Hi, How Can We Help You?
  • Informasi Kebijakan Keimigrasian selama pandemi Covid-19 dapat dilihat di sini

Category Archives: Berita

Desember 6, 2022

JAKARTA – Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry Visa) Bisa Digunakan untuk meninjau fasilitas bisnis maupun pertemuan bisnis lainnya. Demikian ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana saat berkomunikasi dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau pada Senin (05/12/2022).

“Hari Senin saya berbincang dengan pebisnis Batam. Ada kekhawatiran di kalangan pebisnis Batam bahwa Multiple Entry Visa tidak dapat dipergunakan untuk melakukan peninjauan pabrik dan pertemuan bisnis di pabrik. Saya tekankan bahwa jenis visa tersebut bisa digunakan untuk pertemuan dan peninjauan lokasi bisnis serta dapat digunakan untuk tujuan wisata, tugas pemerintahan, pembelian barang, rapat, alasan kemanusiaan dan transit,” jelasnya.

Widodo juga mengingatkan agar masyarakat tidak menafsirkan sendiri kebijakan keimigrasian. Dalam pembicaraannya dengan Wakil Ketua Umum HKI Wilayah Kepri sekaligus Dirut PT Kabil Citranusa, Peters Vincen, Ia menegaskan bahwa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan berlaku sepanjang Warga Negara Asing yang bersangkutan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan diluncurkan kembali oleh Plt Dirjen Imigrasi pada Senin, 28 November 2022 di Nongsa Point Marina, Batam. Selama masa uji coba, penerapan kebijakan Multiple Entry Visa di Kepri membidik Warga Negara Singapura dan WNA berstatus Permanent Resident Singapura.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Imigrasi kepada para pebisnis global, calon investor bonafide, dan miliarder dunia agar dapat dengan mudah masuk dan keluar wilayah Indonesia selama masa peninjauan dan pertemuan bisnis untuk mengobservasi potensi investasi di Indonesia.

Untuk mengajukan VKBP, Orang Asing pelaku bisnis wajib memiliki penjamin berupa korporasi atau perusahaan di Indonesia. Pengajuan VKBP dilakukan oleh penjamin, baik secara daring melalui website visa-online.imigrasi.go.id maupun melalui Perwakilan RI di luar negeri. Biaya PNBP yang dikenakan yakni sebesar Rp 3.000.000 per orang/tahun. Informasi mengenai dokumen persyaratan dapat ditemukan pada TAUTAN BERIKUT INI.

Desember 6, 2022

JAKARTA – Nongsa Resorts yang terdiri dari Nongsa Point Marina, Turi Beach Resort dan Nongsa Villa merespon dengan positif kebijakan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry Visa) yang diluncurkan kembali pada Senin, 28 November 2022. Kebijakan Multiple Entry Visa dinilai berpotensi mendorong lebih banyak wisatawan ke Nongsa, Batam yang akan berdampak pada perekonomian yang lebih baik.

“Nongsa sebagai halaman depan Indonesia di Kepri memerlukan kebijakan khusus di bidang keimigrasian. Hal ini akan berguna sebagai batu loncatan untuk perkembangan bisinis pariwisata di Nongsa pada khususnya dan di Kepri pada umumnya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (06/12/2022).

Pada periode Oktober dan November 2022 ini saja, tambahnya, Nongsa berkontribusi lebih dari 200 juta Rupiah pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Visa on Arrival yang dibayarkan tamu-tamu wisatawan.

Menurut Direktur Nongsa Resorts Group, Gerald Hendrik, kebijakan keimigrasian khususnya Visa Kunjungan Saat Kedatangan berpotensi meningkatkan ekonomi secara menyeluruh di Kepulauan Riau. Para wisatawan yang masuk-keluar Kepri dengan frekuensi tinggi tidak hanya akan membayar sewa hotel, akan tetapi juga berbelanja di luar Kawasan penginapan sehingga membantu pengusaha makanan dan minuman serta UMKM.

“Saya yakin kebijakan ini akan membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh di Kepri. Apalagi jika kemudian ada opsi VOA dengan jangka waktu kunjungan yang lebih singkat dengan tarif PNBP yang lebih murah. Fasilitas tersebut tentu akan berdampak baik pada kunjungan wisatawan maupun pebisnis yang hanya memerlukan durasi pendek per kedatangan akan tetapi dengan frekuensi yang tinggi,” tuturnya.

