Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi
SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah mengamankan tujuh warga negara (WN) Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Kota Semarang pada Jumat (6/11/2026). Ketujuh warga negara asing (WNA) tersebut terjaring dalam operasi mandiri yang digelar serentak di dua lokasi sejak pukul 15.00 WIB.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di wilayah Semarang.
"Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan WNA dalam aktivitas penyalahgunaan izin tinggal, sehingga tim langsung bergerak melakukan operasi serentak di dua titik yang telah dipetakan, menyasar salah satu hotel dan sebuah rumah di Kota Semarang, " ujar Haryono saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Dari tujuh WN Vietnam yang diamankan, enam orang adalah perempuan dan satu orang laki-laki. Sebanyak lima orang ditemukan di salah satu hotel di Kota Semarang, sementara dua orang lainnya diamankan di sebuah rumah di kawasan perumahan wilayah Kecamatan Semarang Utara.
Selain mengamankan ketujuh WNA tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai, alat kontrasepsi, telepon genggam, serta kunci kamar hotel.
Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas mendapati adanya perbedaan jenis izin tinggal yang digunakan para WNA tersebut. Enam WN Vietnam masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK), sedangkan satu orang yang diamankan di kawasan perumahan memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Bisnis (Indeks C2).
Ketujuh WNA tersebut diduga melanggar aturan keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja sebagai PSK.
Saat ini, para WNA asal Vietnam tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik keimigrasian. Haryono menegaskan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Deportasi dan penangkalan agar tidak bisa masuk lagi ke Indonesia, " imbuh Haryono.
Pihak imigrasi memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Jawa Tengah akan terus digiatkan dengan mengoptimalkan peran serta warga sekitar.
"Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, karena pengawasan orang asing bukan hanya tugas petugas imigrasi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, tentunya sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat sesuai amanat Dirjen Imigrasi, " tutup Haryono.
12 November 2026
Komunikasi Publik
Direktorat Jenderal Imigrasi
