Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana regrets the attitude of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migrants (IOM). He considers that the two organizations need to take more action in handling foreign refugees. Hence, the presence of refugees creates social problems in Indonesia. The statement was conveyed by Widodo in Jakarta on Friday (25/11/2022) in response to the rejection of Rohingya refugees by residents in Lhokseumawe, North Aceh.
"UNHCR and IOM must take a role in handling refugees from abroad. Don't run away from responsibility. Only provide refugee certificates, and with those certificates, refugees can go as they please here and become a social problem in Indonesia," he stressed.
Widodo explained that in Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Overseas, Immigration through Immigration Detention Centers plays a role in collecting data by checking travel documents, immigration status, and identity. Furthermore, the Immigration Detention Center officers will coordinate with the United Nations through the High Commissioner for Refugees office in Indonesia.
In sheltering refugees from abroad, Immigration coordinates with the local district/city government to transport and place refugees from where they arrive to shelters.
"Providing the basic needs for refugees in shelters or community houses such as clean water, food, drink, clothing, health services, and worship facilities is the responsibility of UNHCR and IOM," said Widodo.
As reported by the Head of Class II Lhokseumawe Immigration Office, on Tuesday (24/11/2022) night, there was a rejection from residents to the arrival of Rohingya refugees who tried to break the former Lhokseumawe Immigration office in Puenteut's gate by wrecking it's lock and directly entered, without any prior authorization.
The residents in the Puentuet Region saw the crowd. They knew the Rohingyas had been brought, and they immediately gathered at the location and refused the Rohingyas' arrival. Until now, there has been no further information regarding the placement of the Rohingya ethnic group, and the people in Puentuet are still on guard in front of the former Immigration Office building to anticipate the return of the Rohingya group to their area.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana menyesalkan sikap The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migrant (IOM) yang tidak mengambil peran untuk penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri sehingga keberadaan pengungsi menimbulkan masalah sosial di Indonesia. Hal ini disampaikan Widodo di Jakarta pada Jumat (25/11/2022) menanggapi kasus penolakan pengungsi Rohingnya oleh warga masyarakat di Lhokseumawe, Aceh Utara.
“UNHCR dan IOM harus mengambil peran dalam penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri. Jangan lari dari tanggung jawab, hanya memberikan sertifikat pengungsi yang nantinya dengan sertifikat itu para pengungsi bisa seenaknya di sini serta menjadi masalah sosial di Indonesia,” tegasnya.
Widodo menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi berperan melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan identitas. Selanjutnya petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
Dalam hal penampungan pengungsi yang datang dari luar negeri, Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan.
“Untuk penyediaan hak dasar pengungsi di tempat penampungan atau Community House (CH) seperti penyediaan air bersih, makan, minum, dan pakaian, pelayanan kesehatan, dan fasilitas ibadah merupakan tanggung jawab UNHCR dan IOM secara keseluruhan,” ujar Widodo.
Seperti dilaporkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, pada Selasa (24/11/2022) malam telah terjadi penolakan warga atas kedatangan pengungsi Rohingnya yang berusaha menerobos pintu pagar dengan merusak kunci dan langsung masuk ke ex-kantor Imigrasi Lhokseumawe di Puenteut, tanpa adanya persetujuan lebih dahulu.
Masyarakat di Wilayah Puentuet yang melihat keramaian dan mengetahui adanya Rohingnya yang dibawa langsung berkumpul di lokasi dan menolak adanya kedatangan mereka. Hingga sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait penempatan etnis Rohingya tersebut dan masyarakat di Puentuet masih berjaga di depan ex-gedung Kantor Imigrasi untuk mengantisipasi datangnya kembali rombongan Rohingya ke wilayah mereka.
JAKARTA – 7 WN Korea Selatan (Korsel) diduga menyalahgunakan visa on arrival (VOA) untuk bekerja. WN Korsel tersebut diamankan petugas Imigrasi pada Senin (21/11) setelah menyelenggarakan ajang pencarian bakat di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana mengungkapkan bahwa para WNA yang menyalahgunakan VOA untuk bekerja itu merupakan tim kreatif dari sebuah PH. Mereka diperkerjakan di Indonesia untuk melakukan pekerjaan dalam ajang pencarian bakat yang disiarkan langsung di stasiun televisi KBS Korea.
“Enam orang tim kreatif ini datang menggunakan VOA dan mereka di-hire oleh dua orang WN Korea Selatan, satu pemegang VOA dan yang lain pemegang KITAS. Total ada delapan paspor Korsel yang kami amankan,” ungkap Widodo di Jakarta pada Selasa (22/11/2022).
Pernyataan Widodo ini menanggapi video yang beredar di masyarakat yang memperlihatkan petugas membawa paksa empat WN Korsel tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, mereka mengaku diperintah agen yang membawa mereka ke Indonesia agar playing victim pada saat dibawa oleh petugas Imigrasi.
“Sejauh ini, tindakan petugas sudah sesuai prosedur karena ada perlawanan dari orang asing tersebut. Akan tetapi Saya tetap perintahkan agar Direktur Wasdakim melakukan pemeriksaan dan mendalami petugas-petugas imigrasi yang bertugas pada saat itu,” jelas Widodo.
Lebih lanjut Widodo menambahkan, “Jika di kemudian hari ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang oleh petugas, maka kami akan jatuhkan sanksi kepada mereka sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,” tutur Widodo.
Widodo juga memerintahkan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk mengambil langkah tegas dengan memeriksa agen/pengurus yang menyuruh empat WN Korsel tersebut sesuai aturan hukum.
JAKARTA - Setelah ditutup selama masa pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan uji coba pembukaan kembali Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKBP) atau multiple entry visa mulai Selasa (22/11/2022). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada Senin (21/11/2022).
"VKBP akan diuji coba dibuka kembali sebagai bentuk dukungan Imigrasi kepada para pebisnis global, calon investor yang bonafid, dan miliarder dunia bermodal besar sehingga bisa dengan mudah bolak balik masuk ke Indonesia. Ini merupakan bukti nyata kemudahan keimigrasian untuk para pelaku bisnis dengan mobilitas tinggi yang akan memberi dampak signifikan untuk pemulihan ekonomi Indonesia," jelas Widodo.
Widodo menyampaikan bahwa orang asing pelaku bisnis yang akan mengajukan VKBP wajib memiliki penjamin berupa korporasi atau perusahaan di Indonesia. Pengajuan VKBP dilakukan oleh penjamin, baik secara online melalui website visa-online.imigrasi.go.id maupun melalui Perwakilan RI di luar negeri.
Visa kunjungan beberapa kali kunjungan, menurut Widodo merupakan jenis visa kunjungan yang memungkinkan orang asing bisa melakukan perjalanan keluar dan masuk ke Wilayah Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap kali masuk ke Indonesia diberikan izin tinggal selama 60 hari.
"Untuk VKBP dikenakan biaya yakni sebesar Rp 3.000.000 per orang/tahun sehingga orang asing tersebut bisa bolak balik ke Indonesia tanpa perlu melakukan perpanjangan izin tinggalnya," ujarnya. Widodo menegaskan bahwa VKBP tidak dapat digunakan untuk bekerja di Indonesia. Orang asing pemegang VKBP dapat melakukan kegiatan, antara lain melakukan pembicaraan bisnis, wisata, tugas pemerintahan, pembelian barang, rapat, alasan kemanusiaan, dan transit;
Persyaratan utama pengajuan VKBP sebagai berikut:
1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
2. Surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
3. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia berupa rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
4. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
5. Pasfoto berwarna terbaru minimal diambil 3 (tiga) bulan terakhir dengan latar putih.
Selain itu terdapat persyaratan tambahan selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:
1. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia;
2. Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
3. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama berada di Wilayah Indonesia.
"Kami berharap kebijakan keimigrasian ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis mancanegara yang akan melakukan perjalanan bisnis atau berinvestasi di Indonesia," tutup Widodo.
BALI - Pelaksana Teknis (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana gelar rapat koordinasi teknis terkait persiapan penyelenggaraan B20 dengan tim teknis penyelenggaraan B20 di Bandara Ngurah Rai Bali pada Selasa (08/11/2020). Dalam rapat yang bertempat di Posko Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali itu, Widodo mengajak perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali untuk berkolaborasi memudahkan proses kedatangan anggota The Business 20 (B20).
“Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berperan dalam meningkatkan investasi, termasuk kegiatan perdagangan yang melibatkan komunitas bisnis internasional,” ungkap Widodo.
Ia menjelaskan, Imigrasi berkomitmen memberikan kenyamanan dan kemudahan dengan fasilitas keimigrasian seperti e-VOA dan layanan keimigrasian lainnya untuk delegasi B20. Kadin atau penanggung jawab dari pihak penyelenggara B20 dapat mengoordinasikan jumlah dan nama-nama delegasi di setiap penerbangan menuju Bali kepada Imigrasi Ngurah Rai. Dengan begitu, pihak Imigrasi Ngurah Rai dapat mengupayakan penerbitan QR Code saat anggota B20 masih dalam perjalanan, serta dapat mengantisipasi layanan keimigrasian lainnya yang mudah dan nyaman pada saat kedatangan dan keberangkatan nanti.
“Melalui pemberian fasilitas ini, imigrasi ingin memastikan kepada pebisnis global bahwa imigrasi akan memberikan dukungan dan pelayanan keimigrasian yang terbaik. Imigrasi juga akan mendukung kegiatan B20 yang sangat positif ini untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia yang sedang menghadapi guncangan resesi,” tuturnya.
Setelah rapat koordinasi, Plt Dirjen Imigrasi dan pihak penyelenggara dalam hal ini KADIN melakukan simulasi layanan keimigrasian bagi delegasi B20 dari alur kedatangan hingga layanan pemeriksaan keimigrasian di TPI Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
Delegasi B20 yang datang dari berbagai negara akan tiba secara bertahap di Bali pada
11 - 14 November 2022 untuk menghadiri Forum B20 yang menjadi bagian dari penyelenggaraan G20 tahun 2022.
“Sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, imigrasi sangat menaruh harapan besar bahwa penyelenggaraan B20 ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk pembangunan ekonomi global. Prioritas B20 antara lain adalah rekomendasi kebijakan pada reformasi sistem keuangan, perdagangan, investasi, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan anti-korupsi, mudah-mudahan menjadi langkah strategis bersama untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global” pungkas Plt Dirjen Imigrasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyetorkan penerimaan negara sebesar Rp3.033.770.445.101 hingga awal Oktober 2022, dengan penerimaan dari layanan visa (termasuk di dalamnya Visa Kunjungan Saat Kedatangan) sebesar Rp 1,2 Triliun. Penerimaan negara dari Visa on Arrival di Bali saja mencapai Rp487.030.718.200 dalam enam bulan terakhir.
Peningkatan pendapatan negara dari layanan keimigrasian ini dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival) kepada 86 Negara.
“Seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19, Ditjen Imigrasi melakukan terobosan-terobosan kebijakan keimigrasian, antara lain kebijakan Visa on Arrival yang efektif menarik wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia. Tak hanya itu, kebijakan visa yang kami keluarkan diproyeksikan akan mendorong Orang Asing yang potensial untuk berkontribusi secara ekonomi,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Bali, Selasa (25/10/2022).
Kebijakan visa dalam rangka mendukung sektor pariwisata dan pembangunan masyarakat pada tahun 2022 dilakukan secara bertahap. Pada 6 Maret 2022, diterbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0525.GR.01.01 yang memberikan Visa on Arrival kepada 23 Negara.
Kini, Visa on Arrival dapat diajukan oleh pemegang paspor dari 86 negara pasca diterbitkannya Surat Edaran Nomor IMI-0700.GR.01.01 pada 14 September 2022. Dalam surat edaran terbaru juga disampaikan pembukaan 15 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara, 91 TPI Pelabuhan Laut, dan 12 Pos Lintas Batas.
Menjelang pelaksanaan KTT G20, Ditjen Imigrasi secara resmi meluncurkan second home visa melalui Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 yang terbit pada 25 Oktober 2022.
“Kebijakan Visa Rumah Kedua memungkinkan investor, wisatawan mancanegara, calon investor, pebisnis global dan miliarder dunia untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun. Dengan kebijakan yang baru ini, diperkirakan realisasi PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi kedepan akan semakin meningkat. Saat ini kita sudah mencapai 151% dari target, tentunya pencapaian ini berdampak terhadap pemulihan ekonomi,” pungkas Widodo.
Persentase pencapaian target PNBP tersebut, lanjutnya, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan presentase penerimaan negara dari Imigrasi sebelum Pandemi Covid-19. Tahun 2017, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi adalah Rp 1,8 Triliun (108%), sedangkan pada tahun 2018 mencapai Rp 2,1 Triliun (111%). Tepat sebelum pandemi dimulai, Imigrasi mencetak angka penerimaan sebesar Rp 2,5 Triliun (127%) hingga akhir 2019.
“Lalu masuklah kita pada masa Pandemi Covid-19, di mana pendapatan negara dari Imigrasi hanya memenuhi 74% target pada 2020 dan 54% di tahun 2021. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berangsur bangkit,” tandasnya.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa). Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang diterbitkan pada Selasa, 25 Oktober 2022.
“Menjelang pelaksanaan KTT G20, hari ini kami secara resmi meluncurkan second home visa. Tujuannya adalah untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Bali dan berbagai destinasi lainnya,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana pada acara peluncuran second home visa di Bali, Selasa (25/10/2022).
Widodo sengaja mengundang para pelaku pariwisata di Bali karena diperlukan kerja sama dengan seluruh stakeholders demi iklim pariwisata yang lebih baik dari sebelumnya.
Subjek dari second home visa yaitu Orang Asing tertentu atau ex-WNI yang hendak tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan visa ini, Orang Asing dapat tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti investasi dan kegiatan lainnya.
Permohonan second home visa dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi berbasis website (visa-online.imigrasi.go.id). Dokumen persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut:
a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan;
b. Proof of Fund berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setara;
c. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; dan
d. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae).
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) second home visa adalah sebesar Rp 3.000.000,- sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2022. Pembayaran tarif PNBP visa rumah kedua dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia melalui portal pembayaran PNBP yang tersedia.
Widodo menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak surat edaran diterbitkan.
“Kebijakan keimigrasian ini merupakan salah satu insentif non fiskal yang dapat menjadi stimulus bagi orang asing tertentu untuk tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.," harapnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana merilis kebijakan terbaru pemberian fasilitas bebas visa kunjungan bagi seluruh delegasi dan jurnalis asing yang akan melakukan tugas di event G-20.
Jakarta, 18 Oktober 2022 – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
kembali amankan 6 (enam) warga negara asing yang berkegiatan tidak sesuai dengan
izin tinggalnya. Berawal dari laporan masyarakat terkait kecurigaan terhadap
Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan Paspor RI dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan mulai Rabu, 12 Oktober 2022. Penerapan masa berlaku paspor yang baru ini didasarkan pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 18 tahun 2022 yang diundangkan di Jakarta pada Kamis, 29 September 2022.
“Alhamdulillah kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun sudah dapat diimplementasikan mulai 12 Oktober 2022. Kami mohon dukungan dan saran selama masa transisi tersebut agar Imigrasi dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (11/10/2022).
Sementara itu, saat ini aturan mengenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder terkait. Masyarakat masih akan membayar biaya yang sama dengan sebelumnya, yaitu Rp 350.000,- untuk paspor biasa nonelektronik dan Rp 650.000,- untuk paspor biasa elektronik. Biaya permohonan paspor ini berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan kemudian.
“Masa berlaku paspor 10 tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal diimplementasikannya Permenkumham 18/2022,” tuturnya.
Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham 18/2022 disebutkan, paspor biasa (elektronik dan nonelektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Khusus bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), masa berlaku paspor juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu hingga sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya. Sebagai contoh, apabila usia ABG adalah 18 (delapan belas) tahun saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi 3 (tiga) tahun atau hingga Ia menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun. Usia tersebut merupakan batas maksimal ABG untuk menentukan kewarganegaraannya.
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi beserta Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham beserta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Indonesia menggelar rapat koordinasi pelaksanaan masa berlaku
paspor 10 tahun pada Senin (10/10/2022). Pertemuan virtual itu juga dihadiri oleh pejabat imigrasi/pejabat lain yang ditunjuk pada Perwakilan RI di luar negeri.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi siap mengimplementasikan aturan baru tentang masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Aturan baru ini tertuang dalam Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 18 tahun 2022 yang diundangkan di Jakarta pada Kamis (29/09/2022).
"Berlakunya aturan baru ini mungkin sudah ditunggu oleh masyarakat, Alhamdulillah sekarang sudah disahkan. Di sisi lain, saat ini kami sedang mempersiapkan petunjuk teknis di kantor imigrasi serta infrastruktur kesisteman untuk mengimplementasikan aturan tersebut. Oleh karena itu, kami mohon pengertian dari masyarakat. Apabila sudah siap pasti segera kami informasikan," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (04/10/2022).
Bertambahnya masa berlaku paspor juga menimbulkan pertanyaan tentang biaya PNBP yang harus dibayarkan. Widodo menyebutkan bahwa saat ini aturan mengenai biaya PNBP paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder terkait
“Saat ini masyarakat masih akan membayar biaya yang sama dengan sebelumnya, yaitu Rp 350.000,- untuk paspor biasa nonelektronik dan Rp 650.000,- untuk paspor biasa elektronik,” ujarnya.
Widodo menjelaskan bahwa masa berlaku paspor 10 tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal disahkannya aturan tersebut. Jadi, paspor yang terbit sebelum peraturan ini diundangkan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, tidak otomatis berlaku 10 (sepuluh) tahun.
Disebutkan dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, paspor biasa (elektronik dan nonelektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
JAKARTA (24/8) – Dua orang pria asal Tiongkok, CHEN YONGTONG (CY) dan WU JINGE (WJ) resmi menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sejak (10/8) lalu karena diduga melanggar pasal 119 ayat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Keduanya terancam pidana penjara paling lama lima tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.
CY (34 th) dan WJ (36) masuk ke Indonesia pada tanggal 16 Januari 2022 menggunakan paspor berkebangsaan Meksiko dengan visa kunjungan untuk bisnis yang disponsori oleh PT. GUNUNG AGUNG KONTRAKTOR. Kecurigaan petugas muncul ketika pengurusan perpanjangan izin tinggal kunjungan (ITK) WJ di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur pada 12 April 2022, diwakili oleh seorang penerjemah Bahasa Mandarin pada sebuah biro perjalanan wisata. WJ pun akhirnya dipanggil ke kantor imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Setelah WJ diperiksa oleh petugas di Kanim Jakarta Timur, didapatilah nama CY. Karena keduanya masuk Indonesia bersamaan. Hal ini juga kami konfirmasi melalui data perlintasan keduanya dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Petugas kami kemudian mendatangi CY di apartemennya di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Pada saat itu, CY tidak bisa menunjukkan paspor “Meksiko”-nya.” Jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram.
Lebih lanjut Surya menjelaskan “Paspor Meksiko yang digunakan terkonfirmasi palsu. Ini kami ketahui berdasarkan konfirmasi dari Kedutaan Besar Meksiko yang menyatakan bahwa paspor tersebut tidak terdaftar. Atas perbuatan ini, WJ dan CY ini dikenakan pasal yang sama, yakni pasal 119, tapi dengan ayat yang berbeda. WJ dijerat pasal 119 ayat (2) sedangkan CY ayat (1). Sanksi pidananya sama. Pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,-“ pungkas Surya.
Pasal 119 berbunyi:
(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2)Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
WJ dan CY mengaku telah memiliki paspor Meksiko sejak tahun 2019, meskipun mereka adalah WN Tiongkok berdasarkan konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok. Pengurusan paspor Meksiko dilakukan melalui perantara yang mereka tidak kenal sebelumnya dengan membayar sejumlah uang. Mereka bermaksud menggunakan paspor tersebut untuk memuluskan perjalanan mereka menuju ke negara lain karena sebatas yang mereka ketahui, paspor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) hanya dapat digunakan ke beberapa negara saja.
“Proses penyidikan sudah dimulai, tinggal menunggu waktu hingga kasus mereka dilimpahkan ke Pengadilan. Kita tidak bisa biarkan orang asing masuk ke Indonesia dan berbuat sesuka hati. Kasus seperti ini harus ditindak agar menimbulkan efek jera.” tutup Surya.
Kamis, 18 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB
Penulis: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
JAKARTA – Sehubungan dengan pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta terkait diterimanya paspor RI desain baru untuk permohonan visa ke Jerman, Imigrasi memberikan layanan bebas biaya (gratis) untuk pengesahan tanda tangan di halaman endorsement (halaman 4 dan 5) paspor. Pengesahan ini juga dapat dilakukan oleh pemegang paspor secara umum, tidak terbatas pada pemohon yang ingin mengajukan visa Jerman.
“Pengesahan tanda tangan pada halaman endorsement paspor bisa dilakukan di kantor imigrasi, UKK, ULP, unit layanan lain dan bandara di seluruh Indonesia serta di KBRI/KJRI bagi WNI yang berada di luar negeri secara walk-in. Pengesahan dilakukan oleh kepala kantor imigrasi ataupun pejabat lain yang ditugaskan,” tutur Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Amran Aris saat dikonfirmasi pada Kamis (18/08/2022).
Berikut prosedur dan persyaratan pengajuan pengesahan (endorsement) untuk paspor RI tanpa kolom tanda tangan:
1. Datang secara langsung ke kantor imigrasi atau kantor Perwakilan RI
2. Mengambil nomor antrean
3. Melampirkan dokumen persyaratan (KTP dan paspor, asli dan fotokopi) kepada petugas
4. Petugas melakukan pencatatan tanda tangan pada halaman endorsement paspor
5. Pemohon melakukan tanda tangan pada halaman endorsement
6. Tanda tangan pejabat yang berwenang
7. Penyerahan paspor kepada pemohon dengan menunjukkan KTP asli kepada petugas
“Proses pengesahan tanda tangan ini dapat selesai dalam waktu satu hari,” tandas Amran.
JAKARTA - Sebagai tindak lanjut atas masalah yang terjadi terhadap pemegang Paspor RI yang hendak memasuki wilayah negara Jerman, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta guna mendapatkan penyelesaian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,
Amran Aris pada Sabtu (13/08/2022).
"Sampai dengan saat ini, Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kemenlu untuk menyampaikan kondisi ketidaknyamanan masyarakat pemegang Paspor RI agar dapat diberikan solusi. Sebagai langkah awal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian telah mengeluarkan surat edaran. Di dalamnya dinyatakan bahwa bagi WNI dengan paspor tanpa kolom tanda tangan dan ingin bepergian ke Jerman dan sekitarnya dapat melakukan endorsement tanda tangan," tutur Amran saat dikonfirmasi.
Dalam Surat Edaran Dirlantaskim Nomor IMI.2.UM.01.01-3.3773 perihal Peneraan Tanda Tangan Pemegang Paspor RI disebutkan, Kepala Divisi Keimigrasian agar memerintahkan kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerjanya untuk mengakomodir permohonan peneraan tanda tangan pemegang paspor RI bagi pemegang paspor tanpa kolom tanda tangan pada halaman pengesahan (endorsement) oleh Kepala Kantor/pejabat imigrasi.
"Masyarakat pemegang paspor elektronik atau nonelektronik yang ingin menerakan tanda tangan pada halaman endorsement Paspor, dapat segera mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi
maupun Perwakilan RI terdekat tanpa dikenakan biaya apapun," jelas Dirlantaskim.
Sejak tahun 2019, berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.01.03.01.3059 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Khusus Paspor Biasa dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan Paspor elektronik dan non- elektronik tanpa adanya kolom tanda tangan, dengan pertimbangan efisiensi.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendaftarkan Paspor Indonesia ke dalam ICAO-PKD dan telah diakui, sehingga keabsahannya telah dikenali secara luas di seluruh negara di dunia.
Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan Nota Diplomatik dan Spesimen Dokumen Paspor selama 5 tahun terakhir kepada Kedutaan Jerman di Jakarta.
Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait perkembangan permasalahan yang tengah berkembang.
Segala perkembangan informasi dalam permasalahan ini akan kami sampaikan kepada khalayak pada kesempatan pertama. Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian bagi masyarakat yang terkendala.
NUNUKAN (12/8) – Kantor Imigrasi Nunukan segera mendeportasi tiga WNA yang terdiri dari satu WN RRT, BJ (45, Lk) serta dua orang asal Malaysia yaitu HJK (40, Lk) dan LBS (39, Lk). Kepala Kantor Imigrasi Nunukan, Washington Saut Dompak menyampaikan bahwa ketiganya dikenakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian karena diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan.
“BJ, HJK dan LBS pada awalnya diamankan oleh Satgas Marinir Ambalat XXVIII Sebatik ketika memasuki kawasan obyek vital yang berada di lingkungan Angkatan Laut. Mereka mengaku memasuki Wilayah Indonesia untuk melihat proyek pembangunan jembatan antara Tawau dan Sebatik, Malaysia. Ketiganya masuk bersama dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial YBY (41, Lk), yang merupakan pimpinan perusahaan di bidang konstruksi di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia,” jelas Washington.
Ia melanjutkan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, mereka tidak mengetahui bahwa salah satu lokasi tempat mereka berfoto adalah obyek vital, yaitu Pos Perbatasan dan Markas Marinir. Di sisi lain, terdapat larangan untuk melakukan pengambilan foto di beberapa titik obyek vital di Indonesia.
“Selain itu, hasil pemeriksaan bersama dengan beberapa instansi terkait menyimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti adanya tindakan spionase, sebagaimana pemberitaan yang telah beredar sebelumnya,” tuturnya.
Setelah dilakukan gelar perkara dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Nunukan, BJ, HJK dan LBS dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian dengan Penangkalan sesuai Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
“Adapun proses pelaksanaan pendeportasian akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 09.00 Wita melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan menggunakan kapal KM Nunukan Express,” tutupnya.
Sehubungan dengan pengumuman penolakan paspor RI desain terbaru yang di dalamnya tidak memuat kolom tanda tangan pemegang paspor oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi mengklarifikasi beberapa hal sebagai berikut:
1. Ditjen Imigrasi menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan ini yang berdampak secara langsung kepada masyarakat yang sedang mengajukan visa Jerman atau visanya sudah terbit, tapi tidak bisa berangkat ke Jerman;
2. Saat ini tim dari Ditjen Imigrasi tengah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas permasalahan tersebut dengan Kedutaan Jerman di Jakarta;
3. Ditjen Imigrasi akan menyampaikan hasil keputusan maupun solusi atas permasalahan ini kepada masyarakat dalam waktu secepatnya.
Sebagai informasi, desain paspor RI yang terbaru merujuk kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-01.GR.01.03.01 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Khusus Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Perbedaan dengan desain paspor RI yang lama di antaranya yaitu tidak adanya kolom tanda tangan pemegang paspor.
Humas Ditjen Imigrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit, Surya Darmadi pada Kamis (11/08/2022). Pencegahan dicanangkan setelah Ditwasdakim menerima permohonan terkait hal tersebut dari Kejaksaan Agung RI.
“Hari ini kami menerima permohonan pencegahan dari Kejagung RI terhadap WNI bernama Surya Darmadi. Adapun masa pencegahan berlaku selama enam bulan hingga tanggal 11 Februari 2023,” ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram.
Keberadaan tersangka sekaligus buronan tersebut masih terus dicari. Ditjen Imigrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Interpol dan instansi terkait berkoordinasi untuk melacak jejak-jejak pelarian Surya Darmadi.
Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.
Pengumuman seleksi dengan Nomor SEK-KP.03.03-573 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dan dapat dilihat pada laman www.kemenkumham.go.id.
Andap menjelaskan pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.
Persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan; integritas dan moralitas yang baik; pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; serta sehat jasmani dan rohani.
Kemudian semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir; tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana; dan telah menyerahkan LHKPN dalam jabatan terakhir.
"Adapun persyaratan khusus mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut," terang Andap, Rabu (27/07) di Jakarta.
Seleksi terbuka dilakukan dalam enam tahapan seleksi. Dimulai dengan tahapan pengumuman sekaligus pembukaan pendaftaran seleksi pada tanggal 27 Juli 2022. Tahapan pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 10 Agustus 2022.
"Tahapan berikutnya yaitu pengumuman seleksi administrasi; seleksi kompetensi bidang; seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan ditutup dengan tahapan wawancarq," tuturnya.
Andap mengajak PNS, TNI, dan Polri yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam seleksi terbuka. Menurutnya, seleksi ini merupakan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat melalui pemajuan layanan keimigrasian.
"Ambil kesempatan ini. Gunakan kemampuan untuk pemajuan pelayanan keimigrasian. Sekaligus sebagai pengembangan karir," ajak Andap.
Setiap perkembangan seleksi terbuka dapat diakses pada laman pansel.kemenkumham.go.id . Andap berharap peserta aktif mengikuti perkembangan seleksi untuk mencegah kegagalan karena kelalaian peserta sendiri.
"Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar," pungkasnya.
Pemerintah resmi menambahkan 3 (tiga) negara ke dalam daftar subjek Visa on Arrival (VoA) Khusus Wisata yang meliputi Kolombia, Maladewa dan Monako.
JAKARTA (22/6) – Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi MT (48, Lk) WN Jepang tersangka dugaan penipuan bantuan sosial Covid-19 di Jepang pada Rabu (22/6). Koordinator Pendetensian dan Pendeportasian Ditjen Imigrasi Douglas Simamora menyampaikan bahwa MT dikenakan pasal 75 UU No.6 Tahun 2011 karena diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan.
"Yang bersangkutan dideportasi dikarenakan tidak memiliki izin tinggal. Paspor Kebangsaannya telah dicabut oleh Pemerintah Jepang" jelas Douglas.
MT diketahui masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dengan visa tinggal terbatas untuk penanam modal. Izin tinggal terakhir yang dimiliki oleh MT adalah KITAS yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 2023.
Douglas menambahkan dengan dipulangkannya MT ke negaranya, dia langsung masuk ke dalam daftar penangkalan dan secara otomatis tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia selama kurun waktu tertentu.
"Yang bersangkutan akan dimasukan ke dalam daftar penangkalan, " ujarnya.
MT dipulangkan menggunakan pesawat Japan Airlines JL720 yang berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Narita Jepang pukul 06.35 WIB.
Sebelumnya, Selasa (8/6) Ditjen Imigrasi mendapat informasi dari Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang sedang mencari warganya dengan inisial MT, yang diduga merupakan pelaku penipuan terhadap bantuan Covid-19 dari Pemerintah Jepang. Saat dilakukan pengecekan data perlintasan, MT diketahui masih berada dan berkegiatan di
Indonesia. Informasi dari sumber intelijen menyebutkan bahwa MT diduga kuat berada di
Lampung.
Kedutaan Besar Jepang kemudian menyampaikan permohonan bantuan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menemukan dan memulangkan MT melalui mekanisme Keimigrasian.
Hal ini dimungkinkan dengan status paspor MT yang telah dicabut oleh Pemerintah Jepang.
MT kemudian masuk dalam Daftar Pencarian Orang Keimigrasian (DPOK) terhitung mulai
tanggal 07 Juni 2022.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Divisi Keimigrasian Lampung berhasil
menemukan keberadaan MT berkat koordinasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Kepolisian
serta perangkat desa setempat. Tindakan pengamanan kemudian direncanakan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri.
MT kemudian dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk dilakukan serah terima pada kesempatan pertama. Bersama petugas dari jajaran Imigrasi Lampung, MT tiba pada Rabu (8/6) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi pada pukul 05.00 WIB.
Setelah diperiksa petugas pada Rabu (8/6) lalu, MT ditempatkan di ruang detensi imigrasi untuk menunggu proses pemulangan.
Memasuki pertengahan tahun 2022, permintaan paspor – baik permohonan baru maupun penggantian – terpantau cukup tinggi. Situasi Pandemi Covid-19 yang berangsur normal kembali di berbagai negara menjadi faktor utama meningkatnya angka permohonan paspor.
JAKARTA – Petugas dari jajaran Imigrasi Bandar Lampung mengamankan MT (Lk, 48th), WN Jepang. MT diamankan oleh pihak imigrasi setelah pihak Kedutaan Besar Jepang mencabut paspornya. MT di amankan saat berada di Kalirejo, Lampung Tengah oleh jajaran Imigrasi Bandar Lampung bersama dengan Polsek Kalirejo Polres Lampung Tengah pada Selasa (7/6) 22 pukul 22.30 WIB.
MT masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa tinggal terbatas (VITAS) pada tanggal 16 Oktober 2020. Ia juga memiliki KITAS yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 2023.
Saat paspor MT dicabut oleh Kedubes Jepang, secara otomatis izin tinggal yang bersangkutan gugur sehingga melanggar ketentuan pasal 119 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Setelah menerima permohonan pencarian MT dari Kedubes Jepang, kami berkoordinasi dengan kepolisian dan mendapat informasi jika yang bersangkutan sempat terlihat di sekitar Lampung. Setelah itu kami menghubungi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Lampung. Bersama dengan tim Inteldakim dari Kantor Imigrasi Lampung, langsung dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Sektor Kalirejo Polres Lampung Tengah beserta perangkat desa setempat, untuk mencari informasi keberadaan MT.” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram.
Sekitar jam 8 malam, tim berhasil menemukan keberadaan MT dan merencanakan tindakan pengamanan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri. Selanjutnya MT dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk dilakukan serah terima pada kesempatan pertama. Bersama petugas, MT tiba pada Rabu (8/6) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi pada pukul 05.00 WIB.
Subjek MT selanjutnya diserahkan ke Direktorat pengawasan dan penindakan keimigrasian bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk dipulangkan ke negaranya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Menyikapi peningkatan permintaan permohonan paspor akhir-akhir ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menambah kuota penerbitan paspor hingga tiga kali lipat di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menyebutkan penambahan kuota berlaku mulai Senin (6/6/2022).
Pengisian kuota antrean tambahan dilakukan melalui Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) yang dapat diunduh oleh pemohon melalui Playstore maupun Appstore. Achmad mengungkapkan, masyarakat pemohon paspor yang selama beberapa hari belakangan kesulitan mendapatkan kuota dapat mulai mengajukan permohonan melalui M-Paspor mulai Minggu (5/6/2022).
"Menanggapi fenomena peningkatan permintaan paspor ini, kami secara cepat langsung menambah kuota hingga tiga kali lipat sehingga bisa mengkaver pelayanan penerbitan paspor di seluruh kantor imigrasi, "
Achmad menjelaskan peningkatan permintaan paspor akhir-akhir ini karena membaiknya situasi pandemi diikuti relaksasi regulasi perjalanan internasional oleh sejumlah negara serta dibuka kembalinya penyelenggaraan ibadah umroh dan haji oleh Arab Saudi.
“Kami mencatat adanya peningkatan permohonan paspor yang cukup signifikan hampir di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Sudah dua tahun pandemi, masyarakat rindu bepergian, apalagi perbatasan antar negara juga udah dibuka” jelas Achmad.
Untuk mengurus paspor, Achmad meminta masyarakat harus terlebih dahulu melakukan prosedur pendahuluan melalui aplikasi M-Paspor. Prosedur ini mensyaratkan pemohon mengisi formulir secara elektronik, mengunggah dokumen persyaratan, memilih jadwal kedatangan serta membayar permohonan paspor.
Pemohon paspor yang sudah melewati tahap ini cukup hadir di kantor imigrasi pada tanggal yang telah dipilih untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik. Pemohon kemudian mengambil paspor yang sudah selesai dalam tiga hari kerja.
"Pembayaran dilakukan sebelum wawancara di kantor imigrasi. Bisa dilakukan melalui Bank, marketplace (Tokopedia dan Bukalapak), Kantor Pos dan Indomaret. Pemohon paspor harus membayar dalam dua jam setelah menerima kode billing" jelasnya.
Untuk kemudahan akses Informasi alamat, Achmad mempersilakan masyarakat menghubungi nomor whatsapp dan akun media sosial kantor imigrasi yang bisa dilihat pada tautan berikut https://www.imigrasi.go.id/id/hubungi-kami-kantor-imigrasi/.
"Masyarakat yang membutuhkan informasi keimigrasian lebih lanjut bisa menggunakan livechat Ditjen Imigrasi di website www.imigrasi.go.id pada Senin-Jumat pukul 09.00 s.d.
15.00 WIB" pungkasnya.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menambah 12 negara subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VoA) khusus wisata (VKSKKW) yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi warga dari 60 negara.
JAKARTA - Seorang WN Korea Selatan (Korsel) dengan inisial PJ diamankan Ditjen Imigrasi pada Senin (21/11) atas dugaan penipuan dan pelanggaran izin tinggal di Indonesia. PJ merupakan promotor Konser K-Pop We All Are One yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 November lalu yang masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA).
“Saya sudah perintahkan Direktur Wasdak (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, red) agar tegas dan tetap berpegang pada aturan hukum dalam menangani kasus tersebut, karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan karena sudah telanjur membeli tiket,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana (23/11).
Pada (5/11) lalu, pihak penyelenggara melalui akun instagram resmi mereka @weareallone_official mengumumkan adanya pengunduran konser hingga bulan Januari 2023. Ketidakjelasan tersebut mengundang amarah penonton yang sudah membeli tiket. Hingga saat ini para penonton terus membagikan tweet dengan hashtag #weallareone_refundmymoney agar PJ sebagai CEO bisa segera ditemukan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
Sebelumnya, empat orang WN Korsel ditangkap petugas imigrasi pada Senin (21/11) di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan VOA untuk bekerja. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka ternyata adalah anggota tim kreatif yang didatangkan PJ dari Korea Selatan untuk acara yang berbeda. Penangkapan ini membawa petugas kepada PJ, yang kemudian turut diamankan karena kedapatan menggunakan VOA untuk bekerja di Indonesia, di samping melakukan dugaan tindakan penipuan.
“Hingga saat ini kasus masih kami dalami dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Saya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan modus penipuan melalui konser-konser K-Pop seperti ini,” pungkas Widodo.
Lebih lanjut Widodo juga memohon kerjasama dari pihak Kedutaan Besar negara untuk membantu imigrasi dalam mengantisipasi pelanggaran hukum oleh orang asing di Indonesia.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus menggelar pelatihan samapta untuk para petugas imigrasi yang bertugas di Area Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pelatihan ini bertujuan menjaga stamina dan melatih kesiapsiagaan petugas.
"Kami bekerja sama dengan Korps Marinir TNI AL yang melatih petugas imigrasi, utamanya yang bertugas di bandara agar selalu siaga serta memiliki stamina yang baik dalam bertugas," jelasnya saat ditemui di Lapangan Tembak Kementerian Hukum dan HAM RI Kota Tangerang pada Sabtu (19/11/2022).
Tito menyampaikan pelatihan samapta ini sudah berlangsung selama kurang lebih sebulan sejak 26 Oktober 2022 yang lalu. Pelatihan berlangsung di akhir pekan di luar jam kerja petugas.
"Untuk pelatihan ini diikuti 500 petugas imigrasi yang terdiri dari petugas pemeriksaan, petugas pengamanan, protokoler, dan administrasi tata usaha," tuturnya.
Selain itu, Tito mengungkapkan pelatihan ini merupakan inisiatifnya demi meningkatkan hubungan antar petugas melalui kegiatan samapta dan outbound di luar jam kerja.
Tak hanya baris berbaris, Tim Instruktur dari Marinir TNI AL juga melatih fisik dan kekompakan di antara petugas imigrasi. Tito berharap para petugas imigrasi dapat menerapkan kesamaptaan dalam penugasan di bandara.
"Pelatihan ini juga membantu petugas mempersiapkan fisik menghadapi tugas rutin dan tugas khusus dalam pemeriksaan keimigrasian seperti misalnya kemarin dalam menyambut para delegasi G20 yang mendarat di Bandara Soekarno Hatta," ungkap Tito.
Penulis: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh
JAKARTA (18/11) – Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) merupakan salah satu primadona produk keimigrasian di antara orang asing. Dengan kartu ini, orang asing bisa beraktivitas di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun tidak jarang baik penjamin maupun orang asing bertanya-tanya mengenai proses pengurusannya.
Direktorat Jenderal Imigrasi membuka pelayanan pemeriksaan keimigrasian khusus bagi kepala negara dan pimpinan tinggi setingkat menteri yang menghadiri KTT G20 dan side event G20. Pelayanan jalur VVIP diberikan untuk kepala negara, sedangkan para menteri diperkenankan masuk lewat jalur VIP dengan LO (liaison officer) dari Embassy masing-masing dan panitia penyelenggara G20.
“Petugas Imigrasi stand by 24 jam bekerja secara shift sesuai dengan jadwal kedatangan para kepala negara serta seluruh menteri atau pejabat setingkat menteri delegasi G20 dan side event G20. Kami siagakan sebanyak 44 petugas imigrasi untuk menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian khusus di VVIP dan VIP Bandara Ngurah Rai,” jelas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi di Bali pada Rabu (16/11/2022).
Lihat juga : 177 Personel Tambahan Siap Dukung Imigrasi Ngurah Rai Lancarkan KTT G20
Widodo mengatakan bahwa layanan pemeriksaan keimigrasian khusus terhadap delegasi G20 terdapat dua fasilitas, yang pertama adalah sesuai mekanisme yg disediakan oleh penyelenggara G20, dan yang kedua melalui line khusus yg tersedia di area kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai.
“Kami akan tetap memberikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian yg terbaik bagi semua delegasi G20, “ujarnya.
Khusus untuk pejabat yang membawa pesawat pribadi, Widodo menambahkan bahwa petugas akan mendatangi terminal menggunakan alat keimigrasian khusus (mobile unit).
“Ada juga petugas yang diarahkan menuju GAT (General Aviation Terminal), khusus untuk delegasi G20 yang membawa pesawat pribadi. Hingga saat ini terkonfirmasi ada delapan menteri yang membawa pesawat pribadi,” tambah Widodo
Lihat juga : Skenario Layanan Keimigrasian Khusus KTT G20, Delegasi Tak Perlu Tatap Muka Ke Konter
Widodo juga berpesan kepada delegasi G20 yang menggunakan Visa On Arrival bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan cara memperpanjang izin tinggal keimigrasiannya di kantor imigrasi terdekat. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai menyediakan saluran telepon yang bisa dihubungi di nomor (0361) 8468395 dan Whatsapp: 0812 3695 6667
“Untuk delegasi pendamping G20 yg ingin extend di Bali, saya sudah perintahkan agar jajaran imigrasi di Bali untuk memberikan layanan khusus dan terbaik bagi mereka,” pungkas Widodo.
Penulis: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh
JAKARTA - Electronic Visa on Arrival (e-VoA) bisa digunakan dalam 90 hari sejak diterbitkan. Hal ini merupakan maksud dari keterangan “valid from” dan “valid until” pada e-VoA. Ini pula yang membedakan e-VoA dengan VoA konvensional.
“Jadi seperti e-visa, pemegang e-VoA memiliki kesempatan untuk menggunakan e-VoA tersebut dalam jangka waktu 90 hari. Bisa dilihat pada keterangan valid from dan valid until pada e-VoA masing-masing,” jelas Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.
E-VoA (molina.imigrasi.go.id) resmi berlaku sejak Kamis (10/11/2022), yang diatur dalam surat edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0764.GR.01.01 tahun 2022. Sebelumnya, selama masa uji coba diberlakukan pada 4 - 9 November 2022, tercatat 1.719 e-VOA sudah diterbitkan dan 378 WNA pengguna e-VOA sudah masuk ke Wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Berbeda dengan jumlah negara pada VoA konvensional (86 negara), baru 46 negara yang bisa menikmati fasilitas e-VoA, di antaranya adalah Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Austria, Belanda, Belgia,Brazil,Ceko,Denmark, Finlandia, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada,Korea Selatan, Lithuania, Malaysia, Maroko, Meksiko, Mesir, Norwegia, Oman, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Timor Leste,Tiongkok, Tunisia, Turkiye, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Yunani.
Terdapat 17 Tempat Pemeriksaan Imigrasi, baik udara maupun laut yang ditunjuk untuk memfasilitasi e-VoA. Enam di antaranya adalah bandar udara, yaitu Juanda, Surabaya; Kualanamu, Medan; Ngurah Rai, Bali; Sam Ratulangi, Manado; Soekarno-Hatta, DKI Jakarta; dan Yogyakarta, Yogyakarta. Sedangkan 11 sisanya adalah Pelabuhan Laut, yaitu: Bandar Bentan Telani Lagoi, Kepulauan Riau; Bandar Seri Udana Lobam, Kepulauan Riau; Batam Centre, Kepulauan Riau; Batu Ampar, Kepulauan Riau; Citra Tri Tunas, Kepulauan Riau; Kabil, Kepulauan Riau; Marina Teluk Senimba, Kepulauan Riau; Nongsa Terminal Bahari, Kepulauan Riau; Sekupang, Kepulauan Riau; Sri Bintan Pura, Kepulauan Riau; Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Pembayaran e-VoA dilakukan secara non tunai melalui mekanisme payment gateway. Orang asing bisa membayar menggunakan kartu debit/kredit mastercard/visa/JCB.
“Sama seperti VoA, e-VoA berlaku selama 30 hari dan bisa digunakan untuk enam jenis kegiatan, yaitu kunjungan wisata, kunjungan tugas pemerintahan, kunjungan pembicaraan bisnis, kunjungan pembelian barang, kunjungan rapat serta transit. Perpanjangan maksimal satu kali untuk 30 hari berikutnya,” tutup Achmad. Orang asing dengan maksud kegiatan di luar lingkup tersebut disilakan mengajukan jenis visa yang sesuai ketentuan.
Penulis: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo mempidanakan dua WN Filipina berinisial RAC (50 tahun) dan JBT (40 tahun) karena kedapatan memasuki Wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo Agung Pramono menyampaikan bahwa berkas penyidikan kedua WNA tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara.
"Kedua WNA tersebut merupakan pasangan suami istri yang ditangkap oleh petugas imigrasi Kanim Tobelo bekerja sama dengan Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara pada 25 Agustus 2022 di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara," ujar Agung di Tobelo pada Selasa (15/11/2022).
Pasangan tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian yaitu setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Mereka terancam hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-Undang Keimigrasian.
Setelah proses serah terima oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Agung menyebut selanjutnya RAC dan JBT akan menjalani proses persidangan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Tindakan penegakan hukum ini, menurut Agung merupakan upaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas Kelas II Non TPI Tobelo bersama instansi lain yang tergabung dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) akan selalu bersinergi dalam rangka pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tobelo dan juga terus melakukan penegakan hukum di bidang keimigrasian guna mengamankan dan menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.
"Peran pengawasan orang asing bukan hanya merupakan tanggung jawab Kantor Imigrasi Tobelo saja, tetapi juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Jika ada hal yang mencurigakan terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing di lingkungannya dapat melaporkan kepada Kantor Imigrasi Tobelo," pungkas Agung.
Orang asing pemegang Visa On Arrival bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi terdekat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Yunidar Pramella Pasaribu di sela-sela peninjauan Tempat Pemeriksaan Imigrasi G20 di Bandara Internasional Ngurah Rai pada Selasa (15/11/2022).
Pramella menjelaskan orang asing bisa tinggal lebih lama yaitu total 60 hari dengan syarat harus mengajukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi tempat mereka berada. Perpanjangan dapat dilakukan sebelum masa tinggalnya habis.
“Pemegang VOA diberi izin untuk tinggal di Indonesia selama 30 hari dan bisa memperpanjang izin tinggalnya selama 30 hari ke depan dengan memperpanjang izin tinggalnya. Untuk perpanjangan tersebut dikenakan biaya sebesar lima ratus ribu rupiah,” jelas Pramella.
Untuk persyaratan perpanjangan izin tinggal maka orang asing wajib datang ke kantor imigrasi terdekat dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan izin tinggal, formulir yang disediakan di kantor imigrasi, paspor asli dan bukti VOA, serta tiket kembali. Setelah berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan diberikan kode billing untuk pembayaran di bank.
Setelah melakukan pembayaran, pemohon akan menjalani proses pengambilan foto dan sidik jari. Jika proses perpanjangan izin tinggalnya sudah selesai, pemohon dapat mengambil paspornya kembali. Pramella berpesan agar pemohon mengajukan perpanjangan beberapa hari sebelum izin tinggalnya habis agar tidak terkena denda overstay sebesar Rp 1.000.000 per hari.
“Kami sarankan agar melakukan perpanjangan izin tinggal 5 atau 7 hari sebelum izin tinggalnya habis," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, orang asing dari 86 negara masuk menjadi subjek VOA yaitu Afrika Selatan,Albania, Amerika Serikat, Andorra, Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belanda, Belarus, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Ceko, Chile, Denmark, Ekuador, Estonia, Filipina, Finlandia, Hongkong, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Islandia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kolombia, Korea Selatan, Kroasia, Kuwait, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Maladewa, Malaysia, Malta, Maroko, Meksiko, Mesir, Monako, Myanmar, Norwegia, Oman, Palestina, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, San Marino, Selandia Baru, Serbia, Seychelles, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Ukraina, Vatikan, Vietnam, Yordania, dan Yunani.
Sementara itu 46 negara masuk menjadi subjek negara yang warganya bisa mengajukan electronic VOA (e-VOA) secara online melalui situs molina.imigrasi.go.id. dan selanjutnya bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit/debit berlogo Mastercard, Visa, atau JCB. Negara tersebut yaitu Negara-negara tersebut antara lain: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazil, Ceko, China, Denmark, Finlandia, Hongaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Lithuania, Malaysia, Maroko, Meksiko, Mesir, Norwegia, Oman, Polandia, Portugal, Prancis, Rumania, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Timor Leste, Tunisia, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Yunani.
Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo Agung Pramono pada Sosialisasi Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai di Gedung Dodola Mako Lanal Morotai pada Senin (14/11/2022).
Agung yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa petugas imigrasi tidak bisa bekerja sendirian namun harus bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun aparat setempat dan juga masyarakat.
"Kepala Desa memiliki peran penting dan terlibat langsung di lingkungan masyarakat untuk dapat ikut berperan aktif dalam pengawasan terhadap orang asing agar kegiatan mereka tidak mengancam keamaan dan ketertiban, " jelasnya di hadapan para kepala desa yang hadir sebagai audiens.
Selain itu, Agung menyinggung tentang keberadaan orang asing di Morotai yang merupakan daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata. Meskipun ada kegiatan orang asing dengan tujuan wisata, dirinya meminta agar masyarakat tetap memantau kegiatan yang mereka lakukan.
"Yang kita semua harapkan tentu saja yaitu kedatangan orang asing di Morotai bisa membawa manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar, " ujarnya.
Dengan adanya kegiatan ini Agung berharap dapat membuka wasawan para Kepala Desa, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan jika ada orang asing di sekitar mereka. Selanjutnya para Kepala Desa bisa mengedukasi masyarakatnya tentang tindakan apa yang bisa dilakukan jika ada orang asing di wilayahnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai, Letkol Laut (P) Amin Wibowo menekankan untuk lebih waspada terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Pulau Morotai. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan keberadaan orang asing dapat mendatangkan ancaman.
"Kabupaten Morotai sering kita jumpai orang asing karena berwisata, diharapkan masyarakat lebih peduli dan ingin tahu apa tujuan, kegiatannya orang asing tersebut di lingkungan desa masing-masing," ungkapnya.
Danlanal Morotai juga mengajak semua pihak bersinergi dalam pengawasan orang asing, terutama dari pihak penginapan. Dia meminta pihak penginapan atau hotel agar menginformasikan secara lisan jika ada orang asing yang tinggal di hotel, sebatas jumlah berapa orang dan tanggal masuknya. Hal ini agar semua termonitor dan bisa ditindaklanjuti oleh anggota baik dari imigrasi maupun Lanal, serta aparat lainnya.
Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri menggelar operasi pengawasan secara persuasif terhadap WNA di Bali. Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana bersama dengan Kepala Divisi Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti turut hadir dalam operasi tersebut di Kawasan Ubud, Bali pada Selasa (15/11/2022).
Widodo mengungkapkan operasi ini untuk menjaga suasana kondusif selama pelaksanaan KTT G20.
"Imigrasi bersama-sama dengan DivHubInter Mabes Polri bersinergi melakukan operasi di titik strategis dan lokasi yang banyak dikunjungi WNA di Bali seperti di Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud dan lainnya. Tujuannya yaitu menjaga suasana di Bali agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di Bali serta turut menciptakan situasi yang kondusif selama penyelenggaraan G20," jelas Widodo pada Selasa (15/11/2022).
Widodo menyiagakan para petugas imigrasi di beberapa lokasi yang menjadi kantong-kantong berkumpulnya WNA. Petugas disiagakan untuk pengamanan dan mempersuasi para WNA agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di Bali.
"Para petugas dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, dan Kantor Pusat secara persuasif mengedukasi, memberikan rasa aman, serta menjaga ketertiban terhadap orang asing di daerah yang banyak dikunjungi WNA," ujarnya.
Selain itu, Widodo beserta jajaran Imigrasi di Wilayah Bali memfokuskan mobil-mobil patroli pengawasan orang asing berkeling untuk memastikan kondisi aman dan terkendali.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa, 15 November 2022. Dalam pidato pembukanya, Presiden Jokowi menekankan bahwa G20 harus berhasil menghasilkan sesuatu yang konkret bagi dunia.
"Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan? Atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal," ujar Presiden.
Sebagai Presiden G20, lanjutnya, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Namun, Presiden Jokowi meyakini jika keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua negara, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
"Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi Covid-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia terutama negara berkembang," ungkapnya.
Dalam sesi yang membahas tentang kondisi ekonomi global, ketahanan pangan, dan energi tersebut, Presiden juga meminta semua negara untuk tidak menyepelekan masalah pupuk. Menurutnya, jika para pemimpin tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram.
"Tingginya harga pangan saat ini dapat makin buruk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan hadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji," jelasnya.
Di akhir pidato pembukanya, Presiden Jokowi berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, Presiden berharap G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian-capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund, hingga membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust.
Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap G20 dapat mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi.
"Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Akhir kata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger," tutupnya.
Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Humas Kemensetneg)
JAKARTA – Belum sepekan diluncurkan total WNA yang telah memperoleh persetujuan e-VOA sejak 7 November hingga 12 November sebanyak 5.141 orang. Hal ini disampaikan oleh Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh di Bali pada Senin (14/11/2022).
Achmad merinci data orang asing pemohon e-VOA pada 7 November sebanyak 547 WNA, 8 November 649 WNA, 9 November 629 WNA, 10 November 1.097 WNA, 11 November 1.402 WNA, dan 12 November 817 WNA.
“Warga negara asing dapat mengajukan permohonan e-VoA melalui website molina.imigrasi.go.id. Setelah mengisi formulir maka selanjutnya dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit berlogo Visa, Mastercard, atau JCB. Jadi, pembayaran dilakukan di negara asal pemohon e-VoA. Tidak perlu lagi mengantre di bandara Indonesia,” kata Achmad.
Achmad menjelaskan, setelah dilakukan pembayaran petugas akan melakukan penelaahan terkiat permohonan e-VOA. Apabila dinyatakan layak, maka e-VOA akan dikirim melalui aplikasi. Kemudahan dan kecepatan inilah, kata Achmad, yang dikedepankan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menarik minat masyarakat dunia datang ke Indonesia.
"Peluncuran e-VOA merupakan terobosan dalam memudahkan wisatawan mancanegara dan pebisnis asing masuk ke Indonesia,"ujarnya.
Layanan e-VOA sebelum diluncurkan telah diuji coba pada tanggal 4-9 November 2022. Pada tahap uji coba tersebut tidak ditemukan kendala signifikan. Namun demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terus melakukan penyempurnaan agar layanan e-VOA tidak mengalami permasalahan.
Achmad berharap layanan e-VOA ini menjadi solusi atas antrean panjang di counter VOA bandara. Selain itu, pengakses e-VOA tak perlu lagi menukar mata uang asing ke rupiah saat pembayaran karena proses pembayarannya secara online menggunakan payment gateway menggunakan transaksi online.
“Sesuai arahan Presiden RI, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan keimigrasian baik untuk masyarakat Indonesia maupun warga negara asing,” pungkas Achmad.
Penulis: Junianto Budi Setyawan
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo
The Directorate General of Immigration suspects the existence of individuals and groups of foreigners who have planned to interfere in holding the G20 Summit in Bali. This statement is delivered by the Acting Director of the Directorate General of Immigration, Widodo Ekatjahjana, in Bali on Sunday (13/11/2022).
“Immigration of Indonesia has received data from the relevant ministries/institutions regarding the existence of individuals and groups of foreigners who should be suspected of violating the immigration law, breaking the applicable laws, and interfering with the holding of the G20 Summit,” Widodo explained.
Widodo stated that if foreigners enter Indonesian territory, afterward they bother local security and order, violate the constitution and the immigration law, particularly interrupt the holding of the G20 summit. Indonesia Immigration will take strict action on the existing laws and regulations.
Furthermore, Widodo will continue to establish cross-sectoral coordination with the ministries/institutions to anticipate both individuals and groups of foreign nationals who will interrupt the holding of the G20 Summit. Immigration also will provide a quick response towards deterrence requests for individuals and the group of foreigners who will enter Indonesia. On the other hand, immigration opens channels to receive reports from the public if any foreigners are assumed to bother the local security and order through live chat on www.imigrasi.go.id
Widodo added that previously, Indonesian immigration had taken firm action and had deported foreigners who protested against and disrupted the holding of the G20 Summit. The deported foreigner was Japanese. Meanwhile, Indonesian immigration has secured a Chinese citizen and is being examined by immigration officers.
Direktorat Jenderal Imigrasi menengarai adanya orang asing dan kelompok asing yang memiliki rencana untuk mengganggu penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana di Bali pada Minggu sore (13/11/2022).
“Imigrasi memperoleh data dari Kementerian/Lembaga terkait tentang adanya orang asing dan kelompok asing yang patut diduga akan melanggar aturan hukum keimigrasian, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengganggu penyelenggaraan KTT G20,” ungkap Widodo.
Widodo menegaskan jika ada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia kemudian mereka mengganggu ketertiban dan keamanan, melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum keimigrasian yang berlaku, apalagi mengganggu jalannya penyelenggaraan KTT G20 ini, maka Imigrasi akan menindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
Selanjutnya Widodo akan terus berkoordinasi lintas sektoral dengan Kementerian/Lembaga untuk mengantisipasi orang asing atau kelompok orang asing yang akan mengganggu penyelenggaraan KTT G20. Imigrasi juga akan bertindak cepat dan jika ada permintaan penangkalan terhadap orang asing atau kelompok orang asing lainnya yang akan masuk ke Wilayah Indonesia. Di samping itu, Imigrasi membuka saluran untuk menerima laporan masyarakat jika ada orang asing yang diduga mengganggu ketertiban dan keamanan melalui livechat www.imigrasi.go.id.
Widodo menambahkan bahwa sebelumnya imigrasi sudah menindak tegas dan mendeportasi orang asing yang melakukan unjuk rasa yang menolak dan mengganggu jalannya penyelenggaran KTT G20. Orang asing yang dideportasi tersebut adalah warga negara Jepang. Sedangkan untuk WN China telah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan dua WN China inisial HCC dan YX yang diduga akan melakukan demonstrasi menolak KTT G20 di Bali. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjan di Bali pada Sabtu (12/11/2022).
"Benar, saya sudah dapat laporan dari Direktur Intelijen dan Direktur Wasdakim, bahwa ada 2 warga negara China yg akan merencanakan melakukan demo pada saat pelaksanaan G20," ujar Widodo.
WN China itu diamankan di Jakarta oleh petugas Imigrasi, Jumat (11/11) malam. Dari kedua WNA tersebut, petugas menemukan beberapa bukti yang menunjukkan upaya provokasi menggalang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak KTT G20 di Bali pekan depan.
"Segera saat itu juga saya perintahkan agar diambil langkah-langkah antisipasi untuk pengamanan dan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta segera berkoordinasi dengan pihak Kedutaan China dan Kemenlu," ungkap Widodo.
Langkah pengamanan oleh petugas dilakukan karena WN China tersebut merupakan pemegang Visa Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja sehingga dilarang melakukan aktifitas politik di Indonesia. Mereka dianggap melanggar aturan keimigrasian karena melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya.
"Pelanggaran keimigrasiannya adalah mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau melanggar izin tinggalnya dan melakukan aksi provokasi mengajak demo di acara G20. Saya sudah perintahkan kepada Direktur Wasdakim supaya menindak tegas dan tetap humanis serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan K/L terkait dan pihak perwakilan," jelas Widodo Ekatjahjana.
Pada kesempatan sebelumnya, Widodo telah menyatakan akan menindak tegas orang asing yang berpotensi mengganggu KTT G20 di Bali. Widodo akan langsung mendeportasi orang asing yang dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan event puncak G20.
BALI – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Ngurah Rai dan Surabaya agar memberikan kemudahan dan layanan khusus kepada sekitar 2.051 jurnalis asing yang akan melakukan peliputan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.
BALI- Sesaat setelah dibukanya pelayanan Electronic Visa on Arrival (e-VOA) untuk umum, Imigrasi langsung mengambil langkah untuk mendukung pengembangan bisnis level internasional di RI yang ditopang oleh kebijakan keimigrasian. Upaya tersebut ditandai dengan pengukuhan Parq Space Bali sebagai pilot project program binaan produk layanan keimigrasian sekaligus duta pelayanan keimigrasian untuk pebisnis global, miliarder dunia, wisatawan asing bonafide dan investor asing khususnya dari Eropa.
"Selain meluncurkan e-VOA, Imigrasi juga sudah mengesahkan kebijakan Second Home Visa yang secara khusus memberikan fasilitas bagi WNA kalangan menengah ke atas, baik itu wisatawan asing kelas premium, global talent maupun pebisnis-pebisnis elite dunia untuk bisa langsung tinggal lama di Indonesia, selama 5 atau 10 tahun. Dengan begitu, mereka bisa berkontribusi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia" terang Plt Direktur Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Parq, Kamis (10/11/2022) sore.
Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa Second Home Visa bukan merupakan pengganti dari Visa Wisatawan Lansia Mancanegara, yang oleh pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Keduanya memiliki latar belakang politik hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Pemegang Visa Wisatawan Lansia Mancanegara yang akan habis masa berlakunya dapat mengajukan jenis visa lainnya atau izin tinggal lainnya, termasuk Second Home Visa jika memenuhi persyaratan proof of fund senilai Rp 2 Milyar atau dapat melampirkan sertifikat kepemilikan properti mewah. Tujuannya yakni agar dana jaminan keimigrasian itu bisa berputar di dalam negeri.
Sementara itu, CEO Parq Space Development, Andre Frey menyambut baik program binaan layanan keimigrasian e-VOA dan Second Home Visa untuk pebisnis global yang digagas oleh Imigrasi ini. Ia menyampaikan, ini merupakan inisiatif yang baik untuk melindungi Indonesia dari permasalahan ketenagakerjaan yang dapat muncul dari aspek Orang Asing yang ingin tinggal lama di Indonesia.
"Kebijakan keimigrasian ini adalah sebuah keuntungan bagi perekonomian. Kebijakan terbaik akan memenangkan pengeluaran dana (spending) dari investor dan pebisnis luar negeri terutama Eropa di mana basis Parq berada, sehingga dapat memberikan pemasukan yang menjanjikan dan memberikan rasa aman. Jika orang-orang Eropa diberikan pemahaman dengan baik akan kebijakan ini, saya optimis Second Home Visa akan memberi dampak signifikan," ungkapnya.
Widodo berharap, kebijakan e-VOA dan Second Home Visa bisa membantu negara karena investasi yang datang dapat menjadi stimulus percepatan roda ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru.
BALI - Layanan e-VOA merupakan suatu kemajuan yang sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia di antara negara anggota G20. Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej saat membuka acara peluncuran Electronic Visa on Arrival (e-VOA) di Nusa Dua, Bali pada Kamis
(10/11/2022).
Acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo.
Luhut mengatakan, e-VoA menjadi sebuah terobosan dalam memudahkan investasi asing untuk masuk ke Indonesia. “Ini menjadi awal yang baik yang perlu disempurnakan. Imigrasi menjadi wajah Indonesia. Dunia sedang melihat Indonesia dengan cara yang berbeda karena sedang terjadi transformasi yang luar biasa di sini”, ungkap Menkomarves.
Warga Negara Asing dapat mendaftarkan permohonan e-VoA melalui aplikasi berbasis web molina.imigrasi.go.id. Setelah mengisi form permohonan, mereka dapat langsung meneruskan ke halaman pembayaran dan melakukan transaksi secara online menggunakan kartu kredit atau kartu debit berlogo Visa, Mastercard, atau JCB. Setelah melakukan pembayaran, permohonan e-VoA akan diverifikasi oleh petugas dan jika disetujui maka dikirimkan kepada orang asing melalui aplikasi. Selanjutnya Orang Asing cukup mengunduh e-VOA yang telah disetujui dan menunjukkannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat masuk Wilayah Indonesia.
Terdapat 46 negara yang sudah dapat mengajukan e-VOA di tahap awal penerapan kebijakan ini. Negara-negara tersebut antara lain: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazil, Ceko, China, Denmark, Finlandia, Hongaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman.
Selanjutnya adalah Kanada, Korea Selatan, Lithuania, Malaysia, Maroko, Meksiko, Mesir, Norwegia, Oman, Polandia, Portugal, Prancis, Rumania, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Timor Leste, Tunisia, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Yunani.
Ada enam Bandar Udara yang melayani e-VoA, yaitu: Juanda, Surabaya; Kualanamu, Medan; Ngurah Rai, Bali; Sam Ratulangi, Manado;Soekarno-Hatta, DKI Jakarta; Yogyakarta, Yogyakarta.
Sedangkan untuk Pelabuhan Laut ada 11 yang ditunjuk untuk bisa memfasilitasi. Di
antaranya adalah: Bandar Bentan Telani Lagoi, Kepulauan Riau; Bandar Seri Udana Lobam, Kepulauan Riau; Batam Centre, Kepulauan Riau; Batu Ampar, Kepulauan Riau; Citra Tri Tunas, Kepulauan Riau; Kabil, Kepulauan Riau; Marina Teluk Senimba, Kepulauan Riau; Nongsa Terminal Bahari, Kepulauan Riau; Sekupang, Kepulauan Riau; Sri Bintan Pura, Kepulauan Riau; Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Dengan e-VoA, orang asing dimudahkan dalam hal pengajuan pra kedatangan serta pembayaran. E-VoA diharapkan dapat berkontribusi nyata untuk mendorong masuknya wisatawan mancanegara maupun pebisnis dari seluruh dunia ke Indonesia. Efisiensi layanan keimigrasian ini menjadi insentif yang berdampak positif terhadap roda perekonomian negara.
BALI - Aplikasi Electronic Visa on Arrival (molina.imigrasi.go.id) resmi dibuka untuk umum hari ini, Kamis (10/11/2022). Acara peresmian e-VOA digelar di Courtyard Nusa Dua, Bali dan turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.
“Kebijakan e-VOA yang dihasilkan dari inovasi Ditjen Imigrasi ini merupakan kebijakan yang sangat strategis. Penerapan e-VOA diharapkan dapat berkontribusi nyata untuk mendorong masuknya wisatawan mancanegara maupun pebisnis dari seluruh dunia ke Indonesia,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di sela-sela acara.
Kemudahan dan kecepatan layanan keimigrasian ini, tambahnya, dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dunia untuk datang ke Indonesia. Hal ini akan berdampak positif terhadap roda perekonomian negara.
Sebelumnya, Imigrasi telah melakukan uji coba terhadap Aplikasi e-VOA pada 4 - 9 November 2022. Orang Asing pertama yang menguji coba e-VOA masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (04/11/2022) malam.
“Uji coba sistem e-VOA serta metode pembayaran melalui payment gateway berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sekarang sistem e-VOA sudah bisa dinikmati Warga Negara Asing yang akan datang ke indonesia dengan tujuan wisata, bisnis ataupun kunjungan,” imbuhnya.
Dengan e-VOA, Orang Asing cukup mendaftarkan permohonan visanya melalui website molina.imigrasi.go.id. Setelah itu, mereka dapat langsung melakukan pembayaran secara online menggunakan kartu kredit atau kartu debit berlogo Visa, Mastercard, atau JCB.
Setelah melakukan pembayaran, permohonan e-VOA akan diverifikasi oleh petugas dan jika disetujui maka dikirimkan kepada orang asing melalui aplikasi. Selanjutnya orang asing cukup mengunduh e-VOA yang telah disetujui dan menunjukkannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat masuk Wilayah Indonesia.
“Sekarang lebih nyaman, WNA tidak harus mengantre lagi di loket pembayaran VOA di terminal kedatangan. Mereka juga tidak perlu khawatir jika belum sempat menukarkan uangnya ke Rupiah atau USD,” ujarnya.
Layanan e-VOA semakin membuka lebar gerbang masuk WNA yang berpotensi ke Indonesia melalui transformasi secara digital. Imigrasi dapat berkontribusi nyata memberikan kebijakan dan fasilitasnya untuk mendukung dunia pariwisata, meningkatkan investasi asing dan pembukaan lapangan kerja, dengan cara menarik wisatawan atau kalangan atas dari berbagai mancanegara, global talent, pebisnis miliarder dunia untuk datang dan mengembangkan investasi dan bisnisnya di Indonesia.
BALI - Warga Negara Asing (WNA) di Bali yang izin tinggalnya akan habis (expired) dalam rentang waktu 12 - 20 November 2022 dapat mengajukan perpanjangan paling lambat tanggal 11 November 2022 pukul 12.00 WITA. Mereka juga dapat ajukan perpanjangan melalui surat elektronik (E-Mail) ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai sebelum masa berlaku izin tinggalnya berakhir.
“Imigrasi tidak pernah berhenti memberikan kenyaman dan kemudahan dalam pelayanan keimigrasian. Meskipun terdapat aturan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka KTT G20 di Bali, WNA tetap bisa mengurus perpanjangan izin tinggalnya di Kanim Ngurah Rai. Jika tidak sempat datang, bisa ajukan via E-Mail. WNA juga dapat memilih untuk memperpanjang izin tinggalnya di Kantor Imigrasi Denpasar atau Kantor Imigrasi Singaraja,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Denpasar, Rabu (09/11/2022).
Orang Asing maupun penjaminnya dapat mengirimkan permohonan perpanjangan izin tinggal beserta persyaratanya melalui alamat E-Mail: kanim.ngurahrai@kemenkumham.go.id. Dokumen persyaratan yang dilampirkan tetap sama (tidak ada perubahan). Pelayanan akan kembali normal pada hari Jumat, 18 November 2022.
Berdasarkan data yang tercatat dalam SIMKIM pada kurun waktu 1 - 9 November 2022, tedapat total sebanyak 7.194 Orang Asing yang telah mengajukan perpanjangan izin tinggal di Provinsi Bali. Oleh karena itu, sebut Widodo, layanan keimigrasian yang optimal terhadap pemegang izin tinggal harus selalu diupayakan.
“Pemberian layanan keimigrasian dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat ini juga untuk membantu WNA agar terhindar dari risiko overstay,” tandasnya.
JAKARTA - Imigrasi telah menyiapkan skenario layanan keimigrasian khusus untuk proses pemeriksaan dokumen keimigrasian (kedatangan dan keberangkatan) delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dengan adanya skenario ini, delegasi yang terdiri dari Kepala Negara, Menteri tidak perlu datang ke konter pemeriksaan imigrasi seperti pelaku perjalanan internasional pada umumnya.
Menteri dan pendamping yang menggunakan pesawat komersil akan disiapkan jalur khusus G20 di Terminal reguler atau melalui jalur VIP dengan dukungan dari kedutaan besar masing-masing.
“Dari hasil rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang di pimpin oleh Bapak Menkomarves, untuk KTT kali ini pelayanan jalur VVIP hanya diberikan untuk kepala negara saja. Para menteri diperkenankan masuk lewat jalur VIP dengan LO (liaison officer) dari Embassy masing-masing,” jelas Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (08/11/2022).
Setelah pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, petugas Imigrasi bersama LO yang didampingi petugas protokol dan konsuler Kemlu berada di dekat pesawat kepresidenan untuk mengumpulkan paspor milik delegasi dan membawa paspor tersebut ke terminal VIP untuk di lakukan proses pelayanan pemeriksaan keimigrasian.
“Ada juga petugas yang diarahkan menuju GAT (General Aviation Terminal), khusus untuk yang membawa pesawat pribadi. Hingga saat ini terkonfirmasi ada delapan menteri yang membawa pesawat pribadi,” tambah Widodo
Petugas Imigrasi di Gedung VIP melakukan pelayanan pemeriksaan keimigrasian, termasuk kroscek dan pengecekan manifes penumpang. Jika sudah terverifikasi, tanda izin masuk akan diterakan pada paspor. Paspor yang sudah melewati pelayanan pemeriksaan keimigrasian lalu dikembalikan kepada LO delegasi. Fasilitas yang diberikan ini adalah pelayanan pemeriksaan keimigrasian menggunakan mobile unit,” jelas Baron Kabid TPI Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
“Nanti saat delegasi akan bertolak meninggalkan Bali, para LO akan menyerahkan paspor mereka kepada tim-tim Petugas Imigrasi. Proses pelayanan pemeriksaan keimigrasian dilakukan di Gedung VIP lalu jika sudah selesai diberikan ke LO, yang
akan membawa paspor ke rombongan delegasi. Setelah itu, delegasi bisa langsung meninggalkan Bandara Ngurah Rai,” jelas Widodo.
Berdasarkan informasi data jadwal Delegasi KTT G20 yang masuk ke Imigrasi Ngurah Rai, kedatangan pertama pesawat kenegaraan adalah pada tanggal 13 November sebanyak 8 pesawat. Pada hari berikutnya terdapat 27 pesawat yang akan mendarat. Sedangkan, di tanggal 15 November sebanyak 6 pesawat yang akan mendarat.
Persiapan skenario pelayanan pemeriksaan keimigrasian di kedatangan dan keberangkatan delegasi KTT G20 ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada delegasi yang akan hadir, namun juga memastikan situasi di area terminal reguler kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai tetap kondusif bagi penumpang reguler baik WNA maupun WNI yang tiba di Bali untuk tujuan lainnya.
Setelah kebijakan Visa on Arrival dibuka, volume kedatangan Orang Asing ke Indonesia khususnya Bali mengalami peningkatan yang signifikan. Tentu kami berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap siapapun yang tiba di Bali, meski bersamaan dengan penyelenggaraan event Internasional seperti KTT G20 ini,” pungkasnya.
Bali - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjhajana secara tegas menyatakan akan menindak setiap orang asing yang mengganggu jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung di Bali pekan depan. Hal tersebut disampaikan Widodo menanggapi adanya WNA yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pelaksanaan G20.
“Langkah kami tegas namun juga humanis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan KTT G20 ini. Terkait WNA yang melakukan aksi unjuk rasa, kami akan langsung mendeportasi demi keamanan dan ketertiban sepanjang kegiatan G20 ini,” jelasnya di sela-sela meninjau kedatangan orang asing di Bandara Ngurah Rai Bali pada Senin malam (7/11/2022).
Pada kesempatan tersebut Widodo mencontohkan tindakan pengamanan yang baru saja dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jember terhadap seorang WN Jepang berinisial TS (57) pada Senin (7/11/2022) kemarin. Widodo menyebut tindakan tersebut merupakan tindakan preventif dan persuasif karena yang bersangkutan melakukan aksi protes membentangkan spanduk di Jalan Yos Sudarso Kota Banyuwangi.
“Saya telah menghubungi Konjen Jepang di Surabaya sehubungan dengan adanya Warga Jepang yang berdemonstrasi di sini. Sikap kami jelas bahwa di tengah perhelatan G20 ini Imigrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik, di sisi lain kami juga menjalankan fungsi keamanan, jika ada pelanggaran oleh orang asing maka kami tetap tegas sesuai aturan yang berlaku,”ujar Widodo.
WN Jepang tersebut, menurut Widodo telah mengakui kesalahannya dan sudah diberitahu oleh petugas imigrasi bahwa dirinya akan segera dideportasi. Widodo mengapresiasi Konjen Jepang di Surabaya yang kooperatif dalam koordinasi penanganan terkait ulah warganya tersebut.
Pria asal Jepang tersebut diketahui masuk Wilayah Indonesia pada 31 Oktober 2022 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan Visa on Arrival dengan tujuan wisata. Dia kemudian melakukan perjalanan domestik ke Yogyakarta, Surabaya, dan Banyuwangi.
Bali – Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana meminta maskapai membantu Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyosialisasikan implementasi electronic visa on arrival (e-VOA) kepada orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Hal ini disampaikan Widodo kepada pihak maskapai saat meninjau proses kedatangan orang asing pengguna e-VOA di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada Senin malam (7/11/2022).
“Saya melihat animo orang asing masih banyak yang menggunakan visa on arrival, dan pengguna e-VOA belum terlihat signifikan. Kami meminta bantuan pihak maskapai agar memberitahukan program e-VOA ini kepada orang asing yang akan berangkat ke Indonesia, “ ujarnya.
Widodo berharap dengan kerja sama dengan pihak maskapai, program e-VOA ini akan lebih menyentuh kepada orang asing yang masuk subjek negara e-VOA. Menjelang peluncurannya yang direncanakan dilakukan pada Kamis (10/11/2022) mendatang, Widodo bersama jajaran giat meninjau untuk mengencek kesiapan petugas serta sarana dan prasarana di lapangan.
“Beberapa hari lalu Ditjen Imigrasi juga telah bersurat ke pihak-pihak terkait untuk menyosialisasikan penggunaan e-VOA ini kepada penumpang. Kami berharap e-VOA ini dapat tersampaikan dengan baik sehingga bisa mengurangi antrean di terminal kedatangan,” jelasnya.
Dalam kunjungannya tersebut, Widodo mengajak pihak maskapai untuk melihat langsung kondisi antrean orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan koordinasi tersebut Widodo berharap pihak maskapai dapat proaktif mendukung program pemerintah meningkatkan kunjungan pariwisata dengan program e-VOA.
“Semoga e-VOA ini menjadi pemicu kenaikan angka kunjungan wisatawan asing dan bisa berdampak pada pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan,”pungkasnya.
SINGARAJA - Pelabuhan Gilimanuk Bali yang berperan sebagai salah satu gerbang lalu-lintas menuju Pulau Dewata tak pelak menjadi lokasi yang kerap ramai dengan Warga Negara Asing. Mendekati pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November, Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pantau situasi lalu-lintas Orang Asing pada pelabuhan di ujung barat Provinsi Bali itu.
“Saya minta agar koordinasi dan sinergi antara Imigrasi dengan Polri, TNI serta instansi terkait lainnya untuk pengamanan perhelatan KTT G20 semakin ditingkatkan lagi. Selain itu, kepada jajaran Imigrasi saya sampaikan agar pelayanan keimigrasian kepada WNA dilaksanakan dengan lebih ramah dan bersahabat, tanpa mengurangi kewaspadaan Imigrasi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran keimigrasian serta menjaga keamanan sesuai tugas dan fungsi Imigrasi,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Bali, Senin (07/11/2022).
Untuk memperkuat pengawasan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini Imigrasi, telah dipasang teknologi Camera Face Recognition oleh INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) di Pelabuhan Gilimanuk guna mengidentifikasi wajah penumpang. Teknologi ini diharapkan menambah efektivitas pengawasan keimigrasian karena dapat mengidentifikasi wajah WNA yang termasuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau Red Notice.
Meskipun tidak berstatus sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), posisi Pelabuhan Gilimanuk yang berseberangan dengan Pulau Jawa sangat strategis bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang melakukan tur darat (backpacker) ke berbagai lokasi wisata di Jawa-Bali. Menurut Widodo, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
"Imigrasi harus senantiasa bekerja sama dengan stakeholders yang ada di Pelabuhan Gilimanuk untuk mendukung pelaksanaan KTT G20," tuturnya Widodo.
Sidak pelayanan dan pengamanan keimigrasian di Pelabuhan Gilimanuk juga diikuti oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Nanang Mustofa, perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Brigjen Pol Made Astawa, Kapolres Jembrana AKBP I Dewa Gde Juliana. Selain itu, Rudi dari INAFIS dan Adi Purnomo dari BAIS TNI serta juga turut lakukan inspeksi.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang menguji coba layanan electronic Visa on Arrival (e-VoA) yang akan diresmikan pada Rabu, 9 November 2022 untuk mendukung KTT G20 dan peningkatan pariwisata nasional. Wisatawan mancanegara yang tiba di Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk untuk menikmati keindahan wilayah utara Pulau Bali dan perlu memperpanjang Visa on Arrival dapat mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.
Penulis : Ajeng Rahma Safitri
Editor : Achmad Nur Saleh
JAKARTA - Jelang puncak KTT G20 dan peluncuran electronic Visa on Arrival (e-VoA), Kementerian Keuangan RI menerbitkan Peraturan nomor 157/PMK.02/2022 yang mengatur pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Visa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berlaku sejak (4/11/2022).
Press Release: Acting Director General of Immigration: UNHCR and IOM Don’t Run Away from Responsibilities in Handling Refugees
Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana regrets the attitude of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migrants (IOM). He considers that the two organizations need to take more action in handling foreign refugees. Hence, the presence of refugees creates social problems in Indonesia. The statement was conveyed … Continue reading Press Release: Acting Director General of Immigration: UNHCR and IOM Don’t Run Away from Responsibilities in Handling Refugees
Siaran Pers : Plt Dirjen Imigrasi: UNHCR dan IOM Jangan Lari dari Tanggung Jawab dalam Penanganan Pengungsi
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana menyesalkan sikap The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migrant (IOM) yang tidak mengambil peran untuk penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri sehingga keberadaan pengungsi menimbulkan masalah sosial di Indonesia. Hal ini disampaikan Widodo di Jakarta pada Jumat (25/11/2022) menanggapi kasus penolakan … Continue reading Siaran Pers : Plt Dirjen Imigrasi: UNHCR dan IOM Jangan Lari dari Tanggung Jawab dalam Penanganan Pengungsi
Lindungi Masyarakat, Imigrasi Tindak Tegas Promotor Asal Korsel Terduga Penipuan Konser K-Pop
JAKARTA – Seorang WN Korea Selatan (Korsel) dengan inisial PJ diamankan Ditjen Imigrasi pada Senin (21/11) atas dugaan penipuan dan pelanggaran izin tinggal di Indonesia. PJ merupakan promotor Konser K-Pop We All Are One yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 November lalu yang masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA). “Saya … Continue reading Lindungi Masyarakat, Imigrasi Tindak Tegas Promotor Asal Korsel Terduga Penipuan Konser K-Pop
Siaran Pers : Gunakan VOA untuk Kerja, Ditjen Imigrasi Amankan 8 WN Korsel
JAKARTA – 7 WN Korea Selatan (Korsel) diduga menyalahgunakan visa on arrival (VOA) untuk bekerja. WN Korsel tersebut diamankan petugas Imigrasi pada Senin (21/11) setelah menyelenggarakan ajang pencarian bakat di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana mengungkapkan bahwa para WNA yang menyalahgunakan VOA untuk bekerja itu merupakan tim kreatif … Continue reading Siaran Pers : Gunakan VOA untuk Kerja, Ditjen Imigrasi Amankan 8 WN Korsel
Siaran Pers : Bidik Pebisnis Global dan Investor Asing Berkelas, Imigrasi Uji Coba Kebijakan Multiple Entry Visa
JAKARTA – Setelah ditutup selama masa pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan uji coba pembukaan kembali Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKBP) atau multiple entry visa mulai Selasa (22/11/2022). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada Senin (21/11/2022). “VKBP akan diuji coba dibuka kembali sebagai bentuk dukungan Imigrasi kepada … Continue reading Siaran Pers : Bidik Pebisnis Global dan Investor Asing Berkelas, Imigrasi Uji Coba Kebijakan Multiple Entry Visa
Imigrasi Sutta Gandeng Marinir untuk Latih Kesamaptaan Petugasnya
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus menggelar pelatihan samapta untuk para petugas imigrasi yang bertugas di Area Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pelatihan ini bertujuan menjaga stamina dan melatih kesiapsiagaan petugas. “Kami bekerja sama dengan Korps Marinir TNI AL yang melatih petugas imigrasi, utamanya yang bertugas di bandara agar selalu siaga serta memiliki stamina yang baik … Continue reading Imigrasi Sutta Gandeng Marinir untuk Latih Kesamaptaan Petugasnya
KITAS Indonesia: Cara Mengurus dan Biayanya
JAKARTA (18/11) – Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) merupakan salah satu primadona produk keimigrasian di antara orang asing. Dengan kartu ini, orang asing bisa beraktivitas di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun tidak jarang baik penjamin maupun orang asing bertanya-tanya mengenai proses pengurusannya.
Mengintip Suasana Pemeriksaan Keimigrasian di Ruangan VIP Bandara Ngurah Rai
Direktorat Jenderal Imigrasi membuka pelayanan pemeriksaan keimigrasian khusus bagi kepala negara dan pimpinan tinggi setingkat menteri yang menghadiri KTT G20 dan side event G20. Pelayanan jalur VVIP diberikan untuk kepala negara, sedangkan para menteri diperkenankan masuk lewat jalur VIP dengan LO (liaison officer) dari Embassy masing-masing dan panitia penyelenggara G20. “Petugas Imigrasi stand by 24 … Continue reading Mengintip Suasana Pemeriksaan Keimigrasian di Ruangan VIP Bandara Ngurah Rai
Baru, Ini Maksud Keterangan “Valid From” dan “Valid Until” pada e-VoA
JAKARTA – Electronic Visa on Arrival (e-VoA) bisa digunakan dalam 90 hari sejak diterbitkan. Hal ini merupakan maksud dari keterangan “valid from” dan “valid until” pada e-VoA. Ini pula yang membedakan e-VoA dengan VoA konvensional. “Jadi seperti e-visa, pemegang e-VoA memiliki kesempatan untuk menggunakan e-VoA tersebut dalam jangka waktu 90 hari. Bisa dilihat pada keterangan … Continue reading Baru, Ini Maksud Keterangan “Valid From” dan “Valid Until” pada e-VoA
Masuk Indonesia Secara Ilegal, Dua WN Filipina Terancam Pidana Penjara
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo mempidanakan dua WN Filipina berinisial RAC (50 tahun) dan JBT (40 tahun) karena kedapatan memasuki Wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo Agung Pramono menyampaikan bahwa berkas penyidikan kedua WNA tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. “Kedua WNA tersebut … Continue reading Masuk Indonesia Secara Ilegal, Dua WN Filipina Terancam Pidana Penjara
Pemegang VOA Bisa Tinggal Berapa Lama di Indonesia, Begini Penjelasannya
Orang asing pemegang Visa On Arrival bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi terdekat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Yunidar Pramella Pasaribu di sela-sela peninjauan Tempat Pemeriksaan Imigrasi G20 di Bandara Internasional Ngurah Rai pada Selasa (15/11/2022). Pramella menjelaskan orang asing bisa tinggal lebih lama … Continue reading Pemegang VOA Bisa Tinggal Berapa Lama di Indonesia, Begini Penjelasannya
Kepala Imigrasi Tobelo: Pengawasan Orang Asing Tanggung Jawab Kita bersama
Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo Agung Pramono pada Sosialisasi Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai di Gedung Dodola Mako Lanal Morotai pada Senin (14/11/2022). Agung yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa petugas imigrasi tidak bisa … Continue reading Kepala Imigrasi Tobelo: Pengawasan Orang Asing Tanggung Jawab Kita bersama