Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

JAKARTA – Untuk menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan pelayanan dan pengawasan keimigrasian, Menteri Hukum dan HAM RI menaikkan klasifikasi empat Kantor Imigrasi menjadi setingkat lebih tinggi melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH.01.OT.01.03 tertanggal 14 Januari 2022. Empat kantor imigrasi tersebut adalah Kantor Imigrasi Depok, Kerinci, Cilacap dan Manokwari. Status Kantor Imigrasi Depok, Cilacap dan Manokwari yang sebelumnya adalah Kantor Imigrasi Kelas II, naik menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Sementara itu, Kantor Imigrasi Kerinci naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II.

“Pada prinsipnya tujuan peningkatan kelas ini adalah optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan tugas fungsi Kantor Imigrasi. Untuk kenaikan kelas ini harus ada usulan dulu dari Kepala Kantor Imigrasi melalui Kantor Wilayah yang diteruskan sampai ke Sekretaris Jenderal KemenkumHAM. Nah, nanti akan disampaikan ke KemenPAN RB untuk dipertimbangkan kenaikan kelasnya.” demikian jelas Subkoordinator Humas, Achmad Nur Saleh.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2019 mengenai Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, usulan peningkatan kelas haruslah berisikan data penilaian klasifikasi Kantor Imigrasi selama dua tahun terakhir; surat penetapan inovasi dalam tugas dan fungsi keimigrasian; serta adanya dukungan dari pemerintah daerah. Usulan baru boleh diajukan oleh Kantor Imigrasi yang telah berdiri sekurang-kurangnya dua tahun. Pertimbangan peningkatan kelas ditentukan berdasarkan kriteria penilaian pada beban kerja dan kinerja suatu Kantor Imigrasi yang terdiri dari unsur utama berupa pelayanan, pengawasan, dan penindakan; serta unsur penunjang berupa penyerapan anggaran, tempat kedudukan, dan jumlah pegawai pada kantor imigrasi tersebut.

Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 126 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, 48 Kantor Imigrasi Kelas I, 58 Kantor Imigrasi Kelas II serta 13 Kantor Imigrasi Kelas III.

Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan sosialisasi penerapan Aplikasi Cegah dan Tangkal (Cekal) Online kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham se-Indonesia pada Selasa (25/01/2022). Pertemuan yang diadakan secara daring tersebut digawangi oleh jajaran Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi dan melibatkan Staf Khusus Menkumham di Bidang Komunikasi Publik, Bane Raja Manalu. Aplikasi Cekal Online yang telah disiapkan sejak tahun lalu itu akan mulai dioperasikan bertepatan dengan puncak Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72, Kamis (27/01/2022).

Aplikasi Cekal Online hanya dapat diakses oleh beberapa pihak. Yang pertama yakni petugas imigrasi yang diberikan kewenangan di tiap satuan kerja (kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi), dan yang kedua yakni Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Virtual Private Network (VPN). Adapun instansi APH yang menerima otorisasi untuk mengajukan cekal melalui aplikasi ini antara lain Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pajak, KPK, BNN, BIN, BNPT, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri dan Densus 88 Anti Teror.

“Pengoperasian Aplikasi Cekal Online ini menuntut lebih dari perhatian petugas verifikator di satuan kerja. Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Divisi Imigrasi Kanwil wajib turut memantau semua pengajuan cegah dan tangkal yang masuk dan yang masih running. Jangan sampai terlewat apabila ada cekal yang hampir habis masa berlakunya, apalagi jika ada instansi yang mencabut cekal sebelum habis masanya.”, ujar Direktur Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Agato P. Simamora.

Read also : Ini Daftar 52 Kantor Imigrasi yang Bisa Terbitkan Paspor Elektronik

Agato menyebutkan, alur pengiriman data yaitu dari kantor imigrasi ke Direktorat, setelah itu ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Jika sudah di-approve di Direktorat, akan ada notifikasi ke TPI dan juga ke Kanim.
Ketua percepatan regulasi Ditjenim, Ujo Sujoto yang juga hadir langsung pada pertemuan tersebut mengingatkan, saat ini terdapat regulasi baru tentang tata cara pengajuan pencegahan dan penangkalan.

“Dalam Permenkumham No. 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan terdapat pasal yang menentukan minimum data yang harus diajukan untuk cekal. Sekarang mewajibkan adanya foto, jadi kalau tidak ada foto tidak bisa diproses permohonannya. Ini harus disosialisasikan ke APH pengusul cekal. Nanti kita akan kirim regulasi yang baru lengkap dengan SOP, manual book dan video penggunaan Aplikasi Cekal kepada pihak-pihak terkait.”, tutur Ujo.

Aplikasi Cekal Online akan terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Teknologi Elastic Search, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan yang bersangkutan. Selain itu terdapat teknologi Matching By Biometric guna meminimalisasi pemalsuan data.

Dengan adanya Aplikasi Cekal Online, petugas di satuan kerja tidak perlu lagi melayangkan surat ke Direktorat Wasdakim guna mengajukan permohonan cegah/tangkal. Petugas yang ditunjuk disiapkan profil masing-masing agar dapat menginput data ke Aplikasi Cekal Online, begitu pula petugas verifikator.

Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: Achmad Nur Saleh

JAKARTA – Bertepatan dengan hari lahir imigrasi yang jatuh pada tanggal 26 Januari, Ditjen Imigrasi selenggarakan deklarasi janji kinerja tahun 2022. Deklarasi janji kinerja ini merupakan komitmen awal insan imigrasi agar dapat bekerja dengan produktif dan melaksanakan perjanjian kinerja dengan profesional dan akuntabel.

Acara dimulai dengan Penandatanganan perjanjian kinerja oleh Plt. Dirjen Imigrasi dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan ditjen imigrasi. Dilanjutkan dengan deklarasi janji kinerja oleh Plt Dirjen Imigrasi diikuti oleh seluruh hadirin. Deklarasi Janji Kinerja dihadiri baik secara langsung maupun secara virtual oleh pejabat struktural, fungsional, serta kepala satuan kerja keimigrasian di seluruh Indonesia serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu.

“Saya berharap di tahun 2022 ini kita bisa memfokuskan energi untuk optimalisasi fungsi keimigrasian. Hampir 20 tahun Imigrasi berkutat di fungsi layanan keimigrasian. Sudah saatnya kita revitalisasi penegakan hukum, pengamanan negara dan fasilitator pembangunan nasional. Ini semua kita arahkan untuk menjaga tegaknya kedaulatan NKRI.”, ujar Widodo dalam sambutannya.

