Hi, How Can We Help You?
  • Immigration Policy Information that applies during the Covid-19 pandemic here

Category Archives: News

January 30, 2023
January 30, 2023

Jakarta: Foreign citizens who enter Indonesia using an Electronic Visa on Arrival (e-VOA) now do not need to process an extension at the immigration office. To be able to stay in Indonesia for the next 30 days, they only need to apply for an e-VOA extension via the molina.imigrasi.go.idwebsite. No need to scan proof of entry (stamp) from the Immigration Checkpoint.

"Foreigners who use e-VOA to enter Indonesia have their data recorded in the immigration system. Thus, they do not need to upload proof of entry on their passport when applying for an e-VOA extension on the Molina (Foreigner Mobility Module) website," said the Public Relations Sub-coordinator of the Directorate General of Immigration, Achmad Nur Saleh, Monday (30/01/ 2023).

The e-VOA extension process is similar to an application made before a foreigner enters Indonesian Territory. E-VOA holders log in to the website molina.imigrasi.go.id, click the 'Extend' button, then follow the instructions listed. Make sure all the data entered is correct.

Read also : WNA Kini Bisa Langsung Ajukan Visa Kunjungan dan Perpanjangan di Website Molina Imigrasi

"Furthermore, payments can be made directly online using a Visa, Mastercard, JCB network, or debit card included in the Visa. After the payment is complete, the foreigner will receive an e-VOA digital document extended via an email address," he explained.

Electronic Visa on Arrival is valid for 30 days and can only be extended 1 (one) time for the next 30 days. Therefore, Achmad advised foreigners who have extended their e-VOA must leave Indonesian Territory before the expiration date.

"If you want to extend through this website, the foreigner concerned must already have an e-VOA and have entered Indonesian Territory," he said.

Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

January 20, 2023

Jumat, 20 Januari 2023

JAKARTA – Masyarakat yang mengurus paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur tidak perlu lagi mengambil paspor ke kantor imigrasi dengan adanya layanan pengiriman paspor via Marketplace, Tokopedia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Berthi Mustika melalui wawancara dengan media pada kanal Youtube, Oktober (2022) lalu.

“Sudah sejak tahun 2016 kami bekerja sama dengan jasa kurir seperti PT Pos Indonesia untuk pengiriman paspor yang sudah jadi,” jelas Berthi.

Di sisi lain, pengiriman paspor via marketplace Tokopedia merupakan hal yang diinisiasi beberapa bulan terakhir. Merujuk pada informasi Toko pada marketplace, Koperasi Pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Timur sebagai penyedia produk layanan diketahui telah beroperasi sejak Desember 2022.
Pemohon yang ingin menggunakan jasa kurir via Tokopedia dapat menggunakan jasa pengiriman paspor via Kurir dengan ketentuan:

1. Mengirimkan foto/hasil scan bukti pembayaran. Pastikan kualitas foto baik/tidak blur;
2. Menuliskan alamat pengiriman paspor secara rinci serta kontak yang dapat dihubungi;
3. Paspor akan dikirimkan empat hari kerja setelah tahap pengambilan foto dan sidik jari biometrik dilakukan;
4. Layanan tidak berlaku untuk penggantian paspor karena rusak/hilang.

Untuk mendapat layanan ini, pemohon bisa mencari akun toko Koperasi Pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Timur di Tokopedia, kemudian memilih produk “Pengiriman oleh Koperasi Pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Timur”.

Biaya yang dikenakan untuk jasa ini sebesar Rp. 30.000,- sudah meliputi layanan penguasaan pengambilan paspor oleh orang di luar Kartu Keluarga, termasuk meterai; jasa pengemasan paspor; jasa petugas koperasi serta biaya alat tulis kantor yang dipakai untuk pengemasan. Biaya tersebut belum termasuk ongkos kirim sesuai ekspedisi yang dipilih oleh masyarakat.

Sebagai gambaran waktu estimasi pengiriman paspor adalah sebagai berikut:

1. Pemohon yang melakukan foto di hari Senin, akan dikirimkan paspornya pada hari Jumat;
2. Pemohon yang melakukan foto di hari Selasa, akan dikirimkan paspornya pada hari Senin;
3. Pemohon yang melakukan foto di hari Rabu, akan dikirimkan paspornya pada hari Selasa;
4. Pemohon yang melakukan foto di hari Kamis, akan dikirimkan paspornya pada hari Rabu;
5. Pemohon yang melakukan foto di hari Jumat, akan dikirimkan paspornya pada hari Kamis.