Di samping itu, kebijakan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa) juga dipastikan akan membawa angin segar bagi bisnis properti dan usahawan mancanegara yang melakukan bisnis secara remote, termasuk di antaranya wisatawan digital nomad dan wisatawan lansia mancanegara.

Widodo menekankan bahwa Second Home Visa tidak diperuntukkan bagi WNA yang akan bekerja di perusahaan di Indonesia dan mendapatkan penghasilan pekerjaan tersebut. Orang Asing yang berminat menggunakan Second Home Visa perlu menyetorkan jaminan keimigrasian senilai Rp 2 Miliar ke bank milik negara (BNI/BRI/Mandiri/BTPN). Orang Asing wajib membuka rekening terlebih dahulu di salah satu bank tersebut sebelum menyetorkan jaminan keimigrasian.

“Jaminan keimigrasian juga bisa berupa properti mewah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Bagi pensiunan asing yang sudah lama tinggal di Indonesia dan sudah memiliki rumah, tanah, kondominium atau aset properti lainnya, bisa menggunakan aset-aset tersebut sebagai jaminan dan mengonversi izin tinggalnya menjadi Second Home Visa,” lanjutnya.

Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh

Desember 1, 2022

JAKARTA – Mengambil Tema “Peran Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Dalam Pemenuhan Tujuan, Visi dan Misi Organisasi di era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA)”, Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) II pada Selasa (29/11/2022) di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. PERANIM merupakan organisasi profesi jabatan fungsional analis keimigrasian di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dibentuk pada 31 Mei 2019 sebagai wadah untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai imigrasi guna mendukung visi misi Kemenkumham di bidang keimigrasian yang berkedudukan di Pusat dan Wilayah.

“Tantangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi era VUCA ini tentu tidak mudah, ASN harus mempunyai kompetensi yang mumpuni agar dapat merespon perubahan yang terjadi di era ini,“ ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama, Kemenkumham, Hantor Situmorang saat menyampaikan sambutan mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham dalam pembukaan acara. Lebih lanjut disampaikan bahwa ASN harus melakukan perubahan pola pikir sebagai respons yang tepat dalam menghadapi dunia yang berubah serba cepat.

Munas II PERANIM dihadiri oleh seluruh pengurus PERANIM Pusat dan Daerah, serta Kepala Divisi Keimigrasian sebagai observer. Ketua Umum PERANIM Pusat periode 2019-2022, Maryoto Sumadi, mengawali Munas dengan menyampaikan capaian yang sudah dilakukan oleh PERANIM berupa empat program prioritas di antaranya Program Penyusunan Peraturan; Program Dukungan Teknis Substantif; Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi; serta Program Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan.

“Kami sudah menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi namun sayangnya belum dapat diwujudkan pada kepengurusan periode 2019-2022, “ ujar Maryoto
Munas II PERANIM dipimpin oleh formatur pimpinan sidang terpilih yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris sidang. Sekretaris Ditjen Imigrasi, Supartono, selaku Ketua Sidang terpilih menyampaikan agenda Musyawarah Nasional II PERANIM yang meliputi pemilihan pengurus PERANIM pusat periode 2023-2026, Dewan Penasehat serta pembahasan restrukturisasi tata laksana PERANIM.

Secara mufakat, Munas II PERANIM telah memilih Pengurus PERANIM Pusat periode 2023– 2026 dengan Bambang Widodo sebagai Ketua Umum, Yudi Kurniadi sebagai Wakil Ketua Umum, serta Tessar Bayu Setyaji dan Earias Wirawan selaku Sekretaris dan Wakil Sekretaris Umum. Sementara itu posisi Bendahara Umum dijabat oleh Purwasari dan posisi Wakil Bendahara Umum dijabat oleh Maman Haeruman.

Pada sambutan pertamanya, Ketua Umum PERANIM terpilih, Bambang Widodo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan peserta Musyawarah Nasional II PERANIM kepada dirinya sebagai Ketua Umum dan mengawali pembahasan perdana kepengurusan PERANIM di bawahnya terkait beberapa pending matters dari kepengurusan PERANIM sebelumnya seperti rancangan Permenkumham tentang Tata Hubungan Kinerja antara Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional, penyempurnaan AD/ART PERANIM, rebranding Logo, Motto PERANIM dan pembuatan Mars PERANIM.

