi G20 dan side event G20. Kami siagakan sebanyak 44 petugas imigrasi untuk menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian khusus di VVIP dan VIP Bandara Ngurah Rai,” jelas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi di Bali pada Rabu (16/11/2022).

Lihat juga : 177 Personel Tambahan Siap Dukung Imigrasi Ngurah Rai Lancarkan KTT G20

Widodo mengatakan bahwa layanan pemeriksaan keimigrasian khusus terhadap delegasi G20 terdapat dua fasilitas, yang pertama adalah sesuai mekanisme yg disediakan oleh penyelenggara G20, dan yang kedua melalui line khusus yg tersedia di area kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai.

“Kami akan tetap memberikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian yg terbaik bagi semua delegasi G20, “ujarnya.
Khusus untuk pejabat yang membawa pesawat pribadi, Widodo menambahkan bahwa petugas akan mendatangi terminal menggunakan alat keimigrasian khusus (mobile unit).

“Ada juga petugas yang diarahkan menuju GAT (General Aviation Terminal), khusus untuk delegasi G20 yang membawa pesawat pribadi. Hingga saat ini terkonfirmasi ada delapan menteri yang membawa pesawat pribadi,” tambah Widodo

Lihat juga : Skenario Layanan Keimigrasian Khusus KTT G20, Delegasi Tak Perlu Tatap Muka Ke Konter

Widodo juga berpesan kepada delegasi G20 yang menggunakan Visa On Arrival bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan cara memperpanjang izin tinggal keimigrasiannya di kantor imigrasi terdekat. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai menyediakan saluran telepon yang bisa dihubungi di nomor (0361) 8468395 dan Whatsapp: 0812 3695 6667

“Untuk delegasi pendamping G20 yg ingin extend di Bali, saya sudah perintahkan agar jajaran imigrasi di Bali untuk memberikan layanan khusus dan terbaik bagi mereka,” pungkas Widodo.

Reporter: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh

November 16, 2022

JAKARTA – Electronic Visa on Arrival (e-VoA) bisa digunakan dalam 90 hari sejak diterbitkan. Hal ini merupakan maksud dari keterangan “valid from” dan “valid until” pada e-VoA. Ini pula yang membedakan e-VoA dengan VoA konvensional.

“Jadi seperti e-visa, pemegang e-VoA memiliki kesempatan untuk menggunakan e-VoA tersebut dalam jangka waktu 90 hari. Bisa dilihat pada keterangan valid from dan valid until pada e-VoA masing-masing,” jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.

E-VoA (molina.imigrasi.go.id) resmi berlaku sejak Kamis (10/11/2022), yang diatur dalam surat edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0764.GR.01.01 tahun 2022. Sebelumnya, selama masa uji coba diberlakukan pada 4 – 9 November 2022, tercatat 1.719 e-VOA sudah diterbitkan dan 378 WNA pengguna e-VOA sudah masuk ke Wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Berbeda dengan jumlah negara pada VoA konvensional (86 negara), baru 46 negara yang bisa menikmati fasilitas e-VoA, di antaranya adalah Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Austria, Belanda, Belgia,Brazil,Ceko,Denmark, Finlandia, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada,Korea Selatan, Lithuania, Malaysia, Maroko, Meksiko, Mesir, Norwegia, Oman, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Timor Leste,Tiongkok, Tunisia, Turkiye, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Yunani.

