JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2021 mengenai Konsultan Keimigrasian pada hari Jumat, 17 September 2021. Ke depannya pengguna layanan keimigrasian dapat memanfaatkan jasa konsultan keimigrasian untuk layanan konsultasi maupun bantuan kepengurusan dokumen, tentunya dengan terlebih dahulu memberikan kuasa.

Membaiknya penanganan persebaran virus Covid-19 berimbas pada pembaruan kebijakan dan ketentuan keimigrasian. Pembatasan masuk Orang Asing ke Indonesia masih diterapkan berdasarkan Peraturan Menkumham No. 34 Tahun 2021. Namun, terdapat penambahan pada jenis kegiatan WNA yang diizinkan memasuki Indonesia. Visa kunjungan, dalam hal ini, menjadi visa yang cukup banyak mendapat penyesuaian dan menjadi perbincangan warganet audiens Ditjen Imigrasi.

Pemerintah RI telah membuka pintu masuk bagi wisatawan mancanegara dari 19 negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan pelajar asing dari mancanegara. Untuk bisa menuntut ilmu di Indonesia, orang asing (OA) harus memiliki visa pelajar dan penjamin. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 tahun 2021, Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan OA selama di Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memperkenalkan aplikasi M-Paspor pada hari ini, Kamis (30/12/2021). Melalui M-Paspor, pemohon paspor dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi. Dengan begitu, pemohon paspor tidak perlu menunggu lama untuk petugas mengunggah dan memasukkan data permohonan.

JAKARTA – Imigrasi melakukan pengkajian dan pembahasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bersama Badan Keahlian DPR RI serta para akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada Selasa (31/08/2021). Pembahasan tersebut dilakukan dalam format Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Aula Universitas Pancasila.

Pernikahan campuran kini sudah menjadi lumrah dan semakin banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di balik pengalaman unik yang didapatkan, tentu ada kewajiban-kewajiban yang juga harus dipahami dan ditaati oleh pasangan berbeda kewarganegaraan. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah dengan Orang Asing, seyogyanya persiapkan dengan baik izin tinggal pasangannya. Tak hanya itu, dokumen keimigrasian bagi sang buah hati juga perlu dipikirkan: affidavit, atau paspor RI untuk anak berkewarganegaraan ganda. Jadi, sebaiknya pilih yang mana?

Kamis, 29 Juli 2021Penulis: Muhammad Fijar SulistyoEditor: Achmad Nur Saleh Pemerintah Indonesia kembali memperketat pintu masuk Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang terbit pada 21 Juli 2021. Dalam aturan ini, Pemerintah melarang masuk seluruh orang asing ke Wilayah Indonesia selama masa PPKM. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut Direktorat Jenderal Imigrasi Heryansyah Daulay dalam Talkshow Immigration Talk di Instagram Live Ditjen Imigrasi dengan tema “Apa Kabar Border Indonesia” pada Kamis (29/7/2021). Daulay menyebutkan selama...

Kepala Sub Direktorat Kerjasama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional, Ferry Herling Ishak Sioth mengatakan, hingga Agustus 2021, jumlah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di Indonesia saat ini berjumlah 13.343 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga)  orang. Sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) orang pengungsi masih difasilitasi IOM.

Berbagai modus sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah menarik ribuan korban Warga Negara Indonesia (WNI) mendorong instansi pemerintah terkait, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk mencari pemecahan masalah secara sistematis. Pada Rabu (08/12/2021), Ditjen Imigrasi melaksanakan pertemuan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Bareskrim Polri, yang melibatkan partisipasi satuan kerja imigrasi se-Indonesia secara daring.