November 28, 2022

Cuaca pagi hari Sabtu, 26 November 2022 kemarin cukup bersahabat di Wisma Duta KBRI Khartoum di Sudan. Terlihat sejak pagi hari para WNI yang tinggal di Sudan sudah mulai berdatangan secara berkelompok ataupun secara mandiri dan sedikit demi sedikit mulai memenuhi halaman dari Wisma Duta. Tepat hari itu adalah hari dimana pihak KBRI Khartoum melaksanakan program Vaksinasi COVID-19 bagi seluruh WNI yang tinggal disana sekaligus pelaksanaan Sosialisasi Dokumen Perjalanan RI oleh Tim Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dubes RI, Sunarko menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu pondasi penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu juga diingatkan kepada seluruh WNI yang hadir / tinggal di Sudan untuk tetap waspada agar tidak lengah terhadap ancaman virus COVID-19 yang masih ada dengan memperkuat imunitas diri salah satunya dengan vaksinasi yang telah disiapkan oleh KBRI Khartoum sebagai salah satu upaya perlindungan negara kepada warganya khususnya yang tinggal diluar negeri.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Dokumen Perjalanan RI yang disampaikan perwakilan Ditjen Imigrasi Feddy Mulyana Pasya kepada kurang lebih 300 WNI yang hadir pada kesempatan tersebut. Feddy menyampaikan pentingnya menjaga dokumen perjalanan atau paspor ketika kita bepergian atau tinggal diluar negeri. Paspor diibaratkan sebagai nyawa yang harus selalu dibawa, dijaga, dicek selalu masa berlakunya dan pastikan tetap memiliki visa / ijin tinggal yang sesuai dan berlaku. Hal lain yang disampaikan adalah tentang kebijakan keimigrasian terbaru mengenai masa berlaku paspor hingga 10 tahun yang akan segera dapat diajukan oleh para WNI setelah Tim melakukan update kesisteman pada KBRI Khartoum sebagai upaya optimalisasi layanan keimigrasian. Acara pun diakhiri dengan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh peserta yang hadir dengan lancar.

November 23, 2022

JAKARTA – Seorang WN Korea Selatan (Korsel) dengan inisial PJ diamankan Ditjen Imigrasi pada Senin (21/11) atas dugaan penipuan dan pelanggaran izin tinggal di Indonesia. PJ merupakan promotor Konser K-Pop We All Are One yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 November lalu yang masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA).

“Saya sudah perintahkan Direktur Wasdak (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, red) agar tegas dan tetap berpegang pada aturan hukum dalam menangani kasus tersebut, karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan karena sudah telanjur membeli tiket,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana (23/11).

Pada (5/11) lalu, pihak penyelenggara melalui akun instagram resmi mereka @weareallone_official mengumumkan adanya pengunduran konser hingga bulan Januari 2023. Ketidakjelasan tersebut mengundang amarah penonton yang sudah membeli tiket. Hingga saat ini para penonton terus membagikan tweet dengan hashtag #weallareone_refundmymoney agar PJ sebagai CEO bisa segera ditemukan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebelumnya, empat orang WN Korsel ditangkap petugas imigrasi pada Senin (21/11) di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan VOA untuk bekerja. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka ternyata adalah anggota tim kreatif yang didatangkan PJ dari Korea Selatan untuk acara yang berbeda. Penangkapan ini membawa petugas kepada PJ, yang kemudian turut diamankan karena kedapatan menggunakan VOA untuk bekerja di Indonesia, di samping melakukan dugaan tindakan penipuan.

“Hingga saat ini kasus masih kami dalami dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Saya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan modus penipuan melalui konser-konser K-Pop seperti ini,” pungkas Widodo.

Lebih lanjut Widodo juga memohon kerjasama dari pihak Kedutaan Besar negara untuk membantu imigrasi dalam mengantisipasi pelanggaran hukum oleh orang asing di Indonesia.

November 19, 2022

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus menggelar pelatihan samapta untuk para petugas imigrasi yang bertugas di Area Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pelatihan ini bertujuan menjaga stamina dan melatih kesiapsiagaan petugas.

“Kami bekerja sama dengan Korps Marinir TNI AL yang melatih petugas imigrasi, utamanya yang bertugas di bandara agar selalu siaga serta memiliki stamina yang baik dalam bertugas,” jelasnya saat ditemui di Lapangan Tembak Kementerian Hukum dan HAM RI Kota Tangerang pada Sabtu (19/11/2022).