Terdapat 17 Tempat Pemeriksaan Imigrasi, baik udara maupun laut yang ditunjuk untuk memfasilitasi e-VoA. Enam di antaranya adalah bandar udara, yaitu Juanda, Surabaya; Kualanamu, Medan; Ngurah Rai, Bali; Sam Ratulangi, Manado; Soekarno-Hatta, DKI Jakarta; dan Yogyakarta, Yogyakarta. Sedangkan 11 sisanya adalah Pelabuhan Laut, yaitu: Bandar Bentan Telani Lagoi, Kepulauan Riau; Bandar Seri Udana Lobam, Kepulauan Riau; Batam Centre, Kepulauan Riau; Batu Ampar, Kepulauan Riau; Citra Tri Tunas, Kepulauan Riau; Kabil, Kepulauan Riau; Marina Teluk Senimba, Kepulauan Riau; Nongsa Terminal Bahari, Kepulauan Riau; Sekupang, Kepulauan Riau; Sri Bintan Pura, Kepulauan Riau; Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Pembayaran e-VoA dilakukan secara non tunai melalui mekanisme payment gateway. Orang asing bisa membayar menggunakan kartu debit/kredit mastercard/visa/JCB.

“Sama seperti VoA, e-VoA berlaku selama 30 hari dan bisa digunakan untuk enam jenis kegiatan, yaitu kunjungan wisata, kunjungan tugas pemerintahan, kunjungan pembicaraan bisnis, kunjungan pembelian barang, kunjungan rapat serta transit. Perpanjangan maksimal satu kali untuk 30 hari berikutnya,” tutup Achmad. Orang asing dengan maksud kegiatan di luar lingkup tersebut disilakan mengajukan jenis visa yang sesuai ketentuan.

 

Penulis: Elyan Nadian Zahara

Editor: M. Fijar Sulistyo

November 16, 2022

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo mempidanakan dua WN Filipina berinisial RAC (50 tahun) dan JBT (40 tahun) karena kedapatan memasuki Wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo Agung Pramono menyampaikan bahwa berkas penyidikan kedua WNA tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara.

“Kedua WNA tersebut merupakan pasangan suami istri yang ditangkap oleh petugas imigrasi Kanim Tobelo bekerja sama dengan Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara pada 25 Agustus 2022 di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara,” ujar Agung di Tobelo pada Selasa (15/11/2022).

Pasangan tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian yaitu setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mereka terancam hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-Undang Keimigrasian.

Setelah proses serah terima oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Agung menyebut selanjutnya RAC dan JBT akan menjalani proses persidangan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan penegakan hukum ini, menurut Agung merupakan upaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas Kelas II Non TPI Tobelo bersama instansi lain yang tergabung dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) akan selalu bersinergi dalam rangka pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tobelo dan juga terus melakukan penegakan hukum di bidang keimigrasian guna mengamankan dan menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

“Peran pengawasan orang asing bukan hanya merupakan tanggung jawab Kantor Imigrasi Tobelo saja, tetapi juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Jika ada hal yang mencurigakan terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing di lingkungannya dapat melaporkan kepada Kantor Imigrasi Tobelo,” pungkas Agung.

 

November 15, 2022

Orang asing pemegang Visa On Arrival bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi terdekat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Yunidar Pramella Pasaribu di sela-sela peninjauan Tempat Pemeriksaan Imigrasi G20 di Bandara Internasional Ngurah Rai pada Selasa (15/11/2022).

Pramella menjelaskan orang asing bisa tinggal lebih lama yaitu total 60 hari dengan syarat harus mengajukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi tempat mereka berada. Perpanjangan dapat dilakukan sebelum masa tinggalnya habis.

“Pemegang VOA diberi izin untuk tinggal di Indonesia selama 30 hari dan bisa memperpanjang izin tinggalnya selama 30 hari ke depan dengan memperpanjang izin tinggalnya. Untuk perpanjangan tersebut dikenakan biaya sebesar lima ratus ribu rupiah,” jelas Pramella.

Untuk persyaratan perpanjangan izin tinggal maka orang asing wajib datang ke kantor imigrasi terdekat dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan izin tinggal, formulir yang disediakan di kantor imigrasi, paspor asli dan bukti VOA, serta tiket kembali. Setelah berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan diberikan kode billing untuk pembayaran di bank.

