Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi
LAMPUNG – Kantor Imigrasi Bandar Lampung tengah menyelidiki dugaan praktik perkawinan pesanan (mail-order bride) yang melibatkan empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok dan dua perempuan warga negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Praktik tersebut diduga melibatkan perantara dan pemberian imbalan berupa uang atau barang yang mengarah pada indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam pemeriksaan pada 29–31 Oktober 2026, petugas memeriksa dua perempuan WNI berinisial MS (21) dan STP (19), serta empat WNA berinisial SD (39), DC (33), YH (37), dan ZH (32).
Kepala Kantor Imigrasi Bandar Lampung, Taufiq Hidayat, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal dan analisis bukti digital menunjukkan indikasi perjodohan melalui perantara, termasuk dugaan penawaran perempuan WNI kepada WNA dengan imbalan tertentu.
“Dugaan praktik perkawinan pesanan yang melibatkan transaksi komersial dan berpotensi mengarah pada eksploitasi perempuan merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait,” jelas Taufiq.
Kasus ini mulai ditelusuri melalui operasi intelijen keimigrasian dan koordinasi dengan Polres Pesawaran pada 27 Oktober 2026. Pengawasan kemudian dilanjutkan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) hingga 31 Oktober 2026.
Dari hasil pendalaman sementara, petugas menemukan indikasi pemberian uang atau barang dalam rangkaian perkawinan siri serta rencana keberangkatan kedua perempuan tersebut ke Tiongkok. Petugas juga memeriksa kesesuaian kegiatan keempat WNA dengan Visa Kunjungan indeks C1 yang mereka gunakan.
Taufiq menegaskan bahwa pemeriksaan masih berlangsung dan seluruh pihak tetap mendapatkan perlindungan hak sesuai ketentuan hukum.
“Dalam penanganan perkara ini, kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang diperiksa memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati, dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih akan didalami melalui proses pemeriksaan serta koordinasi lintas instansi,” ujar Taufiq.
Masyarakat diimbau agar waspada terhadap tawaran pernikahan dengan WNA yang menjanjikan imbalan finansial tidak wajar, melibatkan perantara yang tidak jelas, atau disertai rencana keberangkatan ke luar negeri tanpa informasi yang transparan.
Sejalan dengan komitmen Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, Ditjen Imigrasi terus memperkuat pengawasan dan kerja sama lintas instansi untuk mencegah kejahatan lintas negara serta melindungi masyarakat dari potensi eksploitasi.
2 November 2026
Tim Humas Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Bandar Lampung
