Hi, How Can We Help You?
  • Informasi Kebijakan Keimigrasian selama pandemi Covid-19 dapat dilihat di sini

Author Archives: admin-dev

Desember 7, 2022

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi sahkan implementasi teknologi pengenalan wajah (face recognition) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) se-Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor IMI-003.TI.05.02 Tahun 2022 pada Senin (21/11/2022). Pemasangan face recognition dimaksudkan untuk meminimalisasi tindakan kejahatan oleh sindikat internasional, contohnya perdagangan manusia (human trafficking) dan penyelundupan orang (people smuggling).

“Penerapan Immigration Alert Surveillance System (IASS) di TPI tidak hanya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, akan tetapi juga mendukung penegakan hukum secara umum terhadap WNI maupun WNA yang melintas. Imigrasi berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat dan WNA yang berada di Indonesia mematuhi peraturan perundang-perundangan yang berlaku,” tutur Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Rabu (07/12/2022).

Penerapan IASS, sebutnya, juga merupakan upaya menyukseskan program Prioritas Nasional dalam penguatan wilayah perbatasan. Teknologi IASS terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang menyimpan data-data WNI pemegang paspor dan WNA.

“IASS akan mencocokkan wajah yang terekam kamera di TPI dengan data biometrik dan informasi lainnya yang terdapat dalam sistem keimigrasian. Apabila WNI atau WNA yang melintas memiliki catatan kriminal, masuk daftar pencegahan/penangkalan, atau ada notifikasi pelanggaran hukum lainnya, petugas Imigrasi bisa langsung mengamankan yang bersangkutan,” ujarnya.

Orang Asing atau WNI yang belum menyelesaikan kewajiban atas pelanggaran hukum yang dilakukan di Indonesia tidak akan diizinkan meninggalkan wilayah RI, melainkan diarahkan kepada pihak berwenang. Sebaliknya, jika IASS mendeteksi WNA yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) disebabkan pelanggaran hukum di negara lain, petugas Imigrasi dapat menolak yang bersangkutan untuk memasuki wilayah Indonesia.

Desember 6, 2022

JAKARTA – Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry Visa) Bisa Digunakan untuk meninjau fasilitas bisnis maupun pertemuan bisnis lainnya. Demikian ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana saat berkomunikasi dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau pada Senin (05/12/2022).

“Hari Senin saya berbincang dengan pebisnis Batam. Ada kekhawatiran di kalangan pebisnis Batam bahwa Multiple Entry Visa tidak dapat dipergunakan untuk melakukan peninjauan pabrik dan pertemuan bisnis di pabrik. Saya tekankan bahwa jenis visa tersebut bisa digunakan untuk pertemuan dan peninjauan lokasi bisnis serta dapat digunakan untuk tujuan wisata, tugas pemerintahan, pembelian barang, rapat, alasan kemanusiaan dan transit,” jelasnya.

Widodo juga mengingatkan agar masyarakat tidak menafsirkan sendiri kebijakan keimigrasian. Dalam pembicaraannya dengan Wakil Ketua Umum HKI Wilayah Kepri sekaligus Dirut PT Kabil Citranusa, Peters Vincen, Ia menegaskan bahwa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan berlaku sepanjang Warga Negara Asing yang bersangkutan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan diluncurkan kembali oleh Plt Dirjen Imigrasi pada Senin, 28 November 2022 di Nongsa Point Marina, Batam. Selama masa uji coba, penerapan kebijakan Multiple Entry Visa di Kepri membidik Warga Negara Singapura dan WNA berstatus Permanent Resident Singapura.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Imigrasi kepada para pebisnis global, calon investor bonafide, dan miliarder dunia agar dapat dengan mudah masuk dan keluar wilayah Indonesia selama masa peninjauan dan pertemuan bisnis untuk mengobservasi potensi investasi di Indonesia.

Untuk mengajukan VKBP, Orang Asing pelaku bisnis wajib memiliki penjamin berupa korporasi atau perusahaan di Indonesia. Pengajuan VKBP dilakukan oleh penjamin, baik secara daring melalui website visa-online.imigrasi.go.id maupun melalui Perwakilan RI di luar negeri. Biaya PNBP yang dikenakan yakni sebesar Rp 3.000.000 per orang/tahun. Informasi mengenai dokumen persyaratan dapat ditemukan pada TAUTAN BERIKUT INI.