Setelah melakukan pembayaran, pemohon akan menjalani proses pengambilan foto dan sidik jari. Jika proses perpanjangan izin tinggalnya sudah selesai, pemohon dapat mengambil paspornya kembali. Pramella berpesan agar pemohon mengajukan perpanjangan beberapa hari sebelum izin tinggalnya habis agar tidak terkena denda overstay sebesar Rp 1.000.000 per hari.

“Kami sarankan agar melakukan perpanjangan izin tinggal 5 atau 7 hari sebelum izin tinggalnya habis,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, orang asing dari 86 negara masuk menjadi subjek VOA yaitu Afrika Selatan,Albania, Amerika Serikat, Andorra, Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belanda, Belarus, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Ceko, Chile, Denmark, Ekuador, Estonia, Filipina, Finlandia, Hongkong, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Islandia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kolombia, Korea Selatan, Kroasia, Kuwait, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Maladewa, Malaysia, Malta, Maroko, Meksiko, Mesir, Monako, Myanmar, Norwegia, Oman, Palestina, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, San Marino, Selandia Baru, Serbia, Seychelles, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Ukraina, Vatikan, Vietnam, Yordania, dan Yunani.

Sementara itu 46 negara masuk menjadi subjek negara yang warganya bisa mengajukan electronic VOA (e-VOA) secara online melalui situs molina.imigrasi.go.id. dan selanjutnya bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit/debit berlogo Mastercard, Visa, atau JCB. Negara tersebut yaitu Negara-negara tersebut antara lain: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazil, Ceko, China, Denmark, Finlandia, Hongaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Lithuania, Malaysia, Maroko, Meksiko, Mesir, Norwegia, Oman, Polandia, Portugal, Prancis, Rumania, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Timor Leste, Tunisia, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Yunani.

November 15, 2022

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo Agung Pramono pada Sosialisasi Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai di Gedung Dodola Mako Lanal Morotai pada Senin (14/11/2022).

Agung yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa petugas imigrasi tidak bisa bekerja sendirian namun harus bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun aparat setempat dan juga masyarakat.

“Kepala Desa memiliki peran penting dan terlibat langsung di lingkungan masyarakat untuk dapat ikut berperan aktif dalam pengawasan terhadap orang asing agar kegiatan mereka tidak mengancam keamaan dan ketertiban, ” jelasnya di hadapan para kepala desa yang hadir sebagai audiens.

Selain itu, Agung menyinggung tentang keberadaan orang asing di Morotai yang merupakan daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata. Meskipun ada kegiatan orang asing dengan tujuan wisata, dirinya meminta agar masyarakat tetap memantau kegiatan yang mereka lakukan.

“Yang kita semua harapkan tentu saja yaitu kedatangan orang asing di Morotai bisa membawa manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar, ” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini Agung berharap dapat membuka wasawan para Kepala Desa, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan jika ada orang asing di sekitar mereka. Selanjutnya para Kepala Desa bisa mengedukasi masyarakatnya tentang tindakan apa yang bisa dilakukan jika ada orang asing di wilayahnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai, Letkol Laut (P) Amin Wibowo menekankan untuk lebih waspada terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Pulau Morotai. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan keberadaan orang asing dapat mendatangkan ancaman.

“Kabupaten Morotai sering kita jumpai orang asing karena berwisata, diharapkan masyarakat lebih peduli dan ingin tahu apa tujuan, kegiatannya orang asing tersebut di lingkungan desa masing-masing,” ungkapnya.

Danlanal Morotai juga mengajak semua pihak bersinergi dalam pengawasan orang asing, terutama dari pihak penginapan. Dia meminta pihak penginapan atau hotel agar menginformasikan secara lisan jika ada orang asing yang tinggal di hotel, sebatas jumlah berapa orang dan tanggal masuknya. Hal ini agar semua termonitor dan bisa ditindaklanjuti oleh anggota baik dari imigrasi maupun Lanal, serta aparat lainnya.