Hi, How Can We Help You?
  • Immigration Policy Information that applies during the Covid-19 pandemic here

Author Archives: admin-dev

November 15, 2022

Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri menggelar operasi pengawasan secara persuasif terhadap WNA di Bali. Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana bersama dengan Kepala Divisi Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti turut hadir dalam operasi tersebut di Kawasan Ubud, Bali pada Selasa (15/11/2022).

Widodo mengungkapkan operasi ini untuk menjaga suasana kondusif selama pelaksanaan KTT G20.

“Imigrasi bersama-sama dengan DivHubInter Mabes Polri bersinergi melakukan operasi di titik strategis dan lokasi yang banyak dikunjungi WNA di Bali seperti di Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud dan lainnya. Tujuannya yaitu menjaga suasana di Bali agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di Bali serta turut menciptakan situasi yang kondusif selama penyelenggaraan G20,” jelas Widodo pada Selasa (15/11/2022).

Widodo menyiagakan para petugas imigrasi di beberapa lokasi yang menjadi kantong-kantong berkumpulnya WNA. Petugas disiagakan untuk pengamanan dan mempersuasi para WNA agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di Bali.

“Para petugas dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, dan Kantor Pusat secara persuasif mengedukasi, memberikan rasa aman, serta menjaga ketertiban terhadap orang asing di daerah yang banyak dikunjungi WNA,” ujarnya.

Selain itu, Widodo beserta jajaran Imigrasi di Wilayah Bali memfokuskan mobil-mobil patroli pengawasan orang asing berkeling untuk memastikan kondisi aman dan terkendali.

November 15, 2022

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa, 15 November 2022. Dalam pidato pembukanya, Presiden Jokowi menekankan bahwa G20 harus berhasil menghasilkan sesuatu yang konkret bagi dunia.

“Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan? Atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal,” ujar Presiden.

Sebagai Presiden G20, lanjutnya, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Namun, Presiden Jokowi meyakini jika keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua negara, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

“Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi Covid-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia terutama negara berkembang,” ungkapnya.

Dalam sesi yang membahas tentang kondisi ekonomi global, ketahanan pangan, dan energi tersebut, Presiden juga meminta semua negara untuk tidak menyepelekan masalah pupuk. Menurutnya, jika para pemimpin tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram.

“Tingginya harga pangan saat ini dapat makin buruk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan hadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji,” jelasnya.

Di akhir pidato pembukanya, Presiden Jokowi berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, Presiden berharap G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian-capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund, hingga membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap G20 dapat mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi.

“Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Akhir kata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger,” tutupnya.

Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Humas Kemensetneg)

November 14, 2022

JAKARTA – Belum sepekan diluncurkan total WNA yang telah memperoleh persetujuan e-VOA sejak 7 November hingga 12 November sebanyak 5.141 orang. Hal ini disampaikan oleh Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh di Bali pada Senin (14/11/2022).

Achmad merinci data orang asing pemohon e-VOA pada 7 November sebanyak 547 WNA, 8 November 649 WNA, 9 November 629 WNA, 10 November 1.097 WNA, 11 November 1.402 WNA, dan 12 November 817 WNA.

“Warga negara asing dapat mengajukan permohonan e-VoA melalui website molina.imigrasi.go.id. Setelah mengisi formulir maka selanjutnya dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit berlogo Visa, Mastercard, atau JCB. Jadi, pembayaran dilakukan di negara asal pemohon e-VoA. Tidak perlu lagi mengantre di bandara Indonesia,” kata Achmad.

Achmad menjelaskan, setelah dilakukan pembayaran petugas akan melakukan penelaahan terkiat permohonan e-VOA. Apabila dinyatakan layak, maka e-VOA akan dikirim melalui aplikasi. Kemudahan dan kecepatan inilah, kata Achmad, yang dikedepankan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menarik minat masyarakat dunia datang ke Indonesia.

“Peluncuran e-VOA merupakan terobosan dalam memudahkan wisatawan mancanegara dan pebisnis asing masuk ke Indonesia,”ujarnya.

Layanan e-VOA sebelum diluncurkan telah diuji coba pada tanggal 4-9 November 2022. Pada tahap uji coba tersebut tidak ditemukan kendala signifikan. Namun demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terus melakukan penyempurnaan agar layanan e-VOA tidak mengalami permasalahan.

Achmad berharap layanan e-VOA ini menjadi solusi atas antrean panjang di counter VOA bandara. Selain itu, pengakses e-VOA tak perlu lagi menukar mata uang asing ke rupiah saat pembayaran karena proses pembayarannya secara online menggunakan payment gateway menggunakan transaksi online.

“Sesuai arahan Presiden RI, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan keimigrasian baik untuk masyarakat Indonesia maupun warga negara asing,” pungkas Achmad.

Penulis: Junianto Budi Setyawan
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

November 13, 2022

The Directorate General of Immigration suspects the existence of individuals and groups of foreigners who have planned to interfere in holding the G20 Summit in Bali. This statement is delivered by the Acting Director of the Directorate General of Immigration, Widodo Ekatjahjana, in Bali on Sunday (13/11/2022).