Lebih lanjut Widodo berpesan untuk menyelaraskan postur anggaran, kebutuhan kinerja dengan tugas fungsi awal, misalnya kebutuhan akan borgol, CCTV dan ilmu bela diri di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

“Jadi kita harus sesuaikan, fokus Rudenim di fungsi yang mana? Jika di gakkum (red: penegakan hukum), maka semuanya harus konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi itu. Jangan sampai borgol saja tidak ada, CCTV tidak punya, bela diri tidak bisa”, pungkas Widodo.

Dalam acara tersebut Irjen KemenkumHAM, Razilu, turut memberikan sambutan. Razilu memberi apresiasi kepada Plt. Dirjen Imigrasi beserta jajaran yg telah banyak menoreh prestasi di tahun 2021, terutama di bidang pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Bebas Melayani (WBBM) di mana dari total 171 satker yang meraih predikat tersebut, 62 di antaranya adalah satuan kerja imigrasi. Prestasi inilah yang kemudian berhasil menghantarkan Menteri Hukum dan HAM RI didaulat menjadi pemimpin perubahan oleh Kementerian PAN dan RB.

Razilu juga mendukung pesan Plt. Dirjen untuk optimalisasi seluruh fungsi keimigrasian demi jayanya imigrasi. Fungsi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan nasional harus dilakukan secara proporsional.

Razilu menekankan bahwa Imigrasi harus merdeka jika ingin bermartabat di depan publik. Merdeka dari belenggu hawa nafsu; merdeka dari keserakahan akan kekuasaan dan harta; merdeka dari hidup glamor; merdeka dari kemunafikan, inkonsistensi dan amoral; serta merdeka dari kesalahpahaman akan kebahagiaan dan ketenangan.

“Jabatan itu Amanah. Ketika (red: jabatan) diambil sepertinya enak tapi pertanggungjawabannya berat. Jangan cari jabatan! Biarkan jabatan mencari kita! Jangan sampai hidup mewah dari hasil maling! Banyak dari kita salahpaham akan definisi bahagia. Bahagia itu karena tenang, tenang karena tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran”, demikian pesan Razilu kepada seluruh insan imigrasi yang hadir.

“Saya mengingatkan kembali pesan MenkumHAM, jangan sampai prestasi baik kita yang tidak sedikit menjadi mubazir hanya karena pelanggaran oleh sejumlah oknum. Lakukan yang terbaik sebagai insan pengayoman, dan tahan diri baik-baik untuk tidak melanggar”, tutup Razilu.

Senin, 24 Januari 2022 Pukul 15.17 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Pemerintah RI kini memberlakukan sistem koridor perjalanan antara Bintan dan Batam dengan Singapura yang disebut Travel Bubble. Mekanisme ini memberikan pengecualian karantina kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan berwisata di Bintan dan Batam dengan asal kedatangan dari Singapura dan telah menetap di Singapura selama 14 hari terakhir.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengatakan bahwa tujuan sistem koridor ini adalah membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda. Dengan demikian, seseorang yang memiliki risiko terpapar Covid-19 (berdasarkan riwayat kontak atau riwayat bepergian) akan terpisah dengan masyarakat umum tanpa risiko terpapar Covid-19. Interaksi pelaku perjalanan dibatasi hanya dengan orang di dalam satu kelompok yang sama.

“Pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Orang Asing wajib menunjukkan Visa Kunjungan Wisata (B211A) atau izin masuk lainnya seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP). Ini dikecualikan bagi Warga Negara Singapura yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) berdasarkan sistem koridor perjalanan tersebut.”, tuturnya.

Read also : Cara Menggunakan M-Paspor dari Awal Sampai Akhir, Mudah dan Cepat!

Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang memilih skema Travel Bubble dapat masuk melalui TPI di dua titik berikut:
1. Terminal Feri Internasional Nongsapura untuk memasuki Kawasan Travel Bubble Nongsa Sensastion, Batam
2. Terminal Feri Bandar Bintan Telani untuk memasuki Kawasan Travel Bubble Lagoi Bintan Resort, Bintan.

Selain menunjukkan dokumen perjalanan, PPLN juga diwajibkan untuk mempersiapkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran Paket Wisata Travel Bubble. Sementara itu, khusus Orang Asing wajib menyertakan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 30.000 SGD yang mencakup pembiayaan penanganan Covid-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan.

“Pelaku perjalanan harus menjalani tes RT-PCR saat baru tiba di Bintan atau Batam. Jika hasilnya negatif, barulah mereka bisa melalui proses pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai. Jika masyarakat ingin mengetahui lebih detail lagi tentang protokol kesehatan perjalanan dalam sistem koridor perjalanan ini, silakan langsung menghubungi pihak yang berwenang yaitu Satgas Covid-19.”, pungkas Achmad.

Penulis Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

JAKARTA – Sejak 28 Desember 2021 layanan paspor elektronik bisa diakses masyarakat luas di lebih banyak kantor imigrasi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0278.GR.01.01 Tahun 2021, tercatat 52 Kantor Imigrasi sudah menyediakan layanan paspor elektronik.
“Betul. Ada penambahan jumlah kantor imigrasi yang bisa menerbitkan paspor elektronik. Sebelumnya hanya 35. Sekarang ada 52 kantor imigrasi. Tujuan perluasan layananan ini agar tercipta layanan dokumen perjalanan yang lebih secure”, ujar Subkoordinator Humas Imigrasi, Achmad Nur Saleh.
Pada prinsipnya, paspor biasa dan paspor elektronik memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti identitas diri yang berlaku internasional dan dapat digunakan untuk melakukan perjalanan. Perbedaannya ada pada sisi kelengkapan data dan tingkat akurasi. Paspor biasa hanya memuat data diri dan foto pemegang paspor saja. Namun, paspor elektronik memuat data yang lebih lengkap, yaitu data biometrik wajah dan sidik jari pemegangnya. Data ini tersimpan dalam chip dan bisa dipindai. Dengan adanya data biometrik pada chip tersebut, paspor elektronik lebih sulit dipalsukan.
Berikut adalah daftar terbaru 52 Kantor Imigrasi penerbit paspor elektronik:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai;
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta;
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
6. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
7. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan;
8. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
9. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh;
10. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang;
11. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
12. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu;
13. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung;
14. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang;
15. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
16. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar;
17. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur;
18. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara;
19. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar;
20. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
21. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado;
22. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
23. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang;
24. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin;
25. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;
26. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru;
27. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia;
28. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak;
29. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu;
30. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari;
31. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo;
32. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon;
33. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
34. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;
35. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak;
36. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok;
37. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate;
38. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta;
39. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura;
40. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor;
41. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat;
42. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya;
43. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang;
44. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi;
45. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok;
46. Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju;
47. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Timika;
48. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Manokwari;
49. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang;
50. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
51. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang;
52. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung.

Jakarta, 24 Januari 2022
Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

JAKARTA –Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej didampingi jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI menyambangi Taman Makam Pahlawan Kalibata – Jakarta Selatan, pada Senin pagi (23/01/2022) untuk melaksanakan Ziarah dan Tabur Bunga di makam para pahlawan nasional serta pimpinan imigrasi terdahulu.

Dalam amanatnya, Wamenkumham selaku Inspektur Upacara menjelaskan bahwa tujuan berziarah di TMP Kalibata ini mengenang jasa pahlawan yang telah meletakkan dasar kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ziarah kali bertepatan dengan momen menyambut Peringatan Hari Bakti Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari 2022 nanti.

“Ziarah dan Tabur Bunga ini menjadi bentuk takzim kami, kepada para pahlawan, tokoh nasional serta para pimpinan imigrasi terdahulu yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Indonesia”, jelas Hiariej.

Ziarah makam diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan kemudian dilanjutkan dengan sesi mengheningkan cipta dipimpin langsung oleh WamenkumHAM RI. Selanjutnya rombongan terbagi dua yaitu WamenkumHAM RI beserta Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, dan Penasehat Kehormatan Menteri melakukan prosesi tabur bunga pada makam pahlawan dan tokoh nasional.

Rombongan kedua yang terdiri dari pimpinan tinggi pratama dan undangan lain menziarahi makam pimpinan imigrasi yang dimakamkan di area makam yang sama. Beberapa pimpinan Imigrasi yang dimakamkan di TMP Kalibata yaitu Dirjen Imigrasi yang pertama MR H Yusuf Adiwinata, Dirjen Imigrasi periode 1980 Nichlany Soedarjo dan Dirjen Imigrasi periode 1988 R Soelarso.

Sebelum meninggalkan lokasi, rombongan Wamenkumham berkesempatan melihat diorama perjuangan pahlawan bangsan yang ada di Komplek TMP Kalibata dan membubuhkan tanda tangan di buku tamu kehormatan.

Penulis: Junianto Budi Setyawan
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

JAKARTA - Kompleksitas permasalahan di perbatasan negara memerlukan respons kolaboratif para pemangku kepentingan (stakeholder). Perlu adanya badan yang mengkoordinasikan fungsi pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan perbatasan. Kolaborasi ini diimplementasiakan dengan tetap mempertahankan fungsi masing-masing lembaga.

Demikian salah satu poin yang dikemukakan Guru Besar Ilmu Hukum Keimigrasian Universitas Krisnadwipayana Prof Dr Iman Santoso dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Penguatan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan’ yang diselenggarakan di Aula Gedung Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Selasa (18/1). Seminar merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72, Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Merujuk kepada negara-negara seperti Australia, Singapura, dan Amerika Serikat, yang mana dalam melakukan pengawasan perbatasan telah menerapkan kolaborasi antara imigrasi, bea cukai, kemananan laut, dan lembaga lainnya. Negara-negara tersebut telah menerapkan kebijakan nasional perbatasan yang berorientasi kuat pada keamanan dan penegakan hukum secara terpadu,” kata Iman Santoso.

Iman Santoso menekankan, kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal keimigrasian ke depannya apakah menitiberatkan pada fungsi pelayanan saja atau pengawasan serta penegakan hukum. Atau keduanya harus berimbang. Hal ini perlu dirumuskan secara jelas mengingat kompleksitas permasalahan keimigrasian yang akan dihadapi ke depannya.

“Kebijakan perbatasan Indonesia masih menitikberatkan kepada inner border. Sementara negara lain sudah fokus beyond border. Indonesia sebagai negara yang wiayahnya sangat luas apakah masih akan tetap berpijak kepada kebijakan inner border? Ini yang perlu dikaji lebih lanjut,” tegas Iman Santoso.

Pemeriksa Bea Cukai Madya Direktorat Jenderal Bea Cukai Tonny Riduan P. Simorangkir yang menjadi pembicara kedua menjelaskan, kolaborasi antara Bea Cukai dengan Imigrasi telah terjalin dengan baik salah satunya dengan diluncurkannya Sistem Passenger Analysis Unit (PAU). Selain itu terkoneksinya SIMKIM dengan Bea Cukai sehingga bisa dijadikan joint analysis, misalnya untuk penanggulangan terorisme.

“Kolaborasi yang telah ada ini sudah sangat dirasakan manfaatnya untuk menjaga perbatasan negara. Oleh karenanya penguatan kolaborasi para pemangku kepentingan ini sangat penting mengingat ke depan masalah perbatasan akan semakin kompleks,” terang Tonny.

Tonny melanjutkan, isu kekinian yang perlu diantisipasi adalah tentang kejahatan lintas negara (transnational organized crime). Di mana dalam impelementasinya para pelaku sangat cerdik dengan memanfaatkan barang-barang yang memiliki fungsi ganda. Seperti bahan kimia, biologi, dan nuklir. Menyikapi hal itu, Bea Cukai dan Imigrasi kemudian meluncurkan Passenger Risk Management yang bisa dijadikan alat untuk menganalisis potensi kejahatan lintas negara di Indonesia.

“Termasuk dalam hal narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) yang mana penyelundupan barang ilegal ini juga marak di perbatasan negara. Kita harus bahu-membahu untuk menanggulangi hal tersebut. Dan saya meyakini dengan kolaborasi, salah satunya dengan Imigrasi, pengawasan perbatasan menjadi lebih efektif dan efisien,” terang Tonny.

JAKARTA – Percepatan penerapan digitalisasi layanan paspor melalui Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) terus digencarkan. Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan sosialisasi dan uji coba M-Paspor kepada 33 Kadiv Imigrasi, 126 Kepala Kantor Imigrasi dan jajaran Rumah Detensi Imigrasi se-Indonesia melalui pertemuan virtual pada Jumat (21/01/2022). Kegiatan ini dilakukan dengan maksud mempersiapkan perubahan sistem pelayanan paspor dengan Aplikasi M-Paspor serta menampung feedback petugas guna melancarkan penerapan aplikasi di kantor imigrasi seluruh Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan, Aplikasi M-Paspor merupakan bentuk baru dari Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) yang diterapkan agar pelayanan paspor lebih transparan, akuntabel dan cepat. Ia menargetkan aplikasi ini siap diakses masyarakat di seluruh Indonesia pada acara puncak Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72, Kamis (27/01/2022).

“Pendaftaran permohonan dilakukan secara online dan nantinya verifikasi faktual (data dan berkas) tetap wajib dilakukan petugas imigrasi melalui wawancara.”, tegas Widodo.