Desember 6, 2022

JAKARTA (06/12) – Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya e-VoA resmi berlaku sejak Kamis (10/11/2022), yang diatur dalam surat edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0764.GR.01.01 tahun 2022. Selama masa uji coba diberlakukan pada 4 – 9 November 2022, tercatat 1.719 e-VOA sudah diterbitkan dan 378 WNA pengguna e-VOA sudah masuk ke Wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Sama seperti mekanisme pembayaran e-VOA yang asli, di situs palsu ini orang asing juga bisa melakukan pembayaran melalui mekanisme payment gateway. Ini sudah masuk ranah kejahatan siber. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kasus ini,” jelas Plt. Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana.

Jika sebelumnya hanya 46 negara yang bisa memperoleh e-VOA, saat ini ada orang asing dari 86 negara yang rentan menjadi sasaran penipuan situs palsu pengurusan eVOA tersebut. E-VOA bisa digunakan untuk tujuan kunjungan wisata, tugas pemerintahan, kunjungan pembicaraan bisnis, kunjungan pembelian barang, kunjungan rapat serta transit. Perpanjangan VOA dapat dilakukan maksimal satu kali untuk 30 hari berikutnya.

“Kami ingatkan kembali, situs resmi pengurusan e-VOA hanya di molina.imigrasi.go.id. Situs www.indonesia-evoa.com palsu yang dibuat oleh oknum- oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan,” tutup Widodo.

Desember 6, 2022

JAKARTA – Nongsa Resorts yang terdiri dari Nongsa Point Marina, Turi Beach Resort dan Nongsa Villa merespon dengan positif kebijakan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry Visa) yang diluncurkan kembali pada Senin, 28 November 2022. Kebijakan Multiple Entry Visa dinilai berpotensi mendorong lebih banyak wisatawan ke Nongsa, Batam yang akan berdampak pada perekonomian yang lebih baik.

“Nongsa sebagai halaman depan Indonesia di Kepri memerlukan kebijakan khusus di bidang keimigrasian. Hal ini akan berguna sebagai batu loncatan untuk perkembangan bisinis pariwisata di Nongsa pada khususnya dan di Kepri pada umumnya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (06/12/2022).

Pada periode Oktober dan November 2022 ini saja, tambahnya, Nongsa berkontribusi lebih dari 200 juta Rupiah pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Visa on Arrival yang dibayarkan tamu-tamu wisatawan.

Menurut Direktur Nongsa Resorts Group, Gerald Hendrik, kebijakan keimigrasian khususnya Visa Kunjungan Saat Kedatangan berpotensi meningkatkan ekonomi secara menyeluruh di Kepulauan Riau. Para wisatawan yang masuk-keluar Kepri dengan frekuensi tinggi tidak hanya akan membayar sewa hotel, akan tetapi juga berbelanja di luar Kawasan penginapan sehingga membantu pengusaha makanan dan minuman serta UMKM.

“Saya yakin kebijakan ini akan membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh di Kepri. Apalagi jika kemudian ada opsi VOA dengan jangka waktu kunjungan yang lebih singkat dengan tarif PNBP yang lebih murah. Fasilitas tersebut tentu akan berdampak baik pada kunjungan wisatawan maupun pebisnis yang hanya memerlukan durasi pendek per kedatangan akan tetapi dengan frekuensi yang tinggi,” tuturnya.

Di samping itu, kebijakan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa) juga dipastikan akan membawa angin segar bagi bisnis properti dan usahawan mancanegara yang melakukan bisnis secara remote, termasuk di antaranya wisatawan digital nomad dan wisatawan lansia mancanegara.

Widodo menekankan bahwa Second Home Visa tidak diperuntukkan bagi WNA yang akan bekerja di perusahaan di Indonesia dan mendapatkan penghasilan pekerjaan tersebut. Orang Asing yang berminat menggunakan Second Home Visa perlu menyetorkan jaminan keimigrasian senilai Rp 2 Miliar ke bank milik negara (BNI/BRI/Mandiri/BTPN). Orang Asing wajib membuka rekening terlebih dahulu di salah satu bank tersebut sebelum menyetorkan jaminan keimigrasian.

“Jaminan keimigrasian juga bisa berupa properti mewah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Bagi pensiunan asing yang sudah lama tinggal di Indonesia dan sudah memiliki rumah, tanah, kondominium atau aset properti lainnya, bisa menggunakan aset-aset tersebut sebagai jaminan dan mengonversi izin tinggalnya menjadi Second Home Visa,” lanjutnya.

Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh

Desember 2, 2022

BATAM – Imigrasi akan menyiapkan 10 kapal patroli baru di tahun 2023. Demikian disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana saat meninjau proses perakitan kapal patroli dan dermaga baru Imigrasi di Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (01/12/2022).

“Salah satu fungsi Imigrasi sebagai penegak hukum menuntut ketersediaan kapal patroli yang memadai guna mengawasi potensi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan penyelundupan manusia,” tuturnya.

Selama ini, banyak ‘jalan tikus’ di wilayah laut yang disalahgunakan untuk kejahatan lintas negara seperti human trafficking dan people smuggling. Sementara itu, kantor-kantor imigrasi yang memiliki wilayah laut belum dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan optimal karena terkendala sarana dan prasarana.

“Akhirnya, kantor imigrasi hanya menggunakan anggaran sewa kapal yang terbatas,” tambahnya.

Pengadaan alutsista ini dimungkinkan dengan peningkatan PNBP tahun 2022 yang signifikan, tembus angka 4 Triliun Rupiah. Selain untuk optimalisasi pelayanan keimigrasian, PNBP harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pengawasan dan penegakan hukum.

“Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepri, fokus di pengawasan juga dibutuhkan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Kepri hanya memiliki total 5 (lima) buah kapal dengan kondisi yang memprihatinkan,” tuturnya.

Di sisi lain, Ditjen Imigrasi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menghibahkan kapal patroli.

“Saya berterima kasih kepada Pemprov Kepri atas hibah kapal untuk mendukung pengawasan keimigrasian. Amanah ini akan kami gunakan sebaik mungkin untuk meminimalisasi potensi kejahatan transnasional di wilayah kerja Kepulauan Riau,” pungkasnya.

Desember 1, 2022

BATAM – Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi mencapai angka 4 Triliun Rupiah pada hari ini, Kamis (01/11/2022). Pemasukan tertinggi berasal dari layanan visa, yang menyentuh hampir 1,8 Triliun.

“Peningkatan PNBP tahun 2022 yang signifikan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi penegakan hukum keimigrasian. Pengelolaan PNBP harus tepat guna dan tidak digunakan secara eksesif untuk hal-hal yang tidak esensial,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Batam.

Ia melanjutkan, menurut pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat potensi loss PNBP sekitar 3 Triliun Rupiah per tahun dengan diterapkannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang ditujukan bagi 169 negara (sebelum pandemi Covid-19). Akan tetapi, dengan diterapkannya penangguhan pemberian BVK dan penerapan Visa on Arrival bagi negara-negara tersebut sejak masa pandemi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi menembus angka 4 Triliun Rupiah pada hari ini (1 Desember 2022). Angka tersebut hampir empat kali lipat jika dibandingkan dengan realisasi target PNBP tahun lalu. Capaian pendapatan ini adalah indikator fungsi Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat.

Adapun realisasai PNBP berdasarkan OMSPAN per 30 November 2022 pukul 19.49 adalah sebesar Rp4.030.090.797.551 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Paspor : 1,209,072,500,000
  2. Visa : 1,766,249,697,550
  3. Izin Tinggal : 948,364,100,000
  4. Keimigrasian Lainnya :106,404,500,001

“Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepri, fokus di pengawasan juga dibutuhkan. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi menganggarkan untuk 10 kapal patroli di tahun 2023,” tuturnya.

Realisasi target PNBP tahun ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari Imigrasi sebelum Pandemi Covid-19. Tahun 2017, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi adalah Rp 1,8 Triliun, sedangkan pada tahun 2018 mencapai Rp 2,1 Triliun. Tepat sebelum pandemi dimulai, Imigrasi mencetak angka penerimaan sebesar Rp 2,5 Triliunhingga akhir 2019.

Desember 1, 2022

JAKARTA – Mengambil Tema “Peran Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Dalam Pemenuhan Tujuan, Visi dan Misi Organisasi di era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA)”, Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) II pada Selasa (29/11/2022) di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. PERANIM merupakan organisasi profesi jabatan fungsional analis keimigrasian di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dibentuk pada 31 Mei 2019 sebagai wadah untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai imigrasi guna mendukung visi misi Kemenkumham di bidang keimigrasian yang berkedudukan di Pusat dan Wilayah.

“Tantangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi era VUCA ini tentu tidak mudah, ASN harus mempunyai kompetensi yang mumpuni agar dapat merespon perubahan yang terjadi di era ini,“ ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama, Kemenkumham, Hantor Situmorang saat menyampaikan sambutan mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham dalam pembukaan acara. Lebih lanjut disampaikan bahwa ASN harus melakukan perubahan pola pikir sebagai respons yang tepat dalam menghadapi dunia yang berubah serba cepat.

