Selasa, 9 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh

Sejak awal tahun 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan prosedur baru untuk permohonan paspor, yakni dengan pendaftaran permohonan melalui Aplikasi M-Paspor. Aplikasi ini memiliki fitur pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan paspor secara mandiri sehingga dapat memangkas waktu tatap muka di kantor imigrasi. Dengan demikian, pemohon diimbau untuk mengunggah foto dokumen persyaratan dengan jelas dan presisi untuk kelancaran pelayanan dan pengawasan.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengingatkan agar masyarakat yang menggunakan Aplikasi M-Paspor memerhatikan instruksi pengunggahan foto dokumen persyaratan. Jika ingin mengunggah foto dari galeri smartphone, pastikan bahwa seluruh data atau tulisan di dokumen terlihat jelas dan lengkap. Apabila pemohon mengambil foto melalui kamera dalam aplikasi, perhatikan batas bingkai agar tidak ada tulisan yang terpotong.

“Kami mengimbau hal tersebut karena yang terjadi saat ini adalah banyak dokumen yang diunggah tidak jelas (blur) dan tidak presisi, misalnya miring atau terpotong,” jelas Achmad pada Selasa (09/08/2022).

Baca Juga: Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Tidak Wajib Menggunakan M-Paspor

Database pemohon paspor yang baik sangat penting mengingat penerbitan paspor lebih dari pelayanan masyarakat, melainkan juga salah satu unsur pengawasan Warga Negara Indonesia (WNI). Dokumen digital yang berkualitas akan membantu apabila terjadi suatu hal pada WNI – misalnya untuk perlindungan atau penegakan hukum – yang membutuhkan pengecekan atau penyelidikan.

“Di Aplikasi M-Paspor sendiri tidak dibatasi ukuran file foto atau dokumen yang diunggah, namun kiranya pemohon memilih gambar yang terlihat terang dan memperlihatkan semua tulisan di dalamnya dengan jelas. Foto dapat diambil pada pagi atau siang hari agar tidak berbayang,” lanjutnya.

Setelah mengisi data diri dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan, pemohon dapat memilih lokasi kantor imigrasi dan tanggal wawancara di kantor imigrasi. Terakhir, pemohon akan menerima kode billing pembayaran yang harus dibayarkan paling lambat dua jam setelah diterima.

“Hati-hati saat akan mengklik kantor imigrasi tujuan, jika salah pilih lokasi dan terlanjur dibayar maka tidak bisa diubah lagi. Pemohon akan harus menyelesaikan permohonannya di kantor imigrasi terpilih karena sudah tercatat dalam sistem,” tutupnya.

Jakarta, 5 Agustus 2022

Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Editor: Achmad Nur Saleh

 

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mengawal proses ekstradisi seorang Warga Negara Hongaria berinisial RH pada Jumat (05/08/2022). Dirinya terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang terhadap barang yang bernilai cukup besar (the felony of theft committed continuously, in respect of considerable value, as a habitual offence), tindak pidana pencurian ringan dan percobaan pencurian (the misdemeanor and the attempted felony of theft) di Hongaria.

 

"Penyerahan yang dilakukan pada hari ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah RI untuk ikut serta secara aktif dalam pemberantasan kejahatan lintas negara melalui kerjasama internasional di bidang ekstradisi. Pemerintah RI memastikan akan terus memenuhi kewajiban internasionalnya dalam kerjasama antar negara," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto.

 

Pemerintah Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Hongaria melalui Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 2022 tanggal 31 Mei dan Surat Asisten Deputi Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor R-60/D- 1/AH/HK.07/06/2022 tanggal 8 Juni 2022. Permintaan ekstradisi ini didasarkan pada hubungan bilateral yang baik antara kedua negara.

 

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Habiburrahman menjelaskan, tersangka RH berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian RI pada 13 Maret 2021 dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Setelah diselesaikannya proses persidangan ekstradisi terhadap RH, pada tanggal 17 Januari 2022 diterbitkan Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1/Pid.C-Ekstradisi/2022/PN.Jkt.Sel.

 

"Setelah penetapan pengadilan tersebut terbit, Presiden RI melalui Keppres No. 7 Tahun 2022 tertanggal 31 Mei 2022 mengabulkan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Hongaria", tutur Habiburrahman.

 

Pemenuhan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Hongaria ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah RI berhasil menyerahkan Termohon Ekstradisi berinisial EH ke Hongaria terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan.

 

Adapun RH diberangkatkan ke negaranya menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR 955 pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 00:10 WIB dini hari.

Penulis: Muhammad Fijar Sulistyo

Editor: Achmad Nur Saleh

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang menerapkan Layanan Paspor Darurat bagi masyarakat yang urgent membutuhkan paspor. Layanan tersebut menyasar pemohon yang sakit dan lansia yang tidak bisa hadir ke kantor imigrasi serta akan dirujuk berobat ke luar negeri.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Khairil Mirza di hadapan Tim Penilai Internal Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan HAM RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau pada Rabu (3/8/2022).

"Layanan SILADA atau Imigrasi Layanan Darurat ini menjangkau dan membantu masyarakat yang sedang sakit atau lansia yang membutuhkan paspor, sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor kami, " jelasnya.

Petugas imigrasi, ujar Mirza, akan mendatangi lokasi pemohon paspor, bisa di rumah atau di rumah sakit bagi pemohon yang akan dirujuk berobat ke luar negeri.

Keluarga pemohon yang sakit atau lansia bisa langsung datang ke kantor imigrasi untuk menjelaskan kondisi serta menyerahkan berkas persyaratan sehingga petugas bisa segera datang ke lokasi.

"Kami membuka diri bagi masyarakat yang urgent akan berobat ke Malaysia atau Singapura misalnya, bisa menghubungi petugas bisa secara online maupun datang langsung, " ujarnya.

Inovasi SILADA menjadi layanan unggulan yang diimplementasikan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2022.

Senin, 1 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB

Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

 

Direktorat Jenderal Imigrasi klarifikasi salah satu persyaratan Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDWHV), yakni perihal penghitungan nilai tes kemampuan bahasa Inggris. Terkait hal tersebut, Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengirimkan Nota Verbal Nomor 1317/2022 sebagai konfirmasi persyaratan yang diwajibkan. Salah satu poin penting dalam Nota Verbal tersebut yakni International English Language Testing System (IELTS) merupakan salah satu tipe tes yang dapat digunakan, dengan nilai rata-rata 4.5 untuk keempat komponen tes yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan.

 

"Kami memahami bahwa nilai dalam persyaratan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris merupakan hal yang membutuhkan upaya tersendiri dari sisi pendaftar, sehingga belakangan menjadi topik yang banyak ditanyakan. Terkait hal tersebut, Ditjen Imigrasi mengirimkan surat permohonan konfirmasi kepada Kedubes Australia pada 28 Juli 2022 mengenai penghitungan nilai tes kemampuan bahasa Inggris untuk program Work and Holiday Visa," ungkap Ketua Pelaksana SDUWHV, Dwi Anandita Hari Wibowo pada Senin (01/08/2022).

 

Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran informasi yang terjadi, dan memastikan bahwa Ditjen Imigrasi tidak bermaksud menghambat atau mempersulit proses permohonan SDUWHV.

 

"Ditjen Imigrasi sudah menerima klarifikasi berupa Nota Verbal dari Kedubes Australia, dan khusus untuk IELTS, penghitungan nilai yaitu menggunakan nilai rata-rata dari keempat komponen tes," tuturnya.

 

Dwi juga menyebut bahwa Ditjen Imigrasi akan melakukan evaluasi terhadap calon peserta dengan nilai rata-rata tes IELTS 4,5 namun sudah ditolak.

 

Selain IELTS, Kedutaan Besar Australia menyampaikan bahwa sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- Test of English Foreign Language Internet-Based (TOEFL iBT) dengan nilai keseluruhan 32 berdasarkan empat komponen tes yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan.

- Pearson Test of English Academic (PTE Academic) dengan nilai keseluruhan 30 berdasarkan empat komponen tes yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan.

- Cambridge English Advanced (CAE) dengan nilai keseluruhan 147 berdasarkan empat komponen tes yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan.

 

Tes kemampuan Bahasa Inggris tersebut wajib dilakukan dalam 12 bulan sebelum mengajukan aplikasi visa. Sebagai sumber referensi bagi para pemohon visa, persyaratan diatas dapat dipelajari secara lebih lanjut melalui website Home Affairs BERIKUT INI

 

Para pendaftar SDUWHV dapat menyampaikan pertanyaan atau pengaduan seputar SDUWHV melalui saluran E-Mail: helpdesk.kermakim@imigrasi.go.id atau melalui Whatsapp 0812-8438-2779 pada hari dan jam kerja.

Sabtu, 30 Juli 2022
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kepulihan dunia dari Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap berbagai aspek; yang paling jelas terlihat adalah sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia pun telah menambahkan negara subjek Visa on Arrival (VoA) Khusus Wisata sehingga kini menjadi 75 negara

Tidak hanya Bali, akhir-akhir ini pelancong asing juga sudah kembali bereksplorasi ke tempat-tempat indah lainnya di Nusantara. Salah satunya yakni Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb. Tim Humas Ditjen Imigrasi berkesempatan meliput perkembangannya, beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Redeb, Misnan menceritakan, pariwisata di Pulau Derawan dan Pulau Maratua berangsur kembali normal. Jika sebelumnya tidak ada satupun Orang Asing dikarenakan pembatasan pada masa Pandemi Covid-19, kini Orang Asing sudah mulai mengunjungi Kepulauan Derawan. Meskipun jumlahnya belum sebanyak dahulu, saat pandemi belum melanda.

"Orang Asing rata-rata tinggal di Derawan selama 7-10 hari. Jadi, hingga saat ini belum ada yang memperpanjang VoA Khusus Wisata di Kantor Imigrasi Tanjung Redeb. Melihat dinamisnya kedatangan dan keberangkatan wisatawan asing di wilayah kerja kami, petugas rutin melaksanakan pengawasan Orang Asing pada hotel dan penginapan di Tanjung Redeb, Derawan dan Maratua. Selain itu, kami mengawasi kegiatan Tenaga Kerja Asing di Muara Wahau dan Sangkulirang, Kutai Timur. Perangkat desa juga kerap kami libatkan dalam hal ini," jelas Misnan saat dikonfirmasi pada Rabu (27/07/2022).

Kembalinya wisatawan asing terpantau secara langsung saat Tim Humas Ditjen Imigrasi meliput kegiatan pariwisata di Kepulauan Derawan. Bahkan, salah satu lokasi wisata yang cukup tersembunyi, Danau Ubur-Ubur Pulau Kakaban, juga tak luput dari kunjungan pelancong asing. Mereka tampak menikmati keindahan danau yang masih asri itu.

Sementara itu, di Tanjung Redeb sendiri, lanjut Misnan, terdapat total 38 Warga Negara Asing (WNA), di mana 37 orang menggunakan Izin Tinggal Terbatas dan 1 orang menggunakan Izin Tinggal Tetap.

"Kami selalu berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan dan intelijen keimigrasian rutin sesuai rencana. Walaupun di sisi lain ada tantangan, yakni jumlah personel di Kantor Imigrasi Tanjung Redeb sebenarnya belum mencukupi untuk melakukan pengawasan di wilayah kerja kami yang sangat luas ini. Akan tetapi, seluruh anggota kami, di bagian atau jabatan apapun, saling bahu-membahu menjalankan tugas pengawasan Orang Asing sehingga semuanya terlaksana dengan baik," tandasnya.

Permohonan Paspor Naik Sepuluh Kali Lipat

Selain mengawasi Orang Asing yang berangsur meramaikan Kabupaten Berau, Kantor Imigrasi Tanjung Redeb juga mengalami peningkatan permohonan paspor yang signifikan. Misnan mengatakan, hal ini terjadi pasca dibuka kembalinya haji dan umrah oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Pelayanan paspor di Tanjung Redeb sebelumnya hanya satu sampai dua permohonan dalam sehari. Namun setelah situasi membaik dan haji serta umrah dibuka, pemohon paspor belakangan menjadi 20-25 orang per hari," ujarnya.

Di samping itu, Kantor Imigrasi Tanjung Redeb juga mengupayakan pelayanan paspor untuk area-area yang sulit terjangkau kendaraan beroda empat. Sedikit berbeda dengan Eazy Passport, petugas imigrasi di Tanjung Redeb mendatangi pemohon menggunakan motor yang sudah tersedia dengan box di bagian belakang.

"Ini merupakan bentuk inovasi Kantor Imigrasi Tanjung Redeb, kami menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan kondisi wilayah di sini," imbuh Misnan.

Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: Achmad Nur Saleh

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi akan membuka Gelombang II Pendaftaran Surat Dukungan Pemerintah Indonesia untuk pendaftaran Work and Holiday Visa Australia pada Senin (25/7). Gelombang I pendaftaran SDUWHV telah dibuka pada Mei lalu. Berbeda dengan gelombang sebelumnya, pendaftaran hanya dibuka satu hari dengan kuota 1000 orang yang diprioritaskan bagi pendaftar SDUWHV yang belum berhasil di gelombang sebelumnya.

Kamis, 21 Juli 2022 Pukul 12.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh

Orang Asing yang sudah berada di Wilayah Indonesia menggunakan Visa Kunjugan atau Izin Tinggal Kunjungan bisa melakukan alih status izin tinggal apabila sudah diterima bekerja di perusahaan di Indonesia. Mekanisme ini menjadi salah satu hal yang dijelaskan kepada perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam kegiatan Sosialisasi Alih Status Izin Tinggal bagi TKA di Swiss-Belhotel Harbour Bay Complex Batam, Jumat (15/07/2022).

“Pemahaman antara kantor imigrasi sebagai pelaksana kebijakan dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai pelaku pengguna layanan izin tinggal sangat krusial agar tidak terjadi permasalahan dalam proses alih status di lapangan,” imbau Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu saat membuka acara.

Memasuki sesi narasumber, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudy Sakyakirti menyampaikan bahwa Tenaga kerja asing (TKA) merupakan warga negara asing pemegang visa yang bermaksud bekerja di wilayah Indonesia. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

“Sedangkan dana kompensasi penggunaan TKA (DPTKA) merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA, atas setiap TKA yang dipekerjakan,” tuturnya.

Pasca TKA tiba di Indonesia, perusahaan juga wajib menunjuk tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keterampilan dari TKA. Apabila perjanjian kerja sudah berakhir, perusahaan bertanggung jawab memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir.

Dari sisi keimigrasian, Koordinator Alih Status Izin Tinggal, Tessar Bayu Setyaji menjelaskan tentang syarat dan ketentuan alih status bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP).

“Orang Asing pemegang ITK, ITAS atau ITAP yang berada di wilayah Indonesia dan tidak dapat kembali ke negaranya atau keluar wilayah Indonesia, dapat diberikan izin tinggal baru dengan mengajukan permohonan visa. Dengan syarat, izin tinggalnya sudah tidak dapat diperpanjang dan/atau tidak dapat dialihstatuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tessar dalam paparannya.

Untuk Orang Asing calon TKA pemegang e-Visa Kunjungan atau ITK yang berada di wilayah Indonesia dan telah mendapatkan perjanjian kerja dari korporasi, penjaminnya wajib mengajukan ITAS Kerja melalui alih status izin tinggal.

“Pengajuan permohonan alih status izin tinggal, dapat diajukan oleh penjamin yang berbeda dengan melampirkan surat pernyataan dari penjamin lama bahwa bersedia dan tidak keberatan bagi orang asing yang dijamin untuk alih status izin tinggal dengan penjamin yang baru”, ujarnya.

Kebijakan izin tinggal di masa Pandemi Covid-19 yang memiliki latar belakang terkait peran pengendalian penyebaran Covid-19. Rekomendasi didorong dalam memberikan layanan yang berkepastian, guna menyesuaikan norma hukum kearah yang ideal/normal mengingat kondisi penanganan penyebaran covid-19 sudah menunjukkan hasil yang baik.

Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

JAKARTA – Menteri hukum dan HAM menetapkan tujuh jenis visa kunjungan dan enam jenis visa tinggal terbatas yang bisa diajukan oleh orang asing, selain bebas visa kunjungan wisata dan visa on arrival. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.01 Tahun 2022 mengenai Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan berlakunya aturan ini, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.05 Tahun 2022 secara otomatis tidak lagi berlaku.

Baca juga: Rusia Dan Ukraina Masuk Daftar 12 Negara Yang Ditambahkan Ke Dalam Subjek VoA Khusus Wisata

“Perlu diingat bahwa aturan ini diterbitkan pada sat pandemi, jadi tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 di Indonesia.” Jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.

Dalam Keputusan Menteri ini, orang asing bisa mengajukan visa kunjungan berindeks B211A untuk keperluan wisata, bisnis, transit, serta olahraga yang tidak bersifat komersial. Visa kunjungan untuk keperluan industry (indeks B211B) serta kunjungan jurnalistik (indeks B211C), juga sudah dapat diajukan oleh orang asing. Seluruh jenis visa tersebut membutuhkan penjamin berupa korporasi atau institusi untuk menjamin keberadaan orang asing selama di Indonesia. Sementara itu, bagi orang asing yang akan mengunjungi atau mendampingi ayah, ibu, suami, istri atau saudara kandung yang sakit atau meninggal dunia dapat mengajukan visa kunjungan sosial (indeks B211A) di perwakilan RI. Visa Kunjungan alasan kemanusiaan ini adalah satu-satunya visa yang bisa diajukan melalui perwakilan RI.

Baca juga: Pemerintah Tambah Pintu Masuk RI yang Dibuka, Ini Daftar TPI yang Sediakan Visa On Arrival

Bagi orang asing yang akan bekerja di Indonesia sebagai kru kapal, tenaga ahli ataupun calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian dapat menggunakan visa tinggal terbatas berindeks C312. Selain iu, visa tinggal terbatas dapat pula diberikan bagi orang asing yang tidak bekerja seperti melakukan penanaman modal (indeks C313 atau C314); mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah (indeks C315); mengikuti Pendidikan (indeks C316); bergabung dengan suami atau istri WNI; bergabung dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP); anak sah orang asing dengan WNI serta anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI (indeks C317).

“Selain visa tinggal terbatas (VITAS) penyatuan keluarga dengan indeks C317, orang asing yang akan mengajukan visa tinggal terbatas lainnya harus memiliki penjamin korporasi/institusi yang akan menjamin keberadan dan kegiatan asing selama berada di Indonesia. Seluruh pengajuan VITAS ini harus diajukan melalui visa-online.imigrasi.go.id dengan terlebih dahulu memastikan bahwa penjamin orang asing tersebut sudah terdaftar dan telah memiliki ID penjamin.” Tutup Achmad

Tuesday, 19 July 2022
Writer: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Directorate General of Immigration issued Circular Letter No. IMI-0603.GR.01.01 of 2022 on 27 April 2022 that adds 12 countries as subjects of Visa on Arrival (VoA).

Senin, 18 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi sejak 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly saat membuka acara Seminar Nasional “Indeks Layanan: Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” pada Senin (18/07/2022). Kegiatan yang merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-77 itu digelar secara hybrid itu juga melibatkan para pemuka agama untuk membimbing Doa Kumham bagi Indonesia.

“Pengukuran Indeks ini bukan hanya sebagai alat evaluasi, akan tetapi juga wujud konkret keterlibatan pengguna layanan untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif. Dengan melibatkan pengguna layanan, unit layanan publik dapat mengetahui kebutuhan pengguna dan melakukan perbaikan ketika mendapatkan umpan balik,” ungkap Yasonna kala membuka seminar tersebut.

Pejabat/petugas terkait dapat melihat potret layanan secara realtime menggunakan Indeks Layanan. Data tersebut dapat diolah kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pelayanan publik. Perbaikan layanan yang dilakukan dari tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga kementerian diharapkan dapat memberikan persepsi positif dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Dengan menakar percepatan kinerja kita melalui pengukuran indeks, diharapkan kita mampu memetakan isu aktual terkait permasalahan dalam pelayanan publik. Sehingga akan menghasilkan solusi perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),” lanjutnya.

Pelayanan prima tidak dapat terwujud hanya dengan jentikan jari, apalagi di tengah tuntutan masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, Insan Pengayoman diimbau untuk melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Kuncinya adalah komitmen bersama, sinergitas antarlembaga, transformasi sistem serta perubahan mindset dari dilayani menjadi melayani. Komunikasi yang harmonis berperan penting guna membangun kerjasama yang apik.

Pada aspek keimigrasian, partisipasi masyarakat diwadahi melalui penilaian kepuasan pemohon di kantor imigrasi serta pelayanan pengaduan dan informasi keimigrasian di level pusat. Imigrasi secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama sejak munculnya Pandemi Covid-19 hingga masa pemulihan ekonomi nasional saat ini.

Contoh nyatanya antara lain kebijakan reaktivasi eVisa yang diberikan kepada Orang Asing yang sudah memperoleh eVisa namun tidak bisa masuk Wilayah Indonesia karena pembatasan masuk bagi WNA selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Hal tersebut menyebabkan banyak eVisa yang kadaluarsa sebelum digunakan masuk Indonesia.

Kebijakan lain yakni pemberian fasilitas Visa On Arrival (VOA) kepada Orang Asing asal 72 negara. Fasilitas ini memudahkan wisatawan mancanegara yang untuk kembali berlibur di Indonesia setelah dua tahun terhalang pandemi, yang akan berdampak terhadap membaiknya perekonomian di sektor pariwisata dan transportasi.

Senin, 18 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi baik di dalam negeri maupun luar negeri di Masa Pandemi Covid-19, yang mulai berlaku pada 17 Juli 2022. Dalam keterangan tertulis yang dilansir dari website resmi Kemenhub , SE Kemenhub merujuk kepada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan luar negeri pada masa pandemi Covid-19.

Hal-hal yang diatur dalam SE Kemenhub terkait Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) mencakup bandar udara, pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang kini melayani lalu lintas masuk-keluar, antara lain:

- Bandara Internasional:
1. Bandara Soekarno Hatta (Banten)
2. Juanda Jawa, Timur
3. Ngurah Rai, Bali
4. Hang Nadim, Kepulauan Riau
5. Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau
6. Sam Ratulangi, Sulawesi Utara
7. Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat
8. Kualanamu, Sumatera Utara
9. Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan
10. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Sultan Iskandar Muda, Aceh (hanya untuk program Haji)
12. Minangkabau, Sumatera Barat (hanya untuk program Haji)
13. Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatan (hanya untuk program Haji)
14. Adisumarmo, Jawa Tengah (hanya untuk program Haji)
15. Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan (hanya untuk program Haji)
16. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur (hanya untuk program Haji).

- Seluruh Pelabuhan Laut Internasional di Indonesia

- Pos Lintas Batas Negara (PLBN):
1. Aruk, Kalimantan Barat
2. Entikong, Kalimantan Barat
3. Motaain, Nusa Tenggara Timur
4. Nanga Badau, Kalimantan Barat
5. Motamasin, Nusa Tenggara Timur
6. Wini, Nusa Tenggara Timur
7. Skouw, Papua
8. Sota, Papua.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengatakan bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terdapat pada seluruh pintu masuk udara, darat dan laut yang disebutkan telah aktif beroperasi.

“Perlu kami informasikan pula bahwa layanan Visa On Arrival (VOA) bagi Orang Asing yang hendak berwisata di Indonesia saat ini tersedia di beberapa TPI. Jadi, tidak semua pintu masuk RI itu bisa melayani VOA. Akan tetapi, apabila Orang Asing sudah memiliki e-Visa, ITAS, ITAP atau Kartu Perjalanan Pebisnis APEC yang masih berlaku, silakan memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk mana saja yang sudah dibuka,” tutur Achmad pada Senin (18/07/2022).

Daftar negara subjek Visa On Arrival serta daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang melayani VOA dapat dilihat pada TAUTAN INI.

Terkait kemungkinan perluasan layanan VOA, pria berusia 38 tahun itu menyampaikan bahwa hal tersebut dapat terjadi kedepannya.

“Apabila kantor imigrasi melihat bahwa ada TPI di wilayah kerjanya yang potensial untuk memberi layanan VOA, maka dapat mengajukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk membuka konter VOA. Pembukaan layanan tersebut akan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta arus lalu lintas Orang Asing melalui TPI terkait,” imbuhnya.

Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pelayanan keimigrasian, masyarakat dapat mengakses website www.imigrasi.go.id atau akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Imigrasi di Instagram dan Twitter  serta Facebook.

Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

JAKARTA – Sejak 27 Januari 2022, Mobile Paspor (M-Paspor) resmi menjadi platform layanan pengajuan paspor di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, menggantikan pendahulunya Aplikasi Layanan Paspor Online (APAPO). Dengan M-Paspor, setiap pemohon paspor harus mengisi formulir secara elektronik serta mengunggah hasil pindaian dokumen persyaratan secara mandiri ke dalam aplikasi. Meskipun demikian, penyandang disabilitas dan kelompok rentan tidak wajib menggunakan aplikasi ini untuk mengurus paspor.

“Iya, penyandang disabilitas dan kelompok rentan, tidak wajib pakai M-paspor. Bisa langsung datang saja ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Kelompok rentan di sini maksudnya yang rentan secara fisik ya, seperti ibu hamil, anak-anak dan lansia.” Jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.

Bagi yang belum tahu, berikut adalah tahapan dan cara menggunakan aplikasi M-Paspor yang juga bisa disimak pada tautan berikut: Cara Menggunakan M-Paspor dari Awal Sampai Akhir, Mudah dan Cepat!

1. Unduh Aplikasi M-Paspor

Pengguna harus mengunduh Aplikasi M-Paspor di Playstore bagi pengguna perangkat berbasis android, dan Appstore bagi pengguna perangkat berbasis iOS. Aplikasi M-paspor tidak tersedia dalam versi web. Pastikan aplikasi terpasang dengan sempurna.

2. Daftarkan Akun Pengguna

Pada penggunaan pertama, aplikasi akan meminta pengguna mengisi alamat e-mail dan kata sandi. Di bagian bawah tombol “Masuk”, klik tulisan “Daftar Akun”. Isikan data diri pada formulir elektronik, lalu klik “Daftar”. Selanjutnya pengguna akan menerima e-mail aktivasi. Buka e-mail tersebut dan klik “Aktivasi Akun Anda”. Pengguna juga harus memberikan persetujuan terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang muncul pada layar agar bisa lanjut ke tahap berikutnya.

3. Ajukan Permohonan Paspor

Pada beranda, pengguna harus meng-klik tombol “Pengajuan Permohonan” lalu mengisi formulir elektronik dengan benar dan mengunggah pindaian berkas permohonan paspor yang diminta. Seusai mengisi formulir, halaman Data Pemohon akan menampilkan ringkasan data diri. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan pemohon lainnya dengan mengklik “Tambah Pemohon” di sisi kanan atas. Jika sudah, klik tombol “Lanjutkan”. Di tahap ini, penting bagi pengguna untuk tidak salah memilih jenis permohonan paspor.
Bagi yang sudah pernah mengajukan permohonan paspor sebelumnya, harus memilih "Penggantian paspor".
Kesalahan pemilihan akan menyebabkan pengguna harus membayar ulang permohonan paspor.

4. Pilih Lokasi Kantor Imigrasi dan Jadwal

Langkah selanjutnyaadalah menentukan di kantor imigrasi mana paspor akan diproses. Jangan lupa menyalakan pengaturan lokasi pada perangkat. Untuk mengetahui berapa banyak kuota yang tersedia, pengguna bisa memperhatikan keterangan di bagian bawah kalender.

5. Tahap Pembayaran

Setelah seluruh proses pengisian data dan pengunggahan berkas selesai, informasi permohonan paspor akan muncul di beranda dan dapat diklik untuk mendapatkan tagihan dalam bentuk PDF. Pembayaran harus dilakukan dalam dua jam setelah seluruh proses di M-paspor rampung. Pembayaran permohoann paspor dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, Kantor Pos, Indomaret serta marketplace (Tokopedia dan Bukalapak).

6. Perubahan Jadwal (Opsional)

Pemohon yang sudah membayar permohonan paspor dapat melakukan perubahan tanggal kedatangan ke kantor imigrasi dengan mengklik informasi permohonan yang tertera di beranda aplikasi M-Paspor.

7. Datang ke Kantor Imigrasi

Pemohon paspor yang telah melalui proses M-Paspor tetap harus datang ke kantor imigrasi untuk proses pengambilan data biometrik dan wawancara.

“Pemohon tetap harus datang untuk pengambilan foto dan sidik jari biometrik. Harus wawancara juga dengan petugas untuk memastikan keabsahan data. Ini unsur penting dari pengawasan dalam penerbitan paspor yang harus dilakukan, bukan cuma pelayanan”, tutup Achmad.

Rabu, 13 Juli 2022

JAKARTA – Enam orang Warga Negara Nepal berinisial BRM, KK, BC, NK, SK, dan DBG diberikan Tindakan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan akibat memberikan keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Ketika dikonfirmasi pada Rabu (13/07/2022), Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menuturkan, kecurigaan petugas terhadap alamat penjamin bermula pada saat proses wawancara dan perekaman data biometrik untuk permohonan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

“Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh petugas, didapati bahwa kedua perusahaan penjamin (PT GI PVT dan PT SGE) tidak ditemukan pada alamat yang tercantum dalam dokumen permohonan,” kata Achmad.

Petugas kemudian mendatangi alamat tempat tinggal Orang Asing tersebut sebagaimana tertera pada permohonannya, namun alamat tersebut juga tidak sesuai. Sementara Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) terus melakukan pencarian, pada tanggal 14 Juni 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mengirimkan surat permohonan pencantuman keenam WNA dalam daftar Cegah dan Tangkal DPOK ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Dari hasil temuan di lapangan, disimpulkan bahwa perusahaan penjamin tidak ditemukan dan alamat tinggal enam orang WN Nepal tersebut juga tidak sesuai dengan keterangan yang dicantumkan dalam permohonannya. Dengan demikian, mereka terbukti melanggar pasal 123 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, pungkas Achmad.

Adapun isi pasal yang dimaksud yaitu “setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Di sisi lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Felucia Sengky Ratna menyebut, adanya kemudahan berinvestasi di Indonesia bagi penanam modal asing tidak serta merta membuat petugas imigrasi melonggarkan pengawasan terhadap permohonan izin tinggal yang diajukan oleh penanam modal asing tersebut.

“Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tegas Sengky.

Jumat, 8 Juli 2022
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi sukses menyelenggarakan ajang penghargaan kehumasan bertajuk Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) pada Rabu (6 Juli 2022) malam yang mengambil lokasi di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Selatan. Acara penghargaan tersebut merupakan inisiasi Ditjen Imigrasi yang akan menjadi ajang kontestasi tahunan dalam rangka mengapresiasi kinerja komunikasi dan pengelolaan informasi publik dari satuan kerja keimigrasian di seluruh Indonesia.

Terdapat empat kategori penghargaan yang dikompetisikan dalam AHII, terdiri dari Imifluencer (pengelolaan media sosial terbaik), Media Darling (pengelolaan media dan pemberitaan terbaik), Webshine (pengelolaan website terbaik) serta The Most Caring One (pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terbaik). Seluruh karya satuan kerja keimigrasian yang diajukan dinilai oleh Dewan Penilai yang terdiri dari profesional dan praktisi di bidang kehumasan, baik dari internal maupun eksternal Ditjen Imigrasi.

"Hingga 23 Juni 2022, kami menerima 82 proposal pengelolaan media sosial, 34 proposal pengelolaan website serta 31 proposal pelayanan informasi dan pengaduan. Sedangkan untuk kategori Media Darling, kami bekerjasama dengan Tim Media dan Monitoring Internal Ditjen Imigrasi dalam memonitor aktivitas pengelolaan media dan pemberitaan dari satuan kerja keimigrasian selama tahun 2021", ungkap Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh saat menyampaikan laporan pelaksanaan AHII.

Adapun para peraih penghargaan dalam ajang AHII 2022 adalah sebagai berikut:

1. KATEGORI IMIFLUENCER AHII 2022
- Gold Winner: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan
- Silver Winner: Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang
- Bronze Winner: Kelas I TPI Jakarta Utara

2. KATEGORI MEDIA DARLING
- Gold Winner: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
- Silver Winner: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
- Bronze Winner: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

3. KATEGORI THE MOST CARING ONE
- Gold Winner: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
- Silver Winner: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
- Bronze Winner: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

4. KATEGORI WEBSHINE
- Gold Winner: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung
- Silver Winner: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
- Bronze Winner: Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang



Ajang penghargaan AHII merupakan salah satu rangkaian acara dari Kopdar Humas Imigrasi 2022 dengan tema "Communigration: Untuk Komunikasi yang Menginspirasi". Kopdar Humas Imigrasi merupakan kegiatan tahunan yang menjadi wadah bagi para petugas kehumasan di satuan kerja keimigrasian seluruh Indonesia untuk saling berbagi informasi, memperkuat jaringan dan menimba ilmu serta wawasan di dunia komunikasi publik. Guna memberikan pembekalan kepada insan humas imigrasi, Ditjen Imigrasi mengundang 7 (tujuh) orang narasumber yang merupakan profesional dan praktisi kehumasan, baik di bidang strategi komunikasi, penulisan kehumasan, videografi hingga digital marketing.

Selain menganugerahkan penghargaan kehumasan kepada satuan kerja keimigrasian, ajang AHII juga memberikan apresiasi tersendiri bagi peserta acara yang dinilai aktif dan menunjukkan dedikasi terbaiknya selama acara berlangsung. Ketiga peserta terbaik tersebut yaitu Habil Ashari dari Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan, Alif Fitrah dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang serta Dony Setiyawan dari Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pemalang. Khusus peserta terbaik, penghargaan dianugerahkan oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Hantor Situmorang yang hadir langsung sebagai undangan kehormatan.

Sementara itu, penghargaan AHII kepada satuan kerja keimigrasian diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Supartono, serta para Analis Keimigrasian Ahli Utama Ditjen Imigrasi yang juga merupakan tamu kehormatan, yakni Ronny F. Sompie, Alif Suaidi dan Lilik Bambang L.

Jumat, 1 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Sebagai peningkatan dari Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO), sebagian besar tahapan permohonan paspor kini dapat dilakukan melalui smartphone menggunakan Aplikasi M-Paspor. Mulai dari pengisian data diri, pengunggahan foto dokumen persyaratan, pemilihan kantor imigrasi, penentuan tanggal wawancara sampai tahap pembayaran. Namun, beberapa pemohon mengalami keterlambatan (loading) perubahan status pembayaran di M-Paspor mereka, padahal bukti transfer sudah keluar. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengimbau agar masyarakat tidak panik dan segera melakukan langkah-langkah berikut.

“Apabila status pembayaran di M-Paspor belum berubah, hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemohon paspor adalah me-refresh aplikasinya. Keluar dahulu, tidak running di background. Setelah itu, buka kembali M-Paspor. Sebagian orang langsung berubah status pembayarannya setelah aplikasi di-refresh, biasanya karena belum loading dengan sempurna,” kata Achmad.

Jika setelah refresh Aplikasi M-Paspor status pembayaran masih belum berubah, pemohon dapat menghubungi Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Live Chat di www.imigrasi.go.id, yang tersedia pada Senin-Jumat Pukul 09.00-15.00 WIB.

“Saat menghubungi petugas Live Chat Ditjen Imigrasi, silakan sampaikan alamat E-Mail yang digunakan oleh pemohon untuk log-in ke Aplikasi M-Paspor, berikut dengan screen capture halaman pembayaran di M-Paspor dan struk bukti transfer biaya PNBP paspor,” tandasnya.

Tim Live Chat Ditjen Imigrasi akan membantu meneruskan kendala tersebut ke helpdesk, dan menghubungi pemohon paspor kembali segera setelah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, Achmad mengimbau agar pemohon tersebut tetap memantau jendela Live Chat-nya.

Masyarakat yang sudah melakukan pembayaran paspor tidak perlu khawatir apabila nomor billing pembayaran M-Paspor yang dimasukkan sudah benar. Sistem di kantor imigrasi yang dituju secara otomatis mencatat data diri dan data pembayaran permohonan paspor.

Adapun pembayaran permohonan paspor dapat dilakukan melalui ATM, petugas teller bank, mobile banking e-commerce (Tokopedia/Bukalapak) dan Kantor Pos.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tugas dan fungsi keimigrasian sebesar 1,4 Triliun rupiah selama Januari hingga pekan ketiga Juni 2022. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Supartono dalam Workshop Refreshment Perbendaharaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Keimigrasian di Yogyakarta, Kamis-Jumat (30-31/6/2022).

Penerimaan ini, imbuh Supartono, telah mencapai 72 persen dari target 2 triliun rupiah. Dirinya optimistis realisasi penerimaan PNBP Ditjen Imigrasi di Tahun 2022 akan terus membaik dan meningkat seiring dengan dibukanya perbatasan (border) antar negara.

"Situasi saat ini yang semakin membaik mendongkrak pelayanan keimigrasian baik penerbitan paspor, izin tinggal atau Visa on Arrival (VoA) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, "ujarnya.

Dalam forum tersebut, Supartono juga mengimbau Kepala Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi untuk mematuhi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022. Pihaknya mengharapkan penyerapan anggaran Satuan kerja Imigrasi juga dapat memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan industri dalam negeri. Hal ini khususnya melibatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Realisasi ini, menurutnya mampu meningkatkan sebesar-besarnya angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara berkelanjutan dan bukan sekadar pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kita tentu berharap hal tersebut akan menimbulkan multiplier effect yang sangat besar di masyarakat," harapnya.

Workshop ini dihadiri seluruh kepala divisi keimigrasian, kepala kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi se Indonesia yang merupakan mitra kerja BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Jauhari.

Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly hadiri acara diseminasi kebijakan kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia terbaru di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Fransisco, Amerika Serikat, Sabtu (25/06/2022). Melalui kegiatan tersebut, Yasonna menjelaskan beberapa perubahan penting pada undang-undang terkait proses perolehan dan kehilangan kewarganegaraan RI serta penyesuaian layanan keimigrasian guna memfasilitasi kebijakan terbaru.

Dalam kata sambutannya saat membuka kegiatan, Menkumham menyampaikan bahwa pada UU Cipta Kerja terdapat berbagai kebijakan baru yang dirumuskan terkait tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM. Tugas dan fungsi tersebut antara lain adanya badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan serta Jenis Visa baru yang dikenal sebagai Visa ‘second home’.

“Visa Second Home memberikan kesempatan bagi warga negara asing, termasuk yang lanjut usia, yang yang ingin menetap di indonesia”, ujar Yasonna.

Selain digunakan oleh WNA yang ingin menghabiskan masa pensiun atau masa tuanya di Indonesia, Visa Second Home (Rumah Kedua) juga dapat digunakan oleh beberapa WNA yang karena ketentuan lainnya tidak dapat diakomodir dengan jenis izin tinggal lainnya. Namun, Ia harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan, terutama terkait asas manfaat yang memberikan kontribusi positif untuk peningkatan perekonomian RI.

Di samping itu, Yasonna melanjutkan, kebijakan di bidang kewarganegaraan yang selama ini sangat dinantinya akhirnya telah dapat diterapkan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“PP ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang tidak didaftarkan sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Kemudian juga untuk anak-anak yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan RI yang telah didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda, namun tidak memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir,” terangnya.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 ini memungkinkan anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan RI dan anak dari kedua orang tua WNI yang lahir di negara Ius Soli (sehingga menjadi ABG) dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden. Permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak PP tersebut diundangkan, yakni sampai dengan bulan Mei 2024.

Di sisi lain, Imigrasi memberikan fasilitas kepada subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang sudah didaftarkan, yaitu pengecualian dari kewajiban memiliki visa, izin tinggal dan izin masuk kembali melalui affidavit.

Affidavit dapat diajukan pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Apabila anak tersebut tinggal di Indonesia,maka dapat mengajukan di kantor imigrasi sesuai domisili. Fasilitas affidavit dapat digunakan hingga subjek ABG menginjak usia 21 tahun, di mana Ia harus menentukan kewarganegaraannya.



Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu menerangkan bahwa Ditjen Imigrasi berperan untuk memberika layanan visa dan izin tinggal atas kebijakan yang diambil kepada Eks-WNI yang akan tinggal kembali di Indonesia. Tujuannya yakni agar dapat turut berperan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional.

“Mekanismenya dengan mengajukan layanan Dokumen Keimigrasian pada layanan izin tinggal, sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2011 dan PP No. 31 Tahun 2013 untuk dapat diberikan izin tinggal sebagai Eks-WNI dengan segala kemudahannya. Eks-WNI mendapat keleluasaan bekerja serta berusaha sesuai peraturan perundangan sebagai pemegang ITAP. Mereka juga akan mendapat kesempatan tinggal di Indonesia lebih lama dan memperoleh kesempatan untuk memiliki properti, sesuai peraturan perundangan. Inilah peranan strategis imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Pramella.

Selasa, 28 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh

Pengubahan data diri di paspor lumrah dilakukan oleh pemilik paspor yang hendak menambah nama, mengganti nama atau pindah domisili. Namun, pernahkah terpikir situasi ketika pemilik paspor dihadapkan kenyataan bahwa nama jalan lokasi rumahnya berada diganti? Jika sudah begini, apa yang harus dilakukan? Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjawab, terdapat dua hal yang bisa dilakukan masyarakat saat mengalami hal ini.

“Pengubahan data alamat dapat dilakukan ketika seseorang melakukan penggantian paspor. Atau, jika penggantian nama jalan terjadi tidak lama setelah yang bersangkutan mengganti paspor, boleh menuliskan alamat terbarunya di halaman paling belakang. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena penulisan alamat baru tersebut tidak akan berdampak pada keabsahan paspor,” terang Achmad.

Halaman biodata paspor sendiri sebenarnya tidak mencantumkan alamat lengkap pemegang paspor. Namun, informasi alamat tersimpan pada database Imigrasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak dituntut untuk mengubah alamatnya secepat mungkin.

“Mekanisme perubahan alamat pemegang paspor sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dalam hal perubahan status sipil seseorang. Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jadi ketika alamat di KTP sudah berubah, maka akan kita sesuaikan,” tuturnya.

Baca Juga: QR Code Bukti Pembayaran M-Paspor Bisa Subtitusi Surat Pengantar Kantor Imigrasi Jika Pemohon Alami Ini

Oleh karena itu, Ia mengimbau agar masyarakat yang ingin melakukan penggantian paspor sekaligus mengubah informasi alamat di database Imigrasi untuk menyelesaikan proses perubahan data di Kantor Disdukcapil setempat terlebih dahulu.

Ketentuan yang terkait dengan data pemegang paspor terdapat pada Pasal 49 PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa pemohon paspor wajib melampirkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah dan Ijazah atau Surat Baptis. Di samping itu, pada Pasal 48 disebutkan bahwa paspor biasa dan paspor elektronik diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Adapun aturan perubahan alamat dijelaskan dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri (Permendagri).”

“Perubahan data pemegang paspor di SIMKIM tidak dikenakan biaya, pemohon hanya membayarkan PNBP permohonan penggantian paspor”, tutup Achmad.

Jumat, 24 Juni 2022
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Tato Juliadi Hidayawan lakukan monitoring terhadap Narapidana Warga Negara Asing (WNA) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Selasa (21/06/2022). Pada kunjungan yang dihadiri oleh delapan Narapidana Asing tersebut, Tato memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban Narapidana Asing dalam pemberian asimilasi di Lapas Kelas IIA Pontianak.

Asimilasi sendiri merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

“Bagi WNA yang hendak mengajukan asimilasi harus melengkapi dokumen, yakni surat jaminan tidak melarikan diri dan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsuler, dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia,” tutur Tato.

Dokumen pendukung yang juga harus disiapkan yaitu surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

“Diharapkan nantinya Imigrasi membuat regulasi terhadap kebijakan asimilasi yang berintegrasi dengan Aplikasi Cekal Online. Dengan demikian, ketika asimilasi diberikan kepada warga binaan atau Narapidana WNA, akan terdaftar secara otomatis pada aplikasi cekal online,” imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh jajaran keimigrasian lainnya, antara lain Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Muhammad Nur Mansyur, Analis Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, Plt. Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak, Ardian Setiawan serta pejabat struktural di lingkungan Lapas Kelas IIA Pontianak.

amis, 23 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Departemen Kejahatan Terorganisir, Lembaga Kepolisian Nasional Jepang pada Rabu (22/06/2022). Pemberian penghargaan ini merupakan wujud apresiasi setelah jajaran keimigrasian, khususnya di wilayah kerja Tegalrejo, Lampung berhasil mengamankan Warga Negara Jepang berinisial MT, tersangka dugaan penipuan bantuan sosial Covid-19 di Jepang.

“Melalui Letter of Appreciation yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kuniyoshi Watanabe selaku Dirjen Departemen Kejahatan Terorganisir Jepang mengungkapkan terima kasihnya atas kontribusi besar Imigrasi Indonesia dalam penangkapan tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 di Jepang yang melarikan diri ke Indonesia,” jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh saat dikonfirmasi.



Penghargaan juga disampaikan secara resmi oleh Junichirou Kan, Asisten Komisioner di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Ia mengungkapkan, jajaran keimigrasian Indonesia telah menunjukkan kooperasi yang luar biasa kepada departemen tersebut dalam proses investigasi terkait kasus penipuan yang terjadi di Tokyo, Jepang.

Baca Juga: Terduga Penipuan Bansos Covid-19 di Jepang Dideportasi

“Dengan menemukan lokasi dan menahan tersangka yang bersembunyi di negara Anda, Anda telah berkontribusi secara signifikan dalam penyelesaian kasus hingga menemukan titik terangnya,” tulis Junichirou Kan.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mendapat informasi dari Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang sedang mencari warganya dengan inisial MT, yang diduga merupakan pelaku penipuan terhadap bantuan Covid-19 dari Pemerintah Jepang. Saat dilakukan pengecekan data perlintasan, MT diketahui masih berada dan berkegiatan di Indonesia. Ia diduga kuat berada di Lampung.

Divisi Keimigrasian Lampung bersama Babinsa, Babinkamtibmas, Kepolisian serta perangkat desa setempat akhirnya berhasil mengamankan MT. Mereka tiba di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi pada Rabu (08/06/2022) Pukul 05.00 WIB. Kronologi penangkapan MT lebih lengkap dapat dilihat pada TAUTAN INI

MT kemudian dideportasi pada Rabu (22/06/2022) melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Narita di Jepang. Ia dipulangkan menggunakan maskapai Japan Airlines JL720 yang bertolak pukul 06.35 WIB.

Pria berusia 48 tahun itu diketahui masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dengan visa tinggal terbatas untuk penanam modal. Izin tinggal terakhir yang dimiliki oleh MT adalah ITAS yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 2023.

“Tersangka MT dikenakan pasal 75 UU No.6 Tahun 2011 karena diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan. Kepada yang bersangkutan dilakukan penangkalan sehingga tidak dapat lagi memasuki wilayah Indonesia,” ujar Achmad.

Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kehadiran Orang Asing di Indonesia memiliki dampak positif bagi ekonomi negara, namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif yang harus diantisipasi. Hal ini disampaikan oleh Analis Keimigrasian Ahli Utama, Ronny F. Sompie saat mewakili Plt Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana dalam Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Pusat pada Rabu (22/06/2022). Pertemuan yang digawangi oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) dilakukan guna memperkuat kerja sama antarinstansi dalam pemantauan kegiatan Orang Asing. Apalagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada November 2022.

“Contoh terbaru adalah WNA buron asal Jepang berinisial MT yang melarikan diri ke wilayah Republik Indonesia. Hal serupa dapat terjadi ke depannya, oleh karena itu diharapkan sinergitas antarinstansi dapat ditingkatkan. Ini juga merupakan salah satu upaya menyukseskan kegiatan KTT G20, di mana tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya,” ujar Ronny.

Mendukung pernyataan tersebut, Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Agung Cahya Sumirat menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan Sumber Daya Alam dan Demokrasi yang kuat. Ia mengatakan, terkait TIMPORA, pihaknya bertugas melakukan pengamanan fisik, informasi dan personel, serta perizinan organisasi kemasyarakatan asing. Selain itu, Kemlu juga menjalin kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri, serta evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

“Pada saat ini, pengamanan Informasi adalah salah satu pengamanan yang sulit. Seperti kita ketahui, saat ini serangan siber ke Amerika dan Canada semakin marak terjadi,” pungkasnya.

Beberapa ancaman (threat) yang mungkin terjadi saat pelaksanaan KTT G20 antara lain unjuk rasa, kekerasan, perusakan, bencana alam, teror, sabotase, penyadapan, peretasan hingga potensi gangguan dari konflik yang sedang terjadi di beberapa negara. Potensi kerawanan lain yang menghinggapi pertemuan internasional itu yakni terorisme, maraknya pengungsi dan provokasi.

Menanggapi berbagai informasi yang dibagikan perwakilan kementerian dan lembaga dalam forum tersebut, Ronny menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam TIMPORA perlu memperkuat komunikasi, serta responsif terhadap penyebaran informasi dan berita mengenai KTT G20.

“Kementerian dan lembaga juga harus dapat menyeleksi Orang Asing yang akan diberikan rekomendasi. Deteksi dini diperlukan sebelum menerbitkan rekomendasi bagi WNA tersebut,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa data informasi Orang Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia perlu diperkuat. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi siap membantu kementerian dan lembaga terkait perlintasan Orang Asing. Selain itu, pengerahan intelijen hingga tingkat desa/kelurahan juga patut dipertimbangkan.

“Stakeholders di wilayah seperti RT/RW serta masyarakat kelak akan menjadi ujung tombak dalam hal keberadaan orang asing di wilayahnya”, tutup Ronny.

Penulis: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh

Jakarta (23/06/2022) – Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Intelijen Keimigrasian mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 8 Tahun 2022 tentang intelijen keimigrasian di Jakarta pada Rabu-Jumat (22-24/06/2022). Pembahasan dilakukan dengan mengajak stakeholder lain seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Pusat Pendidikan Intelijen Polri.

Direktur Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi R.P. Mulya menjelaskan bahwa urgensi dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian sebagai revisi atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 Tahun 2016 salah satunya karena Peraturan Menteri tersebut dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi kondisi lapangan yang ada saat ini.

“Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena seperti pandemi covid-19 dan banyaknya event berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Sehingga menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan keimigrasian yang ada,” jelas Mulya di hadapan peserta rapat.

Kondisi tersebut, menurut Mulya dirasa perlu adanya perubahan pada Pedoman Pelaksana yang menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan Menteri tentang Intelijen yang terbaru. Pedoman Pelaksanaan ini nantinya dapat berguna sebagai penjabaran yang lebih rinci dari pasal-pasal pada Peraturan Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.

Dirinya berharap pedoman pelaksanaan ini diharapkan pula dapat mencakup mekanisme dan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan Peraturan Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022, sehingga dapat menjadi dasar para pegawai imigrasi untuk menerapkan kegiatan Intelijen Keimigrasian secara langsung di lapangan.

“Permasalahan – permasalahan seperti beberapa kegiatan Intelijen yang tidak terakomodir serta keterbatasan-keterbatasan lainnya harus dapat terselesaikan, sehingga kita dapat bersama-sama mengerahkan sumber daya terbaik serta bergerak secara efektif dalam rangka menjalankan fungsi Intelijen Keimigrasian,” harapnya.

Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selatan, Lilik Sujandi meresmikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Rabu (22/06/2022). Peresmian yang dihadiri oleh Bupati Balangan, H. Abdul Hadi itu ditandai dengan penyerahan paspor kepada pemohon secara simbolis dan pemberian piagam penghargaan oleh Sang Bupati kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel.

“Peresmian UKK Balangan diharapkan dapat segera mewujudkan pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten Balangan dan sekitarnya. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Balangan beserta para jajaran yang telah bekerja sama dengan Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka pembentukan Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Balangan”, tutur Lilik dalam sambutannya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Sahat Pasaribu menyampaikan bahwa peresmian UKK Balangan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Balangan dan sekitarnya.

“UKK Balangan merupakan perpanjangan dari kantor imigrasi sebagai pelaksana teknis induk yang akan melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai bagian dari urusan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan masyarakat,” pungkas Sahat.

Selain pelaksanaan kegiatan simbolis, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peninjauan Ruang Pelayanan UKK Balangan oleh Kakanwil Kemenkumham Kalsel dan Bupati Balangan. Setelah itu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya menguji coba perekaman pelayanan paspor UKK Balangan.

Selasa, 21 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Meningkatnya animo wisatawan asing untuk melancong ke Indonesia dan perputaran roda bisnis yang berangsur normal tak pelak memunculkan semakin banyak pertanyaan soal ketentuan memasuki wilayah Indonesia. Hal ini dapat dipahami, mengingat selama dua tahun terakhir sudah banyak pergantian peraturan yang terjadi karena menyesuaikan kondisi pandemi. Berikut beberapa pertanyaan masyarakat tentang persyaratan perjalanan (travel requirements) Warga Negara Asing untuk memasuki Indonesia yang dihimpun oleh tim redaksi Ditjen Imigrasi:
1. Saya akan datang ke Indonesia pada Bulan Juni 2022, mohon info apakah asuransi kesehatan/asuransi perjalanan dan hasil tes RT PCR diperlukan?
2. Apa saja persyaratan perjalanan bagi pengguna Visa On Arrival?
3. Apakah dapat membayar Visa On Arrival dengan Dollar Amerika atau mata uang asing lainnya?
4. Apakah bisa mengajukan Visa On Arrival jika masuk ke Indonesia lewat jalur darat?
5. Apakah Warga Negara Asing tanpa kewarganegaraan (stateless person) bisa mengajukan visa?

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kerap berlalu-lalang di kanal-kanal komunikasi Ditjen Imigrasi tersebut, Subkoordinator Humas, Achmad Nur Saleh memberikan jawaban lengkap berikut:

Protokol Kesehatan Bukan Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
“Pertanyaan ini salah satu yang paling sering muncul di berbagai kanal kami, mungkin masyarakat menganggap protkes Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) juga tanggung jawab Imigrasi. Namun, perlu diketahui bahwa regulator protokol kesehatan yang paling utama itu Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan”, jelasnya.

Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui update informasi protokol kesehatan PPLN dapat mengecek surat edaran terbaru di website https://covid19.go.id/. Peraturan protokol kesehatan PPLN terbaru hingga saat ini adalah SE Satgas Covid-19 No. 19 Tahun 2022, yang dapat diunduh DI SINI.

Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 8 Juni 2022 Kementerian Luar Negeri menerbitkan SE/00081/PK/06/2022/64 yang merupakan addendum SE Satgas COVID-19 No. 19/2022 tentang Protokol Kesehatan. Dalam addendum disebutkan bahwa WNA yang akan memasuki wilayah RI tidak perlu menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Adapun kebijakan ini bersifat sementara, dan akan disesuaikan kembali mengacu pada perkembangan kesehatan global.

“PPLN juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan di bandara atau pelabuhan. Sebaiknya mempersiapkan dana/cash untuk proses pemeriksaan ini, mungkin ada tes yang harus dijalani,” ujarnya.

Orang Asing Subjek Visa On Arrival (VOA) Pastikan Paspor Berlaku Setidaknya Enam Bulan
Sementara itu, lanjut Achmad, Orang Asing dari negara-negara yang merupakan subjek Visa On Arrival harus memastikan bahwa masa berlaku paspor mereka paling sedikit adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ketibaan di Indonesia. Mereka juga wajib menunjukkan tiket perjalanan untuk meninggalkan Indonesia setelah liburannya usai.

Biaya VOA Sebesar Rp 500.000
Orang Asing yang ingin mengajukan VOA namun belum menukarkan mata uang tak perlu khawatir. Pada terminal kedatangan (arrival hall) sebelum melewati pemeriksaan imigrasi, mereka akan menemukan counter Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mereka dapat menukarkan mata uang dan melakukan pembayaran VOA pada counter tersebut.
“Setelah itu lanjut ke pemeriksaan keimigrasian untuk verifikasi dokumen kelengkapan dan pemberian VOA,” kata Achmad.

VOA Disediakan di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, Laut dan Darat
Pada 27 Mei 2022, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana menerbitkan Surat Edaran No. IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 yang memberikan kemudahan keimigrasian guna mendukung pariwisata berkelanjutan selama pandemic Covid-19. Dalam SE tersebut ditetapkan beberapa TPI yang dapat memberikan fasilitas Visa On Arrival, yakni sebagai berikut:

(1) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara:
(a) Hang Nadim di Kepulauan Riau,
(b) Hasanuddin di Sulawesi Selatan,
(c) Juanda di Jawa Timur,
(d) Kualanamu di Sumatera Utara,
(e) Ngurah Rai di Bali,
(f) Sam Ratulangi di Sulawesi Utara,
(g) Soekarno Hatta di DKI Jakarta,
(h) Yogyakarta di DI Yogyakarta, dan
(i) Zainuddin Abdul Majid di Nusa Tenggara Barat;

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut:
(a) Benoa di Bali,
(b) Bandar Bentan Telani Lagoi di Kepulauan Riau,
(c) Bandar Seri Udana Lobam di Kepulauan Riau,
(d) Batam Centre di Kepulauan Riau,
(e) Citra Tri Tunas di Kepulauan Riau,
(f) Dumai di Riau,
(g) Marina Teluk Senimba di Kepulauan Riau,
(h) Nongsa Terminal Bahari di Kepulauan Riau,
(i) Sekupang di Kepulauan Riau,
(j) Sri Bintan Pura di Kepulauan Riau, dan
(k) Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau;

(3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas:
(a) Aruk di Kalimantan Barat,
(b) Entikong di Kalimantan Barat,
(c) Mota’in di Nusa Tenggara Timur, dan
(d) Tunon Taka di Kalimantan Utara.

Visa Kunjungan Bisa Diajukan dengan Oleh WNA Tidak Berkewarganegaraan

Masyarakat yang sudah pernah mengajukan permohonan visa pasti pernah melihat kolom “Dokumen Keimigrasian (Dokim)” tertera di halaman pengunggahan dokumen. Achmad menerangkan, yang dimaksud dengan Dokumen Keimigrasian adalah paspor atau dokumen lain yang berfungsi selayaknya paspor.
“Dengan demikian, WNA tak berkewarganegaraan (stateless person) dapat mengajukan permohonan visa Indonesia, selama Ia memiliki dokumen lain yang oleh negara pemberinya diakui memiliki fungsi selayaknya paspor. Sebagai contoh, ada negara yang penduduk di perbatasannya tidak diberikan paspor reguler, namun diberikan ‘Alien Passport’. Itu dapat digunakan untuk permohonan visa,” jelas Achmad.