Di sisi lain, Koordinator Humas Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara mengungkapkan, M-Paspor awalnya diuji coba di tiga kantor imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kantor Imigrasi Tangerang. Hingga saat ini sudah 22 kantor imigrasi melayani permohonan paspor melalui aplikasi tersebut.

“Melalui M-Paspor, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi. Jadi, saat di kantor imigrasi pemohon cukup menunjukkan saja berkas aslinya saat wawancara sehingga memangkas waktu tatap muka.”, tandasnya.

Fitur-fitur unggulan M-Paspor antara lain Pembayaran PNBP di Awal, Cek Status Permohonan Paspor, Validasi NIK Dukcapil, Reschedule Jadwal Kedatangan dan Integrasi Dokumen Perjalanan RI.
“Pembayaran dilakukan sebelum wawancara di kantor imigrasi. Bisa dilakukan melalui Bank, marketplace (Tokopedia dan Bukalapak), Kantor Pos dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu dua jam setelah dokumen diunggah.”, ujar Angga.

Reporter: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh

LUMAJANG – Petugas Imigrasi di seluruh Indonesia menggelar bakti sosial yang disalurkan untuk korban erupsi Semeru, Lumajang. Bantuan dalam wujud uang dan logistik senilai Rp 200 juta diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto kepada Sekretaris Daerah Pemkab Lumajang Agus Triyono hari ini (23/1).

Pemberian bantuan tersebut, menurut Wisnu, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bakti Sosial dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-72. Wisnu mengungkapkan bantuan uang tunai berasal dari donasi sukarela petugas imigrasi seluruh Indonesia dan yang bertugas di luar negeri. Donasi dikumpulkan di posko bantuan bencana pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Insan Imigrasi se-Indonesia mengumpulkan donasi yang kemudian sebagaian diwujudkan logistik dan sisanya uang tunai sesuai kebutuhan BPBD Lumajang,” jelas Wisnu.

Dalam sambutannya, Wisnu menjelaskan tujuan pemberian bantuan ini untuk meringankan beban para korban erupsi Gunung Semeru. Tak hanya itu, Wisnu berharap bantuan uang tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan para warga setempat. Mulai dari selimut, lemari, kasur hingga perlengkapan rumah tangga lainnya.

“Bukan jumlah yang menjadi fokus kami, namun rasa kasih sayang yang ditunjukkan insan Imigrasi perlu diapresiasi,” terangnya.

Agus yang mewakili Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengucapkan terima kasih. Dia yang mendampingi para korban menyampaikan salam hormat kepada Menkumham Yasonna H Laoly dan Plt Dirjen Imigrasi Widodo Eka Tjahjana. Dia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya untuk masyarakat Lumajang.

"Tentu ini jadi dukungan yang luar biasa bagi kami," ujarnya.

Agus berjanji akan segera menyalurkan bantuan tersebut untuk para korban. Karena saat ini, pihaknya sedang fokus membangun hunian sementara untuk keluarga terdampak.

"Ini adalah bentuk kepedulian dari insan imigrasi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih," tuturnya.



Sementara itu Ketua Panitia Bakti Sosial Hari Bakti Imigrasi ke-72 Agus Widjaja menambahkan, selain di Lumajang, bantuan uang juga diberikan kepada warga masyarakat. Khususnya yang tergolong keluarga tidak mampu yang tinggal di sekitar Kantor Ditjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Untuk bantuan uang kepada masyarakat di Jakarta diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM bersama Bapak Sekretaris Jenderal Kemenkumham di sela-sela kegiatan Fun Bike pada Sabtu lalu (22/1),” tuturnya.

Selain kegiatan pemberian bantuan uang, Ditjen Imigrasi juga menggelar bakti sosial berupa donor darah bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta yang telah berlangsung pada Rabu (19/1) yang lalu. Total ada 400 kantong darah yang terkumpul dan diserahkan kepada Unit Donor Darah PMI.

Penulis: Guntur Widyanto
Editor: Muhammad Fijar Sulistiyo

JAKARTA – Untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara dari pelbagai potensi ancaman yang muncul, muskil dilakukan secara mandiri. Sehingga, diperlukan sinergi dari seluruh instansi yang berkepentingan. Hal inilah yang masih menjadi fokus utama diskusi pada hari kedua pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema ‘Penguatan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan’ yang diselenggarakan di Aula Gedung Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (19/1).

Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Sugeng Purnomo mengatakan saat ini terdapat sejumlah potensi ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mulai dari persoalan pengungsi, imigran ilegal, dan penyelundupan barang ilegal. Kemudian, permasalahan yang tidak kalah penting yaitu mengenai penyebaran paham terorisme dan ideologi terlarang.

“Untuk mengatasi berbagai problem tersebut, maka perlu adanya kolaborasi antar instansi, sesuai dengan tema diskusi kita hari ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan bahwa kerja sama antar pihak tidak akan terjalin jika masing-masing mengedepankan kepentingan/ego sektoralnya semata. Semua pihak, sambung Sugeng, harus memikirkan kepentingan bangsa, bukan institusi.

“Jadi, semua harus berpikiran lebih besar lagi. Kepentingannya untuk bangsa, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan titik temu sinerginya,” sebutnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan, saat ini potensi ancaman negara tidak hanya berasal dari sisi militer saja. Lebih dari itu, adanya pandemi Covid-19 juga menjadi ancaman bagi tegaknya kedaulatan sebuah bangsa.

“Maka, untuk menyelesaikan persoalan ini, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah mempunyai tanggung jawab bersama dalam melindungi kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan karantina kesehatan secara terpadu,” jelasnya.

Dirinya juga menuturkan, salah satu bentuk kolaborasi yang selama ini telah terjalin antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencegah penyebaran pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan pembatasan pemberian izin masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Wilayah Indonesia.

“Adanya perubahan aturan yang bersifat dinamis ini juga sebagai bentuk nyata dari koordinasi yang selama ini berjalan dengan baik antar pihak demi terwujudnya bangsa yang terbebas dari pandemi Covid-19,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur I Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon menambahkan, untuk mengimplementasikan kolaborasi antar instansi dalam melakukan pengawasan di perbatasan negara dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan berbagai hal. Mulai dari regulasi dan kebijakan, hingga pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Dalam pengelolaan perbatasan negara yang terintegrasi, BNPP dapat mewujudkannya dalam konteks perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaksanaan. Kemudian, dalam segi aspek kebijakan, SDM, infrastruktur, serta sarana dan prasarana lainnya,” pungkasnya.

Penulis: Junianto Budi Setyawan
Editor: M Fijar Sulistyo

JAKARTA - Pengembangan grand design tata kelola pengelolaan perbatasan harus mengedepankan tiga prinsip utama yakni collaborative governance, adaptive organization, dan agile organization. Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan harus fleksibel, integratif, dan adaptif dalam mendukung proses bisnis tematik yang telah ditentukan dalam optimalisasi pelaksanaan di lapangan.

"Penataan kerangka organisasi kementerian/lembaga yang terkait dengan perbatasan harus berbasis prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses," demikian dikemukakan Sekretaris Kementerian PAN dan RB Rini Widyantini dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Penguatan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan’ yang diselenggarakan di Aula Gedung Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (19/1).

Seminar merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72, Direktorat Jenderal Imigrasi. Ini merupakan hari terakhir pelakasanaan seminar yang diselenggarakan selama 2 hari, 18-19 Januari 2022.

Dua Narasumber lain turut serta memaparkan materi yakni Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Dr Umar Effendi dan Direktur C Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Marsekal Pertama TNI Frederick Situmorang.

Rini menuturkan, kunci keberhasilan tata kelola perbatasan adalah adanya political will dari pemerintah, dukungan kebijakan, kapasitas organisasi, dan tata hubungan kerja antarinstansi. Ketika akan melakukan kolaborasi, kementerian dan lembaga harus thinking out of the box. Sebab, jika diterapkan dengan proses yang biasanya dijalankan, hal tersebut tidak dapat diimpelementasikan.

"Isu tentang integrated border management kita harus melihat dalam dua aspek yakni domestic integration dan international integration. Masalah domestik ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berlanjut pada aspek international integration. Secara praktiknya kerja sama intrainstansi harus diperkuat terlebih dahulu sebelum melangkah menuju kerja sama antarinstansi dan kerja sama internasional," ujar Rini yang juga menjabat Plt Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB

Nantinya, kata Rini, kolaborasi pengelolaan perbatasan dapat diwujudkan dalam bentuk sistem informasi terpadu berbasis single window yang merupakan manifestasi integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

"Sebagai prasyarat kejelasan tugas fungsi, komunikasi terbuka dan kooperatif, dan trust building sebagai kesatuan otoritas terpadu," imbuh Rini.
Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri Dr Umar Effendi menjelaskan, ada 10 provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik darat maupun laut. Tindak pidana yang sering adalah ilegal fishing, penyelundupan narkoba, perhiasan, BBM, miras, satwa, rokok/tembakau, obat/alat medis, kendaraan bermotor/mesin, pakaian bekas, dan perlintasan ilegal (pelanggaran keimigrasian). Petugas kepolisian ditugaskan baik di dalam PLBN atau di luar lingkungan PLBN.

"Masalah yang dapat kami identifikasi adalah teknologi dan jaringan yang lemah, terbatasnya SDM, terbatasnya anggaran, minimnya sarpras penunjuang, dan sistem yang parsial atau sering kita sebut ego sektoral," terang Umar.

Oleh karenanya, lanjut Umar, perlu dilakukan penyesuaian yakni dengan peningkatan teknologi yang terintegrasi, penambahan SDM yang berkualitas, pengalokasian anggaran khusus penanganan perbatasan terintegrasi dalam kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta pola kerja yang integratif.

Direktur C Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Marsekal Pertama TNI Frederick Situmorang mengatakan, TNI telah menggelar operasi rutin perbatasan satgas pamtas wilayah darat, laut, patroli kemananan laut, patroli udara dan pengamanan pulau terluar. Bais TNI juga menggelar operasi intelijen di perbatasan negara.

"Ancaman di wilayah perbatasan yang kami analisis adalah secara tradisional yakni konflik terbuka. Sementara untuk non tradisional yakni illegal trafficking, penyelundupan narkoba, terorisme, dan pencurian sumber daya alam," terang Frederick.

Saat ini, jelas dia, ancaman yang nyata adalah ancaman non tradisional. Namun, ancaman tradisional belum nyata dapat sewaktu-waktu dapat terjadi seperti sengketa batas wilayah. Gangguan wilayah perbatasan tidak hanya dirasakan di wilayah batas negara namun dapat dirasakan di luar titik konflik tapi bisa sampai ibu kota negara.

"Sinergitas intelijen dapat menjadi salah satu bukti kolaborasi dengan lintas instansi. Ini dapat menjadi kerja bersama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional," ujarnya.

Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 16.15 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Aplikasi layanan keimigrasian terbaru, Mobile Paspor (M-Paspor) kini sudah dapat digunakan bagi pemohon di beberapa daerah. Meskipun M-Paspor menawarkan kepraktisan berupa pengumpulan berkas dengan mengunggah scan dokumen ke aplikasi, sebagian pemohon masih belum memahami tahapan penggunaan M-Paspor hingga berhasil menerima paspor baru. Berikut tahapan dan cara menggunakan aplikasi M-Paspor, catat!

Unduh dan Install Aplikasi M-Paspor di Smartphone Atau Tablet Android/iOS

Pertama-tama, pemohon wajib mengunduh aplikasi M-Paspor yang tersedia di Google Playstore (untuk sistem Android) dan Appstore (untuk sistem iOS). Pengguna Android dapat mengunduh dari LINK INI, sedangkan pengguna iOS dapat mengunduh dari LINK INI. Pastikan aplikasi ter-install dengan sempurna pada perangkat.

Daftarkan Akun Pengguna

Saat pertama membuka aplikasi, pemohon akan menemukan halaman yang meminta pengisian alamat E-mail dan kata sandi. Pada bawah tombol “Masuk”, klik tulisan “Daftar Akun”. Isikan data diri pada form, lalu klik “Daftar”. Setelah itu, pemohon akan menerima E-Mail aktivasi. Buka E-Mail dan klik “Aktivasi Akun Anda”, kemudian setujui seluruh syarat dan ketentuan yang muncul pada layar.

Ajukan Permohonan Paspor

Pada beranda, klik tombol “Pengajuan Permohonan” lalu isi kuesioner dengan benar dan unggah foto berkas yang diminta. Seusai kuesioner diisi, halaman Data Pemohon akan menampilkan ringkasan data diri. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan pemohon lainnya dengan mengklik “Tambah Pemohon” di sisi kanan atas. Jika sudah, klik tombol “Lanjutkan”.

Pilih Lokasi Kantor Imigrasi dan Jadwal

Tahapan berikutnya yakni menentukan di kantor imigrasi mana paspor akan diproses. Jangan lupa menyalakan pengaturan lokasi pada smartphone. Ketika akan menentukan tanggal kedatangan, perhatikan keterangan di bagian bawah kalender untuk mengetahui berapa banyak kuota yang tersedia pada tanggal tertentu.

Tahap Pembayaran

Usai seluruh proses pengisian data dan pengunggahan berkas, informasi permohonan paspor akan muncul di beranda dan dapat diklik untuk mendapatkan tagihan dalam format file PDF. Pembayaran harus dilakukan segera setelah submit data permohonan paspor melalui kanal-kanal yang tersedia: teller bank, ATM, Kantor Pos, Indomaret serta marketplace (Tokopedia dan Bukalapak).

Perubahan Jadwal (Opsional)

Pemohon yang sudah membayar kode billing dapat melakukan perubahan tanggal kedatangan ke kantor imigrasi dengan mengklik informasi permohonan yang tertera di beranda aplikasi.

Wawancara di Kantor Imigrasi

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengatakan, pemohon paspor tetap perlu membawa dokumen asli persyaratan permohonan paspor untuk diperlihatkan pada saat wawancara dengan petugas.

“Tetapi sekarang tidak untuk diinput datanya karena sudah melalui Aplikasi M-Paspor. Petugas hanya tinggal mengecek keabsahan dokumennya saja ketika wawancara. Jadi proses tatap muka di kantor imigrasi lebih singkat.”, tuturnya.

Ia menambahkan, pemohon dapat menyampaikan kepada petugas apabila ingin paspor barunya dikirimkan via Kantor Pos ke rumah atau tempat bekerja.

Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 14.15
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

JAKARTA – Melanjutkan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Penguatan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan. Bertempat di Aula Gedung Sentra Mulia, Jakarta Selatan, acara yang digelar pada Selasa – Rabu (18/01 – 19/01) ini melibatkan narasumber dari otoritas imigrasi di tiga negara, yakni Australian Border Force (ABF), Immigrations and Checkpoints Authority (ICA) Singapura dan Homeland Security Investigations (HSI) Amerika Serikat.

 

“Adanya kondisi ancaman lintas negara ini menjadi dasar penggunaan teknologi Integrated Border Control Management (IBCM). Sistem ini akan menyelesaikan persoalan pelintas batas, tumpangan kepentingan yang berujung pada isu tindak pidana lintas negara (trans-national crimes). Di sisi lain, beberapa persoalan mendasar yang muncul di permukaan adalah persoalan kelembagaan pengelolaan perbatasan yang terdiri dari beberapa komponen.”, kata Menkumham Yasonna H. Laoly saat membuka acara.

 

Tantangan kelembagaan yang dimaksud antara lain Kebijakan (Policy), Standar Operasional Prosedur / SOP (Processes), Sumber Daya Manusia / SDM (People), Teknologi Informasi dan Komunikasi / TIK (Information and Communication Technology), serta Sarana dan Prasarana/SarPras (Infrastructures and Facilities).

Mengawali sesi materi dan diskusi, perwakilan dari ABF, Fiona Douglas menerangkan bahwa ABF bekerja sama dengan penegak hukum perbatasan domestik dan internasional di seluruh fungsi migrasi, perdagangan dan bea cukai. Pendekatan pengelolaan perbatasan yaitu tepat sasaran dengan berbasis intelejensi dan risiko. Badan tersebut juga berkolaborasi dengan otoritas pertahanan negara guna melakukan pengawasan tindakan ilegal dalam lingkup maritim.

“Kami juga fokus kepada infiltrasi kriminal pada rantai pasokan (supply chain) dalam skala nasional. Kami pun tergabung dengan seluruh stakeholder pemerintah Australia dalam Satuan Tugas Pengendalian Tembakau Ilegal.”, ungkapnya.

Sementara itu, pemateri dari ICA Singapura, Tan Kah Wee membagikan bahwa tantangan baru yang juga dihadapi oleh otoritas penegak hukum perbatasan yaitu situasi kesehatan global dan, yang berkembang sangat cepat, media sosial.

“Media sosial ternyata meningkatkan ketidakpercayaan akibat misinformasi. Subjek utamanya yaitu Gen Z yang saat ini berkembang dalam angkatan kerja.”, imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama masa pandemik terjadi perubahan yang sangat cepat dalam border control. Dengan demikian, ICA mengupayakan penyingkatan kontrol kesehatan perbatasan melalui otomatisasi dan digitalisasi. Pada September 2021, Singapura menerapkan Vaccinated Travel Lane (VTL) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksinasi Covid-19 lengkap sehingga tidak perlu karantina saat memasuki Singapura.

Selanjutnya, Scott Partin memperkenalkan keunikan lembaga HSI sebagai perpanjangan tangan investigatif dari Immigration and Customs Enforcement yang lahir pada 2003. Instansi ini menyatukan elemen investigatif dan penegakan hukum pada Customs Service and the Immigration and Naturalization Service. Agen khusus HSI memiliki otoritas-otoritas investigatif yang unik dan luas melalui pelaksanaan lebih dari 400 Undang-Undang Federal.

“Homeland Security Investigations bertanggung jawab menginvestigasi semua pergerakan ilegal orang dan barang ke dalam, di dalam dan ke luar Amerika Serikat. Agen khusus kami adalah petugas penegak hukum federal yang menjalankan investigasi kriminal.”, tandas Partin.

Konsep integrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan memerlukan teknik dan strategi untuk membangun kolaborasi yang dapat menguatkan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

“Yang terpenting dalam hal ini adalah pembentukan budaya kerja yang dilandasi dengan kesadaran bersama bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita saling membutuhkan sumber daya satu sama lain untuk menjaga perbatasan dan negara kita.”, Fiona menekankan.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi gelar Seminar Nasional bertajuk Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan yang akan diadakan selama dua hari (18 s.d. 19 Januari 2022) secara virtual dan tatap muka terbatas di Lantai 12 Gedung Sentra Mulia, Kuningan - Jakarta Selatan. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly akan turut hadir sebagai Keynote Speaker pada Seminar Hari pertama. Hadir sebagai Narasumber di hari pertama adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Maxi Rondonuwu selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Kementerian Kesehatan; serta Iman Santoso yang merupakan Guru besar Ilmu Hukum Keimigrasian Universitas Krisnadwipayana.

 

"Narasumber seminar tidak hanya dari dalam negeri. Rencananya akan hadir juga Narasumber dari perwakilan Badan yang mengelola perbatasan dari Amerika, Australia dan Singapura." Jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, saat dikonfirmasi.

 

Narasumber tersebut di antaranya adalah Scott Partin - US Immigration and Customs Enforcement; Fiona Douglas- Australia Border Force; serta Nam Liang Chia dan Tan Kah Wee dari Immigration and Customs Authority Singapore.

 

Hari kedua seminar akan diisi oleh Pembicara dari instansi yang mengampu tugas dan fungsi mengelola perbatasan, di antaranya adalah Deputi I Badan Nasional Pengelola Perbatasan - Robert Simbolon; Direktur Keamanan negara Baintelkam POLRI- Umar Effendi; Deputi III Kemenkopolhukam - Sugeng Purnomo; serta Frederick Situmorang selaku Direktur C BAIS TNI.

 

Seminar Pengelolaan Perbatasan merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-72 yang jatuh pada tanggal 26 Januari 2021 mendatang.

 

Masyarakat dapat mengikuti seminar ini secara virtual baik melalui Zoom ataupun Youtube Ditjen Imigrasi. Informasi selengkapnya dapat ditemukan di kanal Instagram/Twitter @ditjen_imigrasi.

Senin, 17 Januari 2022 Pukul 17.45 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72 Tahun 2022 dihelat dengan serangkaian acara, baik untuk kalangan internal maupun masyarakat umum. Setelah memfasilitasi Vaksinasi Covid-19 anak bagi pegawai dan masyarakat, Ditjen Imigrasi mengajak muda-mudi yang gemar berkreasi unjuk gigi melalui Jingle Competition, Photo Competition serta Reels Challenge.

“Tema besar yang diangkat dalam kompetisi-kompetisi di acara HBI tahun ini yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian. Imigrasi menyiapkan total hadiah puluhan juta Rupiah. Ada banyak hadiah hiburan juga bagi peserta favorit di luar Juara 1 – 3. Oleh karenanya, kami mengajak masyarakat untuk mencoba, ini kesempatan yang bagus.”, ungkap Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.

Persyaratan umum untuk ketiga kompetisi tersebut yakni wajib follow akun Instagram @ditjen_imigrasi dan akun Instagram pribadi tidak boleh di-private. Selain itu, pada caption unggahan wajib menyertakan tagar #imigrasiindonesia, #HBI72, #HariBhaktiImigrasiKe72 dan tagar terkait jenis kompetisinya (contoh: #jinglecompetition).

Khusus peserta Jingle Competition, karya yang diunggah tidak wajib berupa video klip (boleh menggunakan still image) dan mengandung kata-kata “imigrasi, pelayanan dan penegakan hukum, pasti nyata”. Selain diunggah, hasil karya juga dikirimkan dalam format audio ke alamat email: haribakti.imigrasi@gmail.com.

Sementara itu, penggiat konten media sosial bisa mengikuti Reels Challenge di Instagram dengan tema utama “Pelayanan Online yang Dimiliki Ditjen Imigrasi”. Video dapat berupa dance, tutorial, story telling, atau video apapun.

Bagi yang memilih Photography Competition, tema kompetisi yaitu “Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian”, disertai dengan caption yang menarik. Foto dapat berupa pengalaman, human interest atau angle lainnya.

“Hal terpenting yang perlu diingat oleh para peserta ketiga kompetisi tersebut yaitu hasil karya harus orisinil, tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan dan tidak melanggar hukum apapun. Nantinya, hasil karya pemenang akan menjadi milik Ditjen Imigrasi dan dapat secara bebas digunakan dalam rangka kegiatan di lingkungan Ditjen Imigrasi. Namun, kami tetap memberikan hak ciptanya kepada creator.”, tutur Achmad.

Batas waktu pengumpulan jingle, reels dan foto adalah 22 Januari 2022 dan pemenang akan diumumkan pada 27 Januari 2022. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Informasi terbaru mengenai kompetisi dalam rangka HBI Ke-72 dapat ditemukan pada Instagram/Twitter @ditjen_imigrasi.

15 Januari 2022
Penulis : Elyan Nadian Zahara
Editor : M. Fijar Sulistyo

JAKARTA –Pelarangan masuk bagi orang asing pelaku perjalanan yang berasal dari Wilayah dengan Kasus Omicron telah dicabut. Kepala Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengatakan aturan baru tersebut mulai berlaku pada Kamis (13/1/2022).

Achmad menyebut bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana telah menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0073.GR.01.01 tahun 2022 pada Kamis (14/01) mengenai pencabutan Surat Edaran Nomor IMI-0027.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529.

"Dengan Surat Edaran tersebut, tidak ada lagi pelarangan masuk maupun penundaan pemberian visa bagi Orang Asing pelaku perjalanan internasional dengan asal penerbangan maupun riwayat perjalanan dari 14 negara sebagaimana sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Kepala Satgas Covid 19 Nomor 1 tahun 2022 dan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0027.GR.01.01 Tahun 2022," jelas Achmad.

Aturan baru ini mencabut aturan lama yang terbit pada 4 Januari 2022 lalu, saat pemerintah menetapkan 14 Negara yang masuk daftar pelarangan masuk dan penundaan pemberian visa atas pertimbangan tingginya kasus Varian Baru COVID-19 B.1.1.529. 14 negara tersebut di antaranya adalah Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris dan Denmark.

“Namun perlu diperhatikan juga bahwa hingga saat ini tidak semua jenis visa RI sudah dibuka pengajuannya. Visa on Arrival dan visa exemption masih ditutup", kata Achmad.

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, Achmad menegaskan tidak berarti semua orang asing bebas masuk ke Indonesia. Pengawasan keimigrasian tetap berjalan, protokol kesehatan pelaku perjalanan internasional tetap harus dipatuhi.

"Orang asing yang akan mengajukan visa maupun yang sudah memiliki visa tetap harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ada untuk masuk ke Indonesia, " pungkas Achmad.

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) menyelenggarakan bakti sosial berupa vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6 - 11 tahun dari ASN, Pegawai Non-ASN, Pensiunan serta masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72 yang akan jatuh pada tanggal 26 Januari 2022.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto, kegiatan vaksinasi anak kali ini sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo yaitu anak-anak Indonesia terlindungi dari penyebaran virus Covid-19, baik varian lama maupun varian baru Omicron.

"Sekaligus memberikan rasa aman bagi orang tua, khususnya pegawai Kemenkumham, tatkala anak-anaknya sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah," ujar Andap saat memantau kegiatan vaksinasi di Pelataran Kantor Kumham.

Berdasarkan data yang diperbarui pada Minggu (09/01/2022) pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 159 anak akan mengikuti vaksinasi Covid-19. Dari total tersebut, 135 orang anak dari ASN, 12 orang anak dari Pegawai Non-ASN dan 12 orang anak dari pensiunan dan masyarakat umum. Hampir 80% dari seluruh peserta vaksinasi merupakan anak pertama. Guna memfasilitasi kebutuhan vaksinasi, Kemenkumham menggandeng BIN untuk penyediaan tenaga kesehatan.

“Subjek vaksinasi yaitu anak pegawai, pensiunan dan masyarakat umum dengan kartu keluarga di Wilayah/Kabupaten/Kota yang masuk dalam seluruh wilayah DKI Jakarta. Kemudian juga Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan.”, lanjutnya.

Vaksinasi dilangsungkan di Graha Pengayoman Kemenkumham RI, Jakarta Selatan pada Senin (10/01/2022) hingga Selasa (11/01/2022). Bagi masyarakat yang belum sempat mendaftar secara daring bisa datang langsung dengan membawa kartu keluarga.

Beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon peserta vaksinasi Covid-19 anak yaitu:
- Tidak mendapatkan vaksinasi lain selama sebulan terakhir
- Wajib didampingi oleh orang tuanya
- Sedang dalam kondisi sehat
- Sudah sarapan dari rumah

Sementara itu, anak yang terdaftar di kartu keluarga dari kabupaten/kota selain Jabodetabek tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan PCare masih terkunci.

“Mohon doa restu semua khalayak agar Semakin PASTI”, tutup Andap.

Rabu, 5 Januari 2021
Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. FIjar Sulistyo

Jakarta – Sepanjang tahun 2021 Imigrasi menyumbangkan Rp. 1.421.429.862.486,- penghasilan negara dari sektor non pajak (PNBP). Jumlah tersebut naik sejumlah 6,16% dibandingkan tahun 2020. Sebuah hal yang patut diapresiasi mengingat pandemi yang masih berlangsung dan menyebabkan terjadi penurunan yang sangat signifikan dari statistik layanan keimigrasian sepanjang tahun 2021. Sebagaimana diketahui, pada semester pertama tahun 2021 masih diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 26 tahun 2020 yang membatasi jenis visa dan izin tinggal yang boleh digunakan orang asing untuk masuk ke Indonesia. Pengetatan perbatasan kembali dilakukan selama periode 19 Juli s.d. 18 September 2021 karena puncak pandemi Covid-19 di Indonesia melalui Permenkumham Nomor 27 tahun 2021 dan dibuka Kembali secara terbatas dengan terbitnya Permenkumham Nomor 34 tahun 2021.

“Iya (red: statistik layanan keimigrasian menurun). Pertama karena belum semua visa bisa diajukan. Saat puncak Covid-19 Juli sampai September kemarin border sempat diperketat. Cuma ITAS-ITAP dan visa dinas/diplomatik yang boleh masuk. Layanan paspor juga sama, sempat ditutup karena PPKM level 4 dan 3. Setelah itu dibuka lagi tapi masih sangat dibatasi. Jadi ketika ada kenaikan PNBP dari tahun sebelumnya, itu pencapaian yang patut disyukuri”, demikian penjelasan Pranata Humas Ahli Muda Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, saat dikonfirmasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat, penurunan kedatangan orang asing sebesar 79,46% (478.990 orang) dari tahun 2020 (2.331.550 orang). Jumlah Warga Negara Tiongkok yang datang ke Indonesia (208.250 orang) juga mengalami penurunan sebesar 64,5% dari tahun sebelumnya (587.697 orang). Tiongkok adalah negara yang warganya paling banyak datang ke Indonesia sepanjang tahun 2021, disusul Filipina (161.867 orang), India (66.659 orang), Korea Selatan (47.586 orang), dan Jepang (45.137 orang).

Dari sisi penerbitan dokumen perjalanan, Ditjen Imigrasi menerbitkan 1.018.923 paspor sepanjang tahun 2021, menurun 26% dibandingkan tahun 2020 (1.382.339 paspor). Di luar jumlah tersebut, terdapat sejumlah 3.849 penolakan permohonan paspor.

Sementara itu, visa yang paling banyak diterbitkan pada tahun 2021 adalah visa untuk awak alat angkut di wilayah Indonesia sejumlah 231.291 visa, disusul penerbitan visa kunjungan lainnya sebanyak 100.045 visa. Visa Kunjungan saat Kedatangan (VKSK) dan Bebas Visa Kunjungan masih belum diberlakukan di tahun 2021.

Hal yang berbeda ditemukan pada statistik penerbitan izin tinggal kunjungan (ITK). Di tahun 2021, tercatat sejumlah 340.104 penerbitan ITK, atau meningkat sebesar 114% dibandingkan tahun 2020 (159.123 penerbitan). Di sisi lain, meski mengalami penurunan sebesar 5% namun jumlah penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) tahun 2021 (98.553 penerbitan) tidak terlalu jauh berbeda jika dibandingkan tahun 2020 (103.386 penerbitan). Hal yang sama tidak berlaku untuk penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang hanya sejumlah 466 penerbitan atau menurun 55% dibandingkan tahun 2020 (1.042 penerbitan).

Dari sisi penegakan hukum keimigrasian, telah dilakukan 3.492 tindakan administratif keimigrasian (TAK) sepanjang tahun 2021. 1007 di antaranya karena melanggar pasal 75 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu melakukan kegiatan yang berbahaya atau mengancam keamanan dan ketertiban umum. Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Warga Negara (WN) Vietnam (375 orang), disusul WN Tiongkok (212 orang) dan WN Nigeria (165 orang).

Selasa, 4 Januari 2022 Pukul 12.30 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh

A Palestinian detainee with the initials MDH escaped from Surabaya Immigration Detention Center (IDC) on Sunday (02/01/2021). It happened at 12.04 WIB when officers were about to close the detention cell doors. The 41-year-old man fled with the facility’s official car through the inner fence.

The Public Relations Subcoordinator of Directorate General of Immigration (DGI), Achmad Nur Saleh, explained that the incident began when officers were about to put detainees into cells. At that time, the detainees reasoned with each other and bought time to enter their respective cells. This diverted the officers’ attention from MDH.

"When the officers were distracted by another detainee, Moin was already in front of the A1 cell and was about to escape through the inner fence. When they found out that the detainee was about to run away, the officers immediately chased him and caught him while trying to get on the officer's motorbike. So, there was a fight between the detainee and officers," he said.

However, unable to physically resist the detainee who were about to flee, one officer ran to close the perimeter gate and then went to the security post to close the front gate. Meanwhile, another officer entered the Security Room to get a truncheon to secure the detainee.

“The two officers were unable to physically resist MDH. The detainee then rushed to take the key to the Chevrolet N1030SP and drove the car by crashing it to the gate until he managed to get out of the Surabaya IDC," said Achmad.

MDH's actions have been reported to the Pasuruan Police, East Java. MDH is charged with Article 365 of the Criminal Code regarding Theft with Violence. Until now, the Surabaya IDC together with the Pasuruan Police and Bangil Police continue their pursuit and search.

Penulis: Elyan Nadian Zahara

Kamis, 30 Desember 2021 Pukul 11.00 WIB

Reporter: Muhammad Fijar Sulistyo

Monday, 27 December 2021, 10:45 WIB

Saturday, 18 December 2021, 16.00 WIB