melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia. Termasuk dengan visa ini anda dapat berwisata serta mengunjungi teman dan keluarga.

Visa D17 merupakan Visa Kunjungan untuk beberapa kali masuk ke Indonesia dengan izin tinggal maksimal 60 hari setiap kedatangan, serta dihitung sejak tanggal kedatangan. Izin Tinggal ini dapat diperpanjang namun tidak dapat dikonversikan menjadi Izin Tinggal Terbatas. 

• Anda dapat tinggal di Indonesia maksimal 60 hari, dihitung sejak tanggal kedatangan. 
• Anda dapat memperpanjang izin tinggal ini beberapa kali hingga maksimal 180 hari.
• Perpanjangan izin tinggal dapat dilakukan secara online oleh sponsor melalui akun yang telah terdaftar di evisa.imigrasi.go.id 

Masa tinggal 1 tahun Rp 5.000.000 

• Biaya visa 1 tahun Rp 3.000.000 
• Biaya Verifikasi II Rp 2,000,000

Masa tinggal 2 tahun Rp. 7.000.000

• Biaya visa 2 tahun Rp 5.000.000
• Biaya Verifikasi II Rp 2,000,000

Semua pembayaran (PNBP) dapat dilakukan melalui beberapa bank yang telah ditunjuk. Silakan lihat kode billing yang muncul di sistem setelah pengajuan visa oleh sponsor. 

Anda membutuhkan penjamin/sponsor untuk mengajukan visa ini. 

Penjamin (sponsor) harus memiliki akun di evisa.imigrasi.go.id sebelum mengajukan visa bagi Orang Asing yang dia sponsori. Setelah memiliki akun, penjamin dapat mengajukan visa D17 bagi Orang Asing setelah login di evisa.imigrasi.go.id dengan menyiapkan berkas elektronik (detail format file) Orang Asing antara lain: 

• surat permohonan dan surat pernyataan penjamin,
• dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, 
• bukti memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia berupa rekening koran 3 bulan terakhir atas nama Orang Asing atau penjamin sebesar minimal USD2000 atau dalam mata uang lain yang setara jumlahnya,
• pasfoto berwarna terbaru (setahun terakhir). Detail 
• curriculum vitae, 
• rencana perjalanan (travel itinerary).

surat undangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan.

• Orang Asing tanpa kewarganegaraan dan Orang Asing pemegang dokumen perjalanan (bukan paspor kebangsaan) berupa paspor sementara, paspor darurat, titre du voyage, certificate of identity, laissez passer, atau dokumen sejenis lainnya harus melampirkan dokumen Izin Masuk Kembali ke negara tempat Visa Multipel diajukan serta tiket kembali/tiket terusan ke negara lain (kecuali bagi awak alat angkut).
• Masa berlaku visa terhitung sejak tanggal penerbitan. Jika tidak digunakan setelah jangka waktu tersebut, Orang Asing harus mengajukan visa baru untuk dapat masuk ke Indonesia.  
• Orang Asing dengan izin tinggal dari Visa D17 dilarang menjual barang atau jasa atau menerima imbalan, upah, atau sejenisnya atas kerja/usahanya dari perorangan atau korporasi di Indonesia.

1. Pengajuan Visa di Perwakilan RI, petugas akan:

• memeriksa kelengkapan persyaratan;
• mengisi data, memindai berkas, dan mencetak tanda terima permohonan;
• memverifikasi pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• membuat profil dan memverifikasi;
• menyetujui permohonan;
• melakukan proses personalisasi, mencetak, dan menandatangani visa kunjungan; 
• menerbitkan dan menyerahkan visa.

Waktu proses lima hari kerja  setelah pembayaran visa diterima.

2. Pengajuan Visa di Direktorat Jenderal Imigrasi:

• pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
• verifikasi pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pembuatan profil dan verifikasi;
• persetujuan; 
• penerbitan visa.

Waktu Proses lima hari kerja  setelah pembayaran visa diterima.

• Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024 tentang Tarif PNBP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI 
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal  
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 tahun 2023  tentang Visa dan Izin Tinggal 
• Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 tahun 2025  tentang Klasifikasi Visa 
• Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang berlaku pada Kemenkumham RI 
• Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Golden Visa yang berlaku pada Kemenkumham RI