Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang bertujuan membangun kerja sama ekonomi. APEC didirikan di Canberra pada November 1989.

Saat ini, APEC memiliki 21 anggota, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan.

Mobilitas para pebisnis negara-negara anggota APEC yang tinggi memerlukan efisiensi waktu. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan kemudahan dalam proses keimigrasian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, timbul kesepakatan dan rekomendasi forum APEC untuk memberikan kemudahan kegiatan lalu lintas keimigrasian bagi pebisnis negara-negara anggota APEC dalam skema Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC atau APEC Business Travel Card (ABTC).

Guna mengakomodasi para pebisnis, Indonesia telah menandatangani keikutsertaan dalam skema KPP APEC pada 15 Agustus 2002 di Acapulco, Meksiko. Pelaksanaan pemberian KPP APEC sudah dimulai sejak 1 Mei 2004. KPP ini berlaku di 19 negara anggota APEC yang menerapkan skema tersebut. Tujuannya adalah mempercepat proses keluar-masuk ke sebuah negara bagi para pemegangnya, yakni para pelaku bisnis yang sangat mementingkan waktu. Dengan KPP APEC, pebisnis tidak perlu lagi mengajukan permohonan visa tiap kali bepergian ke negara-negara anggota APEC. Mereka juga mendapatkan fasilitas pelayanan di bandara dengan jalur khusus.

Jenis Layanan KPP APEC :

1. Permohonan KPP APEC Baru
   Jenis Layanan bagi Pemohon yang belum pernah memiliki KPP APEC dan akan melakukan pengajuan Permohonan KPP APEC Baru
2. Penggantian KPP APEC
   Jenis Layanan bagi Pemohon yang sudah pernah memiliki KPP APEC habis masa berlaku dan akan melakukan pengajuan penggantian KPP APEC
3. Cetak Ulang KPP APEC (Hilang/Rusak/Penggantian Paspor)
   Jenis Layanan bagi Pemohon yang memiliki KPP APEC masih berlaku tetapi KPP APEC yang dimiliki hilang/rusak dan/atau pemohon melakukan penggantian paspor

Kualifikasi WNI Yang Dapat Mengajukan KPP APEC :

Persyaratan Pengajuan ABTC Baru/ Penggantian :

1. Formulir permohonan (dapat diunduh di sini)
2. Surat permohonan dari perusahaan yang ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Up. Kasubdit Visa (dalam bentuk kop surat perusahaan)\
3. Surat rekomendasi dari asosiasi pengusaha/profesi (dalam bentuk surat rekomendasi kepada yang bersangkutan, bukan kartu atau tanda anggota asosiasi tertentu, dan bukan merupakan Surat Keterangan (contoh surat rekomendasi dapat diunduh disini)
4. Surat referensi bank dengan keterangan saldo tiga bulan terakhir minimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (rekening pribadi perorangan, bukan rekening perusahaan, rekening suami/istri, ataupun rekening orang tua,anak dan Rekening Deposito, Asuransi atau Investasi)
5. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal dua tahun
6. Fotokopi paspor enam bulan terakhir dengan perjalanan bisnis minimal tiga kali
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang minimal dikeluarkan oleh Polres/Polda (yang masih berlaku)
   
8. Fotokopi KTP dengan kolom pekerjaan yang representatif dengan bisnis, seperti wiraswasta atau karyawan swasta
   
9. KPP APEC lama (bagi penggantian) atau surat keterangan hilang yang minimal dikeluarkan oleh Polres (jika kartu hilang)
10. Pasfoto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak dua lembar, menggunakan latar berwarna merah, pakaian formal, dan kualitas foto standar studio
11. Biaya keimigrasian sebesar Rp2.500.000 atau Rp3.500.000 (jika kartu hilang)
12. Tanda tangan menggunakan spidol besar khusus whiteboard untuk diunggah ke sistem
13. Surat tugas dan tanda pengenal dari perusahaan bagi yang mewakili penggunaan KPP APEC ((Menggunakan Kop surat perusahaan dan stempel perusahaan/Surat Kuasa Bermaterai serta KTP)

Persyaratan tambahan pengajuan KPP APEC baru dan/ Penggantian bagi WNI yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, antara lain:

1. Fotokopi bukti domisili negara setempat
2. Surat rekomendasi asosiasi, surat referensi bank, dan surat keterangan catatan kepolisian yang harus dikeluarkan oleh negara tempat Anda bermukim
3. Persyaratan poin dua dilegalisasi di Kedutaan Besar RI di negara pemohon bermukim

Persyaratan cetak ulang kartu karena hilang/rusak:

1. Formulir Permohonan KPP APEC yang telah diisi dan ditandatangani pemohon
2. Surat permohonan yang ditujukan ke Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Up.Kasubdit Visa
3. Untuk cetak ulang kartu karena hilang, Melampirkan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
4. Untuk cetak ulang kartu karena rusak, melampirkan Kartu KPP APEC lama
5. Fotokopi paspor minimal masa berlaku 2 tahun
6. Melampirkan Tanda tangan pemohon dengan spidol besar khusus Whiteboard
7. Surat Tugas menggunakan kop dan stempel perusahaan/Surat Kuasa Bermaterai serta KTP atau tanda pengenal dari Perusahaan, bagi yang diwakili pengurusan KPP APEC nya
8. Membayar biaya keimigrasian Biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
   

 

Persyaratan cetak ulang kartu karena penggantian paspor:

1. Formulir Permohonan KPP APEC yang telah diisi dan ditandatangani pemohon
2. Surat permohonan yang ditujukan ke Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Up.Kasubdit Visa
3.  Melampirkan Kartu KPP APEC lama
4. Fotokopi paspor baru
5. Surat Tugas menggunakan kop dan stempel perusahaan/Surat Kuasa Bermaterai serta KTP atau tanda pengenal dari Perusahaan, bagi yang diwakili pengurusan KPP APEC nya
6. Membayar biaya keimigrasian Biaya sebesar Rp. 2.500.000,-

Catatan :