“Immigration of Indonesia has received data from the relevant ministries/institutions regarding the existence of individuals and groups of foreigners who should be suspected of violating the immigration law, breaking the applicable laws, and interfering with the holding of the G20 Summit,” Widodo explained.

Widodo stated that if foreigners enter Indonesian territory, afterward they bother local security and order, violate the constitution and the immigration law, particularly interrupt the holding of the G20 summit. Indonesia Immigration will take strict action on the existing laws and regulations.

Furthermore, Widodo will continue to establish cross-sectoral coordination with the ministries/institutions to anticipate both individuals and groups of foreign nationals who will interrupt the holding of the G20 Summit. Immigration also will provide a quick response towards deterrence requests for individuals and the group of foreigners who will enter Indonesia. On the other hand, immigration opens channels to receive reports from the public if any foreigners are assumed to bother the local security and order through live chat on www.imigrasi.go.id

Widodo added that previously, Indonesian immigration had taken firm action and had deported foreigners who protested against and disrupted the holding of the G20 Summit. The deported foreigner was Japanese. Meanwhile, Indonesian immigration has secured a Chinese citizen and is being examined by immigration officers.

November 13, 2022

Direktorat Jenderal Imigrasi menengarai adanya orang asing dan kelompok asing yang memiliki rencana untuk mengganggu penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana di Bali pada Minggu sore (13/11/2022).

“Imigrasi memperoleh data dari Kementerian/Lembaga terkait tentang adanya orang asing dan kelompok asing yang patut diduga akan melanggar aturan hukum keimigrasian, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengganggu penyelenggaraan KTT G20,” ungkap Widodo.

Widodo menegaskan jika ada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia kemudian mereka mengganggu ketertiban dan keamanan, melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum keimigrasian yang berlaku, apalagi mengganggu jalannya penyelenggaraan KTT G20 ini, maka Imigrasi akan menindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya Widodo akan terus berkoordinasi lintas sektoral dengan Kementerian/Lembaga untuk mengantisipasi orang asing atau kelompok orang asing yang akan mengganggu penyelenggaraan KTT G20. Imigrasi juga akan bertindak cepat dan jika ada permintaan penangkalan terhadap orang asing atau kelompok orang asing lainnya yang akan masuk ke Wilayah Indonesia. Di samping itu, Imigrasi membuka saluran untuk menerima laporan masyarakat jika ada orang asing yang diduga mengganggu ketertiban dan keamanan melalui livechat www.imigrasi.go.id.

Widodo menambahkan bahwa sebelumnya imigrasi sudah menindak tegas dan mendeportasi orang asing yang melakukan unjuk rasa yang menolak dan mengganggu jalannya penyelenggaran KTT G20. Orang asing yang dideportasi tersebut adalah warga negara Jepang. Sedangkan untuk WN China telah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi.

November 12, 2022

The Directorate General of Immigration has arrested two Chinese citizens (HCC and YX) who are suspected will hold a protest against the G20 Summit in Bali. Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana conveys the news in Bali on Saturday (12/11/2022).

"It's true. I have received reports from the Director of Intelligence and the Director of Law Enforcement that 2 Chinese nationals plan to hold a demonstration during the G20," Widodo said.

The Chinese citizen was secured in Jakarta by immigration officials Friday (11/11) evening. The officers found evidence from the two foreigners indicating provocation efforts to mobilize masses to hold a demonstration against the G20 Summit in Bali next week.

"Immediately at that time, I ordered to take anticipatory steps for security and carried out inspections accordingly. And immediately communicate with the Chinese Embassy and the Ministry of Foreign Affairs," said Widodo.

The security measure by the officers was carried out because the Chinese citizen was a holder of a Temporary Stay Visa for work, so he was prohibited from carrying out political activities in Indonesia. They are considered to have violated immigration regulations by carrying out activities their stay permit prohibits.

"violation of immigration regulations is anyone who carries out unlawful activities or violates their stay permit, including inciting demonstrations at the G20 event. I have ordered the Director of Law Enforcement to act decisively, remain humane, follow the laws and regulations, and coordinate with related ministries or institutions and foreign representatives office," explained Widodo Ekatjahjana.

On previous occasions, Widodo has stated that he will take firm action against foreigners who have the potential to disrupt the G20 Summit in Bali. Widodo will immediately deport foreigners planning to disrupt the G20 Summit.

November 11, 2022

BALI- Sesaat setelah dibukanya pelayanan Electronic Visa on Arrival (e-VOA) untuk umum, Imigrasi langsung mengambil langkah untuk mendukung pengembangan bisnis level internasional di RI yang ditopang oleh kebijakan keimigrasian. Upaya tersebut ditandai dengan pengukuhan Parq Space Bali sebagai pilot project program binaan produk layanan keimigrasian sekaligus duta pelayanan keimigrasian untuk pebisnis global, miliarder dunia, wisatawan asing bonafide dan investor asing khususnya dari Eropa.

