Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi
Jakarta, 02 Desember 2025 – Menyikapi maraknya inovasi yang tumbuh pesat namun belum memberikan dampak optimal terhadap kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Imigrasi secara resmi meluncurkan Standardisasi Inovasi sebagai terobosan strategis untuk memastikan setiap inovasi yang dihasilkan berkontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola dan pelayanan publik.
Inisiatif ini menjadi pintu masuk transformasi dalam menata ekosistem inovasi yang selama ini cenderung overnumbered—banyak jumlahnya namun minim dampak—menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui standardisasi ini, setiap inovasi akan dirancang dan dinilai berdasarkan prinsip akuntabilitas, kolaborasi, keberlanjutan, objektivitas, dan transparansi, sejalan dengan semangat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ditambah lagi dengan penyampaian statement dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi yang menyatakan “ Banyaknya Aplikasi Pemerintah cenderung mempersulit Masyarakat” sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi ingin memastikan bahwa Inovasi yang hadir akan mempermudah dan memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian.
“Kami ingin memastikan bahwa inovasi tidak hanya sekadar wacana atau proyek administratif belaka, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat dan mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkelas dunia,” Ujar Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam peluncuran tersebut.
Standardisasi ini mengadopsi kerangka PRIMA ZI (Penilaian Inovasi Zona Integritas) yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan pendekatan penilaian yang komprehensif meliputi:
Desk review terhadap dokumen inovasi,
Observasi lapangan untuk memverifikasi implementasi,
Wawancara dan FGD dengan pelaksana dan penerima manfaat,
Penilaian digital melalui dashboard PRIMA ZI yang terintegrasi.
Hasil penilaian akan dihitung secara proporsional dengan bobot dari tingkat UPT, Kantor Wilayah, hingga pusat, sehingga mencerminkan akuntabilitas dan konsistensi di semua jenjang.
Dengan langkah ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk tidak hanya menciptakan inovasi yang banyak, tetapi juga inovasi yang tepat, berdampak, dan dapat direplikasi—khususnya dalam mendukung percepatan pencapaian WBK dan WBBM di seluruh unit kerja.
“Ini adalah langkah awal menuju ekosistem inovasi yang lebih matang, di mana setiap ide diuji, dinilai, dan diimplementasikan dengan prinsip good governance dan clean government,”
Launching Standardisasi Inovasi ini sekaligus memperkuat komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung agenda nasional World Class Bureaucracy, dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya
Terakhir diperbaharui 03 Desember 2025
