jatimnow.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya, melarang Warga Negara (WN) India masuk melalui Bandara Internasional Juanda, menyusul ‘tsunami’ Covid-19 di negeri Hindustan itu. “Sesusai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Masyarakat India dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia,” tegas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Is Edy Ekoputranto, Jumat (30/4/2021).
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Semakin luasnya kasus Covid-19 di India menimbulkan kekhawatiran dunia termasuk Indonesia. Kebijakan antisipatif dilakukan untuk mencegah gelombang serupa terjadi. Satunya diantara langkah antisipasi itu adalah dengan memperketat pintu masuk seperti bandar udara dan pelabuhan. Terlebih di Balikpapan yang memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dan Pelabuhan Semayang yang sama-sama bertaraf internasional.
RIAUONLINE,PEKANBARU – Para penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru menjadi perhatian dalam pelayanan pihak kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Pihak Imigrasi Pekanbaru pun menyediakan layanan prioritas bagi penyandang disabilitas saat melakukan pengurusan paspor. Mereka bisa mendapat Layanan Antar Paspor Disabilitas (LAPIS).
IHRAM.CO.ID,WONOSOBO — Kantor Imigrasi Kelas II non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Wonosobo, Jawa Tengah, melakukan jemput bola pembuatan paspor calon haji dalam pelayanan “eazypassport”.
Bisnis.com, JAKARTA – Kota Tangerang Selatan saat ini menjadi kota dengan pemukim warga negara asing terbanyak di Tangerang Raya. “Kalau data secara keseluruhan ada 5.000 warga negara asing se-Tangerang Raya,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Felucia Sengky Ratna, dikutip dari tempo.co, Kamis (25/3/2021). Menurut Sengky, dari data tersebut, kota Tangerang Selatan menduduki peringkat teratas warga negara asing yang mendapatkan kartu ijin tinggal terbatas (Kitas).
MMCKalteng – Palangka Raya – Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Rizki Fajar Ernanda melakukan sosialiasasi Eazy Passport sekaligus koordinasi terkait penyebaran informasi keimigrasian melalui media di radio KPFM, Rabu (3/3/2021). Bertempat di Gedung Biru Kalteng Pos Group, Jl. Tjilik Riwut KM. 2,5 Palangka Raya, kedatanggan Rizki Fajar Ernanda disambut langsung oleh salah satu Direktur Radio KPFM, Heronika.
PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru siap bersinergi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam menyukseskan berbagai kegiatan strategis khususnya di bidang keimigrasian yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T, M.T, usai audiensi dengan Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru Syahrioma Delavino, bertempat di ruang kerja Walikota di Komplek Perkantoran Terpadu Tenayan Raya, Selasa (2/3).
Diungkapkan Walikota, banyak hal yang dibahas dirinya saat audiensi dengan Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru, salah satunya terkait paspor elektronik. Yang mana, kata Walikota, saat ini pemerintah tengah menggalakkan penggunaan paspor elektronik.
Senin (8/3), Kantor Imigrasi Atambua menggelar layanan tersebut di Aula Plaza Pelayanan Publik Atambua yang dirangkai dengan penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan paspor di era new normal pandemi Covid-19,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, KA Halim. Menurutnya, pelayanan paspor di luar kantor tersebut mengunakan mobile unit Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), mulai dari proses permohonan paspor, pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari.
Jakarta (18/03) – Dalam 18 tahun terakhir di Indonesia terjadi 18 kasus terorisme yang meresahkan masyarakat. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Sulbadana, menyampaikan bahwa kegiatan terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan sudah tergolong kejahatan luar biasa. “Terorisme itu adalah suatu kejahatan yang mengancam kedaulatan dan kesatuan NKRI, karena itu perlua adanya pengawasan yang dilakukan secara seksama dan perlu ada mekanisme koordinasi yang baik antara BNPT, Imigrasi dan Pemerintah,” jelas Sulbadana.