Selamat Datang di Imigrasi Indonesia

Temukan layanan yang anda butuhkan disini

Imtelligence
Dengan platform kami, rasakan kemudahan dalam merencanakan perjalanan anda!

Berita dan
Siaran Pers

ikuti terus informasi terkini kami.

Lewat EAZY Pas Lintas Batas, Imigrasi Datangi Warga hingga Pelosok Perbatasan Negeri
Berita

13 Nov 2026

Lewat EAZY Pas Lintas Batas, Imigrasi Datangi Warga hingga Pelosok Perbatasan Negeri
JAKARTA, 13 November 2026 – Jarak yang jauh, kondisi geografis yang sulit, hingga keterbatasan biaya tak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat perbatasan untuk memperoleh dokumen perjalanan resmi. Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat layanan EAZY Pas Lintas Batas, inovasi pelayanan jemput bola yang memungkinkan petugas imigrasi mendatangi langsung masyarakat untuk memberikan pelayanan Pas Lintas Batas (PLB) secara gratis.Penguatan layanan ini tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pas Lintas Batas bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan Nomor IMI-212.GR.02.01 Tahun 2026, yang ditetapkan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada 4 November 2026.Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, serta perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Luasnya wilayah perbatasan menghadirkan tantangan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki Pas Lintas Batas. Keterbatasan ekonomi, biaya transportasi, kondisi alam, jarak tempuh, hingga minimnya akses informasi dan pemahaman administrasi menjadi sejumlah hambatan yang dihadapi masyarakat.Padahal, Pas Lintas Batas merupakan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi WNI yang berdomisili di wilayah perbatasan untuk melakukan perjalanan antarnegara sesuai perjanjian lintas batas yang berlaku. Dokumen ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat secara legal, aman, dan tertib, sekaligus mengurangi risiko perlintasan melalui jalur tidak resmi.Lebih dari sekadar kemudahan administrasi, EAZY Pas Lintas Batas juga menjadi bentuk perlindungan bagi WNI di wilayah perbatasan. Kepemilikan dokumen perjalanan yang sah memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat saat melintasi batas negara, sehingga tidak perlu khawatir menghadapi pemeriksaan keimigrasian akibat ketiadaan dokumen perjalanan yang dipersyaratkan, sepanjang perlintasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Johannes Fanny C.A., menjelaskan bahwa EAZY Pas Lintas Batas menjadi solusi konkret untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat perbatasan."Selama ini, sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit untuk mengurus Pas Lintas Batas. Melalui EAZY Pas Lintas Batas, kami membalik pendekatan tersebut. Bukan lagi masyarakat yang harus datang jauh-jauh ke kantor imigrasi, melainkan petugas imigrasi yang mendatangi masyarakat," ujar Johannes.Pelayanan Pas Lintas Batas tidak dipungut biaya atau gratis (Rp0), dengan masa berlaku dokumen paling lama tiga tahun. Penerbitannya diselesaikan maksimal empat hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.Berdasarkan pedoman, layanan EAZY Pas Lintas Batas dapat diajukan oleh kepala desa atau sebutan lain di wilayah perbatasan kepada kepala kantor imigrasi setempat dengan minimal 10 pemohon. Jadwal pelayanan ditentukan kantor imigrasi, baik pada hari kerja pukul 08.00–16.00 waktu setempat maupun di luar jam atau hari kerja. Kepala kantor imigrasi dapat menolak permohonan layanan berdasarkan alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.Petugas imigrasi kemudian mendatangi lokasi pemohon untuk melaksanakan pemeriksaan persyaratan, pengambilan atau pemindaian foto, dan wawancara. Penginputan data serta pencetakan dokumen tetap dilakukan di kantor imigrasi. Setelah selesai, dokumen dapat diantarkan ke kantor desa atau diambil oleh perwakilan desa yang ditunjuk dengan surat kuasa atau surat perintah kepala desa.Koordinator Fungsi Analisis dan Strategi Kebijakan, Nanang Mustofa, menegaskan bahwa penguatan layanan ini merupakan langkah menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat."EAZY Pas Lintas Batas bukan sekadar mempermudah pengurusan dokumen, tetapi juga memastikan masyarakat perbatasan memiliki dokumen perjalanan yang sah agar dapat melintas dengan lebih aman dan tertib. Inilah esensi pelayanan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi WNI di wilayah perbatasan," jelas Nanang.Johannes menambahkan bahwa penguatan EAZY Pas Lintas Batas merupakan bagian dari komitmen Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam mewujudkan semangat Imigrasi untuk Rakyat, melalui pelayanan yang efektif, mudah dijangkau, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat."Semangat layanan ini kami wujudkan melalui prinsip EAZY: Efektif, Aman, Zero Cost, dan Yakin Terlindungi. Kami ingin memastikan bahwa jarak bukan lagi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan keimigrasian. Inilah bentuk nyata komitmen Bapak Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam menghadirkan Imigrasi untuk Rakyat, hingga ke pelosok perbatasan negeri," pungkas Johannes.
Baca Selengkapnya
Nekat Jadi PSK, Enam Perempuan Asal Vietnam Diamankan Imigrasi
Berita