Ketentuan tersebut berlaku dengan tidak menghitung hari libur nasional dan tanggal merah. Masyarakat bisa memperoleh informasi lebih lanjut terkait layanan ini di nomor Whatsapp 089523539798. Selain itu Kantor Imigrasi Jakarta Timur juga menyediakan layanan whatsapp informasi/pengaduan di nomor 08111477756 serta media sosial di Instagram (@imigrasijaktim) dan Twitter (@imigrasi_jaktim). Perlu dicatat, layanan ini tidak berlaku untuk penggantian paspor karena rusak/hilang.

Reporter: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

January 20, 2023

JAKARTA – Abdullah Azwar Anas, Menteri PAN dan RB ajak imigrasi menjadi model reformasi birokrasi berdampak. Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Imigrasi di Hotel Shangrilla – Jakarta, Kamis (19/01). Dalam paparannya, Azwar menyampaikan fokus presiden terhadap pembenahan imigrasi.

“Tiga bulan yang lalu saya dapat perintah dari Pak Presiden untuk meninjau proses bisnis imigrasi dari seluruh dunia, karena proses bisnis imigrasi harus berubah nanti kita lihat di paparan tata kelolanya seperti apa,”

Lebih lanjut Azwar menyinggung mengenai arahan presiden Jokowi mengenai reformasi biriokrasi, khususnya birokrasi yang berdampak. Kementerian PAN dan RB menerjemahkan arahan tersebut menjadi beberapa turunan, salah satunya adalah penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Maksudnya adalah, bagaimana arsitektur SPBE menopang RB Tematik. Di antaranya adalah RB penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual presiden.

“Setiap hari kita sibuk kerja. Datang pagi pulang malam, tapi apa dampak langsungnya kepada masyarakat? Dampak langsung yang bisa kita lihat adalah menurunnya angka kemiskinan. Tapi apa? ternyata selama ini RB belum bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” papar Azwar.

Oleh karena itu Azwar menjelaskan bahwa Presiden mengharapkan arah kebijakan keimigrasian di tahun 2023 bisa mendukung penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual presiden. Melalui fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat, Imigrasi diharapkan bisa menjadi role model RB berdampak melalui penyederhanaan birokrasi dan transformasi pelayanan.

Reporter: Elyan Nadian Zahara
Editor: Achmad Nur Saleh

January 20, 2023

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bagikan wawasan dan pengalamannya dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia kepada jajaran keimigrasian, Kamis (19/01/2023). Pada hari kedua pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Konsolidasi Nasional (REKN) dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-73, Ditjen Imigrasi menggandeng narasumber berpengalaman di bidangnya untuk menjadi rujukan transformasi digital menyeluruh di Imigrasi.

Penggalakan digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi terjadi semasa Pandemi Covid-19, di mana tuntutan untuk kategorisasi kondisi kesehatan masyarakat sangat mendesak. Kemenkes menginisiasi Platform Integrasi dan Standardisasi Bernama SATUSEHAT, sebuah platform yang mendorong interoperabilitas data di seluruh ekosistem sektor kesehatan sehingga dapat bermanfaat secara lebih luas dan menghasilkan dampak optimal.

“Indonesia juga telah mengeluarkan sertifikat vaksinasi internasional sesuai dengan standar WHO yang dapat terbaca oleh negara lain melalui kode QR. Beberapa data yang terdapat pada sistem tersebut antara lain nomor serial unik, QR Code, nama, NIK, nomor paspor, tanggal lahir, tipe vaksin dan lainnya,” jelas Budi.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah, Hilmi Adrianto menyampaikan bahwa pihaknya berupaya melakuan percepatan digitalisasi layanan publik. Beberapa program yang dikenal luas yaitu pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara elektronik melalui aplikasi Tokopedia dan program kartu prakerja.

“Dalam prosesnya, Tokopedia menjalankan best practices seperti kolaborasi antar stakeholders (sinergi antara pihak pemerintah dan swasta), digital literacy yang mencakup keterampilan, keamanan, etika dan budaya digital, end-to-end service yaitu layanan yang terintegrasi dengan berbagai ekosistem pendukung serta keselarasan antara kebijakan dan regulasi terhadap perkembangan ekosistem digital,” pungkas Hilmi.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini, diharapkan board of directors, kepala kantor hingga petugas imigrasi memiliki pemahaman dasar sebelum akselerasi menuju ruang digital terintegrasi.

