Kamis, 15 Juli 2021Penulis: Muhammad Fijar SulistyoEditor: Achmad Nur Saleh Tim Gabungan Penegakan Hukum (Gakkum) PPKM Darurat terdiri dari Polda Bali, Satpol PP Provinsi Bali dan Kanwil Kemenkumham Bali, sampai 14 Juli telah menindak 32 warga negara asing (WNA) pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19. Rinciannya, sebanyak 29 WNA didenda Rp 1 juta dan 3 WNA dideportasi ke negara asalnya. Data itu disampaikan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pamobvit) Polda Bali Kombes Pol Harri Sindu Nugroho usai memimpin Tim Gabungan melaksanakan Operasi Yustisi penerapan Prokes di dua lokasi yakni wilayah Canggu Kabupaten Badung dan Ubud, Kabupaten Gianyar, Rabu (14/7/2021). “Dalam operasi...

Senin, 2 Agustus 2021Penulis: Muhammad Fijar SulistyoEditor: Achmad Nur Saleh Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga tanggal 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu. Menurut Presiden, kebijakan PPKM yang berlangsung sebelumnya dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus telah memberikan hasil yang baik dalam berbagai indikator penanganan Covid-19 di Tanah Air. "PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pada Minggu (3/10/2021). Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Polhukam Mahfud Md, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Bupati Merauke Romanus Mbaraka dan Bupati Asmat Elisa.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kembali diperpanjang hingga 13 September 2021. Meskipun demikian, penurunan level PPKM pada sebagian wilayah di Indonesia membuka kembali ruang pelayanan keimigrasian secara tatap muka. Kini, beberapa kantor imigrasi mulai menyediakan kuota antrean paspor dalam jumlah terbatas.

Penulis: Ajeng Rahma SafitriEditor: Muhammad Fijar SulistyoTerbatasnya ruang gerak masyarakat di masa pandemi Covid-19 memberikan dampak dan hambatan yang tak terhindarkan, termasuk bagi Orang Asing yang tinggal di Indonesia. Berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat membuat Orang Asing dan penjaminnya tak dapat langsung mengunjungi kantor imigrasi untuk memperpanjang izin tinggalnya. Lantas, harus bagaimana?Kini, pemegang ITK, ITAS atau ITAP dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal secara daring melalui Aplikasi Permohonan Izin Tinggal Online (https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/). Tak hanya itu, Izin Tinggal Online juga memfasilitasi layanan lainnya yang berhubungan dengan izin tinggal, seperti Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian, perubahan penjamin orang asing, Exit Permit Only (EPO), perpanjangan...

Direktorat Jenderal Imigrasi menyosialisasikan Aplikasi DIGIPAY009 milik Bank Negara Indonesia pada Rabu-Kamis (27-28/10) di Medan, Sumatra Utara. Acara ini dihadiri para Kepala Kantor dan bendahara dari 43 satuan kerja imigrasi yang telah menjalin kerja sama dengan BNI.

Direktorat Jenderal Imigrasi memperbarui persyaratan pengajuan permohonan visa sehubungan dengan implementasi Peraturan Menkumham No. 34 Tahun 2021. Penyesuaian syarat permohonan visa dilakukan untuk mendukung upaya penanganan penyebaran Covid-19 oleh pemerintah. Terdapat beberapa perbedaan dalam syarat pengajuan permohonan visa offshore dan onshore, baik untuk visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas.

Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia dengan tujuan khusus wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaan dan kegiatannya. Beberapa tujuan kedatangan ini misalnya penyatuan keluarga, kerja, belajar, penelitian atau sebagai wisatawan lansia mancanegara.

JAKARTA – Penyesuaian terhadap peraturan keimigrasian terus dilakukan seiring dengan membaiknya kondisi pandemic Covid-19 di Indonesia. Baru-baru ini, kebijakan pengajuan Visa RI secara onshore yang kerap digunakan sebagai jalan pintas untuk memperoleh izin tinggal terbatas di Indonesia dikembalikan pada fungsinya semula. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) RI Nomor 26 tahun 2020, pengajuan Vitas secara onshore sedianya diperuntukkan bagi WNA yang izin tinggalnya tidak lagi bisa diperpanjang dan tidak bisa Kembali ke negara asalnya karena kondisi pandemi. Inilah yang disebut dengan visa onshore, Visa yang diajukan oleh Orang Asing pemegang izin tinggal yang berada di Indonesia yang berfungsi untuk...

Rabu, 14 Juli 2021Penulis: Muhammad Fijar SulistyoEditor: Achmad Nur SalehSetelah Jumat (09/07/2021) lalu 4 orang TKA Cina pulang ke negaranya karena kontrak kerjanya telah usai dan kemudian akan menyusul 9 orang pengungsi asal Myanmar, Palestina dan Ethiopia yg akan berangkat ke negara ketiga, tiba-tiba ada pengungsi yg datangi imigrasi untuk minta dideportasi. Demikian keterangan Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida pada Rabu (14/07/2021). "Semoga saja semakin banyak WNA khususnya pengungsi, yang secara sukarela minta pulang ke negaranya agar jumlah mereka di Makassar ini semakin berkurang bahkan habis sama sekali”, harap Dodi seusai menerima kedatangan Abdullah Ahmed Ali 46 tahun Pengungsi asal...