Munas II PERANIM dihadiri oleh seluruh pengurus PERANIM Pusat dan Daerah, serta Kepala Divisi Keimigrasian sebagai observer. Ketua Umum PERANIM Pusat periode 2019-2022, Maryoto Sumadi, mengawali Munas dengan menyampaikan capaian yang sudah dilakukan oleh PERANIM berupa empat program prioritas di antaranya Program Penyusunan Peraturan; Program Dukungan Teknis Substantif; Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi; serta Program Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan.

“Kami sudah menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi namun sayangnya belum dapat diwujudkan pada kepengurusan periode 2019-2022, “ ujar Maryoto
Munas II PERANIM dipimpin oleh formatur pimpinan sidang terpilih yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris sidang. Sekretaris Ditjen Imigrasi, Supartono, selaku Ketua Sidang terpilih menyampaikan agenda Musyawarah Nasional II PERANIM yang meliputi pemilihan pengurus PERANIM pusat periode 2023-2026, Dewan Penasehat serta pembahasan restrukturisasi tata laksana PERANIM.

Secara mufakat, Munas II PERANIM telah memilih Pengurus PERANIM Pusat periode 2023– 2026 dengan Bambang Widodo sebagai Ketua Umum, Yudi Kurniadi sebagai Wakil Ketua Umum, serta Tessar Bayu Setyaji dan Earias Wirawan selaku Sekretaris dan Wakil Sekretaris Umum. Sementara itu posisi Bendahara Umum dijabat oleh Purwasari dan posisi Wakil Bendahara Umum dijabat oleh Maman Haeruman.

Pada sambutan pertamanya, Ketua Umum PERANIM terpilih, Bambang Widodo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan peserta Musyawarah Nasional II PERANIM kepada dirinya sebagai Ketua Umum dan mengawali pembahasan perdana kepengurusan PERANIM di bawahnya terkait beberapa pending matters dari kepengurusan PERANIM sebelumnya seperti rancangan Permenkumham tentang Tata Hubungan Kinerja antara Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional, penyempurnaan AD/ART PERANIM, rebranding Logo, Motto PERANIM dan pembuatan Mars PERANIM.

November 30, 2022

Beberapa hari ini warga masyarakat yang mengajukan permohonan visa investor mengeluh karena mengalami kendala dalam pengajuan permohonan visa tinggal terbatas. Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh mengungkapkan bahwa telah terjadi kendala kesisteman dalam interkoneksi di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).

“Dari sistem pelayanan visa Ditjen Imigrasi tidak ada kendala, namun kerusakan terjadi dalam sistem yang terhubung dengan BKPM sehingga pemohon tidak bisa menarik data dan mengajukan permohonan visa investor,” ungkap Achmad menanggapi keluhan warganet yang ramai di media sosial pada Rabu (30/11/2022).

Achmad menyampaikan bahwa tim penanganan pengaduan masyarakat telah menerima beberapa permasalahan antara lain yaitu penjamin (sponsor) tidak dapat mengajukan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang melakukan penanaman modal asing (indeks visa C313 dan C314). Selain itu ditemukan pengaduan lain seperti calon penjamin tidak dapat melakukan pendaftaran penjamin dengan tipe korporasi penanaman modal asing (PMA).

“Tim teknis Ditjen Imigrasi telah melakukan penelusuran atas kendala yang terjadi dan ditemukan permasalahan karena Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian tidak menerima data pemegang saham dari Online Single Submission (OSS) yang ada di BKPM,” ujarnya.

Ditjen Imigrasi, menurut Achmad, telah bersurat kepada BKPM agar memperbaiki kendala kesisteman yang terjadi sehingga pelayanan visa untuk investor asing dapat normal kembali. Surat tertanggal 28 November 2022 telah dilayangkan dan koordinasi terus dilakukan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada kesempatan ini kami meminta maaf atas kendala yang terjadi dan kami tetap berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan BKPM sebagai pihak yang menyediakan data pemegang saham dalam rangka penerbitan persetujuan visa,” jelasnya.

Ditjen Imigrasi telah menjalin kerja sama dengan BKPM sejak 9 Mei 2019 untuk integrasi Sistem Perizinan Berusaha yang terdiri atas Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) dan Online Single Submission (OSS) yang dikelola BKPM/Lembaga OSS dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang dikelola Direktorat Jenderal Imigrasi.