Hi, How Can We Help You?
  • Immigration Policy Information that applies during the Covid-19 pandemic here

Category Archives: News

November 9, 2022

BALI – Warga Negara Asing (WNA) di Bali yang izin tinggalnya akan habis (expired) dalam rentang waktu 12 – 20 November 2022 dapat mengajukan perpanjangan paling lambat tanggal 11 November 2022 pukul 12.00 WITA. Mereka juga dapat ajukan perpanjangan melalui surat elektronik (E-Mail) ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai sebelum masa berlaku izin tinggalnya berakhir.

“Imigrasi tidak pernah berhenti memberikan kenyaman dan kemudahan dalam pelayanan keimigrasian. Meskipun terdapat aturan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka KTT G20 di Bali, WNA tetap bisa mengurus perpanjangan izin tinggalnya di Kanim Ngurah Rai. Jika tidak sempat datang, bisa ajukan via E-Mail. WNA juga dapat memilih untuk memperpanjang izin tinggalnya di Kantor Imigrasi Denpasar atau Kantor Imigrasi Singaraja,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Denpasar, Rabu (09/11/2022).

Orang Asing maupun penjaminnya dapat mengirimkan permohonan perpanjangan izin tinggal beserta persyaratanya melalui alamat E-Mail: kanim.ngurahrai@kemenkumham.go.id. Dokumen persyaratan yang dilampirkan tetap sama (tidak ada perubahan). Pelayanan akan kembali normal pada hari Jumat, 18 November 2022.

Berdasarkan data yang tercatat dalam SIMKIM pada kurun waktu 1 – 9 November 2022, tedapat total sebanyak 7.194 Orang Asing yang telah mengajukan perpanjangan izin tinggal di Provinsi Bali. Oleh karena itu, sebut Widodo, layanan keimigrasian yang optimal terhadap pemegang izin tinggal harus selalu diupayakan.

“Pemberian layanan keimigrasian dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat ini juga untuk membantu WNA agar terhindar dari risiko overstay,” tandasnya.

November 8, 2022

JAKARTA – Imigrasi telah menyiapkan skenario layanan keimigrasian khusus untuk proses pemeriksaan dokumen keimigrasian (kedatangan dan keberangkatan) delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dengan adanya skenario ini, delegasi yang terdiri dari Kepala Negara, Menteri tidak perlu datang ke konter pemeriksaan imigrasi seperti pelaku perjalanan internasional pada umumnya.

Menteri dan pendamping yang menggunakan pesawat komersil akan disiapkan jalur khusus G20 di Terminal reguler atau melalui jalur VIP dengan dukungan dari kedutaan besar masing-masing.

“Dari hasil rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang di pimpin oleh Bapak Menkomarves, untuk KTT kali ini pelayanan jalur VVIP hanya diberikan untuk kepala negara saja. Para menteri diperkenankan masuk lewat jalur VIP dengan LO (liaison officer) dari Embassy masing-masing,” jelas Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (08/11/2022).

Setelah pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, petugas Imigrasi bersama LO yang didampingi petugas protokol dan konsuler Kemlu berada di dekat pesawat kepresidenan untuk mengumpulkan paspor milik delegasi dan membawa paspor tersebut ke terminal VIP untuk di lakukan proses pelayanan pemeriksaan keimigrasian.

“Ada juga petugas yang diarahkan menuju GAT (General Aviation Terminal), khusus untuk yang membawa pesawat pribadi. Hingga saat ini terkonfirmasi ada delapan menteri yang membawa pesawat pribadi,” tambah Widodo

Petugas Imigrasi di Gedung VIP melakukan pelayanan pemeriksaan keimigrasian, termasuk kroscek dan pengecekan manifes penumpang. Jika sudah terverifikasi, tanda izin masuk akan diterakan pada paspor. Paspor yang sudah melewati pelayanan pemeriksaan keimigrasian lalu dikembalikan kepada LO delegasi. Fasilitas yang diberikan ini adalah pelayanan pemeriksaan keimigrasian menggunakan mobile unit,” jelas Baron Kabid TPI Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

“Nanti saat delegasi akan bertolak meninggalkan Bali, para LO akan menyerahkan paspor mereka kepada tim-tim Petugas Imigrasi. Proses pelayanan pemeriksaan keimigrasian dilakukan di Gedung VIP lalu jika sudah selesai diberikan ke LO, yang
akan membawa paspor ke rombongan delegasi. Setelah itu, delegasi bisa langsung meninggalkan Bandara Ngurah Rai,” jelas Widodo.

Berdasarkan informasi data jadwal Delegasi KTT G20 yang masuk ke Imigrasi Ngurah Rai, kedatangan pertama pesawat kenegaraan adalah pada tanggal 13 November sebanyak 8 pesawat. Pada hari berikutnya terdapat 27 pesawat yang akan mendarat. Sedangkan, di tanggal 15 November sebanyak 6 pesawat yang akan mendarat.

Persiapan skenario pelayanan pemeriksaan keimigrasian di kedatangan dan keberangkatan delegasi KTT G20 ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada delegasi yang akan hadir, namun juga memastikan situasi di area terminal reguler kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai tetap kondusif bagi penumpang reguler baik WNA maupun WNI yang tiba di Bali untuk tujuan lainnya.

Setelah kebijakan Visa on Arrival dibuka, volume kedatangan Orang Asing ke Indonesia khususnya Bali mengalami peningkatan yang signifikan. Tentu kami berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap siapapun yang tiba di Bali, meski bersamaan dengan penyelenggaraan event Internasional seperti KTT G20 ini,” pungkasnya.

November 7, 2022

Bali – Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjhajana secara tegas menyatakan akan menindak setiap orang asing yang mengganggu jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung di Bali pekan depan. Hal tersebut disampaikan Widodo menanggapi adanya WNA yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pelaksanaan G20.

“Langkah kami tegas namun juga humanis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan KTT G20 ini. Terkait WNA yang melakukan aksi unjuk rasa, kami akan langsung mendeportasi demi keamanan dan ketertiban sepanjang kegiatan G20 ini,” jelasnya di sela-sela meninjau kedatangan orang asing di Bandara Ngurah Rai Bali pada Senin malam (7/11/2022).

Pada kesempatan tersebut Widodo mencontohkan tindakan pengamanan yang baru saja dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jember terhadap seorang WN Jepang berinisial TS (57) pada Senin (7/11/2022) kemarin. Widodo menyebut tindakan tersebut merupakan tindakan preventif dan persuasif karena yang bersangkutan melakukan aksi protes membentangkan spanduk di Jalan Yos Sudarso Kota Banyuwangi.

“Saya telah menghubungi Konjen Jepang di Surabaya sehubungan dengan adanya Warga Jepang yang berdemonstrasi di sini. Sikap kami jelas bahwa di tengah perhelatan G20 ini Imigrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik, di sisi lain kami juga menjalankan fungsi keamanan, jika ada pelanggaran oleh orang asing maka kami tetap tegas sesuai aturan yang berlaku,”ujar Widodo.

WN Jepang tersebut, menurut Widodo telah mengakui kesalahannya dan sudah diberitahu oleh petugas imigrasi bahwa dirinya akan segera dideportasi. Widodo mengapresiasi Konjen Jepang di Surabaya yang kooperatif dalam koordinasi penanganan terkait ulah warganya tersebut.

Pria asal Jepang tersebut diketahui masuk Wilayah Indonesia pada 31 Oktober 2022 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan Visa on Arrival dengan tujuan wisata. Dia kemudian melakukan perjalanan domestik ke Yogyakarta, Surabaya, dan Banyuwangi.

November 7, 2022

Bali – Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana meminta maskapai membantu Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyosialisasikan implementasi electronic visa on arrival (e-VOA) kepada orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Hal ini disampaikan Widodo kepada pihak maskapai saat meninjau proses kedatangan orang asing pengguna e-VOA di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada Senin malam (7/11/2022).

“Saya melihat animo orang asing masih banyak yang menggunakan visa on arrival, dan pengguna e-VOA belum terlihat signifikan. Kami meminta bantuan pihak maskapai agar memberitahukan program e-VOA ini kepada orang asing yang akan berangkat ke Indonesia, “ ujarnya.

Widodo berharap dengan kerja sama dengan pihak maskapai, program e-VOA ini akan lebih menyentuh kepada orang asing yang masuk subjek negara e-VOA. Menjelang peluncurannya yang direncanakan dilakukan pada Kamis (10/11/2022) mendatang, Widodo bersama jajaran giat meninjau untuk mengencek kesiapan petugas serta sarana dan prasarana di lapangan.

“Beberapa hari lalu Ditjen Imigrasi juga telah bersurat ke pihak-pihak terkait untuk menyosialisasikan penggunaan e-VOA ini kepada penumpang. Kami berharap e-VOA ini dapat tersampaikan dengan baik sehingga bisa mengurangi antrean di terminal kedatangan,” jelasnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Widodo mengajak pihak maskapai untuk melihat langsung kondisi antrean orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan koordinasi tersebut Widodo berharap pihak maskapai dapat proaktif mendukung program pemerintah meningkatkan kunjungan pariwisata dengan program e-VOA.

“Semoga e-VOA ini menjadi pemicu kenaikan angka kunjungan wisatawan asing dan bisa berdampak pada pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan,”pungkasnya.

November 7, 2022

SINGARAJA – Pelabuhan Gilimanuk Bali yang berperan sebagai salah satu gerbang lalu-lintas menuju Pulau Dewata tak pelak menjadi lokasi yang kerap ramai dengan Warga Negara Asing. Mendekati pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November, Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pantau situasi lalu-lintas Orang Asing pada pelabuhan di ujung barat Provinsi Bali itu.

“Saya minta agar koordinasi dan sinergi antara Imigrasi dengan Polri, TNI serta instansi terkait lainnya untuk pengamanan perhelatan KTT G20 semakin ditingkatkan lagi. Selain itu, kepada jajaran Imigrasi saya sampaikan agar pelayanan keimigrasian kepada WNA dilaksanakan dengan lebih ramah dan bersahabat, tanpa mengurangi kewaspadaan Imigrasi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran keimigrasian serta menjaga keamanan sesuai tugas dan fungsi Imigrasi,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Bali, Senin (07/11/2022).

Untuk memperkuat pengawasan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini Imigrasi, telah dipasang teknologi Camera Face Recognition oleh INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) di Pelabuhan Gilimanuk guna mengidentifikasi wajah penumpang. Teknologi ini diharapkan menambah efektivitas pengawasan keimigrasian karena dapat mengidentifikasi wajah WNA yang termasuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau Red Notice.

Meskipun tidak berstatus sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), posisi Pelabuhan Gilimanuk yang berseberangan dengan Pulau Jawa sangat strategis bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang melakukan tur darat (backpacker) ke berbagai lokasi wisata di Jawa-Bali. Menurut Widodo, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

“Imigrasi harus senantiasa bekerja sama dengan stakeholders yang ada di Pelabuhan Gilimanuk untuk mendukung pelaksanaan KTT G20,” tuturnya Widodo.

Sidak pelayanan dan pengamanan keimigrasian di Pelabuhan Gilimanuk juga diikuti oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Nanang Mustofa, perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Brigjen Pol Made Astawa, Kapolres Jembrana AKBP I Dewa Gde Juliana. Selain itu, Rudi dari INAFIS dan Adi Purnomo dari BAIS TNI serta juga turut lakukan inspeksi.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang menguji coba layanan electronic Visa on Arrival (e-VoA) yang akan diresmikan pada Rabu, 9 November 2022 untuk mendukung KTT G20 dan peningkatan pariwisata nasional. Wisatawan mancanegara yang tiba di Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk untuk menikmati keindahan wilayah utara Pulau Bali dan perlu memperpanjang Visa on Arrival dapat mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.

Penulis : Ajeng Rahma Safitri
Editor : Achmad Nur Saleh

November 5, 2022

JAKARTA – Jelang puncak KTT G20 dan peluncuran electronic Visa on Arrival (e-VoA), Kementerian Keuangan RI menerbitkan Peraturan nomor 157/PMK.02/2022 yang mengatur pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Visa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berlaku sejak (4/11/2022). Baca selengkapnya

November 4, 2022

JAKARTA – Tujuh kantor imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) resmi naik kelas. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 yang diterbitkan (24/10) lalu. Kenaikan kelas ini telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana usulan yang diajukan dari KemenkumHAM.

“Jadi tujuh kantor imigrasi tersebut kami usulkan peningkatan kelasnya kepada KemenpanRB. Akhirnya 6 September lalu, usulan kami disetujui. Itu berdasarkan Surat Persetujuan Usulan Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Nomor B/992/M.KT.01/2022,” ujar MenkumHAM, Yasonna Laoly pada (2/11).

Yasonna menyebutkan dua alasan perlunya peningkatan kelas dari ketujuh kantor Imigrasi tersebut. Tidak lain agar pelayanan dan pengawasan publik di bidang keimigrasian meningkat, serta penyesuaian terhadap volume dan beban kerja di kantor imigrasi tersebut.

“Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan bidang keimigrasian kepada masyarakat dan penyesuaian terhadap volume dan beban kerja,” jelas Yasonna.

Adapun Ketujuh kantor imigrasi yang naik kelas adalah sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

3. Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo

4. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

5. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan

6. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang

7. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau.

Saat ini, ada 126 Kantor Imigrasi di lingkungan KemenkumHAM dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 Kanim Kelas I Khusus TPI;

2. 2 Kanim Kelas I Khusus Non TPI;

3. 38 Kanim Kelas I TPI;

4. 12 Kanim Kelas I Non TPI;

5. 41 Kanim Kelas II TPI;

6. 20 Kanim Kelas II Non TPI;

7. 1 Kanim Kelas III TPI; dan

8. 7 Kanim Kelas III Non TPI

November 4, 2022

SURABAYA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI bersama SIER Surabaya dan PIER Pasuruan hadirkan coaching clinic kebijakan Second Home Visa untuk investor di Surabaya, Kamis (03/11/2022). Kolaborasi ini diharapkan semakin memudahkan pelaku usaha luar negeri dalam memahami reformasi layanan keimigrasian yang tengah diakselerasi pemerintah.

“Saat ini pemerintah melakukan reformasi layanan keimigrasian. Salah satunya Second Home Visa. Maka kami temui langsung para investor luar negeri yang ada di kawasan industri milik SIER ini. Lewat coaching clinic ini kami berusaha mendekatkan layanan. Ada keluhan, kami berikan solusinya langsung,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana.

Widodo menyebutkan, layanan keimigrasian – khususnya kebijakan Second Home Visa – bukan sekadar perkara administratif, akan tetapi juga berdampak ke kenyamanan dan kemudahan investasi. Dengan demikian, peluang pembukaan lapangan kerja baru semakin besar, sektor pariwisata akan meningkat yang bermuara pada pertumbuhan devisa negara.

“Second Home Visa bisa sampai 5 atau 10 tahun. Ini lebih mudah bagi WNA yang merupakan pebisnis/milyarder karena tidak perlu bolak-balik mengurus izin tinggalnya,” imbuhnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi sedang mematangkan infrastruktur kesisteman dan mekanisme untuk Second Home Visa. Layanan tersebut akan dimulai pada 24 Desember 2022 dan dapat diakses melalui aplikasi berbasis web visa-online.imigrasi.go.id. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 bulan, proof of fund berupa rekening milik orang asing atau penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2 miliar atau setara, pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna putih, dan daftar riwayat hidup.

Coaching clinic Visa Rumah Kedua di SIER merupakan yang pertama kali digelar Ditjen Imigrasi di sebuah kawasan industri. Rencananya, acara semacam ini akan digelar di kawasan-kawasan industri lainnya. Tercatat sebanyak 140 orang penanam modal di bawah naungan PT SIER Surabaya dan PT PIER Pasuruan serta 10 orang perwakilan dari Konsulat Jenderal negara-negara sahabat di Surabaya mengikuti acara tersebut.

Kegiatan kolaborasi ini juga dihadiri oleh Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono, Plh Konjen Australia Anthony Clark, Konjen Jepang Takeyama Kenichi, Konjen Inggris Ivy Kamadjaja, dan Konjen Republik Jerman Christopher Tjokrosetio.

Hadir pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Surabaya Dewi Soeriyawati dan sejumlah investor luar negeri yang menanamkan investasinya di SIER.