Tito menyampaikan pelatihan samapta ini sudah berlangsung selama kurang lebih sebulan sejak 26 Oktober 2022 yang lalu. Pelatihan berlangsung di akhir pekan di luar jam kerja petugas.

“Untuk pelatihan ini diikuti 500 petugas imigrasi yang terdiri dari petugas pemeriksaan, petugas pengamanan, protokoler, dan administrasi tata usaha,” tuturnya.

Selain itu, Tito mengungkapkan pelatihan ini merupakan inisiatifnya demi meningkatkan hubungan antar petugas melalui kegiatan samapta dan outbound di luar jam kerja.

Tak hanya baris berbaris, Tim Instruktur dari Marinir TNI AL juga melatih fisik dan kekompakan di antara petugas imigrasi. Tito berharap para petugas imigrasi dapat menerapkan kesamaptaan dalam penugasan di bandara.

“Pelatihan ini juga membantu petugas mempersiapkan fisik menghadapi tugas rutin dan tugas khusus dalam pemeriksaan keimigrasian seperti misalnya kemarin dalam menyambut para delegasi G20 yang mendarat di Bandara Soekarno Hatta,” ungkap Tito.

 

Penulis: Muhammad Fijar Sulistyo

Editor: Achmad Nur Saleh

November 18, 2022
November 18, 2022

JAKARTA (18/11) – Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) merupakan salah satu primadona produk keimigrasian di antara orang asing. Dengan kartu ini, orang asing bisa beraktivitas di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun tidak jarang baik penjamin maupun orang asing bertanya-tanya mengenai proses pengurusannya. Baca selengkapnya

November 16, 2022

Direktorat Jenderal Imigrasi membuka pelayanan pemeriksaan keimigrasian khusus bagi kepala negara dan pimpinan tinggi setingkat menteri yang menghadiri KTT G20 dan side event G20. Pelayanan jalur VVIP diberikan untuk kepala negara, sedangkan para menteri diperkenankan masuk lewat jalur VIP dengan LO (liaison officer) dari Embassy masing-masing dan panitia penyelenggara G20.

“Petugas Imigrasi stand by 24 jam bekerja secara shift sesuai dengan jadwal kedatangan para kepala negara serta seluruh menteri atau pejabat setingkat menteri delegasi G20 dan side event G20. Kami siagakan sebanyak 44 petugas imigrasi untuk menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian khusus di VVIP dan VIP Bandara Ngurah Rai,” jelas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi di Bali pada Rabu (16/11/2022).

Lihat juga : 177 Personel Tambahan Siap Dukung Imigrasi Ngurah Rai Lancarkan KTT G20

Widodo mengatakan bahwa layanan pemeriksaan keimigrasian khusus terhadap delegasi G20 terdapat dua fasilitas, yang pertama adalah sesuai mekanisme yg disediakan oleh penyelenggara G20, dan yang kedua melalui line khusus yg tersedia di area kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai.

“Kami akan tetap memberikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian yg terbaik bagi semua delegasi G20, “ujarnya.
Khusus untuk pejabat yang membawa pesawat pribadi, Widodo menambahkan bahwa petugas akan mendatangi terminal menggunakan alat keimigrasian khusus (mobile unit).

“Ada juga petugas yang diarahkan menuju GAT (General Aviation Terminal), khusus untuk delegasi G20 yang membawa pesawat pribadi. Hingga saat ini terkonfirmasi ada delapan menteri yang membawa pesawat pribadi,” tambah Widodo

Lihat juga : Skenario Layanan Keimigrasian Khusus KTT G20, Delegasi Tak Perlu Tatap Muka Ke Konter

Widodo juga berpesan kepada delegasi G20 yang menggunakan Visa On Arrival bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan cara memperpanjang izin tinggal keimigrasiannya di kantor imigrasi terdekat. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai menyediakan saluran telepon yang bisa dihubungi di nomor (0361) 8468395 dan Whatsapp: 0812 3695 6667

“Untuk delegasi pendamping G20 yg ingin extend di Bali, saya sudah perintahkan agar jajaran imigrasi di Bali untuk memberikan layanan khusus dan terbaik bagi mereka,” pungkas Widodo.

Penulis: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh