JAKARTA (24/8) – Dua orang pria asal Tiongkok, CHEN YONGTONG (CY) dan WU JINGE (WJ) resmi menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sejak (10/8) lalu karena diduga melanggar pasal 119 ayat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Keduanya terancam pidana penjara paling lama lima tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.
CY (34 th) dan WJ (36) masuk ke Indonesia pada tanggal 16 Januari 2022 menggunakan paspor berkebangsaan Meksiko dengan visa kunjungan untuk bisnis yang disponsori oleh PT. GUNUNG AGUNG KONTRAKTOR. Kecurigaan petugas muncul ketika pengurusan perpanjangan izin tinggal kunjungan (ITK) WJ di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur pada 12 April 2022, diwakili oleh seorang penerjemah Bahasa Mandarin pada sebuah biro perjalanan wisata. WJ pun akhirnya dipanggil ke kantor imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Setelah WJ diperiksa oleh petugas di Kanim Jakarta Timur, didapatilah nama CY. Karena keduanya masuk Indonesia bersamaan. Hal ini juga kami konfirmasi melalui data perlintasan keduanya dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Petugas kami kemudian mendatangi CY di apartemennya di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Pada saat itu, CY tidak bisa menunjukkan paspor “Meksiko”-nya.” Jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram.
Lebih lanjut Surya menjelaskan “Paspor Meksiko yang digunakan terkonfirmasi palsu. Ini kami ketahui berdasarkan konfirmasi dari Kedutaan Besar Meksiko yang menyatakan bahwa paspor tersebut tidak terdaftar. Atas perbuatan ini, WJ dan CY ini dikenakan pasal yang sama, yakni pasal 119, tapi dengan ayat yang berbeda. WJ dijerat pasal 119 ayat (2) sedangkan CY ayat (1). Sanksi pidananya sama. Pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,-“ pungkas Surya.
Pasal 119 berbunyi:
(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2)Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
WJ dan CY mengaku telah memiliki paspor Meksiko sejak tahun 2019, meskipun mereka adalah WN Tiongkok berdasarkan konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok. Pengurusan paspor Meksiko dilakukan melalui perantara yang mereka tidak kenal sebelumnya dengan membayar sejumlah uang. Mereka bermaksud menggunakan paspor tersebut untuk memuluskan perjalanan mereka menuju ke negara lain karena sebatas yang mereka ketahui, paspor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) hanya dapat digunakan ke beberapa negara saja.
“Proses penyidikan sudah dimulai, tinggal menunggu waktu hingga kasus mereka dilimpahkan ke Pengadilan. Kita tidak bisa biarkan orang asing masuk ke Indonesia dan berbuat sesuka hati. Kasus seperti ini harus ditindak agar menimbulkan efek jera.” tutup Surya.
Kamis, 18 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
JAKARTA – Sehubungan dengan pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta terkait diterimanya paspor RI desain baru untuk permohonan visa ke Jerman, Imigrasi memberikan layanan bebas biaya (gratis) untuk pengesahan tanda tangan di halaman endorsement (halaman 4 dan 5) paspor. Pengesahan ini juga dapat dilakukan oleh pemegang paspor secara umum, tidak terbatas pada pemohon yang ingin mengajukan visa Jerman.
“Pengesahan tanda tangan pada halaman endorsement paspor bisa dilakukan di kantor imigrasi, UKK, ULP, unit layanan lain dan bandara di seluruh Indonesia serta di KBRI/KJRI bagi WNI yang berada di luar negeri secara walk-in. Pengesahan dilakukan oleh kepala kantor imigrasi ataupun pejabat lain yang ditugaskan,” tutur Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Amran Aris saat dikonfirmasi pada Kamis (18/08/2022).
Berikut prosedur dan persyaratan pengajuan pengesahan (endorsement) untuk paspor RI tanpa kolom tanda tangan:
1. Datang secara langsung ke kantor imigrasi atau kantor Perwakilan RI
2. Mengambil nomor antrean
3. Melampirkan dokumen persyaratan (KTP dan paspor, asli dan fotokopi) kepada petugas
4. Petugas melakukan pencatatan tanda tangan pada halaman endorsement paspor
5. Pemohon melakukan tanda tangan pada halaman endorsement
6. Tanda tangan pejabat yang berwenang
7. Penyerahan paspor kepada pemohon dengan menunjukkan KTP asli kepada petugas
“Proses pengesahan tanda tangan ini dapat selesai dalam waktu satu hari,” tandas Amran.
JAKARTA - Sebagai tindak lanjut atas masalah yang terjadi terhadap pemegang Paspor RI yang hendak memasuki wilayah negara Jerman, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta guna mendapatkan penyelesaian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,
Amran Aris pada Sabtu (13/08/2022).
"Sampai dengan saat ini, Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kemenlu untuk menyampaikan kondisi ketidaknyamanan masyarakat pemegang Paspor RI agar dapat diberikan solusi. Sebagai langkah awal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian telah mengeluarkan surat edaran. Di dalamnya dinyatakan bahwa bagi WNI dengan paspor tanpa kolom tanda tangan dan ingin bepergian ke Jerman dan sekitarnya dapat melakukan endorsement tanda tangan," tutur Amran saat dikonfirmasi.
Dalam Surat Edaran Dirlantaskim Nomor IMI.2.UM.01.01-3.3773 perihal Peneraan Tanda Tangan Pemegang Paspor RI disebutkan, Kepala Divisi Keimigrasian agar memerintahkan kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerjanya untuk mengakomodir permohonan peneraan tanda tangan pemegang paspor RI bagi pemegang paspor tanpa kolom tanda tangan pada halaman pengesahan (endorsement) oleh Kepala Kantor/pejabat imigrasi.
"Masyarakat pemegang paspor elektronik atau nonelektronik yang ingin menerakan tanda tangan pada halaman endorsement Paspor, dapat segera mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi
maupun Perwakilan RI terdekat tanpa dikenakan biaya apapun," jelas Dirlantaskim.
Sejak tahun 2019, berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.01.03.01.3059 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Khusus Paspor Biasa dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan Paspor elektronik dan non- elektronik tanpa adanya kolom tanda tangan, dengan pertimbangan efisiensi.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendaftarkan Paspor Indonesia ke dalam ICAO-PKD dan telah diakui, sehingga keabsahannya telah dikenali secara luas di seluruh negara di dunia.
Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan Nota Diplomatik dan Spesimen Dokumen Paspor selama 5 tahun terakhir kepada Kedutaan Jerman di Jakarta.
Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait perkembangan permasalahan yang tengah berkembang.
Segala perkembangan informasi dalam permasalahan ini akan kami sampaikan kepada khalayak pada kesempatan pertama. Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian bagi masyarakat yang terkendala.
NUNUKAN (12/8) – Kantor Imigrasi Nunukan segera mendeportasi tiga WNA yang terdiri dari satu WN RRT, BJ (45, Lk) serta dua orang asal Malaysia yaitu HJK (40, Lk) dan LBS (39, Lk). Kepala Kantor Imigrasi Nunukan, Washington Saut Dompak menyampaikan bahwa ketiganya dikenakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian karena diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan.
“BJ, HJK dan LBS pada awalnya diamankan oleh Satgas Marinir Ambalat XXVIII Sebatik ketika memasuki kawasan obyek vital yang berada di lingkungan Angkatan Laut. Mereka mengaku memasuki Wilayah Indonesia untuk melihat proyek pembangunan jembatan antara Tawau dan Sebatik, Malaysia. Ketiganya masuk bersama dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial YBY (41, Lk), yang merupakan pimpinan perusahaan di bidang konstruksi di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia,” jelas Washington.
Ia melanjutkan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, mereka tidak mengetahui bahwa salah satu lokasi tempat mereka berfoto adalah obyek vital, yaitu Pos Perbatasan dan Markas Marinir. Di sisi lain, terdapat larangan untuk melakukan pengambilan foto di beberapa titik obyek vital di Indonesia.
“Selain itu, hasil pemeriksaan bersama dengan beberapa instansi terkait menyimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti adanya tindakan spionase, sebagaimana pemberitaan yang telah beredar sebelumnya,” tuturnya.
Setelah dilakukan gelar perkara dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Nunukan, BJ, HJK dan LBS dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian dengan Penangkalan sesuai Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
“Adapun proses pelaksanaan pendeportasian akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 09.00 Wita melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan menggunakan kapal KM Nunukan Express,” tutupnya.
Sehubungan dengan pengumuman penolakan paspor RI desain terbaru yang di dalamnya tidak memuat kolom tanda tangan pemegang paspor oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi mengklarifikasi beberapa hal sebagai berikut:
1. Ditjen Imigrasi menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan ini yang berdampak secara langsung kepada masyarakat yang sedang mengajukan visa Jerman atau visanya sudah terbit, tapi tidak bisa berangkat ke Jerman;
2. Saat ini tim dari Ditjen Imigrasi tengah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas permasalahan tersebut dengan Kedutaan Jerman di Jakarta;
3. Ditjen Imigrasi akan menyampaikan hasil keputusan maupun solusi atas permasalahan ini kepada masyarakat dalam waktu secepatnya.
Sebagai informasi, desain paspor RI yang terbaru merujuk kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-01.GR.01.03.01 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Khusus Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Perbedaan dengan desain paspor RI yang lama di antaranya yaitu tidak adanya kolom tanda tangan pemegang paspor.
Humas Ditjen Imigrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit, Surya Darmadi pada Kamis (11/08/2022). Pencegahan dicanangkan setelah Ditwasdakim menerima permohonan terkait hal tersebut dari Kejaksaan Agung RI.
“Hari ini kami menerima permohonan pencegahan dari Kejagung RI terhadap WNI bernama Surya Darmadi. Adapun masa pencegahan berlaku selama enam bulan hingga tanggal 11 Februari 2023,” ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram.
Keberadaan tersangka sekaligus buronan tersebut masih terus dicari. Ditjen Imigrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Interpol dan instansi terkait berkoordinasi untuk melacak jejak-jejak pelarian Surya Darmadi.
Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.
Pengumuman seleksi dengan Nomor SEK-KP.03.03-573 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dan dapat dilihat pada laman www.kemenkumham.go.id.
Andap menjelaskan pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.
Persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan; integritas dan moralitas yang baik; pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; serta sehat jasmani dan rohani.
Kemudian semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir; tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana; dan telah menyerahkan LHKPN dalam jabatan terakhir.
"Adapun persyaratan khusus mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut," terang Andap, Rabu (27/07) di Jakarta.
Seleksi terbuka dilakukan dalam enam tahapan seleksi. Dimulai dengan tahapan pengumuman sekaligus pembukaan pendaftaran seleksi pada tanggal 27 Juli 2022. Tahapan pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 10 Agustus 2022.
"Tahapan berikutnya yaitu pengumuman seleksi administrasi; seleksi kompetensi bidang; seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan ditutup dengan tahapan wawancarq," tuturnya.
Andap mengajak PNS, TNI, dan Polri yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam seleksi terbuka. Menurutnya, seleksi ini merupakan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat melalui pemajuan layanan keimigrasian.
"Ambil kesempatan ini. Gunakan kemampuan untuk pemajuan pelayanan keimigrasian. Sekaligus sebagai pengembangan karir," ajak Andap.
Setiap perkembangan seleksi terbuka dapat diakses pada laman pansel.kemenkumham.go.id . Andap berharap peserta aktif mengikuti perkembangan seleksi untuk mencegah kegagalan karena kelalaian peserta sendiri.
"Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar," pungkasnya.
Pemerintah resmi menambahkan 3 (tiga) negara ke dalam daftar subjek Visa on Arrival (VoA) Khusus Wisata yang meliputi Kolombia, Maladewa dan Monako.
JAKARTA (22/6) – Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi MT (48, Lk) WN Jepang tersangka dugaan penipuan bantuan sosial Covid-19 di Jepang pada Rabu (22/6). Koordinator Pendetensian dan Pendeportasian Ditjen Imigrasi Douglas Simamora menyampaikan bahwa MT dikenakan pasal 75 UU No.6 Tahun 2011 karena diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan.
"Yang bersangkutan dideportasi dikarenakan tidak memiliki izin tinggal. Paspor Kebangsaannya telah dicabut oleh Pemerintah Jepang" jelas Douglas.
MT diketahui masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dengan visa tinggal terbatas untuk penanam modal. Izin tinggal terakhir yang dimiliki oleh MT adalah KITAS yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 2023.
Douglas menambahkan dengan dipulangkannya MT ke negaranya, dia langsung masuk ke dalam daftar penangkalan dan secara otomatis tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia selama kurun waktu tertentu.
"Yang bersangkutan akan dimasukan ke dalam daftar penangkalan, " ujarnya.
MT dipulangkan menggunakan pesawat Japan Airlines JL720 yang berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Narita Jepang pukul 06.35 WIB.
Sebelumnya, Selasa (8/6) Ditjen Imigrasi mendapat informasi dari Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang sedang mencari warganya dengan inisial MT, yang diduga merupakan pelaku penipuan terhadap bantuan Covid-19 dari Pemerintah Jepang. Saat dilakukan pengecekan data perlintasan, MT diketahui masih berada dan berkegiatan di
Indonesia. Informasi dari sumber intelijen menyebutkan bahwa MT diduga kuat berada di
Lampung.
Kedutaan Besar Jepang kemudian menyampaikan permohonan bantuan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menemukan dan memulangkan MT melalui mekanisme Keimigrasian.
Hal ini dimungkinkan dengan status paspor MT yang telah dicabut oleh Pemerintah Jepang.
MT kemudian masuk dalam Daftar Pencarian Orang Keimigrasian (DPOK) terhitung mulai
tanggal 07 Juni 2022.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Divisi Keimigrasian Lampung berhasil
menemukan keberadaan MT berkat koordinasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Kepolisian
serta perangkat desa setempat. Tindakan pengamanan kemudian direncanakan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri.
MT kemudian dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk dilakukan serah terima pada kesempatan pertama. Bersama petugas dari jajaran Imigrasi Lampung, MT tiba pada Rabu (8/6) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi pada pukul 05.00 WIB.
Setelah diperiksa petugas pada Rabu (8/6) lalu, MT ditempatkan di ruang detensi imigrasi untuk menunggu proses pemulangan.
Memasuki pertengahan tahun 2022, permintaan paspor – baik permohonan baru maupun penggantian – terpantau cukup tinggi. Situasi Pandemi Covid-19 yang berangsur normal kembali di berbagai negara menjadi faktor utama meningkatnya angka permohonan paspor.
JAKARTA – A team from the Bandar Lampung Immigration Office secured MT (Male, 48), a Japanese citizen. Immigration authorities held MT in custody after the Japanese Embassy revoked his passport. MT was caught in Kalirejo, Central Lampung, by the Bandar Lampung Immigration and Kalirejo Police on Tuesday (7/6) 22 at 10.30 PM.
MT entered Indonesia using a temporary stay visa (VITAS) on 16 October 2020. He also has a KITAS issued by the South Jakarta Immigration on 19 April 2021 and valid until 17 June 2023.
When the Japanese Embassy revokes the MT passport, his stay permit is automatically invalidated, violating Article 119 of Law Number 6 of 2011 on Immigration.
"After receiving the request to search for MT from the Japanese Embassy, we coordinated with the police and received information that the person was seen around Lampung. Furthermore, we contacted the Immigration Division of the Lampung Regional Office. With the Intelligence team from the Lampung Immigration Office, coordination was immediately carried out with the Kalirejo Sector Police of the Central Lampung Police and local village personnel to seek information on MT's whereabouts." explained the Director of Immigration Supervision and Enforcement, I Nyoman Gede Surya Mataram.
Around 8 PM, the team managed to find the whereabouts of MT and planned security measures so that the person did not escape. Then MT was brought to the Directorate of Immigration Supervision and Enforcement at the DGI headquarters to be handed over. Secured by officers, MT arrived on Wednesday (8/6) at the Directorate General of Immigration at 5 AM.
The Directorate of Immigration Supervision and Enforcement then holds MT in cooperation with the Japanese government to be returned to his country following Law Number 6 of 2011 on Immigration.
Menyikapi peningkatan permintaan permohonan paspor akhir-akhir ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menambah kuota penerbitan paspor hingga tiga kali lipat di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menyebutkan penambahan kuota berlaku mulai Senin (6/6/2022).
Pengisian kuota antrean tambahan dilakukan melalui Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) yang dapat diunduh oleh pemohon melalui Playstore maupun Appstore. Achmad mengungkapkan, masyarakat pemohon paspor yang selama beberapa hari belakangan kesulitan mendapatkan kuota dapat mulai mengajukan permohonan melalui M-Paspor mulai Minggu (5/6/2022).
"Menanggapi fenomena peningkatan permintaan paspor ini, kami secara cepat langsung menambah kuota hingga tiga kali lipat sehingga bisa mengkaver pelayanan penerbitan paspor di seluruh kantor imigrasi, "
Achmad menjelaskan peningkatan permintaan paspor akhir-akhir ini karena membaiknya situasi pandemi diikuti relaksasi regulasi perjalanan internasional oleh sejumlah negara serta dibuka kembalinya penyelenggaraan ibadah umroh dan haji oleh Arab Saudi.
“Kami mencatat adanya peningkatan permohonan paspor yang cukup signifikan hampir di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Sudah dua tahun pandemi, masyarakat rindu bepergian, apalagi perbatasan antar negara juga udah dibuka” jelas Achmad.
Untuk mengurus paspor, Achmad meminta masyarakat harus terlebih dahulu melakukan prosedur pendahuluan melalui aplikasi M-Paspor. Prosedur ini mensyaratkan pemohon mengisi formulir secara elektronik, mengunggah dokumen persyaratan, memilih jadwal kedatangan serta membayar permohonan paspor.
Pemohon paspor yang sudah melewati tahap ini cukup hadir di kantor imigrasi pada tanggal yang telah dipilih untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik. Pemohon kemudian mengambil paspor yang sudah selesai dalam tiga hari kerja.
"Pembayaran dilakukan sebelum wawancara di kantor imigrasi. Bisa dilakukan melalui Bank, marketplace (Tokopedia dan Bukalapak), Kantor Pos dan Indomaret. Pemohon paspor harus membayar dalam dua jam setelah menerima kode billing" jelasnya.
Untuk kemudahan akses Informasi alamat, Achmad mempersilakan masyarakat menghubungi nomor whatsapp dan akun media sosial kantor imigrasi yang bisa dilihat pada tautan berikut https://www.imigrasi.go.id/id/hubungi-kami-kantor-imigrasi/.
"Masyarakat yang membutuhkan informasi keimigrasian lebih lanjut bisa menggunakan livechat Ditjen Imigrasi di website www.imigrasi.go.id pada Senin-Jumat pukul 09.00 s.d.
15.00 WIB" pungkasnya.
Jakarta: The Indonesian government has added 12 countries subject to a Visa on Arrival (VoA), which was previously only intended for citizens from 60 countries.
JAKARTA – Petugas dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan International Batam Center memeriksa kedatangan tujuh orang WNI yang ditolak masuk Singapura oleh otoritas Imigrasi Singapura pada Senin, 16 Mei 2022. Ketujuh orang WNI tersebut berinisial ASB, SN, Hn, FA, AMA, SQA, SAM. Diketahui salah satu dari tujuh orang tersebut adalah pendakwah di Indonesia beserta keluarganya yang tiba pukul 18.10 WIB dari Pelabuhan Tanah Merah Singapura menggunakan Kapal Majestic Pride.
Sebelumnya pemuka agama tersebut beserta keluarganya diketahui berangkat dengan menggunakan kapal MV. Brilliance of Majestic pada pukul 12.50 WIB menuju Singapura dari TPI Batam Center. Setiba di Singapura, ICA (Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan Singapura) menolak masuk (denied entry) tujuh orang tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke Singapura. Tujuh orang tersebut langsung kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama dan tiba kembali di TPI Batam Center pada pukul 18.10. Adapun alasan dan keputusan penolakan ketujuh orang tersebut menjadi wewenang penuh dari otoritas imigrasi Singapura.
“Tidak ada masalah dalam paspor mereka bertujuh, dari Imigrasi Indonesia sudah sesuai ketentuan. Alasan kenapa otoritas imigrasi Singapura menolak mereka itu sepenuhnya kewenangan dari Singapura, yang tidak bisa kita intervensi.”, jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Noer Saleh.
Dari sisi Imigrasi Indonesia, tidak ditemukan permasalahan dalam dokumen keimigrasian ketujuh orang WNI tersebut. Penolakan masuk kepada Warga Negara Asing oleh otoritas imigrasi suatu negara merupakan hal yang lazim dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara tersebut.
JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian (Ditintalkim) gelar Sosialisasi Layanan Izin Tinggal Keimigrasian secara virtual, Selasa (10/05/2022). Pertemuan daring tersebut membahas berbagai penyesuaian mekanisme perpanjangan serta perubahan tarif izin tinggal keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam sosialisasi ini meliputi Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, Kepala Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi Se-Indonesia serta Pejabat Imigrasi di Perwakilan RI.
“Pemberlakuan PMK ini merupakan tindak lanjut dari Permenkumham No. 29/2021. Diterapkannya kedua peraturan tersebut paling utama yaitu dalam rangka mendukung keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan perekonomian. Namun demikian, Permenkumham 29/2021 belum bisa dilaksanakan langsung sepenuhnya karena situasi Pandemi Covid-19, di mana sampai saat ini belum ada aturan perubahan yang signifikan dari situasi pandemi menuju endemi. Saat ini kami juga tengah berupaya menyederhanakan birokrasi dalam layanan izin tinggal yang menyentuh masyarakat,” tutur Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu dalam sambutannya.
Pada sesi berikutnya, Koordinator Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji menjelaskan lebih rinci terkait mekanisme dan tarif izin tinggal yang diubah. Ia mengungkapkan, kebijakan yang dijalankan bersinggungan dengan segala aspek, mulai dari pengawasan, intelijen, business process hingga pengelolaan uang Negara.
“Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan PMK No. 9, tarif layanan izin tinggal yang sudah bisa diimplementasikan adalah perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Paling Lama 60 Hari dengan tarif Rp. 2.000.000. Tidak ada kenaikan tarif untuk perpanjangan ITK 30 hari yang berasal dari Visa on Arrival, tarif yang berlaku masih sebesar Rp. 500.000,” ujar Setyaji.
Sebagai acuan pelaksanaan Permenkumham 29/2021, Ditjen Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0093.KU.01.03 Tahun 2022. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berasal dari Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 60 hari, dengan syarat keseluruhan masa tinggal - termasuk perpanjangan ITK tersebut - tidak lebih dari 180 hari. Bagi anak Orang Asing yang lahir di Indonesia dapat diberikan Izin Tinggal Kunjungan Pertama dengan jangka waktu 60 hari.
“Perpanjangan ITK yang berasal dari VOA dapat dilakukan berdasarkan domisili Orang Asing pada waktu Ia memperpanjang. Contohnya, jika WNA masuk ke Indonesia melalui Bali kemudian berpindah tempat tinggal ke Labuan Bajo, maka WNA dapat memperpanjang VOA di kantor imigrasi setempat,” lanjutnya.
Penyesuaian tarif PNBP juga berlaku untuk Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry Visa). Multiple Entry Visa terdiri dari jangka waktu 60 hari dan 180 hari. Jenis visa tersebut hanya diperuntukkan bagi empat jenis kegiatan, yaitu pemerintahan, kunjungan keluarga,bisnis, dan pra-investasi.
Orang Asing yang masih perlu berkegiatan di Indonesia juga bisa mengajukan Visa Kunjungan Onshore melalui visa-online.imigrasi.go.id ataupun menempuh mekanisme alih status di kantor imigrasi wilayah domisilinya, yang tentunya harus memenuhi sejumlah ketentuan yang disyaratkan.
JAKARTA – Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VKSKKW), bertambah menjadi 60 negara. Warga dari 60 negara tersebut bisa masuk ke Indonesia melalui 9 bandar udara, 11 pelabuhan laut dan 4 Pos Lintas Batas. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0584.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal
JAKARTA – Pemerintah mengatur tarif baru layanan keimigrasian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/ 2022 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI.
JAKARTA – The Mobile Passport Application (M-Paspor) is temporarily under maintenance starting from Friday (08/04), following technical problems arising in the last two weeks. M-Paspor was released on January 26, 2022 and become the pre-processing procedure for passport application at the 126 Immigration Offices throughout Indonesia.
Jakarta: The Directorate General of Immigration (DGI), Ministry of Law and Human Rights, has expanded the coverage of Visa on Arrival (VoA) and Visa Exemption arrangements for tourism. With this new policy,
Jakarta: The Indonesian Government, through the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights, has added the subject of Visa on Arrival (VoA) for Tourism to 42 countries. This regulation comes into effect Tuesday (22/03/2022). At the same time, a special VoA for tourism in the Riau Islands was also applied with different country subjects.
"From previously only 23 countries, VoA for Tourism to Bali is available for 42 countries. Currently (VoA for tourism) is only eligible for foreigners who land in Bali and the Riau Islands. Foreign tourists can leave the country through any immigration control area in Indonesian outside Bali or Riau Islands," said Director of Immigration Traffic, Amran Aris.
Countries whose citizens can enter Bali using a VoA are:
South Africa
The United States of America
Saudi Arabia
Argentina
Australia
Netherlands
Belgium
Brazil
Brunei Darussalam
Denmark
Philippines
Finland
Hungary
India
The United Kingdom
Italy
Japan
Germany
Cambodia
Canada
South Korea
Laos
Malaysia
Mexico
Myanmar
Norway
France
Poland
Qatar
New Zealand
Seychelles
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
China
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
Vietnam
"Tourism-only VoA fee is Rp. 500,000 (US$35), based on Government Regulation No. 28 of 2019. Tourists must prepare a passport that is still valid for a minimum of six months, a return ticket or a connecting ticket to continue traveling to other countries, and other documents required by the Covid-19 Task Force," Amran detailed.
"Stay Permits originating from VoA for Tourism are Visitor Stay Permits (ITK), which are granted for a maximum period of 30 days and can be extended for a maximum of 1 (one) time. The extension of the ITK is granted for a period of 30 days and is carried out at the immigration office according to the area where the foreigner lives while in Indonesia. The Visitor Stay Permit from VoA for Tourism cannot be changed into other Stay Permits," said Amran.
Amran also demanded that foreign tourists and tourism industry players cooperate with immigration officials. The owner or manager of the hotel is obliged to provide information or data regarding foreigners staying to ease the supervision of foreigners.
"The foreigners' misuse of the VoA for Tourism is subject to immigration sanctions. Likewise, if they are confirmed to have violated health protocols or disrupt public order, they will be subject to sanctions under applicable laws and regulations," said Amran.
Press Release: New Regulation for Visa Exemption and Visa on Arrival for Tourism in the Riau Islands
Jakarta: In line with the Government's enthusiasm to revive the tourism sector through sustainable tourism, the Acting Director-General of Immigration, Widodo Ekatjahjana, issued Circular Letter Number IMI-0533.GR.01.01 of 2022, which regulates immigration facilities through the opening of Visa Exemption and a Visa on Arrival (VoA) for tourism in the Riau Islands which is effective on 22 March 2022.
Director of Travel Documents, Visa, and Immigration Control at the Directorate General of Immigration Amran Aris said that a Visa Exemption facility for tourism was granted to tourists from Singapore (citizens and permanent residents) and ASEAN countries (Brunei Darussalam, Philippines, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Vietnam) through the designated Immigration Control Areas, namely:
Batam
⦁ Nongsa Terminal Bahari;
⦁ Batam Centre;
⦁ Sekupang;
⦁ Citra Tri Tunas;
⦁ Marina Teluk Senimba
Tanjung Uban
⦁ Bandar Bentan Telani Lagoi;
⦁ Bandar Seri Udana Lobam,
Tanjung Pinang
⦁ Sri Bintan Pura
Eligible foreign tourists will be allowed to enter the Riau Islands by showing the following documents:
- A passport that is still valid for at least 6 (six) months;
- A return ticket or a connecting ticket to continue the journey to another country,
- Proof of ownership of health insurance,
- Proof of accommodation confirmation
- Singapore Permanent Resident card
The immigration officer gives an entry sign for the Visa Exemption facility at the immigration control area, which is valid as a Visitor Stay Permit with a maximum of 14 (fourteen) days and cannot be extended. Foreign tourists can leave the territory of Indonesia through any immigration control area in Indonesia, not necessarily through Bali or Riau Islands.
"So not all tourists from ASEAN countries can use the Visa Exemption facility. Only those who have permanent resident status in Singapore, or Singaporeans," explained Amran.
Not only Visa Exemption, but in the Riau Islands, a Visa on Arrival (VoA) is also applied for tourists from the following countries/entity and also for those who already have Singapore permanent residents:
The United States of America
Saudi Arabia
Australia
Netherlands
Brunei Darussalam
Philippines
India
The United Kingdom
Italy
Japan
Germany
Cambodia
Canada
South Korea
Laos
Malaysia
Mexico
Myanmar
France
Singapore
Spain
Taiwan
Thailand
China
Vietnam
"The VoA fee for Tourism is Rp. 500,000 (US$35), following Government Regulation No. 28 of 2019. Tourists must prepare a passport that is still valid for at least six months, a return ticket or a connecting ticket to continue traveling to other countries, and other documents required by the Covid-19 Task Force, "explained Amran.
Amran added that the Stay Permit originating from VOA for Tourism is a Visitor Stay Permit, which is granted for a maximum period of 30 days and can be extended for a maximum of 1 (one) time. The extension of the Stay Permit is granted for a period of 30 days and is carried out at the immigration office according to the area where the foreigner resides while in Indonesia.
"Visitor Stay Permits from VoA for Tourism cannot be changed into other types of Stay Permit," added Amran. Amran also demanded that foreigners and tourism industry players cooperate with immigration officials. The owner or manager of hotels is obliged to provide information or data regarding foreigners staying as a guest to ease the supervision of foreigners.
"Foreigners who are confirmed to have misused their stay permits will be subject to immigration sanctions. Likewise, if they have violated health protocols and disrupted public order, they will be subject to sanctions according to the applicable laws and regulations," concluded Amran.
With this new provision, the Visitor Visa Exemption in the Framework of the Travel Bubble Mechanism in the Batam, Bintan, and Singapore Areas During the 2019 Corona Virus Disease Pandemic is revoked and declared invalid.
Pada hari Selasa (15/03/2022) Pukul 18.00 WIB telah dilakukan serah terima dari Dit. Tipidum Bareskrim Mabes POLRI kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sejumlah 26 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok. Keduapuluh enam WNA Tiongkok yang tiba di Ruang Detensi Ditjen Imigrasi pukul 19.00 WIB tersebut diduga merupakan sekelompok sindikat penipuan internasional pelaku cyber fraud (penipuan siber) melalui medium pesan Whatsapp dan call center palsu.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Pria Wibawa mengatakan, saat ini Penyidik Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kelompok ini. Untuk sementara, 26 WNA tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Dugaan awal keduapuluh enam WNA asal Tiongkok tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya dan tidak dapat menyerahkan dokumennya (paspor) sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Huruf (a) dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, ujar Wibawa.
CMT dan kelompoknya diketahui melakukan cyber fraud dengan mencari nomor handphone dan identitas calon korban, kemudian mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau menelepon korban dengan mengaku sebagai Polisi Cina dan menyampaikan berita bohong bahwa korban tersangkut suatu perkara di Kepolisian Cina. Korban lalu diminta menghubungi Kepolisian Cina melalui nomor tertentu, yakni call center palsu. Saat korban menelepon call center, terjadi tawar-menawar hingga korban bersedia mentransfer sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening perusahaan yang berafiliasi dengan tersangka CMT. Perusahaan tersebut antara lain PT Trading Global International, PT Trio Pilar Trading Indonesia dan PT Lide Trading International.
“Menurut informasi yang kami terima, korban penipuan CMT dan kelompoknya yang berjumlah 350 orang semuanya diduga berasal dari Cina berdasarkan nomor teleponnya. Terkait tindak pidana penipuan, nanti akan dieksekusi oleh aparat penegak hukum di negaranya. Sementara itu, apabila nanti terbukti ada pelanggaran
keimigrasian yang mereka lakukan, maka akan dikenakan sanksi keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan”, tuturnya.
Jakarta: The Directorate General of Immigration (DGI) of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has issued regulations for the commencement of Visa on Arrival (VoA) for Tourism for 23 countries. The regulation comes into effect on Monday (07/03/2022).Visa on Arrival/VOA) Khusus Wisata bagi 23 negara. Aturan ini mulai berlaku Senin, (07/03/2022) dan hanya diterapkan bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali.
"There are 23 countries eligible to apply for VoA for Tourism. Foreign nationals can apply for VoA for Tourism after arriving only through immigration control at Bali's international airport and seaport. However, foreigners holding VoA for Tourism can leave Indonesia through any immigration control, not necessarily in Bali," said Sub-Coordinator of Public Relations of the DGI, Achmad Nur Saleh.
Countries whose citizens can enter Indonesia through Bali using a Visa on Arrival for Tourism are:
1. Australia
2. the United States of America
3. the Netherland
4. Brunei Darussalam
5. the Philippines
6. the United Kingdom
7. Italy
8. Japan
9. Germany
10. Cambodia
11. Canada
12. South Korea
13. Laos
14. Malaysia
15. Myanmar
16. France
17. Qatar
18. New Zealand
19. Singapore
20. Thailand
21. Turkiye
22. the United Arab Emirates
23. Viet Nam
"Foreigners must present all requirements for a VoA for Tourism at the immigration counter such as a passport valid for at least 6 (six) months, a return ticket or a connecting ticket to continue traveling to another country, and other documents required under the provisions from the Covid-19 Taskforce," he continued.
The Non-Tax State Revenue or fee for VoA for Tourism, according to the Attachment of Government Regulation No. 28 of 2019, is Rp. 500,000.
"Stay Permits originating from VoA for Tourism are Visitor Stay Permits which are granted for a maximum period of 30 days and can be extended 1 (one) time. The extension is granted for 30 days and is carried out at the nearest immigration office to the location where the foreigner lives while in Indonesia. A Visitor Stay Permit from VoA for Tourism cannot be changed into another type of visa/stay permit," concluded Achmad.
He also requested that foreigners and tourism industry players cooperate with immigration officials. The owner or manager of hotels is obliged to provide information or data regarding foreigners staying overnight to facilitate the supervision of foreigners.
"Foreigners whose activities violate VoA for Tourism will be subject to immigration sanctions. Likewise, if they are confirmed to have disregarded health protocols and disrupt public order, they will be subject to sanctions under applicable laws and regulations," said Achmad.
JAKARTA – Indonesian government has returned 80 Indonesian citizens living in Ukraine to the country. The Public Relations Coordinator of the Directorate General of Immigration (DGI), Arya Pradhana Anggakara, said that the evacuee group arrived at Soekarno-Hatta Airport Tangerang, Banten, in Thursday afternoon (03/03/2022) with Garuda Indonesia aircraft GA 7730 at 17:10 WIB.
"Selain 80 orang WNI, dalam rombongan evacuee terdapat 3 (tiga) WNA yang merupakan keluarga dari WNI, " jelasnya.
Angga said that the landing process went smoothly and was in accordance with the protocol for international arrivals, as regulated in the Circular of the Task Force for Covid-19 Handling, Number 7 of 2022.
Together with other related ministries and institutions, the DGI (Ministry of Law and Human Rights), involves in handling the evacuees arival. Upon arrival, the evacuees were immediately directed to the Holding Bay area to undergo medical examination by the Airport Health Centre (KKP) officers.
Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno-Hatta.
"Seluruh proses pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasi dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19”, jelas Angga.
Para WNI diberangkatkan dari Bucharest menuju Jakarta pada pukul 20.23 waktu setempat. Mereka menempuh rute perjalanan Bucharest - Madinah - Jakarta selama kurang lebih 17 jam.
Upon arrival, the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, who was accompanied by other related authorities, welcomed the Indonesian citizens and foreigners successfully rescued from conflict areas in Ukraine.
Humas Ditjen Imigrasi
JAKARTA (29/9) – Pebisnis asing pemegang Kartu Perjalananan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC/APEC Business Travel Card) bisa masuk ke Indonesia tanpa visa. Mereka bisa tinggal di Indonesia selama maksimal 60 hari dan diperlakukan layaknya orang asing pemegang visa kunjungan.
“Untuk masuk ke Indonesia, pebisnis asing pemegang KPP APEC harus memiliki paspor dengan masa berlaku paspor sekurang-kurangnya 6 bulan. Di tempat pemeriksaan imigrasi, petugas akan menerakan izin masuk yang juga berfungsi sebagai izin tinggal. Masa berlakunya 60 hari dan tidak dapat diperpanjang,” jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.
Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation yang selanjutnya disebut KPP APEC (atau APEC Business Travel Card) adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation berdasarkan perjanjian dan memuat identitas pemegangnya untuk melakukan perjalanan dan tinggal di negara yang telah memberikan persetujuan. Kartu ini berlaku di 19 negara anggota yang menerapkan skema KPP APEC. Tujuannya adalah mempercepat proses keluar masuk ke sebuah negara bagi para pemegangnya, yaitu para pelaku bisnis yang sangat mementingkan efisiensi waktu. Dengan KPP APEC, pebisnis tidak perlu lagi mengajukan permohonan visa setiap kali ingin bepergian ke 19 negara anggota APEC.
Required Documents
Untuk memperoleh KPP APEC, pebisnis mengajukan permohonan di negara masing-masing. Di Indonesia, KPP APEC diperuntukan bagi WNI dengan kualifikasi:
a. Pebisnis bonafide dengan jabatan setara direksi ke atas yang memimpin perusahaan: (dibuktikan dengan melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan untuk verifikasi dokumen).
b. Perusahaan harus setara Perseroan Terbatas (PT), bukan CV, UD dan lain sebagainya.(dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) untuk verifikasi dokumen).
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah:
1. Formulir permohonan dapat diunduh di sini. (hyperlink ke formulir ABTC)
2. Surat permohonan dari perusahaan (ditujukan ke Direktur Lalu Lintas Keimigrasian u.p. Kasubdit Visa).
3. Surat rekomendasi dari asosiasi pengusaha / profesi (dalam bentuk surat rekomendasi kepada yang bersangkutan, bukan kartu atau tanda anggota asosiasi tertentu).
4. Surat Referensi Bank dengan keterangan saldo 3 bulan terakhir min Rp.500.000.000,-(rekening pribadi perorangan, bukan rek.perusahaan/rek suami-istri atau orangtua- anak).
5. Fotokopi Paspor minimal masa berlaku 2 tahun.
6. Bukti perjalanan bisnis selama 6 bulan terakhir (fotokopi paspor 6 bulan terakhir, perjalanan bisnis minimal 3 kali).
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Surat Keterangan Kelakuan Baik minimal dikeluarkan oleh Polres/Polda).
8.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (pekerjaan pada KTP harus representatif dengan bisnis, seperti wiraswasta atau karyawan swasta).
9. KPP APEC lama (bagi penggantian) (jika kartu lama hilang, lampirkan surat ket. Hilang cari kepolisian min. dari Polres).
10. Pas foto terbaru ukuran 3×4 berwarna 2 lembar (latar merah, pakaian formal dan kualitas foto standar studio).
11. Melampirkan tanda tangan dengan menggunakan spidol besar khusus whiteboard untuk diupload ke system.
12. Melampirkan surat tugas dan tanda pengenal dari perusahaan bagi yang mewakili penggunaan ABTC.
Tahapan
“Ada sejumlah tahap dalam proses penerbitan KPP APEC. Pertama adalah pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan; setelah itu kami periksa apakah pemohon masuk daftar cegah atau tidak,” jelas Achmad.Selanjutnya apabila pemohon tidak masuk dalam daftar cegah, pembayaran sejumlah bisa dilakukan dan KPP APEC bisa diterbitkan.
Fees
Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh KPP APEC adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (untuk permohonan baru maupun penggantian) dan Rp. 3.500.000 bila KPP APEC hilang atau rusak.
“Permohonan diajukan secara elektronik melalui surat elektronik di alamat abtc@imigrasi.go.id,” tutup Achmad.
Penulis : Elyan Nadian Zahara
Editor: Achmad Nur Saleh
Melancong ke luar negeri sembari mengisi pundi-pundi dalam mata uang asing, siapa yang tidak tertarik? Selama beberapa tahun terakhir, kesempatan ini dapat diraih oleh WNI melalui program Work and Holiday Visa (WHV) Australia, dengan mengantongi Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu persyaratan melamar SDUWHV yang kerap mengundang pertanyaan masyarakat yakni referensi bank atau bukti kepemilikan dana. Seperti apa sih ketentuannya?
Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjelaskan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan pemohon yakni jumlah dana aktif yang harus dimiliki. Ia menyebutkan, jumlah saldo aktif paling sedikit setara dengan 5.000 Dollar Australia.
“Tidak harus dalam mata uang Dollar Australia, bisa juga dalam Rupiah, dibuktikan dengan surat referensi bank yang dilengkapi kop surat dan dibubuhi cap serta tanda tangan basah pejabat bank. Mohon agar tidak menggunakan surat keterangan/referensi yang diterbitkan secara elektronik,” ungkap Achmad pada Rabu (28/09/2022).
Ia melanjutkan, surat referensi/keterangan bank sebaiknya diterbitkan di bulan yang sama dengan masa pendaftaran SDUWHV. Bukti dana aktif tersebut tidak harus menggunakan rekening pribadi, pemohon juga dapat menggunakan rekening orang tua/wali.
Apabila menggunakan rekening orang tua/wali, pemohon wajib menyertakan eKTP orang tua/wali, kartu keluarga serta surat pernyataan dari pemilik rekening yang ditempelkan meterai dan bertanda tangan basah.
“Pada surat referensi bank juga tertulis tujuan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi,” tandasnya.
Kamis, 28 September 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
JAKARTA (28/09) – Pengurusan paspor hilang atau rusak dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-paspor. M-paspor merupakan aplikasi pengajuan permohonan paspor yang diluncurkan sejak Januari 2022 yang memungkinkan pengguna untuk mengisi formular secara elektronik serta mengunggah berkas secara mandiri.
“Seluruh permohonan paspor yang hilang atau rusak diajukan secara datang langsung ke kantor imigrasi. Nanti pemegang paspor akan dimintai keterangan oleh petugas sehubungan dengan kerusakan atau kehillangan paspornya,” jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.
Paspor adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warganegaranya untuk melakukan perjalanan internasional. Di Indonesia, untuk memperoleh sebuah paspor, seseorang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.350.000,-. Paspor adalah dokumen resmi yang merepresentasikan pemegangnya serta negara asalnya oleh karena itu harus sedapat mungkin dijaga agar tidak sampai hilang ataupun rusak.
Lebih lanjut, Achmad menjelaskan mengenai kriteria sebuah paspor dikatakan rusak.
“Paspor disebut rusak di luar proses penerbitan jika robek, basah, terbakar, atau tercoret sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas dan tidak dapat terbaca oleh sistem atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.”
“Penggantian paspor rusak dikenakan denda Rp. 500.000,- dan paspor yang hilang Rp.1000.000,-. Ini berlaku baik untuk paspor yang masih berlaku maupun yang sudah kadaluarsa. Biaya tersebut belum termasuk harga blangko paspor sebesar Rp. 350.000,- ” tambah Achmad.
Biaya keimigrasian bisa dicek pada this link
Jika paspor hilang, hal yang pertama harus dilakukan adalah melapor ke Kantor Polisi terdekat untuk mengurus surat keterangan kehilangan. Hal ini berlaku baik bagi yang kehilangan paspor di dalam maupun luar negeri. Biasanya petugas akan menanyakan nomor paspor yang hilang. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap pemegang paspor untuk memiliki kopi halaman depan paspor. Sama pentingnya seperti memiliki kopi KTP elektronik.
Bagi yang kehilangan paspor di luar negeri, setelah melapor pada petugas setempat bisa langsung ke Kedutaan Besar/Konsulat RI terdekat agar dapat dibantu terkait paspor yang hilang.
Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak di kantor imigrasi:
1. Surat keterangan hilang dari kepolisian (khusus untuk paspor hilang);
2. Kartu Tanda Penduduk ;
3. Kartu Keluarga;
4. Akta lahir dan atau ijazah SD/ SMP/SMA;
5. Paspor lama (khusus untuk paspor yang rusak).
Prosedur selanjutnya berlaku sama untuk pengurusan paspor hilang/rusak. Pemegang paspor harus mengurus penggantian paspor yang hilang/rusak tersebut di kantor imigrasi. Jika paspor masih berlaku disarankan untuk tidak menunda-nunda penggantiannya agar nomor paspor yang lama dapat dinonaktifkan melalui mekanisme pencabutan paspor untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Di kantor imigrasi, pemohon paspor akan dimintai keterangan terkait paspor yang hilang/rusak melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah pengambilan BAP, akan diterbitkan rekomendasi yang mendasari keputusan pemberian/penangguhan pemberian paspor oleh Kepala Kantor Imigrasi.
Jika hasil BAP menunjukkan adanya unsur kekurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang paspor maka penggantian paspor dapat diberikan. Namun jika ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian paspor dapat ditangguhkan paling sedikit enam bulan sampai dengan dua tahun.
Sudah jelas kan kalau paspor yang hilang ataupun rusak bisa mendatangkan kerugian baik secara materi maupun dari sisi waktu dan tenaga untuk mengurus paspor ulang? Oleh karena itu, jaga paspormu baik-baik ya!
Rabu, 28 September 2022
Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. FIjar Sulistyo
Selasa, 27 September 2022 Pukul 14.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh
JAKARTA – Tingginya minat masyarakat terhadap paspor elektronik (E-Paspor) kian terlihat dari jumlah ketersediaan di berbagai kantor imigrasi hingga pertanyaan-pertanyaan di kanal pelayanan informasi Imigrasi. Namun, selain pulihnya perekonomian, fenomena ini ternyata juga didorong oleh anggapan banyak orang bahwa paspor elektronik ‘lebih valid’ dibandingkan paspor biasa; sebuah anggapan kurang tepat yang perlu dipahami bersama.
“Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap paspor biasa maupun E-Paspor. Dalam PP No. 31 Tahun 2013 Pasal 34 dan 48 disebutkan bahwa paspor RI terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa. Paspor biasa terdiri atas paspor biasa elektronik dan paspor biasa nonelektronik,” terang Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh pada Selasa (27/09/2022).
Oleh karena itu, lanjutnya, baik paspor biasa maupun E-Paspor adalah dokumen negara yang sah dan dapat digunakan untuk ke negara manapun. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa paspor (elektronik dan nonelektronik) merupakan dokumen perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia.
Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu pada paspor elektronik terdapat chip yang menyimpan data biometrik. Dengan demikian, pengguna paspor elektronik dapat melewati auto-gate di bandar udara yang menyediakan fasilitas tersebut.
Read also : Lakukan Ini Jika Kantor Imigrasi Terdekat Tidak Ditemukan di Aplikasi M-Paspor
“Bagi masyarakat yang ingin mengubah jenis paspor dari paspor biasa ke paspor elektronik ataupun sebaliknya, dapat mengajukan permohonan melalui Aplikasi M-Paspor. Silakan daftarkan akun, lakukan verifikasi. Saat pengisian data akan muncul pilihan paspor biasa dan paspor elektronik,” tuturnya.
Persyaratan untuk mengajukan permohonan paspor biasa dan E-Paspor sama. Permohonan paspor baru mensyaratkan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah/surat baptis/buku nikah dan surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama. Sementara itu, untuk penggantian paspor cukup membawa KTP dan paspor lama, serta surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama.
Achmad mengimbau agar pemohon paspor memastikan bahwa mereka memilih jenis paspor dengan benar sejak di Aplikasi M-Paspor. Hal ini dikarenakan pemohon tidak dapat mengubah pilihan paspornya saat wawancara di kantor imigrasi.
“Seluruh data yang diinput melalui M-Paspor masuk ke sistem di kantor imigrasi. Biaya PNBP yang dibayarkan juga terdata di Kementerian Keuangan, oleh karena itu pastikan setiap data dan pilihan yang dibuat sudah sesuai,” tutupnya.
Senin, 26 September 2022
Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo
JAKARTA – Sejak 26 Januari 2022, Ditjen Imigrasi telah meluncurkan M-paspor, aplikasi pengajuan permohonan paspor.
Kamis, 22 September 2022 Pukul 14.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kedutaan Besar Australia merencanakan pembukaan kuota Surat Dukungan untuk Work and Holiday (SDUWHV) dalam waktu dekat.
Rabu, 21 September 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh
JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pemberian Visa on Arrival (VoA) secara simultan untuk meningkatkan pengalaman layanan bagi wisatawan mancanegara. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menyampaikan bahwa Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar proses pembayaran VoA lebih cepat dan ringkas.
"Saat ini Imigrasi memberikan layanan Visa on Arrival sesuai dengan skema pembayaran yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan. Di sana disebutkan bahwa collecting agent (bank persepsi/pos persepsi/bank persepsi Valas/lembaga persepsi lain) dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor," ungkap Achmad saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler pada Rabu (21/09/2022).
Di sisi lain, volume kedatangan Warga Negara Asing (WNA) subjek Visa on Arrival - baik turis maupun pelaku bisnis - semakin tinggi. Dengan demikian, peningkatan sarana dan prasarana terutama dalam aspek pembayaran sangat diperlukan. Namun demikian, terdapat proses yang harus dijalani untuk menyediakan metode pembayaran baru.
"Baik penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capture) maupun transfer bank antarnegara menimbulkan biaya tambahan, sedangkan dalam aturan penarikan PNBP tidak boleh ada biaya tambahan. Ini yang sedang dikoordinasikan, agar pembayaran VoA bisa lebih mudah lagi," tuturnya.
Achmad menambahkan, Kementerian Keuangan menyambut baik inisiasi Imigrasi dan diskusi intens sedang dilakukan. Kedua belah pihak saat ini sedang mempersiapkan implementasi skema pembayaran baru untuk Visa on Arrival.
"Sebagai fasilitator pembangunan nasional, kami berupaya sedapat mungkin agar layanan dan fungsi pengawasan semakin optimal. Harapannya bisa segera, sesuai dengan arahan Presiden," tutupnya.
Selasa, 20 September 2022 Pukul 15.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
Dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan izin tinggal keimigrasian, Ditjen Imigrasi menerbitkan Surat Edaran IMI-0702.GR.01.01 pada Senin (19/09/2020). Salah satu langkah yang diambil untuk percepatan proses penerbitan izin tinggal yaitu memastikan bahwa seluruh dokumen/berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pada kesempatan pertama pengajuan permohonan izin tinggal.
“Dalam kebijakan yang baru disebutkan bahwa kantor imigrasi menolak dan mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat kepada Orang Asing, Penjamin atau Penanggung Jawab pada hari yang sama saat permohonan diterima oleh Kantor Imigrasi secara walk-in, atau segera melalui sistem apabila permohonan diajukan melalui Aplikasi Izin Tinggal Online,” kata Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu ketika dikonfirmasi pada Selasa (20/09/2022).
Penolakan permohonan tersebut, lanjutnya, disertai dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan permohonan ditarik kembali karena berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan kelengkapan berkas yang dilakukan dengan lebih tegas ini bertujuan agar tidak ada permohonan izin tinggal yang tertunda atau terhambat prosesnya saat diteruskan ke Kanwil Kemenkumham dan Ditjen Imigrasi. Di sisi pemohon, kemungkinan bahwa permohonan izin tinggalnya disetujui pun jauh lebih besar.
“WNA atau Penjamin tidak perlu khawatir apabila mengalami penolakan. Pengecekan kelengkapan berkas dilakukan segera setelah permohonan diterima, sebelum pembayaran biaya PNBP. Nantinya jika semua berkas sudah lengkap, silakan kembali mengajukan permohonan,” tuturnya.
Persyaratan umum permohonan izin tinggal terbatas antara lain:
1. Formulir yang sudah diisi lengkap (tersedia di kantor Imigrasi)
2. Fotokopi dan asli Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa
3. Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS)
4. Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor
5. Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai Rp10.000
6. KTP (E-KTP) Penjamin
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal
8. Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa
Sementara itu, persyaratan khusus permohonan izin tinggal terbatas menyesuaikan dengan tujuan/kegiatan Orang Asing di Indonesia. Informasi persyaratan lebih lanjut dapat dilihat pada TAUTAN BERIKUT
Selasa, 20 September 2022 Pukul 12.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
Selepas masa kritis pandemi Covid-19 berlalu, Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan nasional berupaya memberikan kemudahan penanaman modal, terutama bagi investor dari luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, penjamin Penanam Modal Asing (PMA) perlu memahami bahwa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor mensyaratkan batas minimum dana investasi sebesar Rp 1 Miliar.
“WNA yang berkedudukan sebagai direksi atau komisaris dan berinvestasi dengan nilai yang memenuhi syarat tidak diwajibkan menyertakan RPTKA/IMTA dan dapat menggunakan ITAS Investor,” terang Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu saat dikonfirmasi pada Selasa (20/09/2022).
Ketentuan nilai minimal investasi untuk permohonan Visa dan Izin Tinggal Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (Investor) adalah sebagai berikut:
1. Vitas PMA Murni: Rp 1.125.000.000
2. Vitas PMA Merangkap Direktur/Komisaris: Rp 1.000.000.000
3. ITAS PMA Merangkap Direktur/Komisaris: Rp 1.000.000.000
4. ITAS PMA Murni: Rp 1.125.000.000
“Kami tegaskan pula bahwa WNA pemegang ITAS atau ITAP Investor yang rangkap jabatan boleh berkegiatan karena posisi dia sebagai direksi/komisaris memiliki kewenangan, tanggung jawab serta hak sebagai bagian dari organ perusahaan. Tentu yang bersangkutan berkepentingan agar perusahaannya berjalan dengan baik. Dengan begitu, dimungkinkan memiliki fungsi pengawasan, pembinaan serta manajerial guna menjamin perusahaan berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Sementara itu, WNA yang menjabat direksi/komisaris perusahaan dan menanamkan modal dengan nilai di bawah Rp 1 Miliar wajib menggunakan ITAS atau ITAP Kerja. Dengan demikian, pada saat pengurusannya TKA wajib menyertakan persyaratan dokumen dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Adapun pengajuan rangkap jabatan ke kantor imigrasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terpenuhinya dokumen persyaratan. Jika permohonan rangkap jabatan diajukan karena jabatannya didapatkan pada periode yang hampir bersamaan, maka bisa dilayani dengan hanya satu permohonan.
“Kami juga mengimbau agar Penanggung Jawab atau Penjamin melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada hari yang sama setelah menerima Bukti Pengantar Pembayaran yang juga sekaligus sebagai Tanda Terima Permohonan,” tandasnya.
JAKARTA (15/9) – Foreigners can now attend business meetings with a Visa on Arrival (VoA) or a Visitor Visa Exemption arrangement (VVE). It is stated in the Acting Director General of Immigration Circular Letter Number IMI-0700.GR.01.01 of 2022, dated 14 September 2022, which is effective on Thursday, 15 September 2022.
It also regulates the addition of 11 countries subject to VoA: Albania, Andorra, Chile, Ecuador, Iceland, Liechtenstein, Palestine, San Marino, Suriname, Uzbekistan, and the Vatican. Meanwhile, the subject of the VVE still consists of nine ASEAN member countries, namely Brunei Darussalam, the Philippines, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, and Vietnam.
"That's right, in the latest circular letter, there are 11 additional VoA subject countries. There is also an addition to the activities permitted to use VVE and VoA. Among them are tourist visits; government duties; business talks; purchase of goods; meetings; or transit," explained the Sub-Coordinator of Public Relations of the Directorate General of Immigration, Achmad Nur Saleh.
Achmad further explained that there was a change in the Immigration Border Control (IBC) which provided VVE and VoA.
"It must be noted that there is a change in the IBC list, which offers services for both VVE and VoA, especially the airports. There have been several additions to the IBC list. However, some airports previously provided VVE or VoA services, but now they are no longer on the IBC list. Some of them are Adisumarmo Airport – Surakarta; Raja Haji Fi Sabilillah – Tanjung Pinang; Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang; Syamsuddin Noor – Banjarmasin.”
To obtain VVE or VoA, foreigners must show a nationality passport that is still valid for at least 6 (six) months, a return ticket or a one-way ticket to continue their journey to another country and VoA payment receipts.
"The VoA tariff is Rp500,000, the same for a stay permit extension. The stay permit originating from VoA can be extended only once for 30 days and carried out at the immigration office according to the area where the foreigner lives in Indonesia. Foreigners cannot convert the VoA's stay permit to another type of stay permit," concluded Achmad.
Penulis: M Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh
Yogyakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Finalisasi yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat (7-9/9/2022) di Yogyakarta.
Direktur Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi Ratna Pristiana Mulya mewakili Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana menjelaskan bahwa pedoman pelaksanaan ini adalah dasar pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian itu sendiri, baik bagi tingkat pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi) maupun sampai ke tingkat daerah (UPT).
“Pedoman ini berisi detail-detail dari berbagai pasal yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian,” jelasnya di hadapan para peserta rapat.
Mulya menegaskan pedoman ini nantinya menjadi landasan Direktorat Intelijen Keimigrasian dalam melaksanakan fungsi-fungsi Intelijen keimigrasian. Hal ini cukup berdasar agar pelaksanaan tugas intelijen oleh petugas imigrasi bisa tepat sasaran.
“(tujuannya) agar teman-teman kita para pelaksana di Direktorat Intelijen Keimigrasian maupun di UPT dapat bekerja dengan memiliki dasar yang tidak bias atau masing mengawang-awang,”terangnya.
Rapat finalisasi sendiri dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Imam Jauhari dan dihadiri para perumus serta peserta dari Ditjen Imigrasi dan UPT Imigrasi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait visa on arrival (VoA) dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022) meminta Ditjen Imigrasi mempermudah visa untuk investor asing demi investasi.
Kepala Negara meminta ada perubahan secara menyeluruh terhadap pelayanan imigrasi di Indonesia karena selama ini banyak menimbulkan keluhan.
Direktorat Jenderal Imigrasi merespon cepat permintaan ini dengan mengindentifikasi dan membahas isu-isu yang menjadi perhatian secara nasional terkait keimigrasian khususnya penyelenggaraan pemerintahan di bidang layanan izin tinggal, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pramella Y Pasaribu, menyelenggarakan rapat secara virtual pada Senin (12/09), yang juga diikuti Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah seluruh Indonesia termasuk Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham NTB beserta jajaran.
Pamella dalam rapat ini membahas amanat Presiden Joko Widodo yang menekankan fungsi imigrasi agar lebih fokus pada konsep pelayanan yang menghasilkan pelayanan prima. Maka dari itu, Pamella membahas peraturan, sistem dan sumber daya manusia yang ada untuk segera menjalankan pelayanan yang prima.
"Kendala teknis kesisteman bisa dilakukan dengan memanfaatkan media helpdesk dan memanfaatkan media untuk back up korespondensi dokumen melalui email," sebutnya. Ia juga menambahkan. pentingnya komunikasi yang baik antara Kantor Imigrasi dengan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani sesuai arahan Presiden.
sumber
Kamis, 15 September 2022 Pukul 10.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh
JAKARTA - Hasil kajian Ombudsman RI menunjukkan bahwa Kemenkumham telah melaksanakan seluruh saran kebijakan lalu lintas WNA ke Indonesia semasa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Permintaan pencegahan diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek an. Lukas Enembe dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 7 September 2022. Pencegahan berlaku selama enam bulan," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram di Jakarta pada Senin (12/09/2022).
Pria kelahiran 27 Juli 1967 tersebut resmi dicegah keluar dari wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan pencegahan sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.
"Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku, " ujar Surya.
Setelah menerima permintaan pencegahan, Surya mengungkapkan Ditjen Imigrasi langsung memasukkan nama Lukas Enembe ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terhubung ke seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas seluruh Indonesia.
Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: Achmad Nur Saleh
Jumat, 9 September 2022
JAKARTA – Identitas adalah ciri khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Pencantuman identitas adalah hal yang tidak terhindarkan dalam administrasi kependudukan yang dimulai sejak lahir hingga tutup usia.
Selasa, 6 September 2022
Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo
Jakarta – Jamaknya pernikahan beda negara pada saat ini membuat penyesuaian di sana sini menjadi hal rutin yang tidak terhindarkan. Tidak terkecuali penyesuaian diri dengan aturan negara mengenai visa, dalam hal ini visa untuk suami dan anak yang lahir dari pernikahan campuran. Hal tersebut kerap menjadi pertanyaan dari Sobat Mido pelaku perkawinan beda kewarganegaraan. Berikut adalah salah satu pertanyaan yang masuk ke email humas@imigrasi.go.id yang mewakili banyak pertanyaan serupa.
___
Halo Mido,
Saya WNI yang saat ini berdomisili di Jerman. Suami saya merupakan WNA Jerman dan kami memiliki 1 orang bayi perempuan berusia 11 bulan dan memiliki paspor Jerman. Kami memiliki rencana pergi ke Indonesia pada April 2022 dalam rangka kunjungan keluarga dengan masa tinggal di Indonesia maksimum 30 hari (karena cuti kerja suami saya terbatas). Saya mendapat informasi kalau visa kunjungan keluarga untuk sementara ditutup.
Apakah ada opsi lain untuk suami dan anak saya agar dapat masuk ke Indonesia ? Kami berencana liburan sekitar 7 hari di Bali sebelum berkunjung ke rumah kerabat di Surabaya.
Terimakasih untuk waktu dan perhatiannya.
____
Selamat Siang Sahabat Mido.
Terkait pertanyaan Anda, berikut penjelasan Mido ya:
Dengan peraturan terbaru yang berlaku, ada dua opsi visa untuk suami Anda. Pertama adalah visa kunjungan saat kedatangan/visa on arrival (VoA) khusus wisata yang bisa diperoleh pada saat mendarat di Bali. Visa ini berlaku selama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari berikutnya di kantor imigrasi di wilayah domisili orang asing (OA). Biaya VoA sebesar IDR 500.000.
Opsi kedua adalah mengajukan visa tinggal terbatas (Vitas) penyatuan keluarga, dengan Anda (istri) sebagai penjamin. Penjamin harus mendaftar terlebih dahulu di laman visa-online.imigrasi.go.id.
Setelah menerima user ID dan password, permohonan visa bisa diajukan di laman yang sama. Vitas penyatuan keluarga biasanya berlaku selama satu tahun dengan biaya visa IDR 200.000 + USD 150, yang diikuti pengurusan izin tinggal terbatas (ITAS) dan izin masuk kembali (IMK) di kantor imigrasi dengan biaya sebesar IDR 1.500.000 (ITAS) dan Rp. 1.000.000 (IMK) setelah OA tiba di Indonesia. Keuntungan mengurus visa tinggal terbatas adalah OA bisa keluar-masuk Indonesia selama jangka waktu izin tinggalnya tanpa perlu bolak-balik mengurus visa.
Sebagai anak yang lahir dari perkawinan WNI-WNA, putri anda bisa mendapatkan fasilitas affidavit untuk bisa masuk ke Indonesia tanpa visa. Affidavit adalah fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh pemerintah RI untuk anak yang lahir dari perkawinan antara WNI dengan WNA (berkewarganegaraan ganda) yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Anak berkewarganegaraan ganda (ABG) tersebut wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Pendaftaran dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Jika ABG telah berusia 18 tahun atau sudah menikah harus mengajukan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraannya.
Affidavit akan dilekatkan pada paspor asing dari ABG yang menjelaskan statusnya sebagai subjek pasal 41 Undang-undang Kewarganegaraan. Selain itu, putri anda juga dapat memiliki paspor RI. Pengurusan paspor bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar Indonesia. Singkatnya ABG yang telah memiliki affidavit dan paspor RI, bisa masuk ke Indonesia tanpa visa hingga usianya 18 tahun dan memilih kewarganegaraan. Nah, demikian penjelasan yang bisa Mido berikan terkait visa untuk suami WNA dan anak berkewarganegaraan ganda. Semoga membantu.
Rujukan Peraturan:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang PNBP di lingkungan Kemenkumham;
3. Peraturan Menkumham Nomor M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011;
4. Peraturan Menkumham Nomor 8 tahun 2014.
Kamis, 8 September 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
Tak hanya pelayanan publik, Imigrasi juga memiliki fungsi pengamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian, baik terhadap Warga negara asing maupun WNI yang akan meninggalkan atau memasuki wilayah RI. Fungsi tersebut salah satunya dilakukan melalui pencegahan (larangan ke luar negeri) mendesak terhadap seseorang yang diajukan Pejabat Imigrasi atau instansi yg berwenang baik secara elektronik maupun nonelektronik kepada Menkumham atau Direktur Jenderal Imigrasi.
“Keputusan, perintah atau permintaan pencegahan mendesak diberikan dalam kurun waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan. Aturan ini tertera dalam Pasal 11 Permenkumham No. 38 Tahun 2021,” tutur Sub Koordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh saat dikonfirmasi di Ditjen Imigrasi, Kamis (08/09/2022).
Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa apabila dalam batas waktu 20 hari tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang (pimpinan kementerian/lembaga) atau pejabat yang ditunjuk, pencegahan mendesak dinyatakan berakhir demi hukum dan tidak dapat diajukan kembali.
Adapun tahapan pelaksanaan pencegahan adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan permintaan Pencegahan;
2. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan permintaan Pencegahan;
3. Persetujuan Pencegahan; dan
4. Penginputan data ke dalam aplikasi cegah dan tangkal Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).
Sebelum berlakunya Permenkumham 38/2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan, mekanisme pencegahan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) mengacu pada UU Polri No. 12 Tahun 2002. Selanjutnya, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mencantumkan tentang pencegahan mendesak yang diajukan secara langsung ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
“Ketika UU No. 6 Tahun 2011 terbit, belum terbangun sistem pencegahan dan penangkalan digital yang terpusat. Oleh karena itu, dalam Permenkumham 38/2021 ditekankan bahwa kini kementerian/lembaga bisa langsung ajukan melalui Aplikasi Cekal Online ke Ditjen Imigrasi, instansi sudah ada akunnya masing-masing,” lanjut Achmad.
Selain kementerian/lembaga di tingkat pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) imigrasi, Polres dan Polda serta instansi yang berwenang di tingkat prov, kota/kab dapat mengajukan pencegahan mendesak ke Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham setempat. Pengajuan pencegahan akan terintegrasi ke sistem Cekal Online di Ditjen Imigrasi.
“Kami sangat menyarankan agar pengajuan pencegahan langsung ditujukan ke Ditjen Imigrasi dibandingkan ke TPI tertentu. Tujuannya agar data subjek yang bersangkutan langsung masuk dalam sistem perlintasan di semua tempat pemeriksaan imigrasi,” tutupnya.
Kamis, 1 September 2022 Pukul 16.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh
Ditjen Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) mencegah tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, PC (Pr) ke luar negeri hingga Minggu, 11 September 2022 berdasarkan pengajuan dari Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram, Selasa (30/08/2022).
"Terhadap saudari PC telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak 23 Agustus hingga 11 September 2022," ungkap Surya.
Di sisi lain, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjelaskan bahwa pengajuan pencegahan tersebut dilakukan melalui salah satu aplikasi teranyar Ditjen Imigrasi yang dikenal sebagai Aplikasi Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) Online. Aplikasi ini menggunakan jaringan Internet yang hanya bisa diakses oleh jaringan Imigrasi.
“Penerapan Aplikasi Cekal Online ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan,” tutur Achmad.
Selain petugas Imigrasi, terdapat beberapa Aparat Penegak Hukum yang diberikan otorisasi melalui Virtual Private Network (VPN) seperti Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pajak, KPK, BNN, BIN, BNPT, Kejaksaan Agung, Bareskrim POLRI dan Densus 88 Anti Teror.
Aplikasi Cekal Online akan terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Terdapat beberapa teknologi yang diterapkan dalam sistem ini, antara lain Elastic Search, yaitu pencarian/pencocokan identitas untuk dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online guna melihat data perlintasan yang bersangkutan. Di samping itu terdapat teknologi Matching By Biometric yang berfungsi meminimalisasi pemalsuan data.
Dengan Aplikasi Cekal Online, petugas di satuan kerja tidak perlu lagi melayangkan surat ke Direktorat Wasdakim guna mengajukan permohonan cegah/tangkal. Petugas yang ditunjuk disiapkan profil masing-masing agar dapat menginput data ke Aplikasi Cekal Online, begitu pula petugas verifikator.
Dalam pengoperasiannya, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah dapat memantau semua pengajuan usulan cegah dan tangkal yang masuk. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada pencekalan yang hampir habis masa berlakunya yang terlewatkan, terutama jika ada instansi yang mencabut pencekalan sebelum habis masanya.
Senin, 5 September 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
Bagi Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas (ITAS), memastikan izin tinggalnya masih dalam masa berlaku adalah sebuah kewajiban. Agar tidak tergesa-gesa hingga overstay, Orang Asing dapat mengurus perpanjangan ITAS sejak 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
“Paling cepat tiga bulan (sebelum ITAS berakhir) dan paling lambat pada hari kerja sebelum masa berlaku ITAS-nya berakhir. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 29 Tahun 2021 Pasal 101,” ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh saat memberi keterangan di Ditjen Imigrasi, Senin (05/09/2022).
Izin tinggal terbatas yang dapat diperpanjang dalam rentang waktu di atas antara lain ITAS dengan masa tinggal paling lama 1 tahun, 2 tahun dan 5 tahun. Sedangkan, ITAS dengan masa berlaku paling lama 90 hari dapat diperpanjang mulai 14 hari sebelum masa berlakunya ITAS-nya berakhir dan paling lambat pada hari kerja sebelum masa berlaku ITAS-nya berakhir.
Read also : Persyaratan Dokumen untuk Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
Achmad melanjutkan, permohonan perpanjangan ITAS yang sudah terdaftar sebelum masa berlakunya berakhir tidak dikenakan overstay apabila ITAS yang baru selesai setelah melewati masa berlaku izin tinggalnya.
“Izin tinggal terbatas yang baru diberikan terhitung sejak tanggal ITAS sebelumnya berakhir,” imbuhnya.
Jumat, 2 September 2022 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh
JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM hadiri Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan Badan Anggaran DPR RI pada Jumat (02/09/2022). Dalam rapat tersebut disampaikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 Kemenkumham, khususnya Ditjen Imigrasi yang telah sukses mencapai target PNBP senilai 2,005 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan 100,29% dari target yang ditetapkan, yakni 2 triliun rupiah. Di sisi lain, realisasi target PNBP Ditjen Imigrasi berkontribusi sekitar 66% dari total penerimaan Kemenkumham, yaitu 3,06 triliun rupiah.
“Realisasi Ditjen Imigrasi yang meningkat di tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai kebijakan strategis yang diterapkan sebagai respon situasi pandemic Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata, peningkatan kualitas layanan Eazy Passport hingga kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga persepsi,” jelas Sekretaris Ditjen Imigrasi, Supartono yang menghadiri RAPBN secara langsung.
Selain itu, Imigrasi juga melaksanakan kebijakan percepatan paspor selesai pada hari yang sama (one day service) dan penambahan Kantor Imigrasi Kelas I untuk dapat menerbitkan paspor elektronik. Kementerian Hukum dan HAM juga memberlakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi terkini.
“Sepanjang tahun 2020-2021, capaian target pada layanan keimigrasian belum optimal dikarenakan Pandemi Covid-19, terutama di masa kebijakan PPKM dan pembatasan lalu lintas internasional yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, perlu ada kebijakan yang mendukung agar situasi perekonomian lebih kondusif,” lanjutnya.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, Kementerian Hukum dan HAM termasuk dalam enam kementerian/lembaga kontributor PNBP terbesar yang menyumbang sekitar 41,03% dari total penerimaan negara tahun 2021. Pada tahun 2023, Kemenkumham ditargetkan untuk mencapai penerimaan sebesar 4,256 triliun rupiah, dengan porsi target PNBP Ditjen Imigrasi sebesar 2,1 triliun.
Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa rencana kebijakan yang diusulkan, antara lain optimalisasi Visa on Arrival, izin tinggal keimigrasian dan penyediaan paspor elektronik. Penerapan layanan online serta perbaikan sarana dan prasarana teknologi juga akan menjadi perhatian khusus di tahun anggaran berikutnya.
“Ditjen Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan nasional akan berupaya memenuhi target pada tahun 2023. Kami terus melakukan pengembangan di berbagai lini, terutama dalam hal mutu, percepatan dan transparansi layanan, termasuk kemudahan penggunaan aplikasi (user friendly app). Pengembangan ini bukan sekadar wujud kontribusi terhadap perekonomian namun juga bagian dari komitmen Imigrasi untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” pungkasnya.
SINGAPURA – Singapura menjadi tuan rumah pertemuan Tahunan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kekonsuleran se-Asia Tenggara atau ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) ke-25, Selasa s.d. Kamis (23 s.d. 25 Agustus 2022). Ini merupakan kali pertama pertemuan di lingkup DGICM diselenggarakan secara langsung setelah dibukanya kembali perbatasan di wilayah tersebut. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Intelijen keimigrasian, R. Pristiana Mulya, di hari pertama menghadiri kegiatan ini secara virtual. Sementara itu, Analis Keimigrasian Ahli Utama Ditjen Imigrasi, Alif Suaidi, menjadi pimpinan delegasi dalam forum AMIICF.
Upacara pembukaan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Dalam Negeri Singapura, Mrs. Josephine Teo. Forum DGICM ke-25 ini diketuai oleh Mr. Marvin Sim, Komisaris Immigration & Checkpoints Authority of Singapore dan dihadiri oleh Kepala Imigrasi ASEAN, Kepala Divisi Konsuler Kementerian Luar Negeri dan pejabat dari Sekretariat ASEAN.
DGICM merupakan pertemuan tahunan Kepala Departemen Imigrasi dan Kepala Bagian Konsuler Kementerian Luar Negeri dari negara-negara Anggota ASEAN untuk membahas dan mengoordinasikan kerjasama regional di bidang imigrasi dan konsuler. Adapun kepemimpinannya dirotasi sesuai urutan abjad di antara negara-negara Anggota ASEAN.
Berperan sebagai forum pembuka adalah ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum (AMICF) ke-5, diikuti oleh ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF) ke-17 pada 23 Agustus 2022.
“AMICF ke-5 mendorong kerja sama regional dan internasional dalam masalah keimigrasian dan cara-cara untuk meningkatkan keamanan perbatasan negara-negara anggota ASEAN, seperti melalui pertukaran informasi penilaian ancaman dan deteksi penipuan. Dalam forum ini juga dibahas Implementasi dari Intelligence Data Sharing Protocol (IDSP).” Jelas Pimpinan Delegasi Indonesia dalam AMIICF, Alif Suaidi.
Dalam forum tersebut dibahas perkembangan terkini di ASEAN serta pertukaran pandangan mengenai upaya nasional, regional, dan internasional di bidang keimigrasian, kekonsuleran, dan pengelolaan perbatasan di tengah kondisi pandemi COVID-19, termasuk bagaimana tantangan terkait COVID-19 diatasi.
Beberapa hasil diskusi yang lahir pada pertemuan ini antara lain:
- Pelaksanaan Pedoman Bantuan Konsuler oleh Misi Negara Anggota ASEAN di Negara Ketiga kepada Warga Negara dari Negara Anggota ASEAN lainnya;
- Pengembangan Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama di Bidang Keimigrasian dan Kekonsuleran;
- Wacana pengembangan Portal Visa ASEAN;
- Pemutakhiran Roadmap Kerjasama Pengelolaan Perbatasan ASEAN;
- Pembentukan ASEAN Immigration Focal Points untuk memfasilitasi pemulangan migran ilegal ke negara asal; dan
- Implementasi Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) di lingkungan ASEAN.
Forum juga menyambut baik adopsi ad-referendum TOR Kepala Unit Spesialis (HSU) tentang Penyelundupan Manusia. Dalam sesi tersebut juga disahkan Concept Paper on Initiative 13 dari Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025, yang implementasinya akan dipimpin oleh Singapura. Selain itu, dibahas pula draft Nota Konsep yang diusulkan oleh Singapura mengenai peningkatan aktivitas berbagi informasi dalam rangka perkembangan kebijakan perbatasan yang disebabkan pandemi, krisis kesehatan atau kondisi darurat. Nota ini meningkatkan kelayakan melembagakan platform untuk berbagi dan mengkomunikasikan perubahan signifikan di perbatasan langkah-langkah di antara Negara-negara Anggota ASEAN.
DGICM diadakan dengan semangat tradisional solidaritas dan keramahan ASEAN. Di tahun 2023, Thailand akan menjadi tuan rumah DGICM ke-26 mendatang.
Selasa, 23 Agustus 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
Sebanyak 212 Warga Negara Indonesia yang hendak bertolak ke Kamboja untuk bekerja secara tidak prosedural berhasil digagalkan keberangkatannya oleh petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Penggagalan ini berawal dari petugas yang sebelumnya menunda keberangkatan salah satu pesawat penerbangan carter flight melalui Bandara Kuala Namu Internasional (KNIA), dengan jadwal keberangkatan pada Jumat, 12 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB.
“Dari hasil wawancara dengan penumpang, kami menduga mereka ini akan bekerja di Kamboja tanpa dilengkapi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, kami melakukan pendalaman dan menunda keberangkatan pesawat tersebut,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Johanes Fanny Satria CA saat dikonfirmasi pada Jumat (12/08/2022) malam.
Proses pengungkapan dugaan tindak pidana pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural tersebut kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara pada Senin (22/08/2022).
Berdasarkan hasil penelusuran, ratusan WNI tersebut diberangkatkan oleh PT. MEB yang terdaftar sebagai perusahaan di bidang konsultan networking dan cyber optic. Perusahaan tersebut didapati tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di BP2MI sebagai perusahaan yang membarangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Dengan demikian, tindakan yang pemberangkatan 212 WNI ke Kamboja merupakan kegiatan ilegal.
Adapun proses rekrutmen PMI Non Prosedural itu dilakukan secara online dengan iming-iming gaji sebesar 5-8 juta rupiah. Dari total 212 orang, diketahui berasal dari 100 orang berasal dari DKI Jakarta, Jambi 28 orang, Sumut 24 orang, Jawa Barat 24 orang, Kalimantan Barat 20 orang, Lampung 6 orang, Jawa Tengah 5 orang, Jawa Timur 2 orang, Padang, Manado, Aceh dan Palembang masing-masing 1 orang.
Setelah dilakukan penyidikan, Polda Sumatera Utara menetapkan lima tersangka. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil sinergitas Kantor Imigrasi Medan bersama dengan Polda Sumatera Utara, BP2MI, Kementerian Luar Negeri serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Perwakilan dari Kementrian Luar Negeri menyampaikan bahwa saat ini tingkat Warga Negara Indonesia yang bermasalah di Kamboja sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Sejak tahun 2021 tercatat sebanyak 199 WNI yang bermasalah di Kamboja. Jumlah ini meningkat menjadi 446 dalam rentang Januari-Agustus 2022.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan pekerjaan secara ilegal di luar negeri,” tandas Fanny.
Selasa, 23 Agustus 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh
Seorang Warga Negara Portugal yang tengah mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat mengalami kecelakaan di rute pendakiannya pada Jumat (19/08/2022). Kabar tersebut diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dari Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) Balai TN Gunung Rinjani. Korban diduga terjatuh pada lereng bagian selatan dengan ketinggian sekitar 150 meter.
Korban terdata memulai pendakian melalui pintu masuk Sembalun pada tanggal 18 Agustus 2022.
“Terkait hal ini, Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Mataram melakukan koordinasi dengan MMP Balai TN Gunung Rinjani terkait kondisi dan proses evakuasi WN Portugal tersebut. Kami juga juga telah melakukan koordinasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kedutaan Besar Portugal terkait kecelakaan ini,” ungkap
Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Onward Victor Manahan Lumban Toruan.
Orang Asing berinisial BBA tersebut ditemukan terjatuh di sekitar Puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 180 meter dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan proses evakuasi sedang berlangsung dengan dibantu oleh Basarnas NTB dan relawan.
Pada Senin (22/08/2022) pukul 16.09 jenazah BBA telah berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas NTB untuk keluar melalui pintu Sembalun. Jenazah selanjutnya akan dibawa dan disemayamkan di RS Bhayangkara Mataram untuk menunggu proses lebih lanjut.
JAKARTA (22/8) – Maelao Kalworai (MK), pria asal Vanuatu dideportasi pada Senin (22/8/2022) karena dianggap membahayakan dan mengganggu ketertiban umum. Pasalnya, MK menggunakan KTP rekannya, Yordan Hilapok, untuk bertanding dalam ajang One Drive Mix Martial Art (MMA) TV One. Yordan Hilapok merupakan WNI asal Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang bertemu dengan MK di Han Academy Solo.
MK merupakan WN Vanuatu yang tinggal di Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Bisnis yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur, yang telah berakhir masa berlakunya mada 4 Maret 2022. Sebelumnya MK merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas dalam rangka belajar dengan sponsor Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) sejak tahun 2014 sebagai Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil program Scholarship (Beasiswa) jenjang S1 dan sempat melanjutkan studi ke jenjang magister selama tiga semester sebelum dinyatakan Drop Out (DO) oleh pihak UNS pada bulan Juni 2021.
“Dari hasil pemeriksaan, MK masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa dan memiliki izin tinggal yang sah, namun berdasarkan temuan petugas yang bersangkutan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram.
MK dijerat pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian karena dianggap melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Atas perbuatannya, MK dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian menggunakan dan namanya dimasukan ke dalam daftar penangkalan. MK dipulangkan dengan penerbangan Qantas Airways QF 42 pada pukul 20.10 malam ini.
Pemegang Kartu Bisnis APEC Bisa masuk Indonesia tanpa Visa? Ini Penjelasannya
JAKARTA (29/9) – Pebisnis asing pemegang Kartu Perjalananan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC/APEC Business Travel Card) bisa masuk ke Indonesia tanpa visa. Mereka bisa tinggal di Indonesia selama maksimal 60 hari dan diperlakukan layaknya orang asing pemegang visa kunjungan. “Untuk masuk ke Indonesia, pebisnis asing pemegang KPP APEC harus memiliki paspor dengan masa … Continue reading Pemegang Kartu Bisnis APEC Bisa masuk Indonesia tanpa Visa? Ini Penjelasannya
Bagaimana Ketentuan Referensi Bank sebagai Syarat Surat Dukungan untuk WHV Australia? Simak Penjelasan Ini!
Melancong ke luar negeri sembari mengisi pundi-pundi dalam mata uang asing, siapa yang tidak tertarik? Selama beberapa tahun terakhir, kesempatan ini dapat diraih oleh WNI melalui program Work and Holiday Visa (WHV) Australia, dengan mengantongi Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu persyaratan melamar SDUWHV yang … Continue reading Bagaimana Ketentuan Referensi Bank sebagai Syarat Surat Dukungan untuk WHV Australia? Simak Penjelasan Ini!
Urus Paspor Hilang/Rusak Tidak Perlu Pakai M-Paspor
JAKARTA (28/09) – Pengurusan paspor hilang atau rusak dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-paspor. M-paspor merupakan aplikasi pengajuan permohonan paspor yang diluncurkan sejak Januari 2022 yang memungkinkan pengguna untuk mengisi formular secara elektronik serta mengunggah berkas secara mandiri. “Seluruh permohonan paspor yang hilang atau rusak diajukan secara datang … Continue reading Urus Paspor Hilang/Rusak Tidak Perlu Pakai M-Paspor
Paspor Elektronik VS Paspor Biasa: Keduanya Absah dan Bisa Digunakan ke Negara Manapun
Selasa, 27 September 2022 Pukul 14.00 WIB Penulis: Ajeng Rahma Safitri Editor: Achmad Nur Saleh JAKARTA – Tingginya minat masyarakat terhadap paspor elektronik (E-Paspor) kian terlihat dari jumlah ketersediaan di berbagai kantor imigrasi hingga pertanyaan-pertanyaan di kanal pelayanan informasi Imigrasi. Namun, selain pulihnya perekonomian, fenomena ini ternyata juga didorong oleh anggapan banyak orang bahwa paspor … Continue reading Paspor Elektronik VS Paspor Biasa: Keduanya Absah dan Bisa Digunakan ke Negara Manapun
Cara Bayar Paspor lewat M-Banking, E-Commerce dan Kanal Lainnya
Senin, 26 September 2022 Penulis: Elyan Nadian Zahara Editor: M. Fijar Sulistyo JAKARTA – Sejak 26 Januari 2022, Ditjen Imigrasi telah meluncurkan M-paspor, aplikasi pengajuan permohonan paspor.
Selain IELTS, Ini Persyaratan Kemampuan Bahasa Inggris yang Bisa Dilampirkan untuk SDUWHV
Kamis, 22 September 2022 Pukul 14.00 WIB Penulis: Ajeng Rahma Safitri Editor: Muhammad Fijar Sulistyo Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kedutaan Besar Australia merencanakan pembukaan kuota Surat Dukungan untuk Work and Holiday (SDUWHV) dalam waktu dekat.
Kemenkumham Upayakan Pembayaran Visa on Arrival dengan EDC dan Transfer Antarnegara
Rabu, 21 September 2022 Penulis: Ajeng Rahma Safitri Editor: Achmad Nur Saleh JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pemberian Visa on Arrival (VoA) secara simultan untuk meningkatkan pengalaman layanan bagi wisatawan mancanegara. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menyampaikan bahwa Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly telah berkoordinasi … Continue reading Kemenkumham Upayakan Pembayaran Visa on Arrival dengan EDC dan Transfer Antarnegara
Permohonan Izin Tinggal Ditolak Kantor Imigrasi karena Berkas Tidak Lengkap, Harus Bagaimana?
Selasa, 20 September 2022 Pukul 15.00 WIB Penulis: Ajeng Rahma Safitri Editor: Muhammad Fijar Sulistyo Dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan izin tinggal keimigrasian, Ditjen Imigrasi menerbitkan Surat Edaran IMI-0702.GR.01.01 pada Senin (19/09/2020). Salah satu langkah yang diambil untuk percepatan proses penerbitan izin tinggal yaitu memastikan bahwa seluruh dokumen/berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pada … Continue reading Permohonan Izin Tinggal Ditolak Kantor Imigrasi karena Berkas Tidak Lengkap, Harus Bagaimana?
Penting! Berikut Ketentuan ITAS Investor Asing yang Merangkap Sebagai Direksi atau Komisaris
Selasa, 20 September 2022 Pukul 12.00 WIB Penulis: Ajeng Rahma Safitri Editor: Muhammad Fijar Sulistyo Selepas masa kritis pandemi Covid-19 berlalu, Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan nasional berupaya memberikan kemudahan penanaman modal, terutama bagi investor dari luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, penjamin Penanam Modal Asing (PMA) perlu memahami bahwa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor mensyaratkan … Continue reading Penting! Berikut Ketentuan ITAS Investor Asing yang Merangkap Sebagai Direksi atau Komisaris
Good News: Foreigners Can Now Attend Business Meetings with Visa on Arrival
JAKARTA (15/9) – Orang asing kini bisa hadiri pertemuan bisnis dengan visa on arrival (VoA) atau Bebas Visa Kunjungan (BVK). Hal ini diatur dalam Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 yang berlaku efektif pada Kamis, 15 September 2022. Dalam ketentuan tersebut diatur pula penambahan 11 negara subjek … Continue reading Kabar Gembira: Orang Asing Kini Bisa Hadiri Pertemuan Bisnis dengan Visa on Arrival
Ditjen Imigrasi Sahkan Pedoman Pelaksanaan Permenkumham Intelijen Keimigrasian
Penulis: M Fijar Sulistyo Editor: Achmad Nur Saleh Yogyakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Finalisasi yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat (7-9/9/2022) di Yogyakarta. Direktur Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi Ratna Pristiana Mulya mewakili Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi … Continue reading Ditjen Imigrasi Sahkan Pedoman Pelaksanaan Permenkumham Intelijen Keimigrasian
Respon Cepat Permintaan Presiden, Ditjen Imigrasi Gelar Rapat Virtual
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait visa on arrival (VoA) dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022) meminta Ditjen Imigrasi mempermudah visa untuk investor asing demi investasi. Kepala Negara meminta ada perubahan secara menyeluruh terhadap pelayanan imigrasi di Indonesia karena selama ini banyak menimbulkan keluhan. Direktorat Jenderal … Continue reading Respon Cepat Permintaan Presiden, Ditjen Imigrasi Gelar Rapat Virtual