January 17, 2023

JAKARTA – Visa penyatuan keluarga adalah jenis visa tinggal terbatas (VITAS) yang memfasilitasi orang asing (OA)untuk bergabung dengan keluarganya di Indonesia. Visa ini berindeks C317 dan memiliki masa berlaku yang bervariasi, mulai dari enam bulan hingga dua tahun. Sayangnya, tidak semua yang memiliki keluarga di Indonesia bisa mengajukan visa jenis ini.

“Tidak semua yang mengaku keluarga dengan WNI atau orang asing yang ada di Indonesia bisa mengajukan vitas penyatuan keluarga,” jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.

Berikut adalah kategori orang asing yang bisa memperoleh visa tinggal terbatas untuk penyatuan keluarga menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-3 GR.01.01 Tahun 2022:

Kategori Pasangan
1. Orang asing yang bergabung dengan suami atau istri WNI
Bagi orang asing yang kawin secara sah dengan suami/istri WNI, bisa mengajukan visa penyatuan keluarga dengan melampirkan buku nikah/akta perkawinan yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (kecuali Bahasa Inggris) dan surat tanda bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan RI (apabila pernikahan dilakukan di luar negeri) sebagai salah satu dokumen pendukung.
2. Orang asing yang bergabung dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap

Kategori Anak
1. Anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan WNI

2. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan WNI. Anak OA di sini merupakan anak yang berada dalam perwalian orang asing yang sudah kawin secara sah dengan WNI. Anak tersebut haruslah di bawah usia 18 tahun dan belum kawin.

3. Anak yang bergabung dengan orangtua pemegang ITAS/ITAP.
Anak OA yang masuk kategori ini adalah anak hasil perkawinan yang sah dari orang asing, berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin.

4. Anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan atau ibu WNI
Bagi orang asing yang memiliki ibu/ayah WNI, atau keduanya WNI bisa juga mengajukan vitas penyatuan keluarga.

Secara umum, persyaratan untuk permohonan Visa Penyatuan Keluarga meliputi surat permohonan dan jaminan, paspor OA, bukti kepemilikan dana (rekening tabungan) senilai minimal USD 2000. Untuk kategori pasangan, rlu melampirkan buku nikah/akta perkawinan yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (kecuali Bahasa Inggris) dan surat tanda bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan RI (apabila pernikahan dilakukan di luar negeri). Untuk kategori anak, dokumen pendukung yang perlu dilampirkan adalah akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam Bahasa Inggris; Bagi OA yang menyatukan diri dengan pemegang ITAS/ITAP maka perlu melampirkan izin tinggal induknya.

“Jangan lupa, OA yang sudah masuk ke Indonesia dengan VITAS jenis ini harus mengurus izin tinggalnya ke kantor imigrasi dalam 30 hari, jika tidak visanya dianggap hangus dan harus keluar dari Indonesia,” tutup Achmad.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 mengenai tarif PNBP di lingkungan Kemenkumham RI, biaya penerbitan VITAS jenis ini sebesar USD150 per permohonan ditambah biaya persetujuan Visa Tinggal Terbatas Rp200.000 per permohonan.

Reporter: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

January 12, 2023

JAKARTA – Petugas Imigrasi dari 126 kantor imigrasi dan 33 Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia ikuti pengembangan kompetensi menggunakan aplikasi belajar milik Kemenkumham RI, Massive Open Online Course (MOOC). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Asep Kurnia menyebut, pengembangan kompetensi saat ini dengan pendekatan terintegrasi.

“Dengan jumlah pegawai lebih dari 65.000 orang di 895 satuan kerja dan 11 Eselon I di Kemenkumham, tampaknya sudah tidak memungkinkan lagi [difasilitasi] dengan [metode] belajar klasikal. Pembelajaran harusnya tidak hanya di lembaga pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga di tempat kerja kita masing-masing. Oleh karena itu diciptakanlah Massive Open Online Course ini,” ujar Asep saat membuka kegiatan di BPSDM Kemenkumham, Cinere, Depok pada Kamis (12/01/2023).

Ia menjelaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Adapun batas minimal pelaksanaan pengembangan kompetensi ini adalah 20 jam pelajaran dalam setahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 Pasal 203.

“Kita mengetahui bahwa pembelajaran di pusat diklat hanya berkisar 10% saja. Sementara [pembelajaran] di tempat tugas hampir 90%. Jadi, model pembelajaran tidak hanya di BPSDM tapi juga di tempat kerja masing-masing. Kita harus mendorong seluruh pegawai untuk bisa belajar dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai maupun organisasi,” imbuhnya.

Saat ini metode pembelajaran mandiri menggunakan aplikasi MOOC masih bersifat open source. Rencananya, dalam satu bulan ke depan akan diujicobakan aplikasi dengan sumber mandiri. Dengan demikian, aplikasi dapat tersambung dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara guna pendataan indeks profesionalitas SDM.

Melalui MOOC, peserta pelatihan bisa memilih materi yang mereka sukai. Modul didesain sedemikian rupa dalam bentuk teks dan audio-visual dengan sumber dari best practices yang juga merupakan produk-produk Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui MOOC ini merupakan rangkaian acara dalam menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-73 yang akan jatuh pada tanggal 26 Januari mendatang.

Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

January 12, 2023

Pengajuan permohonan percepatan paspor 1 (satu) hari jadi tidak dilakukan melalui Aplikasi M-Paspor. Demikian disampaikan oleh Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh pada Rabu (11/01/2023).

“Seperti halnya layanan paspor prioritas, pemohon percepatan paspor bisa langsung datang ke kantor imigrasi dengan membawa dokumen persyaratan yaitu KTP, KK, akta kelahiran, ijazah/buku nikah/surat baptis. Bagi WNI yang sebelumnya memiliki paspor terbitan setelah tahun 2009 di dalam negeri, cukup membawa KTP dan paspor lama,” Achmad menjelaskan.

Terdapat biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.000.000 untuk pelayanan percepatan paspor satu hari. Aturan tarif PNBP percepatan paspor tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.

Also read: Siap-Siap! Kuota Haji 2023 Lebih dari 200 Ribu, Perhatikan Ini Saat Mengajukan Paspor Haji

Achmad menyarankan agar pemohon datang ke kantor imigrasi seawal mungkin sehingga paspor dapat segera diproses untuk selesai di hari yang sama. Jika pemohon datang di siang hari, terdapat kemungkinan paspor baru dapat selesai pada keesokan paginya.

Masyarakat dapat menghubungi kantor imigrasi (kanim) yang akan dituju untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelayanan percepatan paspor di kanim tersebut. Kontak kantor imigrasi dapat ditemukan di THIS LINK. Untuk konsultasi lebih lanjut terkait layanan keimigrasian, masyarakat juga dapat menghubungi layanan Live Chat di www.imigrasi.go.id, Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB.

Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

January 10, 2023

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M pada Selasa (10/01/2023). Salah satu aspek kesepakatan yang menjadi perhatian publik yakni kuota haji Indonesia diberikan total untuk 221.000 orang jemaah. Menanggapi kebijakan tersebut, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh memberikan tips persiapan permohonan paspor haji.

“Bagi jamaah haji yang baru pertama kali membuat paspor, mohon mempersiapkan Surat rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama di Kabupaten/ Kota setempat. Dokumen lainnya yang juga harus dilampirkan yaitu KTP, KK, akta kelahiran, buku nikah/ijazah dan surat penetapan ganti nama apabila pernah mengganti nama,” tutur Achmad.

Ia menambahkan, apabila pemohon hanya memiliki satu kata dalam namanya, maka yang bersangkutan wajib menambahkan nama ayah kandung di halaman endorsement paspor (halaman 4 dan 5). Untuk perjalanan haji, nama jamaah harus terdiri dari 3 (tiga) kata di paspor.

“Untuk mempermudah jamaah haji, penyelenggara haji atau instansi terkait juga dapat mengajukan layanan Paspor Jemput Bola. Dengan layanan ini, jamaah haji tidak perlu pergi ke kantor imigrasi. Petugas yang akan datang ke tempat yang telah ditentukan, khusus untuk wawancara dan biometrik para jamaah,” imbuhnya.

Kesepakatan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi ditandatangani oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Tahun ini juga tidak ada pembatasan usia sehingga jamaah berusia di atas 65 tahun bisa diberangkatkan.

Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo