JAKARTA – Pemerintah resmi mengeluarkan Kamerun dari daftar negara subjek calling visa Indonesia. Hal tersebut ditegaskan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor M.HH-05.GR.01.06 Tahun 2023 yang disahkan pada 23 November 2023. Dikeluarkannya Kamerun dari daftar negara calling visa didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain potensi kerja sama ekonomi dan dampak negatif (tingkat kerawanan/risiko) terhadap Indonesia yang tergolong rendah.

"One of the reviews for removing Cameroon from the list of countries for calling visa is that the country has a potential market and is an entry point for Indonesian products into the West African and Central African regions. "Data from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Trade also shows that there is a surplus of 32 million US Dollars in the trade balance between Indonesia and Cameroon in 2022," said Director General of Immigration Silmy Karim on Tuesday (28/11/2023).

Silmy also explained that there has been a significant downward trend in Immigration Administrative Actions (TAK) against Cameroonian citizens in recent years. Apart from that, in almost the last four years, there have been no cases of Cameroonians brought to court in Indonesia.

Removing Cameroon from the list of calling visa countries has implications for visa application procedures for Cameroonian citizens who are no longer through the clearing house (CH). They can make a visa application online via evisa.imigrasi.go.id. Immigration monitoring of Cameroonian citizens also applies to foreign citizens in general.

“Pengawasan keimigrasian berlaku seperti biasa, WN Kamerun akan ditindak apabila melakukan pelanggaran. Jika terdapat banyak pelanggaran, maka Imigrasi dapat mengusulkan untuk mengevaluasi kembali pencabutan calling visa tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengevaluasi negara-negara yang masuk dalam daftar negara calling visa. Saat ini, proses evaluasi pencabutan calling visa tengah dilakukan terhadap negara Guinea di Afrika Barat,” tutur Silmy.

On the other hand, Indonesian citizens (WNI) coming to Cameroon must apply for a visa. For tourism purposes, visas are granted with a validity period of up to 30 days. And for business purposes, visas are granted with a validity period of up to six months.

 

Jakarta, 28 November 2023
Public Relations
Directorate General of Immigration

JAKARTA (17/11/2023) – Hingga November 2023, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam penangkapan buronan internasional. Bekerja sama dengan Kepolisian RI (POLRI) maupun Interpol, sebagian besar buronan asing tersebut dipulangkan untuk diadili di negara asalnya.

“Ada macam-macam kasus yang menjerat para buron asing ini, ada yang jadi tersangka penipuan, penyelundupan, narkoba, kejahatan ekonomi di negaranya sampai pembunuhan,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim di Jakarta pada Jumat (17/11/2023).

Buronan internasional yang berhasil diamankan Imigrasi secara rinci meliputi lima orang tersangka penipuan, lima orang pelaku kejahatan ekonomi, empat orang pelaku penjaminan dan investasi fiktif, tiga orang terlibat kasus pembunuhan. Sedangkan, lima orang sisanya merupakan tersangka tindak pidana lainnya.

Petugas imigrasi mendeportasi AS yang berkewarganegaraan ganda Australia dan Italia pada tanggal 19 Februari 2023. Ia telah dicari oleh pemerintah Italia sejak 2016 atas tuduhan penyelundupan narkoba. Berkat red notice Interpol, petugas imigrasi Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali mengidentifikasi AS saat mendarat dari Kuala Lumpur.

Sementara itu pada bulan September, Imigrasi berhasil menangkap GA, WN Italia yang menjadi tersangka dugaan penyelundupan manusia di sebuah hotel di Jakarta Pusat; serta PM (Lk, 32th), buron interpol asal Rusia terduga kasus penipuan dan organisasi kriminal yang kemudian diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polri.

Jajaran Ditjen Imigrasi juga sempat meringkus WN Tiongkok berinisial LZ yang buron sejak tahun 2014 atas kasus penipuan kartu kredit dan penggelapan dana senilai 1,65 juta Yuan. Saat diamankan, LZ sempat mengelak dan mengaku sebagai WNI atas nama Agus. Ia sempat menunjukkan KTP dan paspor Indonesia. Setelah diinterogasi petugas, LZ akhirnya mengakui tindakan pemalsuan dokumen keimigrasian yang dia lakukan. LZ kemudian dideportasi karena berada di Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, serta kepemilikan dokumen kependudukan Indonesia.

“Bulan Oktober lalu ada lima WN Tiongkok yang kami ringkus. Tiga orang tersangka penipuan dan investasi fiktif, dua orang tersangka kasus pembunuhan,” papar Silmy.

Total tiga orang tersangka pembunuhan yang ditangkap pada bulan Juni (CX) dan Oktober (WJ dan WC) sudah menjadi buron sejak 2006 (CX) dan 2004 (WJ dan WC).

Penjaminan dan investasi fiktif juga turut menjadi modus kejahatan yang dilakukan oleh YW, LS dan CR yang ditangkap dan dideportasi pada bulan November 2023. Pada bulan yang sama, petugas imigrasi juga berhasil memancing WL yang merupakan DPO atas kasus kejahatan siber Love Scam hasil pengembangan kasus Batam, Belakang Padang dan Singkawang.

Pada saat diamankan, WL juga bersama dua WN Tiongkok lain dengan inisial YW (DPO sejak tahun 2021) dan CW, WN Tiongkok yang juga terlibat aktif sebagai pengatur dan perekrut WNI yg akan bekerja di Kamboja terkait judi online dan kejahatan siber lainnya. WL dan CW diamankan atas dugaan penjaminan fiktif dan dokumen perjalanannya dinyatakan invalid oleh Pemerintah China, sedangkan YW diamankan atas karena tinggal di Indonesia secara ilegal.

Hingga saat ini jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya melacak dan menangkap pelaku kejahatan asing lainnya yang bersembunyi di Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mendukung upaya pemberantasan kejahatan lintas negara dengan cara melaporkan apabila ada gerak-gerik WNA yang dirasa mencurigakan,” tutup Silmy.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia beri kenyamanan dan kemudahan bagi diaspora Indonesia untuk bisa berkunjung ke Tanah Air dengan mudah. Baca selengkapnya

Jakarta: The British music group Coldplay has experienced the ease of music and art visas after launching in September 2023. The Director General of Immigration, Silmy Karim, said that Coldplay's coming was the right moment to introduce Indonesia's new visa type.

"The government is trying to make Indonesia a significant destination for international activities and events. "For this reason, the Directorate General of Immigration has issued a music and art visa with concise requirements and easy online application, said the Director General of Immigration on Tuesday (14/11/2023).

Now, international artists who will hold music concerts in Indonesia no longer need to attach a labour permit, a Police Record Certificate (SKCK) or a certificate of at least five years of work experience. Silmy explained that the requirements for foreign artists were simplified because they only had activities in Indonesia for a short time.

"Work carried out by foreign group bands or singers in Indonesia also does not have a competitive effect on local workers. Apart from that, there is no SKCK (Police Record Certificate) abroad, so if it were required, it would be unusual. "You can apply for a music and art visa directly by the event organizer or sponsor via the website evisa.imigrasi.go.id," he said.

In detail, the music and art visas issued to Coldplay and their crew consisted of four music performer visas (index C7A) and 158 music performer's crew visas (index C7B).

"We support Indonesia to become a music and arts tourism destination. Indonesia has many tourist spots with beautiful nature and a unique culture. Consider that more and more people (foreigners) are coming here to watch music concerts. In that case, we will open up opportunities for them to explore other fascinating spots of Indonesia, thereby bringing in foreign exchange. "Apart from that, Indonesian citizens also don't need to go abroad to watch concerts," he concluded.

Jakarta, 14 November 2023
Public Relations
Directorate General of Immigration

DEN HAAG (24/10/2023) – Indonesian citizens living abroad can now apply for an electronic passport at the Indonesian Missions abroad, whose issuance system has been integrated with SIMKIM (Immigration Management Information System). This policy was confirmed by the Director General of Immigration, Silmy Karim, in a coordination meeting with Immigration Attachés from 22 Indonesian Embassies around the world on Tuesday (24/10/2023) at 10.50 Den Haag time.

"The Directorate General of Immigration continuously evaluates immigration policies. In the context of passports, there is a need for Indonesian citizens living abroad to be able to access electronic passport services easily. Especially for professionals and frequent travelers," said Silmy.

He explained that ease of access to electronic passport for these subjects is important because of its advanced features compare to ordinary passport. This affects the visa application process to countries that provide easier visa approval preferences for electronic passport users.

"So holding an electronic passport makes Indonesian citizens who travel frequently to feel more confident in applying for a visa," he said.

At the inauguration of the electronic passport service at the Indonesian Mission abroad, the Director General of Immigration symbolically handed over the Indonesian electronic passport to the Indonesian Ambassador to the Netherlands, H. E. Mayerfas. Silmy also gave electronic passports, which were first issued, to two (2) Indonesian citizens in the Netherlands. "Hopefully it will be beneficial for Indonesian living abroad," he said.

Electronic passports contain more complete data, namely facial biometric data and the holder's fingerprints. This data is stored on the chip and can be scanned. Some of the conveniences that electronic passport holders get include visa-free facilities for short visits to Japan by preregistration method. Apart from that, Indonesian citizens who apply for a visa to European countries can get a longer visa validity period compared to applying for a visa using an ordinary non-electronic passport.

"I always emphasize to all levels of immigration officials to continue improving services to the community and add new immigration products/policies as well as easier ways to obtain them. Hopefully this will improve

DEN HAAG – The Directorate General of Immigration (DGI) of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) attended a Courtesy Call with the Indonesian Embassy in The Hague, Netherlands, Monday (23/10/2023) at 19.00 local time. In this event, the Indonesian Ambassador and the delegation of Kemenkumham exchanged information regarding the activities of Indonesian citizens (WNI) in the Netherlands as well as several aspects of Dutch Government policy in maintaining public order and in the economic sector.

On this occasion, the Director General of Immigration, Silmy Karim, expressed his appreciation for the Courtesy Call invitation from the Indonesian Ambassador. He hopes that the meeting will also be an opportunity to strengthen good relations between the DGI and the Indonesian Embassy in the Netherlands.

"The presence of the Kemenkumham delegation, especially the DGI in The Hague, aims to discuss the implementation of immigration policy at Indonesian Missions all over the world," said the Director General of Immigration.

Meanwhile, the Ambassador of the Republic of Indonesia to the Netherlands, H. E. Mayerfas, shared information about several aspects of Indonesian living in the Netherlands, including social life, religion, culture and education.

"In The Hague there are also Indonesian schools, from elementary school (SD) to high school (SMA). However, most students are studying with the PJJ (distance education) system. The students are children of diplomats and Indonesians who work in Dutch companies. The curriculum follows Indonesian curriculum, and the principal is also brought from Indonesia," said Mayerfas.

The Courtesy Call was attended by the Acting Secretary General of Kemenkumham, Reinhard Silitonga, Director General of Immigration, Silmy Karim, and Inspector General of

Kemenkumham, Razilu. The event was also attended by the board of directors of the Directorate General of Immigration along with the Hague Immigration Attaché and the Berlin Immigration Attaché.

This Courtesy Call is a pre-activity of a series of Coordination Meetings of Immigration Representative at the Indonesian Embassy from various countries which will take place on 24-27 October 2023 in The Hague. Meanwhile, the next agenda will discuss several immigration policies to be implemented optimally in Indonesian Missions around the world.

Bali, 16 Oktober 2023 – Vice President of the Republic of Indonesia, Ma'ruf Amin, reiterated the big role of Asian-African Legal Consultative Organization ) in voicing the interests of countries in the Asia-Africa region. This was conveyed by Vice President Ma'ruf Amin when giving a speech at the 61^st Annual Session of AALCO in Bali (16/10). On this occasion, the Vice President stated that AALCO was a driving force in fighting for the voices of Asian and African peoples at the global level.

Vice President Ma'ruf Amin emphasized AALCO's big role in voicing the interests of countries in the Asia-Africa region. This was conveyed by Vice President Ma'ruf Amin when giving a speech at the the 61^st Annual Session of AALCO in Bali (16/10). On this occasion, the Vice President stated that AALCO was a driving force in fighting for the voices of Asian and African peoples at the global level.

“The voices of Asian and African peoples are an important element in the formation of international legal architecture. AALCO must be able to be an equal partner with other regional and global organizations and have a strong bargaining position, so that the formation of international legal instruments and regimes is not controlled by countries that traditionally dominate the international legal system," said Vice President Ma'ruf Amin.

AALCO is rooted in the spirit of the times that the international political and legal order must reflect the views and interests of the peoples of Asia and Africa. For example, in this case, the potential of Asian and African countries which are blessed with geographical location and abundant natural resources, on the one hand, also provide their own challenges in eradicating transnational crime.

For example, in cases of illegal fishing and wildlife crime, Asian and African countries are often harmed by criminals who take fish supplies and wild species in the Asia-Africa region. Apart from that, Asian - African countries also often struggle with the complex process of returning assets resulting from transnational crimes that have been taken abroad.

“Transnational crimes and the return of assets resulting from transnational crimes require serious attention from Asian and African countries which are often the victims. We need to strengthen the international legal framework that is in line with the national interests of Asian and African countries," he stressed.

Vice President Ma'ruf Amin then closed his remarks with the message that AALCO must be able to offer solutions and become the actualization of the solutions themselves, as a contribution from Asian-African countries, in realizing a just and civilized world order.

In the morning session, the Minister of Law and Human Rights, Yasonna H. Laoly, was appointed to represent Indonesia as President of the 61^st Annual Session of AALCO. This mandate is something special considering that Indonesia is one of the founding countries of AALCO, which at that time was born from the spirit of the movement of Asian and African peoples to free themselves from the shackles of colonialism and imperialism as a result of the Asian-African Conference in Bandung in 1955.

The Minister of Law and Human Rights will chair the 61^st Annual Session of AALCO from 16 – 20 October 2023, which will talk about previously discussed agendas, as well as new proposals from AALCO member countries.

At the 61^st Annual Session of AALCO this year, as host, Indonesia actively proposed a new agenda, namely regarding the formation of Asset Recovery Expert Forum among Asian-African countries. Apart from that, Indonesia also proposed discussing a new subtopic onthe "Law of the Sea" agenda, namely related toIllegal Fishing as a Transnational Organized Crimeas well as two new subtopics on the"Environment and Sustainable Development"", namely "Combating Transnational Wildlife Crime" and "Strengthening Asian-African Collaboration on Climate Change”.

Indonesia's proposal regarding the Asset Recovery Expert Forum as a strengthening effort to recover assets resulting from transnational crimes, the issue of illegal fishing as an organized transnational crime, the issue of cross-border wildlife crime, as well as cooperation between Asian and African countries regarding climate change are important things to pay attention to, not only for Indonesia, but also for Asian and African countries.

"Let's use the opportunity at this 61^st Annual Session of AALCO to rekindle the spirit of cooperation between Asian and African countries. This spirit, which has its roots in the historic 1955 Asian-African Conference in Bandung, will remain at the heart of our shared aspirations.

It is time for us to not only discuss legal issues, but also reflect on the results of the Asia-Africa Conference and its principles to continue to guide our collective efforts. This annual session is a testament to our commitment to the vision of Asia and Africa, working together for a brighter future,” said Yasonna on his opening remarks as President of the 61^st Annual Session of AALCO.

Further information about AALCO and information regarding the event of 61^st Annual Session of AALCO can be seen at https://www.aalco.int/.