13 Nov 2026

Nekat Jadi PSK, Enam Perempuan Asal Vietnam Diamankan Imigrasi
SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah mengamankan tujuh warga negara (WN) Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Kota Semarang pada Jumat (6/11/2026). Ketujuh warga negara asing (WNA) tersebut terjaring dalam operasi mandiri yang digelar serentak di dua lokasi sejak pukul 15.00 WIB.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di wilayah Semarang. "Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan WNA dalam aktivitas penyalahgunaan izin tinggal, sehingga tim langsung bergerak melakukan operasi serentak di dua titik yang telah dipetakan, menyasar salah satu hotel dan sebuah rumah di Kota Semarang, " ujar Haryono saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).Dari tujuh WN Vietnam yang diamankan, enam orang adalah perempuan dan satu orang laki-laki. Sebanyak lima orang ditemukan di salah satu hotel di Kota Semarang, sementara dua orang lainnya diamankan di sebuah rumah di kawasan perumahan wilayah Kecamatan Semarang Utara.Selain mengamankan ketujuh WNA tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai, alat kontrasepsi, telepon genggam, serta kunci kamar hotel.Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas mendapati adanya perbedaan jenis izin tinggal yang digunakan para WNA tersebut. Enam WN Vietnam masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK), sedangkan satu orang yang diamankan di kawasan perumahan memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Bisnis (Indeks C2).Ketujuh WNA tersebut diduga melanggar aturan keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja sebagai PSK.Saat ini, para WNA asal Vietnam tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik keimigrasian. Haryono menegaskan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku."Deportasi dan penangkalan agar tidak bisa masuk lagi ke Indonesia, " imbuh Haryono.Pihak imigrasi memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Jawa Tengah akan terus digiatkan dengan mengoptimalkan peran serta warga sekitar."Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, karena pengawasan orang asing bukan hanya tugas petugas imigrasi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, tentunya sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat sesuai amanat Dirjen Imigrasi, " tutup Haryono.12 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Tingkatkan Deteksi Dini, Imigrasi Jalin Kolaborasi dengan DJP dan Bea Cukai
Berita

9 Nov 2026

Tingkatkan Deteksi Dini, Imigrasi Jalin Kolaborasi dengan DJP dan Bea Cukai
Pengawasan keimigrasian tidak dapat berjalan sendiri. Di tengah meningkatnya mobilitas orang dan aktivitas lintas negara, Imigrasi perlu memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan menjaga kepentingan nasional.Untuk mendukung upaya tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Intelijen Keimigrasian menggelar studi tiru dan diskusi bersama Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini menjadi sarana untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan informasi, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.“Ketiga instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, akan tetapi memiliki peran dalam melindungi kepentingan negara. Imigrasi mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan orang asing. Direktorat Jenderal Pajak menjalankan fungsi perpajakan, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaannya, persoalan yang ditangani masing-masing instansi dapat saling berkaitan. Karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi menjadi penting agar penanganan suatu persoalan dapat dilakukan secara lebih tepat,” ujar Kepala Subdirektorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Anton Helistiawan.  Dia menjelaskan, dalam tugas keimigrasian, intelijen berperan mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman. Informasi yang diperoleh perlu dikelola dan dianalisis dengan baik agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengawasan dan pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi juga menuntut peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola informasi. Data yang semakin beragam perlu didukung sistem pengelolaan yang baik serta kemampuan analisis yang memadai. Melalui pertukaran pengalaman dengan instansi lain, Imigrasi dapat mempelajari praktik yang relevan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kompetensi petugas. “Meski demikian, koordinasi dan pertukaran informasi tetap harus dilakukan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing instansi. Prinsip ini penting untuk memastikan informasi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab”, imbuhnya. Melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas Intelijen. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung deteksi dini, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.  “Dengan demikian, pelaksanaan fungsi keimigrasian dapat semakin profesional dan optimal dalam menjaga keamanan serta kepentingan nasional,” tutup Anton. 
Baca Selengkapnya
194 Atlet Padel Junior Asia Berkompetisi di Jakarta, Imigrasi Siapkan Kemudahan Pengajuan Visa
Siaran Pers

6 Nov 2026

194 Atlet Padel Junior Asia Berkompetisi di Jakarta, Imigrasi Siapkan Kemudahan Pengajuan Visa
JAKARTA – Imigrasi Indonesia menerbitkan sebanyak 193 visa olahraga (sports visa) bagi kontingen mancanegara yang akan berlaga dalam ajang turnamen padel internasional tingkat benua, FIP Junior Asia Padel Cup 2026.Visa untuk kegiatan olahraga yang berindeks C8A ini diberikan kepada 169 atlet muda dan indeks C8B diberikan kepaa 24 orang official dari 17 negara peserta, di antaranya Hong Kong, Qatar, Malaysia, Uni Emirat Arab, Jepang, Australia, Iran, Taiwan, Lebanon, Arab Saudi, Kazakhstan, Thailand, Filipina, Kuwait, dan Oman.Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan bahwa kemudahan penerbitan visa ini merupakan bentuk dukungan imigrasi dalam mendorong Indonesia sebagai pusat kegiatan olahraga dan seni tingkat dunia."Kami berupaya sedapat mungkin dalam mendukung Indonesia agar semakin diperhitungkan dalam penyelenggaraan event internasional,” ujar Hendarsam.FIP Junior Asia Padel Cup 2026 hadir di Indonesia untuk edisi kedua dari ajang bergengsi tingkat benua ini. Kejuaraan tersebut mempertemukan bakat-bakat muda terbaik di Asia yang terbagi ke dalam tiga kelompok umur, yakni kategori U14, U16, dan U18.Berlangsung pada 7–14 November 2026, Jakarta menjadi pusat perhatian perkembangan olahraga padel Asia. Menyusul kesuksesan edisi perdana di Bahrain, kompetisi tahun ini mencatatkan sejarah baru dengan diperkenalkannya turnamen kategori putri berdampingan dengan kategori putra.FIP Junior Asia Padel Cup mewakili pertumbuhan jalur generasi penerus (NextGen) di Asia. Turnamen ini menjadi wadah strategis bagi atlet muda untuk bertanding, membangun jejaring antarnegara, serta memupuk nilai-nilai sportivitas yang mendefinisikan olahraga padel.“Fasilitas visa indeks C8 untuk olahraga ini kami harapkan dapat memastikan seluruh kontingen atlet dan official dapat menjalani proses administrasi dengan cepat dan lancar selama bertanding di Indonesia,” tutup Hendarsam.6 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Cegah TPPO, Imigrasi Batam Tunda Keberangkatan 974 Penumpang Sepanjang Oktober 2026
Siaran Pers

5 Nov 2026

Cegah TPPO, Imigrasi Batam Tunda Keberangkatan 974 Penumpang Sepanjang Oktober 2026
BATAM – Kantor Imigrasi Batam menunda keberangkatan 974 penumpang ke luar negeri sepanjang Oktober 2026 sebagai langkah pencegahan terhadap keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural dan potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kepala Kantor Imigrasi Batam, Wahyu Eka Putra mengatakan, langkah ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia (WNI) dari risiko penipuan, eksploitasi, hingga perdagangan orang di luar negeri.Berdasarkan data Kantor Imigrasi Batam, penundaan keberangkatan terbanyak dilakukan di Pelabuhan Batam Centre dengan 804 penumpang, disusul Pelabuhan Citra Tritunas sebanyak 152 penumpang, Pelabuhan Gold Coast Bengkong 10 penumpang, Bandara Hang Nadim enam penumpang, serta Pelabuhan Sekupang dan Nongsa Pura masing-masing satu penumpang.Wahyu menegaskan bahwa penundaan keberangkatan bukanlah upaya mempersulit masyarakat untuk bepergian ke luar negeri, melainkan langkah preventif untuk memastikan WNI tidak terjebak dalam praktik perekrutan tenaga kerja ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang.“Imigrasi tidak bermaksud menghalangi masyarakat yang ingin bepergian atau mencari penghidupan di luar negeri. Namun, kami berkewajiban memastikan perjalanan tersebut dilakukan sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat berangkat dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru menjadi korban penipuan atau eksploitasi di negara tujuan, ” ujar Wahyu.Pentingnya pengawasan ini tercermin dari sejumlah kasus WNI yang diduga menjadi korban perekrutan kerja menyesatkan di luar negeri. Pada September 2026, pemerintah Indonesia menelusuri informasi mengenai delapan WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap identitas, proses perekrutan, serta kemungkinan adanya unsur penipuan dan eksploitasi dalam kasus tersebut.Kasus lainnya terjadi di Madagaskar. Sebanyak 49 WNI dilaporkan ditahan oleh otoritas setempat pada September 2026 dan diduga berkaitan dengan praktik penipuan kerja serta TPPO. Salah satu WNI dilaporkan awalnya dijanjikan pekerjaan di sebuah pabrik di Malaysia, tetapi justru dibawa ke Madagaskar dan diduga dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scam) dan perjudian daring.Kedua kasus tersebut menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan di luar negeri yang terlihat menjanjikan dapat menyimpan risiko serius, terutama apabila proses perekrutan, dokumen, dan tujuan perjalanan tidak sesuai dengan ketentuan.Karena itu, pemeriksaan keimigrasian tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan dokumen perjalanan, tetapi juga mencakup pendalaman tujuan keberangkatan serta indikasi yang mengarah pada potensi penyalahgunaan dokumen atau keberangkatan nonprosedural.“Lebih baik kami melakukan pemeriksaan secara cermat sebelum keberangkatan daripada masyarakat harus menghadapi risiko eksploitasi setelah tiba di luar negeri. Prinsip kami adalah melindungi WNI, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk melakukan perjalanan internasional sesuai ketentuan yang berlaku, ” tambah Wahyu.Sejalan dengan Perintah Harian Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, penguatan pengawasan dan sinergi penegakan hukum terus menjadi prioritas jajaran imigrasi. Melalui pengawasan yang profesional, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, Imigrasi Batam berkomitmen menjaga keamanan perlintasan sekaligus memastikan negara hadir melindungi WNI dari ancaman perdagangan orang sebagai wujud nyata semangat “Imigrasi untuk Rakyat.”5 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Imigrasi Usut Dugaan Perdagangan Orang Berkedok Pernikahan dengan WNA di Lampung
Siaran Pers

2 Nov 2026

Imigrasi Usut Dugaan Perdagangan Orang Berkedok Pernikahan dengan WNA di Lampung
LAMPUNG – Kantor Imigrasi Bandar Lampung tengah menyelidiki dugaan praktik perkawinan pesanan (mail-order bride) yang melibatkan empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok dan dua perempuan warga negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Praktik tersebut diduga melibatkan perantara dan pemberian imbalan berupa uang atau barang yang mengarah pada indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Dalam pemeriksaan pada 29–31 Oktober 2026, petugas memeriksa dua perempuan WNI berinisial MS (21) dan STP (19), serta empat WNA berinisial SD (39), DC (33), YH (37), dan ZH (32).Kepala Kantor Imigrasi Bandar Lampung, Taufiq Hidayat, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal dan analisis bukti digital menunjukkan indikasi perjodohan melalui perantara, termasuk dugaan penawaran perempuan WNI kepada WNA dengan imbalan tertentu.“Dugaan praktik perkawinan pesanan yang melibatkan transaksi komersial dan berpotensi mengarah pada eksploitasi perempuan merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait,” jelas Taufiq.Kasus ini mulai ditelusuri melalui operasi intelijen keimigrasian dan koordinasi dengan Polres Pesawaran pada 27 Oktober 2026. Pengawasan kemudian dilanjutkan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) hingga 31 Oktober 2026.Dari hasil pendalaman sementara, petugas menemukan indikasi pemberian uang atau barang dalam rangkaian perkawinan siri serta rencana keberangkatan kedua perempuan tersebut ke Tiongkok. Petugas juga memeriksa kesesuaian kegiatan keempat WNA dengan Visa Kunjungan indeks C1 yang mereka gunakan.Taufiq menegaskan bahwa pemeriksaan masih berlangsung dan seluruh pihak tetap mendapatkan perlindungan hak sesuai ketentuan hukum.“Dalam penanganan perkara ini, kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang diperiksa memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati, dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih akan didalami melalui proses pemeriksaan serta koordinasi lintas instansi,” ujar Taufiq.Masyarakat diimbau agar waspada terhadap tawaran pernikahan dengan WNA yang menjanjikan imbalan finansial tidak wajar, melibatkan perantara yang tidak jelas, atau disertai rencana keberangkatan ke luar negeri tanpa informasi yang transparan.Sejalan dengan komitmen Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, Ditjen Imigrasi terus memperkuat pengawasan dan kerja sama lintas instansi untuk mencegah kejahatan lintas negara serta melindungi masyarakat dari potensi eksploitasi.2 November 2026Tim Humas Kantor ImigrasiKelas I TPI Bandar Lampung
Baca Selengkapnya
Patroli Siber Bongkar Dugaan Prostitusi WNA di Bali, Imigrasi Denpasar Amankan Empat Orang Asing
Siaran Pers

2 Nov 2026

Patroli Siber Bongkar Dugaan Prostitusi WNA di Bali, Imigrasi Denpasar Amankan Empat Orang Asing
DENPASAR – Kantor Imigrasi Denpasar mengamankan empat warga negara asing (WNA) dalam operasi pengawasan keimigrasian yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026. Tiga di antaranya diduga terlibat dalam praktik prostitusi daring, sementara satu WNA lainnya diamankan setelah dilaporkan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan Tim Intelijen dan\ Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Denpasar. Melalui pemantauan sejumlah situs web dan platform digital, petugas menemukan profil WNA yang diduga menawarkan jasa seksual dengan mencantumkan tarif tertentu.Dari hasil penelusuran, petugas mengidentifikasi tiga WNA yang diduga menawarkan jasa prostitusi, yakni JN (35), perempuan asal Uganda, dengan tarif USD100; AS (29), perempuan asal Rusia, dengan tarif Rp13,7 juta; serta BDC (32), perempuan asal Nigeria, dengan tarif Rp3,5 juta.Menindaklanjuti temuan tersebut serta informasi dari masyarakat, petugas bergerak ke sebuah vila di kawasan Jalan Padang Tegal Sari, Denpasar Barat, pada Rabu (28/10/2026). Dalam operasi yang berlangsung secara bertahap, petugas mengamankan JN sekitar pukul 19.00 WITA, disusul AS pada pukul 21.00 WITA dan BDC pada pukul 22.30 WITA.Ketiganya kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan izin tinggalnya.Sehari berselang, Kamis (29/10/2026), petugas kembali mengamankan seorang WNAasal Ghana berinisial CYA (31) di sebuah rumah di kawasan Jalan Gunung Lebah, Kota Denpasar.Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai seorang WNA yang diduga mengganggu ketertiban dengan meminta uang kepada warga karena mengaku kehabisan uang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen keimigrasiannya, CYA dibawa ke Kantor Imigrasi Denpasar untuk pemeriksaan lanjutan.Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan keimigrasian tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas orang asing yang mencurigakan.“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur. Kami berkomitmen memastikan orang asing mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di Indonesia. Inilah wujud nyata Imigrasi untuk Rakyat,” ujar Haryo.Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, mengapresiasi langkah cepat jajaran Imigrasi Denpasar dalam menindaklanjuti temuan patroli siber maupun laporan masyarakat.“Kami mengapresiasi Kantor Imigrasi Denpasar yang bergerak cepat dalam menindaklanjuti informasi melalui pemeriksaan di lapangan. Setiap orang asing yang berada di Bali wajib menaati aturan dan melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggalnya. Kami akan terus memperkuat pengawasan secara terukur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tegas Ramdhani.Keempat WNA tersebut saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami dugaan pelanggaran keimigrasian dan menentukan langkah penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Melalui penguatan patroli siber, pengawasan lapangan, dan kerja sama dengan masyarakat, Imigrasi terus berupaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, termasuk Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional.“Imigrasi untuk Rakyat” menjadi landasan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadirkan pengawasan keimigrasian yang tegas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Hendak Terbang ke Manila, WN India Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai karena Miliki Dua Paspor Berbeda Identitas
Siaran Pers

31 Okt 2026

Hendak Terbang ke Manila, WN India Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai karena Miliki Dua Paspor Berbeda Identitas
BADUNG – Kejelian petugas Imigrasi Ngurah Rai berhasil mengungkap dugaan penggunaan paspor palsu oleh seorang warga negara (WN) India berinisial SP. Pria tersebut kedapatan memiliki dua paspor India dengan identitas berbeda setelah petugas menemukan kejanggalan pada dokumen perjalanan yang digunakannya.Kasus ini terungkap saat SP menjalani pemeriksaan keimigrasian sebelum keberangkatan menuju Manila, Filipina, pada Rabu (14/10/2026) dini hari. Petugas yang mencurigai keaslian paspornya kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut.Kecurigaan tersebut membuahkan hasil. Petugas menemukan bahwa SP ternyata memiliki paspor India lainnya dengan identitas berbeda. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik keimigrasian juga menunjukkan adanya dugaan penggantian halaman biodata pada salah satu paspor yang digunakan.Atas temuan tersebut, Imigrasi Ngurah Rai mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi SP pada Selasa (27/10/2026). SP dipulangkan melalui penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Chennai, India.Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, mengatakan bahwa temuan ini membuktikan pentingnya ketelitian petugas dalam memeriksa setiap dokumen perjalanan, baik saat kedatangan maupun keberangkatan penumpang internasional.“Petugas kami menemukan kejanggalan pada paspor yang digunakan, kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam hingga terungkap adanya paspor lain dengan identitas berbeda. Ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan saat orang asing masuk ke Indonesia, tetapi juga ketika mereka akan meninggalkan wilayah Indonesia,” ujar Novyandri.Ia menegaskan bahwa penggunaan dokumen perjalanan palsu merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Karena itu, Imigrasi Ngurah Rai terus meningkatkan kemampuan pemeriksaan dokumen serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.“Bali merupakan salah satu pintu gerbang utama Indonesia. Kami ingin memastikan setiap orang yang melintas menggunakan dokumen perjalanan yang sah. Pengawasan yang ketat bukan untuk mempersulit perjalanan, melainkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” jelasnya.Novyandri menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, agar jajaran Imigrasi senantiasa menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas.“Sebagaimana arahan Bapak Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, Imigrasi harus hadir untuk melindungi, melayani, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen menjaga keamanan negara tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Novyandri.31 Oktober 2026Humas Kantor Imigrasi Ngurah Rai
Baca Selengkapnya
Imigrasi Gerebek Dua Rumah di Kuta, Amankan 21 WNA Sindikat Judol dan Puluhan Unit Perangkat Elektronik
Siaran Pers

29 Okt 2026

Imigrasi Gerebek Dua Rumah di Kuta, Amankan 21 WNA Sindikat Judol dan Puluhan Unit Perangkat Elektronik
BALI – Imigrasi Indonesia mengamankan 21 warga negara asing (WNA) di Perumahan Harvestland Residence, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (29/10/2026). Puluhan WNA asal Vietnam, Myanmar, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tersebut ditangkap atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal karena mengoperasikan situs perjudian daring (online) jaringan internasional."Pengawasan keimigrasian kami lakukan secara konsisten untuk memastikan setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi aturan dan ketaatan perizinan yang berlaku. Kami tidak mentoleransi penyalahgunaan izin tinggal, terlebih yang terindikasi terlibat tindak pidana seperti perjudian online," ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.Sebelum operasi dilaksanakan, petugas terlebih dahulu melakukan pemantauan selama beberapa hari. Operasi pengamanan dimulai pukul 07.00 WITA, tim memasuki dua rumah yang dicurigai setelah berkoordinasi dengan petugas keamanan perumahan, kepala lingkungan, dan agen properti setempat.Di rumah pertama, petugas mendapati delapan orang WNA asal Vietnam. Sementara itu di rumah kedua, petugas mengamankan 12 WNA asal Myanmar dan satu WNA asal RRT. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 36 unit ponsel pribadi, 29 unit ponsel kerja, 18 unit laptop kerja, 6 unit komputer (PC), serta tiga unit iPad.Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian WNA merupakan pemegang dokumen keimigrasian berupa Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Prainvestasi, sementara sebagian lainnya memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker.Para WNA tersebut terindikasi menjadi operator situs judi online macaujc.com. Dalam menjalankan operasinya, transaksi keuangan dilakukan melalui platform pembayaran digital Alipay dan WeChat Pay.“Saat ini, seluruh WNA beserta barang bukti telah dibawa ke Rumah Detensi Bali untuk menjalani pemeriksaan mendalam oleh petugas imigrasi guna pengembangan kasus lebih lanjut,” tutup Hendarsam.29 Oktober 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
‘Beranda Imigrasi' , Nama Tunggal Baru untuk 254 Unit Pelayanan Keimigrasian Selain Kantor Imigrasi
Siaran Pers

28 Okt 2026

‘Beranda Imigrasi' , Nama Tunggal Baru untuk 254 Unit Pelayanan Keimigrasian Selain Kantor Imigrasi
JAKARTA — Imigrasi Indonesia menetapkan “Beranda Imigrasi” - sebuah jenama (brand) tunggal - untuk menamai seluruh titik lokasi pelayanan keimigrasian di luar gedung Kantor Imigrasi, yang saat ini berjumlah 254 unit di seluruh Indonesia. Kebijakan penyeragaman nama ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali dan mengakses lokasi-lokasi pelayanan imigrasi yang tersebar di berbagai ruang publik.Secara rinci, 254 titik layanan imigrasi tersebut terdiri dari 156 Mal Pelayanan Publik, 33 Unit Layanan Paspor, 20 Immigration Lounge, 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)/Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi, 13 Ultima I’m SeZ dan 1 Immigration Corner. Kini, seluruh unit pelayanan keimigrasian tersebut hadir dengan sebutan ‘Beranda Imigrasi’ .Rebranding unit pelayanan keimigrasian ini berimplikasi terhadap nama lokasi pelayanan keimigrasian di Google Maps serta pada Aplikasi M-Paspor. Setelah penyeragaman nama menjadi ‘Beranda Imigrasi’ diberlakukan, masyarakat dapat mencari nama lokasi pelayanan keimigrasian selain kantor imigrasi dengan format ‘Beranda Imigrasi’ [masukkan area]. Sebagai contoh, titik layanan yang semula bernama “Immigration Lounge Senayan City Mall” kini bernama “Beranda Imigrasi Senayan City Mall”.Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa penyeragaman nama ini berakar dari keinginan Imigrasi untuk mengurangi kebingungan masyarakat akibat banyaknya istilah atau singkatan unit layanan luar kantor yang berbeda-beda.“Selama ini masyarakat mungkin familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge. Dengan menghadirkan nama tunggal Beranda Imigrasi, kami ingin masyarakat dari berbagai kalangan dapat langsung mengenali tempat pelayanan imigrasi dengan mudah di mana pun mereka berada, ” ujar Hendarsam.Hendarsam menambahkan, nama Beranda Imigrasi dipilih karena memiliki filosofi yang mendalam. Beranda diartikan sebagai titik temu terdepan di sebuah rumah sebelum seseorang melangkah ke tempat yang baru. Konsep ini mencerminkan kehangatan, keramahan, dan keterbukaan Imigrasi Indonesia dalam melayani dan mendampingi setiap awal perjalanan masyarakat.“Gagasan utamanya adalah menghadirkan area layanan berkonsep ramah dan bersahabat yang mengikis kesan kaku birokrasi, namun tetap menjunjung tinggi ketertiban administratif dan profesionalisme. Kami ingin masyarakat merasa dekat, nyaman, dan terlayani dengan cepat setiap kali berkunjung ke Beranda Imigrasi, ”lanjutnya.Ia menyebut, kehadiran Beranda Imigrasi yang banyak terintegrasi di pusat-pusat keramaian publik - seperti pusat perbelanjaan (mal), kampus, hingga kawasan terpadu - merupakan bentuk nyata komitmen Imigrasi untuk terus mendekatkan diri dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh rakyat Indonesia.“Dengan mengusung semangat pelayanan yang dekat, hangat, dan ramah, Beranda Imigrasi siap menjadi sahabat masyarakat dalam mempersiapkan dokumen perjalanan menuju berbagai penjuru dunia, ” pungkas Hendarsam Marantoko.28 Oktober 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya

Ayo unduh aplikasi M-PASPOR sekarang!

Ajukan permohonan paspor baru atau penggantian secara daring. Mudah dan nyaman.