Hi, How Can We Help You?
  • Immigration Policy Information that applies during the Covid-19 pandemic here

Category Archives: News

June 25, 2022

Jumat, 24 Juni 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Tato Juliadi Hidayawan lakukan monitoring terhadap Narapidana Warga Negara Asing (WNA) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Selasa (21/06/2022). Pada kunjungan yang dihadiri oleh delapan Narapidana Asing tersebut, Tato memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban Narapidana Asing dalam pemberian asimilasi di Lapas Kelas IIA Pontianak.

Asimilasi sendiri merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

“Bagi WNA yang hendak mengajukan asimilasi harus melengkapi dokumen, yakni surat jaminan tidak melarikan diri dan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsuler, dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia,” tutur Tato.

Dokumen pendukung yang juga harus disiapkan yaitu surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

“Diharapkan nantinya Imigrasi membuat regulasi terhadap kebijakan asimilasi yang berintegrasi dengan Aplikasi Cekal Online. Dengan demikian, ketika asimilasi diberikan kepada warga binaan atau Narapidana WNA, akan terdaftar secara otomatis pada aplikasi cekal online,” imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh jajaran keimigrasian lainnya, antara lain Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Muhammad Nur Mansyur, Analis Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, Plt. Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak, Ardian Setiawan serta pejabat struktural di lingkungan Lapas Kelas IIA Pontianak.

June 24, 2022

amis, 23 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Departemen Kejahatan Terorganisir, Lembaga Kepolisian Nasional Jepang pada Rabu (22/06/2022). Pemberian penghargaan ini merupakan wujud apresiasi setelah jajaran keimigrasian, khususnya di wilayah kerja Tegalrejo, Lampung berhasil mengamankan Warga Negara Jepang berinisial MT, tersangka dugaan penipuan bantuan sosial Covid-19 di Jepang.

“Melalui Letter of Appreciation yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kuniyoshi Watanabe selaku Dirjen Departemen Kejahatan Terorganisir Jepang mengungkapkan terima kasihnya atas kontribusi besar Imigrasi Indonesia dalam penangkapan tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 di Jepang yang melarikan diri ke Indonesia,” jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh saat dikonfirmasi.

Penghargaan juga disampaikan secara resmi oleh Junichirou Kan, Asisten Komisioner di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Ia mengungkapkan, jajaran keimigrasian Indonesia telah menunjukkan kooperasi yang luar biasa kepada departemen tersebut dalam proses investigasi terkait kasus penipuan yang terjadi di Tokyo, Jepang.

Read also : Terduga Penipuan Bansos Covid-19 di Jepang Dideportasi

“Dengan menemukan lokasi dan menahan tersangka yang bersembunyi di negara Anda, Anda telah berkontribusi secara signifikan dalam penyelesaian kasus hingga menemukan titik terangnya,” tulis Junichirou Kan.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mendapat informasi dari Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang sedang mencari warganya dengan inisial MT, yang diduga merupakan pelaku penipuan terhadap bantuan Covid-19 dari Pemerintah Jepang. Saat dilakukan pengecekan data perlintasan, MT diketahui masih berada dan berkegiatan di Indonesia. Ia diduga kuat berada di Lampung.

Divisi Keimigrasian Lampung bersama Babinsa, Babinkamtibmas, Kepolisian serta perangkat desa setempat akhirnya berhasil mengamankan MT. Mereka tiba di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi pada Rabu (08/06/2022) Pukul 05.00 WIB. Kronologi penangkapan MT lebih lengkap dapat dilihat pada TAUTAN INI

MT kemudian dideportasi pada Rabu (22/06/2022) melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Narita di Jepang. Ia dipulangkan menggunakan maskapai Japan Airlines JL720 yang bertolak pukul 06.35 WIB.

Pria berusia 48 tahun itu diketahui masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dengan visa tinggal terbatas untuk penanam modal. Izin tinggal terakhir yang dimiliki oleh MT adalah ITAS yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 2023.

“Tersangka MT dikenakan pasal 75 UU No.6 Tahun 2011 karena diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan. Kepada yang bersangkutan dilakukan penangkalan sehingga tidak dapat lagi memasuki wilayah Indonesia,” ujar Achmad.

June 23, 2022

Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kehadiran Orang Asing di Indonesia memiliki dampak positif bagi ekonomi negara, namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif yang harus diantisipasi. Hal ini disampaikan oleh Analis Keimigrasian Ahli Utama, Ronny F. Sompie saat mewakili Plt Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana dalam Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Pusat pada Rabu (22/06/2022). Pertemuan yang digawangi oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) dilakukan guna memperkuat kerja sama antarinstansi dalam pemantauan kegiatan Orang Asing. Apalagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada November 2022.

“Contoh terbaru adalah WNA buron asal Jepang berinisial MT yang melarikan diri ke wilayah Republik Indonesia. Hal serupa dapat terjadi ke depannya, oleh karena itu diharapkan sinergitas antarinstansi dapat ditingkatkan. Ini juga merupakan salah satu upaya menyukseskan kegiatan KTT G20, di mana tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya,” ujar Ronny.

Mendukung pernyataan tersebut, Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Agung Cahya Sumirat menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan Sumber Daya Alam dan Demokrasi yang kuat. Ia mengatakan, terkait TIMPORA, pihaknya bertugas melakukan pengamanan fisik, informasi dan personel, serta perizinan organisasi kemasyarakatan asing. Selain itu, Kemlu juga menjalin kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri, serta evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

“Pada saat ini, pengamanan Informasi adalah salah satu pengamanan yang sulit. Seperti kita ketahui, saat ini serangan siber ke Amerika dan Canada semakin marak terjadi,” pungkasnya.

Beberapa ancaman (threat) yang mungkin terjadi saat pelaksanaan KTT G20 antara lain unjuk rasa, kekerasan, perusakan, bencana alam, teror, sabotase, penyadapan, peretasan hingga potensi gangguan dari konflik yang sedang terjadi di beberapa negara. Potensi kerawanan lain yang menghinggapi pertemuan internasional itu yakni terorisme, maraknya pengungsi dan provokasi.

Menanggapi berbagai informasi yang dibagikan perwakilan kementerian dan lembaga dalam forum tersebut, Ronny menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam TIMPORA perlu memperkuat komunikasi, serta responsif terhadap penyebaran informasi dan berita mengenai KTT G20.

“Kementerian dan lembaga juga harus dapat menyeleksi Orang Asing yang akan diberikan rekomendasi. Deteksi dini diperlukan sebelum menerbitkan rekomendasi bagi WNA tersebut,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa data informasi Orang Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia perlu diperkuat. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi siap membantu kementerian dan lembaga terkait perlintasan Orang Asing. Selain itu, pengerahan intelijen hingga tingkat desa/kelurahan juga patut dipertimbangkan.

“Stakeholders di wilayah seperti RT/RW serta masyarakat kelak akan menjadi ujung tombak dalam hal keberadaan orang asing di wilayahnya”, tutup Ronny.

June 23, 2022

Reporter: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh

Jakarta (23/06/2022) – Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Intelijen Keimigrasian mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 8 Tahun 2022 tentang intelijen keimigrasian di Jakarta pada Rabu-Jumat (22-24/06/2022). Pembahasan dilakukan dengan mengajak stakeholder lain seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Pusat Pendidikan Intelijen Polri.

Direktur Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi R.P. Mulya menjelaskan bahwa urgensi dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian sebagai revisi atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 Tahun 2016 salah satunya karena Peraturan Menteri tersebut dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi kondisi lapangan yang ada saat ini.

“Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena seperti pandemi covid-19 dan banyaknya event berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Sehingga menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan keimigrasian yang ada,” jelas Mulya di hadapan peserta rapat.

Kondisi tersebut, menurut Mulya dirasa perlu adanya perubahan pada Pedoman Pelaksana yang menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan Menteri tentang Intelijen yang terbaru. Pedoman Pelaksanaan ini nantinya dapat berguna sebagai penjabaran yang lebih rinci dari pasal-pasal pada Peraturan Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.

Dirinya berharap pedoman pelaksanaan ini diharapkan pula dapat mencakup mekanisme dan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan Peraturan Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022, sehingga dapat menjadi dasar para pegawai imigrasi untuk menerapkan kegiatan Intelijen Keimigrasian secara langsung di lapangan.

“Permasalahan – permasalahan seperti beberapa kegiatan Intelijen yang tidak terakomodir serta keterbatasan-keterbatasan lainnya harus dapat terselesaikan, sehingga kita dapat bersama-sama mengerahkan sumber daya terbaik serta bergerak secara efektif dalam rangka menjalankan fungsi Intelijen Keimigrasian,” harapnya.

June 23, 2022

Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selatan, Lilik Sujandi meresmikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Rabu (22/06/2022). Peresmian yang dihadiri oleh Bupati Balangan, H. Abdul Hadi itu ditandai dengan penyerahan paspor kepada pemohon secara simbolis dan pemberian piagam penghargaan oleh Sang Bupati kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel.

“Peresmian UKK Balangan diharapkan dapat segera mewujudkan pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten Balangan dan sekitarnya. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Balangan beserta para jajaran yang telah bekerja sama dengan Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka pembentukan Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Balangan”, tutur Lilik dalam sambutannya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Sahat Pasaribu menyampaikan bahwa peresmian UKK Balangan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Balangan dan sekitarnya.

“UKK Balangan merupakan perpanjangan dari kantor imigrasi sebagai pelaksana teknis induk yang akan melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai bagian dari urusan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan masyarakat,” pungkas Sahat.

Selain pelaksanaan kegiatan simbolis, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peninjauan Ruang Pelayanan UKK Balangan oleh Kakanwil Kemenkumham Kalsel dan Bupati Balangan. Setelah itu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya menguji coba perekaman pelayanan paspor UKK Balangan.

June 21, 2022

Selasa, 21 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Meningkatnya animo wisatawan asing untuk melancong ke Indonesia dan perputaran roda bisnis yang berangsur normal tak pelak memunculkan semakin banyak pertanyaan soal ketentuan memasuki wilayah Indonesia. Hal ini dapat dipahami, mengingat selama dua tahun terakhir sudah banyak pergantian peraturan yang terjadi karena menyesuaikan kondisi pandemi. Berikut beberapa pertanyaan masyarakat tentang persyaratan perjalanan (travel requirements) Warga Negara Asing untuk memasuki Indonesia yang dihimpun oleh tim redaksi Ditjen Imigrasi:
1. Saya akan datang ke Indonesia pada Bulan Juni 2022, mohon info apakah asuransi kesehatan/asuransi perjalanan dan hasil tes RT PCR diperlukan?
2. Apa saja persyaratan perjalanan bagi pengguna Visa On Arrival?
3. Apakah dapat membayar Visa On Arrival dengan Dollar Amerika atau mata uang asing lainnya?
4. Apakah bisa mengajukan Visa On Arrival jika masuk ke Indonesia lewat jalur darat?
5. Apakah Warga Negara Asing tanpa kewarganegaraan (stateless person) bisa mengajukan visa?

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kerap berlalu-lalang di kanal-kanal komunikasi Ditjen Imigrasi tersebut, Subkoordinator Humas, Achmad Nur Saleh memberikan jawaban lengkap berikut:

Protokol Kesehatan Bukan Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
“Pertanyaan ini salah satu yang paling sering muncul di berbagai kanal kami, mungkin masyarakat menganggap protkes Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) juga tanggung jawab Imigrasi. Namun, perlu diketahui bahwa regulator protokol kesehatan yang paling utama itu Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan”, jelasnya.

Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui update informasi protokol kesehatan PPLN dapat mengecek surat edaran terbaru di website https://covid19.go.id/. Peraturan protokol kesehatan PPLN terbaru hingga saat ini adalah SE Satgas Covid-19 No. 19 Tahun 2022, yang dapat diunduh DI SINI.

Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 8 Juni 2022 Kementerian Luar Negeri menerbitkan SE/00081/PK/06/2022/64 yang merupakan addendum SE Satgas COVID-19 No. 19/2022 tentang Protokol Kesehatan. Dalam addendum disebutkan bahwa WNA yang akan memasuki wilayah RI tidak perlu menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Adapun kebijakan ini bersifat sementara, dan akan disesuaikan kembali mengacu pada perkembangan kesehatan global.

“PPLN juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan di bandara atau pelabuhan. Sebaiknya mempersiapkan dana/cash untuk proses pemeriksaan ini, mungkin ada tes yang harus dijalani,” ujarnya.

Orang Asing Subjek Visa On Arrival (VOA) Pastikan Paspor Berlaku Setidaknya Enam Bulan
Sementara itu, lanjut Achmad, Orang Asing dari negara-negara yang merupakan subjek Visa On Arrival harus memastikan bahwa masa berlaku paspor mereka paling sedikit adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ketibaan di Indonesia. Mereka juga wajib menunjukkan tiket perjalanan untuk meninggalkan Indonesia setelah liburannya usai.

Biaya VOA Sebesar Rp 500.000
Orang Asing yang ingin mengajukan VOA namun belum menukarkan mata uang tak perlu khawatir. Pada terminal kedatangan (arrival hall) sebelum melewati pemeriksaan imigrasi, mereka akan menemukan counter Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mereka dapat menukarkan mata uang dan melakukan pembayaran VOA pada counter tersebut.
“Setelah itu lanjut ke pemeriksaan keimigrasian untuk verifikasi dokumen kelengkapan dan pemberian VOA,” kata Achmad.

VOA Disediakan di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, Laut dan Darat
Pada 27 Mei 2022, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana menerbitkan Surat Edaran No. IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 yang memberikan kemudahan keimigrasian guna mendukung pariwisata berkelanjutan selama pandemic Covid-19. Dalam SE tersebut ditetapkan beberapa TPI yang dapat memberikan fasilitas Visa On Arrival, yakni sebagai berikut:

(1) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara:
(a) Hang Nadim di Kepulauan Riau,
(b) Hasanuddin di Sulawesi Selatan,
(c) Juanda di Jawa Timur,
(d) Kualanamu di Sumatera Utara,
(e) Ngurah Rai di Bali,
(f) Sam Ratulangi di Sulawesi Utara,
(g) Soekarno Hatta di DKI Jakarta,
(h) Yogyakarta di DI Yogyakarta, dan
(i) Zainuddin Abdul Majid di Nusa Tenggara Barat;

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut:
(a) Benoa di Bali,
(b) Bandar Bentan Telani Lagoi di Kepulauan Riau,
(c) Bandar Seri Udana Lobam di Kepulauan Riau,
(d) Batam Centre di Kepulauan Riau,
(e) Citra Tri Tunas di Kepulauan Riau,
(f) Dumai di Riau,
(g) Marina Teluk Senimba di Kepulauan Riau,
(h) Nongsa Terminal Bahari di Kepulauan Riau,
(i) Sekupang di Kepulauan Riau,
(j) Sri Bintan Pura di Kepulauan Riau, dan
(k) Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau;

(3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas:
(a) Aruk di Kalimantan Barat,
(b) Entikong di Kalimantan Barat,
(c) Mota’in di Nusa Tenggara Timur, dan
(d) Tunon Taka di Kalimantan Utara.

Visa Kunjungan Bisa Diajukan dengan Oleh WNA Tidak Berkewarganegaraan

Masyarakat yang sudah pernah mengajukan permohonan visa pasti pernah melihat kolom “Dokumen Keimigrasian (Dokim)” tertera di halaman pengunggahan dokumen. Achmad menerangkan, yang dimaksud dengan Dokumen Keimigrasian adalah paspor atau dokumen lain yang berfungsi selayaknya paspor.
“Dengan demikian, WNA tak berkewarganegaraan (stateless person) dapat mengajukan permohonan visa Indonesia, selama Ia memiliki dokumen lain yang oleh negara pemberinya diakui memiliki fungsi selayaknya paspor. Sebagai contoh, ada negara yang penduduk di perbatasannya tidak diberikan paspor reguler, namun diberikan ‘Alien Passport’. Itu dapat digunakan untuk permohonan visa,” jelas Achmad.

June 16, 2022

Kamis, 16 Juni 2022 Pukul 16.30 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusai (Kemenkumham) luncurkan layanan tanggap insiden keamanan atau Computer Security Incident Respon Team (CSIRT). Program yang merupakan hasil kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu ditujukan untuk menciptakan sistem manajemen keamanan siber Kemenkumham yang responsif.

“Di era digitalisasi ini, teknologi membuat semua terkoneksi menjadi satu. Kita harus cepat dan tepat dalam mengikuti perkembangan teknologi,” tutur Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (14/06/2022).

Ia juga menyebutkan, masa depan sudah ada di depan mata dan kita harus siap menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, pegawai Kemenkumham dituntut untuk siap dan tanggap menghadapi ‘perang’ siber, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

“Saat ini kita mengubah yang konvensional menjadi modern (digital). Artinya, kita harus mengubah mindset kita, lalu budaya kerja dan nantinya kita terjemahkan melalui kerangka berpikir kita. Kalau kita tidak mengubahnya, selesai sudah,” ujar Andap.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan, Tim Tanggap Siber harus mampu menjawab tantangan keamanan siber dengan terus meningkatkan kapabilitas dan peningkatan kematangan. Di samping itu juga melakukan evaluasi tim tanggap insiden siber yang sudah terbentuk.