 

“Selain meluncurkan e-VOA, Imigrasi juga sudah mengesahkan kebijakan Second Home Visa yang secara khusus memberikan fasilitas bagi WNA kalangan menengah ke atas, baik itu wisatawan asing kelas premium, global talent maupun pebisnis-pebisnis elite dunia untuk bisa langsung tinggal lama di Indonesia, selama 5 atau 10 tahun. Dengan begitu, mereka bisa berkontribusi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia” terang Plt Direktur Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Parq, Kamis (10/11/2022) sore.

 

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa Second Home Visa bukan merupakan pengganti dari Visa Wisatawan Lansia Mancanegara, yang oleh pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Keduanya memiliki latar belakang politik hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Pemegang Visa Wisatawan Lansia Mancanegara yang akan habis masa berlakunya dapat mengajukan jenis visa lainnya atau izin tinggal lainnya, termasuk Second Home Visa jika memenuhi persyaratan proof of fund senilai Rp 2 Milyar atau dapat melampirkan sertifikat kepemilikan properti mewah. Tujuannya yakni agar dana jaminan keimigrasian itu bisa berputar di dalam negeri.

 

Sementara itu, CEO Parq Space Development, Andre Frey menyambut baik program binaan layanan keimigrasian e-VOA dan Second Home Visa untuk pebisnis global yang digagas oleh Imigrasi ini. Ia menyampaikan, ini merupakan inisiatif yang baik untuk melindungi Indonesia dari permasalahan ketenagakerjaan yang dapat muncul dari aspek Orang Asing yang ingin tinggal lama di Indonesia.

 

“Kebijakan keimigrasian ini adalah sebuah keuntungan bagi perekonomian. Kebijakan terbaik akan memenangkan pengeluaran dana (spending) dari investor dan pebisnis luar negeri terutama Eropa di mana basis Parq berada, sehingga dapat memberikan pemasukan yang menjanjikan dan memberikan rasa aman. Jika orang-orang Eropa diberikan pemahaman dengan baik akan kebijakan ini, saya optimis Second Home Visa akan memberi dampak signifikan,” ungkapnya.

 

Widodo berharap, kebijakan e-VOA dan Second Home Visa bisa membantu negara karena investasi yang datang dapat menjadi stimulus percepatan roda ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru.

November 10, 2022

BALI – The Electronic Visa on Arrival (e-VoA) service is an improvement that is in line with the improving Indonesian economy among the G20 member countries. The Deputy Minister of Law and Human Rights, Edward Omar Sharif Hiariej, conveyed the statement while opening the launch of e-VoA in Nusa Dua, Bali, on Thursday
(10/11/2022).

Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Pandjaitan attends the inauguration ceremony with Deputy Minister of Tourism and Creative Economy Angela Tanoesoedibjo.

Luhut said that e-VoA was a breakthrough in facilitating foreign investment to enter Indonesia. "This is a good start that needs to be enhanced. Immigration is the face of Indonesia, and the world is looking at Indonesia differently because an extraordinary transformation is going on here," said the Minister.

Foreign Citizens can apply for an e-VoA through the website-based application  molina.imigrasi.go.idAfter filling out the application form, they can directly proceed to the payment page and make online transactions using a Visa, Mastercard, or JCB credit card or debit card. After making the payment, the officer will verify their e-VoA application, and if approved, a notice will be sent to applicants by the system. Furthermore, Foreigners download the approved e-VOA and show it at the Immigration Border Control when entering Indonesia.

Citizens from forty-six countries are eligible to apply for e-VOA in the initial stages of implementation of this policy. These countries include South Africa, the United States of America, Saudi Arabia, Argentina, Australia, Austria, Netherlands, Belgium, Brazil, the Czech Republic, China, Denmark, Finland, Hungary, India, the United Kingdom, Ireland, Italy, Japan, and Germany.

Also, Canada, South Korea, Lithuania, Malaysia, Morocco, Mexico, Egypt, Norway, Oman, Poland, Portugal, France, Romania, Russia, New Zealand, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Timor Leste, Tunisia, and Turkiye, Ukraine, United Arab Emirates, Greece.

Six airports are ready for e-VoA: Juanda, Surabaya; Kualanamu, Medan; Ngurah Rai, Bali; Sam Ratulangi, Manado; Soekarno-Hatta, Jakarta; Yogyakarta, Yogyakarta.

As for Seaports, there are 11 designated ports to facilitate e-VoA. include:
Bandar Bentan Telani Lagoi, Riau Islands; Bandar Seri Udana Lobam, Riau Islands; Batam Centre, Riau Islands; Batu Ampar, Riau Islands; Citra Tri Tunas, Riau Islands; Kabil, Riau Islands; Marina Bay Senimba, Riau Islands; Nongsa Marine Terminal, Riau Islands; Sekupang, Riau Islands; Sri Bintan Pura, Riau Islands; Tanjung Balai Karimun, Riau Islands.

With e-VoA, foreigners are convenient to lodge and pay for a visa on arrival without hassle. e-VoA is expected to attract foreign tourists and business people from around the globe to Indonesia. Innovation in immigration services is an encouragement that will positively impact the country's economy.