“Peningkatan pemanfaatan teknologi berbanding lurus dengan risiko keamanannya, sehingga organisasi harus selalu mengantisipasi ancaman dan serangan siber melalui kesiapsiagaan pengelolaan insiden siber dengan pembentukan CSIRT,” ucap Hinsa.

Menurutnya, semua kementerian mempunyai kepentingan di ruang siber, dan semua kementerian mempunyai potensi ancaman keamanan siber.

“Di ruang siber itu ada ancaman yang tidak sama dengan ancaman konvensional. Acaman siber meliputi pencurian data, spionase, sabotase dan penyerangan melalui informasi yang sifatnya merusak. Sinergi, kolaborasi dan komitmen bersama merupakan salah satu kunci mewujudkan ruang siber yang aman dan sejahtera,“ pungkasnya.

Program CSIRT ini merupakan upaya kemenkumham dalam mengoptimalkan pelayanan dalam bidang keamanan, khususnya dalam upaya penanggulangan keamanan siber yang marak terjadi dalam kurun waktu 2020 – 2021.

BSSN telah menetapkan instansi pusat dan daerah dalam program CSIRT sebagai target rencana kerja pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program CSIRT Kemenkumham diharapkan akan mampu merespon insiden kemanan siber yang terjadi secara cepat, efesien dan efektif, sehingga tidak mengganggu aksesibilitas publik dalam menggunakan layanan teknologi informasi Kemenkumham.

June 15, 2022

Selasa, 1 Maret 2022 Pukul 13.35 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sistem Pengawasan Keimigrasian antara Kemenkumham RI dengan Securiport Indonesia, Limited Liability Company (LLC) pada hari ini, Selasa (01/03/2022). Securiport merupakan perusahaan penyedia desain dan implementasi keamanan penerbangan sipil, manajemen perbatasan, kontrol imigrasi, dan sistem penilaian ancaman, pengenalan biometrik yang aman, identifikasi potensi risiko keamanan, dan layanan deteksi ancaman. Kerja sama ini menandai dimulainya pemutakhiran teknologi pengawasan keimigrasian atau Immigration Control System (ICS) dengan tujuan meningkatkan keselamatan penerbangan sipil nasional dan mencegah/menanggulangi masuknya pelaku kejahatan transnasional.

Teknologi ICS dapat mendeteksi setiap orang yang akan masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia yang terindikasi sebagai pelaku terorisme, pengedar narkoba, penjahat perdagangan orang, penderita penyakit menular dan berbahaya, dan kejahatan transnasional lainnya. Dengan demikian, diharapkan pelaku perjalanan internasional akan merasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia karena tidak bersama dengan penjahat yang dapat mencelakakan dirinya.

“Dengan sistem teknologi keimigrasian yang termutakhir, ditargetkan terjadi penurunan angka kejahatan transnasional dan masuknya orang dengan rekam jejak kriminal. Data yang handal dan akurat tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lainnya, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Yasonna.

Adapun instansi pemerintah yang dapat memanfaatkan data dari ICS meliputi Kemenkominfo, Kemenkes, Kemendagri (Ditjen. Dukcapil), Kemenkeu (Ditjen Bea dan Cukai), Kementan (Karantina), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta instansi terkait lainnya.

Guna mendukung agenda Presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia, pada awal implementasinya, sistem ini akan dipasang di 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali. Selanjutnya, teknologi ini akan dipasang di 5 (lima) TPI besar di Indonesia.

Sebelum diputuskannya kerja sama tersebut, pada 12-18 November 2020 perwakilan dari Ditjen Imigrasi dan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI bersama dengan perwakilan Kemenkominfo, BSSN dan PT Telkom telah melaksanakan benchmarking ke Negara Senegal untuk memastikan teknologi ICS yang selama ini telah diterapkan oleh Pemerintah Senegal.

“Saya berharap kiranya seluruh pihak yang terkait dapat melaksanakan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani ini secara sungguh-sungguh dan berperan aktif untuk melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan butir-butir kesepakatan yang telah dibuat,” tutup Yasonna.

June 15, 2022

Surabaya- Kamis(09/06), Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Kerjasama Keimigrasian menggelar Rapat Koordinasi Perwakilan Asing tentang Kebijakan Keimigrasian & Kekonsuleran pada masa pandemi covid-19 regional Jawa Timur bertempat di Tunjungan Ballroom, Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya. Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh 14 peserta perwakilan asing dari regional provinsi Jawa Timur dan 5 peserta yang merupakan perwakilan UPT keimigrasian di wilayah kota Surabaya.

Rapat koordinasi ini merupakan sinergi dari Direktorat Kerja sama keimigrasian dan Direktorat Konsuler, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dalam memberikan layanan keimigrasian dan kekonsuleran kepada warga negara asing di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Jawa Timur Zaeroji dalam sambutan pembukaannya menyampaikan harapan agar semua peserta dari perwakilan negara asing dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan keimigrasian dan kekonsuleran yang terkini di Indonesia, khususnya di transisi menuju fase endemi.  Direktur Kerja sama keimigrasian Heru Tjondro dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa peningkatan pemahaman oleh perwakilan negara asing secara tidak langsung akan membantu penyebaran informasi kepada warga negara asing yang berada di Indonesia.

“Forum ini merupakan wadah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan kerja sama efektif, serta untuk mempererat hubungan persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan perwakilan negara asing”. Ujar Heru.

Kegiatan ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber yaitu Direktur Konsuler, Analis Keimigrasian Muda dan Analis Keimigrasian Madya. Materi yang diberikan dalam rapat koordinasi ini antara lain akses kunjungan dan protokol kesehatan di Indonesia, kebijakan pemberian izin tinggal dan update kebijakan lalu lintas keimigrasian. Tidak hanya berupa pemaparan materi, para peserta juga diberikan sesi one on one clinic yang memungkinkan peserta untuk berkonsultasi seputar permasalahan keimigrasian langsung bersama dengan petugas dan pejabat di bidang terkait.

Kebijakan keimigrasian dalam masa pandemi diawali dengan diterbitkannya Permenkumham nomor 3 tahun 2020 yang antara lain mengatur tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan visa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan hingga yang terakhir dan masih berlaku hingga saat ini yaitu Permenkumham nomor 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan keimigrasian dan kekonsuleran terkini di indonesia, khususnya di masa pandemi dan transisi endemi Covid-19.

June 13, 2022

Senin, 13 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menindak Warga Negara Asing (WNA) asal Perancis berinisial JED, tersangka pemalsuan data untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Melalui konferensi pers yang dilaksanakan di Aula Punakawan pada Kamis (09/06/2022), Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Guntur Sahat Hamonangan mengungkapkan pihaknya berhasil melakukan Projustitia terhadap JED yang diduga kuat melanggar Pasal 123 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Tersangka terancam pidana maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Berkas perkara penyidikan telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rencananya, berkas akan dilimpahkan ke Kejari Kota Semarang pekan depan. Dengan begitu, tersangka akan segera disidangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutur Guntur.

Mendukung pernyataan tersebut, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Alvian Bayu mengatakan, penindakan terhadap JED berawal dari kecurigaan petugas terhadap dokumen yang diajukan saat yang bersangkutan melakukan perpanjangan izin tinggal.

Diketahui bahwa tanda tangan istri, yang menjadi penjamin JED, ternyata tidak sinkron. Pihaknya menemukan alat bukti terkait pengakuan dokumen yang secara otentik berbeda.

“Dalam permohonan izin tinggal, JED tidak didampingi istri. Inilah yang semakin menambah kecurigaan petugas. Oleh karena itu, untuk mengetahui faktanya, petugas imigrasi kemudian melakukan penelusuran dengan mendatangi kediaman istri. Ternyata status perkawinan mereka sudah tidak berlaku, dibuktikan dengan akta cerai,” pungkas Bayu.

Tersangka JED diduga meniru tanda tangan atau memalsukan tanda tangan mantan istri, yang melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Selain penindakan tersebut, dalam periode Januari – Mei 2022 Kantor Imigrasi Semarang telah mendeportasi empat WNA ke negaranya masing-masing karena terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Dua di antara berasal dari Korea Selatan, sedangkan dua orang lainnya berasal dari Vietnam dan Timor Leste.

“Empat orang WNA yang dideportasi terbukti melanggar Pasal 75 Ayat 1 UU Keimigrasian. Tiga orang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas dan satu orang pemegang Izin Tinggal Kunjungan,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa hingga kini upaya penegakan hukum keimigrasian terus ditingkatkan dengan memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang.