Kebijakan Keimigrasian di Masa Pandemi Dinilai Tepat, Menkumham Yasonna Laoly Raih Penghargaan dari Pemerintah Filipina

Pemerintah Filipina melalui Komisi untuk Orang Filipina di Luar Negeri (Commission on Filipinos Overseas / CFO) mengumumkan individu dan organisasi yang dianugerahi Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri tahun 2021 (Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas / PAFIOO) dari Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.

Salah satu penerima penghargaan itu adalah Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, yang dianugerahi Kaanib ng Bayan Award.

Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation adalah penghargaan yang diberikan pemerintah Filipina kepada individu dan organisasi di luar Filipina atas kontribusi luar biasa atau signifikan terhadap warga atau komunitas Filipina di luar negeri.

Keputusan penerima penghargaan melalui seleksi ketat mulai dari nominasi yang direkomendasikan lembaga maupun organisasi warga Filipina di luar negeri. Terdapat 56 penerima penghargaan dari pemerintah Filipina yang berasal dari 117 nominasi dari 31 negara.

Menteri Otoritas Pembangunan Mindanao-Filipina, Emmanuel Piñol mengapresiasi kebijakan yang dijalankan Yasonna Laoly, khususnya terkait keimigrasian yang dinilai melindungi dan sangat membantu warga Filipina di Indonesia di masa pandemi Covid-19. 

“Saya mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima Pak Yasonna Laoly. Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya, atas dukungan yang diberikan kepada komunitas warga Filipina di Indonesia,” ujar Emmanuel Piñol, Senin (28/2/2022).

“Sangat kami apresiasi. Kami menghargai upaya Anda sebagai ASEAN Brother. Saya menjamin bahwa ke depan, kami akan membalas kebaikan Anda seperti yang Anda lakukan kepada saudara kami di sana,” sambung Emmanuel Piñol.

Adapun Menteri Komunikasi Filipina, Martin Andanar, menyampaikan rasa terima kasih kepada Yasonna Laoly atas kebijakan keimigrasian di masa pandemi Covid-19 yang sangat memperhatikan sisi kemanusiaan. 

“Kami sangat berterima kasih kepada Menteri Yasonna Laoly. Kepada warga negara kami (Filipina) yang berkunjung atau tinggal di Indonesia. Pandemi telah menyulitkan mereka untuk hidup, dan atas belas kasih dan pengertian dari Menteri Laoly, masa tinggal mereka diberikan dan diperpanjang,” ungkap Andanar.

Andanar mengungkapkan, Filipina dan Indonesia dapat bersama-sama hadir di saat saling membutuhkan dan saling membantu.

“ASEAN memberi kita ruang persahabatan dan solidaritas yang membuat negara-negara anggota memiliki tempat aman bagi para pengungsi atas peristiwa yang tak terlihat, tak terduga, dan tak terkendali seperti penyebaran virus corona,” ucap Andanar.

“Terima kasih Menteri Yasonna Laoly, melalui Anda, kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia,” lanjut Andanar.

Selain Yasonna Laoly, penerima Kaanib ng Bayan Award adalah Issa Mohammad Ahmad (Yordania), Montero Medical Missions (Amerika Serikat), Philippine Bayanihan Society-Singapore (Singapura), Temasek Foundation, Ltd. (Singapura). 

Para penerima penghargaan diseleksi bertahap oleh pemerintah Filipina dengan melibatkan tokoh masyarakat serta media. Namun karena pandemi Covid-19, acara pemberian penghargaan belum dapat dilakukan secara langsung.

PAFIOO memiliki empat kategori penghargaan – selain Kaanib ng Bayan, penghargaan lainnya adalah Lingkod sa Kapwa Pilipino (Linkapil), Pamana ng Pilipino, serta Banaag.

 

Reporter: Elyan Nadian Zahara
Editor: M. Fijar Sulistyo

JAKARTA – Penyesuaian terhadap peraturan keimigrasian terus dilakukan seiring dengan membaiknya kondisi pandemic Covid-19 di Indonesia. Baru-baru ini, kebijakan pengajuan Visa RI secara onshore yang kerap digunakan sebagai jalan pintas untuk memperoleh izin tinggal terbatas di Indonesia dikembalikan pada fungsinya semula. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) RI Nomor 26 tahun 2020, pengajuan Vitas secara onshore sedianya diperuntukkan bagi WNA yang izin tinggalnya tidak lagi bisa diperpanjang dan tidak bisa Kembali ke negara asalnya karena kondisi pandemi. Inilah yang disebut dengan visa onshore, Visa yang diajukan oleh Orang Asing pemegang izin tinggal yang berada di Indonesia yang berfungsi untuk memperpanjang izin tinggal.

Orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan tidak lagi bisa mengajukan Visa Tinggal Terbatas melalui prosedur visa onshore, namun harus melalui prosedur alih status di Kantor Imigrasi.

Berikut adalah prosedur alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 tahun 2015:

Permohonan alih status diajukan di Kantor Imigrasi di domisili orang asing dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat keterangan domisili;
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. Izin Tinggal Kunjungan yang dimiliki;
4. Surat jaminan dari Penjamin;
5. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab;
6. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, jika Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing; dan
7. Surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa;

Selanjutnya, petugas imigrasi akan mengidentifikasi dan memverifikasi permohonan yang lengkap. Berikutnya orang asing akan menjalani proses wawancara, pengambilan data biometrik, dan membayar biaya PNBP di bank.
Permohonan yang tidak membutuhkan pemeriksaan lapangan lebih lanjut akan selesai dalam tiga hari kerja untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai surat rekomendasi, pertimbangan dan saran dari Kepala Kantor Imigrasi.
Berkas permohonan yang diterima oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam tiga hari kerja disertai surat rekomendasi, pertimbangan dan saran dari Kepala Divisi Keimigrasian.

Permohonan yang telah masuk ke Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus diputuskan dalam jangka waktu lima hari kerja setelah melalui proses penelaahan. Pemohon akan menerima pemberitahuan dari Kantor Imigrasi mengenai status permohonannya dalam tiga hari kerja sejak tanggal putusan diterima.

Dalam 3 hari kerja setelah wawancara, proses alih status selesai dan Orang Asing dapat mengambil kembali paspor dan memperoleh Izin Tinggal-nya yang baru.

Jakarta (25/02/2022) – Moin D Habib, seorang deteni asal Palestina yang baru saja diamankan di Jakarta karena melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya, kini telah ditempatkan di blok khusus isolasi di Rudenim setempat. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Ditjen Imigrasi Pria Wibawa mengungkapkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres Pasuruan melalui Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur terkait proses hukum WN Palestina tersebut.

“Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Polres Pasuruan untuk proses tindak lanjut karena ada beberapa perbuatan deteni asal Palestina itu tidak dalam ranah pidana keimigrasian. Namun, lebih kepada ranah pidana umum,” jelas Pria di Jakarta pada Jumat (25/02/2022).

Pria menyebutkan ada beberapa perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan yaitu upaya pencurian mobil, penyerangan petugas dan perusakan aset negara. Atas dasar tersebut, Rudenim Surabaya akan menyerahkan proses hukum selanjutnya ke pihak Polres Pasuruan.

“Deteni tersebut akan diproses berdasarkan laporan kepolisian yang dilakukan pihak Rudenim Surabaya, “ujarnya

Sementara itu Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Jaya Saputra mengaku pihaknya siap membantu kepolisian untuk memberikan bukti dan informasi yang diperlukan guna pemeriksaan kasus.

“Kami siap membantu penyidik, salah satunya dengan memberikan informasi dan bukti yang dibutuhkan,” tuturnya.

Jaya juga menceritakan kronologis tertangkapnya WNA Palestina Moin D Habib. Menurutnya, tertangkapnya kembali deteni yang kabur merupakan sinergi yang baik antara pusat dan daerah. Hal ini karena, proses penangkapan Moin berawal dari diterimanya informasi terkait keberadaan pria yang setinggi 190 cm itu oleh masyarakat.

Pada 22 Februari 2022, lanjut Jaya, pihaknya mendapat informasi jika Moin berada di daerah Menteng. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan diteruskan ke Direktur Wasdakim Ditjen Imigrasi dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

“Pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB tim Ditjen Imigrasi berhasil meringkus Moin D Habib di daerah Menteng, Jakarta,” ujarnya.

Terkait motif yang dilakukan Moin, Jaya mengaku masih belum melakukan pendalaman. Namun, Jaya menduga bahwa Moin menghindari upaya pendeportasian yang akan dilakukan pihaknya. Deportasi dilakukan karena Moin melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, Moin menjalani pemidanaan dengan kasus pencurian dengan kekerasan di Rutan I Salemba. Selain itu, dia tidak bisa menunjukkan dokumen kewarganegaraannya kepada petugas.

“Kami menerapkan selective policy itu tidak hanya saat orang asing datang ke Indonesia, tapi juga saat mereka sedang berada di dalam hingga kembali ke luar negeri,” terangnya.

Saat berkomunikasi di selnya, Moin mengaku sudah 12 tahun berada di Indonesia. Khususnya di Jakarta.
“Dia aktif dalam komunitas masyarakat di daerah Sentiong dan Tanah Tinggi,” terangnya.

Humas Ditjen Imigrasi

Rabu, 23 Februari 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) dapat dikatakan “gampang-gampang susah”. Jenis ITAS dan ITAP yang bervariasi dengan persyaratan khususnya membuat pengguna jasa keimigrasian harus rajin menggali informasi, terutama bagi penjamin perseorangan yang ingin mengurus semuanya secara mandiri. Salah satu yang paling mengundang pertanyaan yaitu perihal perubahan data alamat di ITAS atau ITAP beserta syaratnya. Catat dan tandai laman artikel informasi berikut ini!

“Langkah pertama bagi penjamin Orang Asing yang hendak mutasi alamat di ITAS atau ITAP yakni melakukan prosedur mutasi keluar pada kantor imigrasi di wilayah domisili yang lama.”, ungkap Sub Koordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh saat dikonfirmasi.

Persyaratan yang harus dilampirkan saat mengajukan mutasi keluar antara lain:

1. Formulir pengajuan Pindah Alamat;
2. Surat Permohonan pindah alamat; (cap perusahaan/bermaterai bila dijamin keluarga)
3. KTP sponsor (fotokopi);
4. Surat Pernyataan Jaminan dari Sponsor (materai dan cap perusahaan)/(Untuk sponsor Suami/Istri WNI cukup tanda tangan di atas materai Rp 10.000);
5. Surat keterangan domisili dari apartemen apabila WNA tinggal di Apartemen;
6. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan);
7. Paspor asing (asli dan fotokopi)
8. KTP yang dikuasakan (fotokopi);
9. ITAS Online (fotokopi);
10. Untuk WNA pemegang ITAP, Kartu ITAP dilampirkan asli dan fotokopi;
11. Untuk TKA melampirkan IMTA (fotokopi);
12. Untuk sponsor Istri/Suami WNI melampirkan Buku Nikah, KTP Sponsor, dan Kartu Keluarga Sponsor fotokopi);
13. Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) (fotokopi);
14. Untuk pelajar/mahasiswa melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi terkait.

Read also : Catat! Pemegang Izin Tinggal Kunjungan Tidak Bisa Ajukan Visa Tinggal Terbatas Onshore

Proses mutasi keluar umumnya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja. Setelah proses selesai, pemohon akan menerima dokumen keimigrasian WNA selama tinggal di Indonesia.

Langkah selanjutnya yakni mengurus mutasi masuk pada kantor imigrasi di wilayah domisili yang baru. Persyaratan umum yang perlu dipersiapkan yakni dokumen dari kantor imigrasi di domisili lama, Surat Permohonan Mutasi Alamat Masuk, Surat Pernyataan dan Jaminan, Paspor Asli dan Fotokopi dan Surat Keterangan Domisili. Sementara itu, persyaratan khusus yang dilampirkan penjamin disesuaikan dengan jenis ITAS atau ITAP, seperti halnya pada pengajuan mutasi keluar.

“Perubahan data alamat atau domisili di ITAS/ITAP juga tetap harus dilakukan apabila perpindahan tempat tinggalnya masih dalam satu wilayah kerja kantor imigrasi yang sama. Hal ini penting, karena Imigrasi harus melakukan pengawasan keberadaan WNA di Indonesia. Jika ditemukan WNA yang datanya tidak sesuai dengan aslinya, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”, tutur Achmad.

Kamis, 24 Februari 2022 Pukul 16.30 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Dibukanya pariwisata Indonesia terhadap turis asing tidak hanya menarik antusiasme pecinta travel di seluruh dunia, akan tetapi juga pelaku industri pariwisata. Selama hampir dua tahun terakhir, okupansi hotel dan pemesanan paket wisata menurun drastis. Oleh karena itu, penetapan biro perjalanan wisata dan hotel sebagai penjamin Visa Kunjungan Wisata B211A menjadi sebuah kesempatan bagi pelaku industri pariwisata untuk bangkit dari keterpurukan. Namun demikian, masih banyak yang belum memahami syarat dan cara mendaftarkan badan usahanya menjadi penjamin Visa Kunjungan Wisata.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menyampaikan bahwa Imigrasi tidak memberikan aturan khusus terkait standardisasi biro perjalanan wisata dan hotel yang dapat menjadi penjamin visa wisata. Hal tersebut bukan merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi.

“Lingkup kewenangan Imigrasi adalah pengawasan WNA. Terkait dengan hal itu, maka salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa penjamin WNA sesuai dengan visa atau izin tinggal yang diajukan, mengacu kepada kebijakan keimigrasian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, tuturnya.

Read also : Pentingnya Penjamin Visa Perorangan Atau Korporasi untuk Pengawasan WNA di Indonesia

Lebih lanjut Ia menjelaskan, badan usaha yang meregistrasikan akun ID penjamin di website Visa Online  perlu memasukkan data Nomor Induk Berusaha (NIB). Data NIB tersebut akan memberikan informasi sektor bisnis dari badan usaha yang mendaftar. Apabila travel agent mengadministrasikan badan usahanya dengan benar, maka pasti akan muncul jenis badan usaha sebagai “Biro Perjalanan Wisata”. Kelengkapan berkas dan kebenaran data penjamin kemudian akan diverifikasi oleh petugas yang berwenang.

Sementara itu, persyaratan (dokumen) yang diperlukan korporasi/badan usaha untuk mendaftar akun penjamin visa yakni sebagai berikut:

– Akta perusahaan
– Surat pengesahan Badan Usaha
– SIUP
– NPWP
– TDP
– Surat keterangan domisili
– Izin usaha lainnya sesuai bidang usaha
– Identitas pimpinan perusahaan.

“Biro perjalanan wisata/hotel yang mendaftarkan diri sebagai penjamin memiliki kewajiban penuh untuk memantau kegiatan dan keberadaan WNA, mulai dari ruang kamar yang disewa hingga rencana perjalanan WNA sampai hari kepulangannya ke negara asal. Mereka harus memastikan wisatawan asing tidak melakuan pelanggaran atau mengganggu ketertiban umum, termasuk protokol kesehatan.”, imbau Achmad.

Monday, 21 February 2022, 18.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

After implementing Community Activities Restrictions (PPKM) Levels 3 and 4, which applied in most cities in Indonesia until the fourth quarter of 2021, passport services at immigration offices gradually returned to normal. The number of passport applications then increases, often draining the availability of quotas at many immigration offices. Not all applicants who register at the quota renewal can fetch it.

According to the Sub-Coordinator of Public Relations of the Directorate General of Immigration (DGI), Achmad Nur Saleh, this situation needs to find a solution.

"The DGI has issued a new policy regarding implementing the M-Paspor. If previously the passport application quota was opened every Friday at 14.00 WIB for the next one week period, now the passport application quota is opened for the next one month. The M-Paspor quota setting is carried out on a working day at the end of the month at 09.00 WIB," he said.

The opening of the M-Paspor quota will also consider national holidays and peak season. Thus, it is hoped that immigration offices can adjust the number of M-Paspor allocations when approaching specific times or periods where Indonesian people's mobility level is usually higher.

"In addition, the passport application quota is also still available in the Online Passport Queue Registration Application (APAPO) with a percentage of 20% of the total quota provided by each immigration office. Meanwhile, as much as 80% is allocated in the M-Paspor," continued Achmad.

The availability of a queue quota at APAPO is anticipation for applicants who want to apply for their passport other than at the immigration office, such as at the Immigration Work Unit (UKK), Passport Service Unit (ULP), and Public Service Mall (MPP). The allocation of passport application quotas for those places on the M-Paspor app system is in progress.

"The quota for passport applications at APAPO can be accessed by people who still have APAPO installed on their devices. For applicants who do not have APAPO, please apply for a passport via M-Paspor, because currently, the APAPO app is no longer available on the Appstore/Playstore," concluded Achmad.

Monday, 21 February 2022, 4 p.m. WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

The latest application designed by the Directorate General of Immigration (DGI), M-Paspor (Mobile Passport), offers various new features unavailable in its predecessor, the APAPO (Online Passport Queue Registration Application). By uploading required documents digitally to the M-Paspor app, applicants can reduce the time for in-person meetings at immigration office and reschedule an interview and biometrics appointment.

“After making a payment for the M-Paspor billing code, applicants can find options to reschedule or change the passport interview, photo, and biometric appointment at an immigration office. Rescheduling through the application can be done at least a day before the original schedule,” said the DGI’s Public Relations Sub-Coordinator, Achmad Nur Saleh.

He also said that in addition to rescheduling a passport interview through the M-Paspor, the rescheduling can also be done at an immigration office after the original appointment missed. However, it only applies to certain conditions.

Read also : Begini Ketentuan dan Syarat Terbaru Bagi WNA yang Memasuki Indonesia

"Rescheduling for special conditions can be given to passport applicants when they don’t come to the immigration office on the selected date and have not clicked the “reschedule” option on the M-Passpor app or when they have come to the immigration office, but cannot continue the interview and biometric process due to problems with the system, tested positive for Covid-19, and a force majeure," he said.

Some of the challenges with the system included human errors, offline servers, the applicant’s data do not appear on the Application for Indonesian Travel Document Issuance System (DPRI), and other technical problems.

To reschedule a passport interview due to special conditions, an applicant needs to provide personal data, application number on their M-Paspor account, and the new date chosen for the appointment at immigration office.

"Applicants contracted Covid-19 have to attach a proof that they have tested positive for Covid-19 and the Covid-19 Recovery Certificate issued by a hospital/clinic or an authorized institution. In an event of force majeure, they have to attach a certificate from the relevant agency stating that the applicant has experienced a force majeure situation," Achmad concluded.

For more information or for those having troubles with applying through the M-Paspor app, please contact the DGI’s Live Chat at www.imigrasi.go.id on working days and working hours. In addition to that, applicants can also contact M-Paspor special hotline provided by the relevant immigration office.

Penulis: Junianto Budi Setyawan
Editor: M Fijar Sulistyo

JAKARTA – Kajian perihal hukum keimigrasian di Indonesia masih sangat minim. Di perguruan tinggi hukum baik negeri atau swasta masih menempatkan kajian hukum keimigrasian sebagai mata kuliah tambahan, pilihan, atau menjadi pelengkap saat mempelajari hukum kewarganegaraan dan kependudukan. Literatur yang mengupas secara detail tentang hukum keimigrasian juga masih sangat sedikit. Padahal jika diilihat dari perspektif filsafat, baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hukum keimigrasian sudah masuk sebagai kategori ilmu yang memiliki manfaat dan seharusnya terus dikembangkan.

Demikian benang merah Bedah Buku “Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar” di Aula Gedung Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Kamis (20/1). Bedah buku ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-72, Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai pembicara dalam bedah buku tersebut Dr. Bayu Dwi Anggono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Agus Riewanto (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta) dan Dr. Oce Madril (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta). Sebagai moderator bedah buku yakni Dr. M. Alvi Syahrin, Kaprodi Hukum Keimigrasian Politeknik Keimigrasian. Dr. Bayu mengatakan, dalam praktiknya, hukum keimigrasian sangat terkait dengan aspek hukum lain seperti hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional. Hukum administrasi mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Hukum pidana mengatur perbuatan pidana dan pertangungjawaban pidana atas suatu pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigasian. Sementara, hukum internasional terkait dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian yang menyerap berbagai konvensi internasional antara lain konvensi PBB. “Hukum keimigrasian juga terkait dengan hukum tata negara karena berhubungan dengan fungsi lembaga, hubungan antarlembaga negara, aspek kependudukan, kewarganegaraan dan pewarganegaraan” imbuh Bayu.

Hukum keimigrasian, lanjut Bayu, mendesak untuk terus dikaji dan dikembangkan mengingat arus pergerakan manusia antarnegara sudah tidak terbendung lagi. Kemudahan transportasi menjadi salah satu trigger meningkatnya pergerakan lintas negara. Menurut Bayu, hukum keimigrasian jika didefinisikan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang hal-ihwal yang terkait dengan keluar dan/atau masuknya orang ke dalam wilayah suatu negara yang mencakup pula kegiatan pengaturan, kebijakan, perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

“Buku ini selain sebagai penyempurna buku hukum keimigrasian yang sudah ada juga sangat layak untuk menjadi bahan ajar di perguruan tinggi hukum di Indonesia. Dalam konteks internal, buku ini juga dapat menjadi oase bagi petugas imigrasi dalam menjalankan tugas pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di lapangan,” terangnya.

Pembicara lain, Dr Agus Riewanto mengetengahkan pembahasan perihal letak hukum keimigrasian dilihat dari perspektif sejarah. Menurut Agus, sejarah hukum penting dipelajari pada setiap fase untuk memahami tentang hukum keimigrasian dari konteks perundangan, kebijakan, tindakan hukum, dan peristiwa keimigrasian baik dari masa lampau, kini, hingga masa depan.

“Sejarah ini dapat kita dalami untuk mencari hal unik dan menarik dalam suatu periode pemerintahan sebagai alat untuk menyempurnakan pengaturan keimigrasian di masa depan,” jelas Agus.
Agus mencontohkan perihal hukum keimigrasian pada saat zaman kolonial atau penjajahan di mana asas yang dianut adalah asas terbuka. Belanda menerapkan hal tersebut untuk memudahkan orang asing masuk ke Indonesia dan menarik simpati dari negara lain sehingga Belanda mendapatkan dukungan untuk terus menjajah Indonesia.

“Namun setelah kemerdekaan kebijakannya berubah. Pemerintah menerapkan asas kebijakan selektif (selective policy) yang mana hanya orang yang bermanfaat dan tidak membahayakan negara saja yang dapat masuk ke Indonesia. Dari hal ini dapat kita tarik kesimpulan, setiap pemerintah memiliki kebijakan tersendiri yang dapat dikaji untuk penyempurnaan kebijakan keimigrasian ke depannya,” ujar Agus.

Dr. Oce Madril menyoroti perihal istilah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dalam pembahasan Hukum Administrasi Negara. Menurut Oce, istilah TAK kurang tepat. Seharusnya frasa yang benar adalah Sanksi Administratif Keimigrasian. “Kenapa demikian, karena ketika orang asing dideportasi itu artinya yang bersangkutan mendapatkan sanksi administratif keimigrasian. Ini salah satu masukan saya untuk mengoreksi frasa TAK yang selama ini dianut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi,” jelasnya. Oce membedah perihal Hukum Administrasi Keimigrasian yakni pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi, kewenangan dan tindakan pemerintahan, hukum administrasi keimigrasian, dan penegakan hukum administrasi keimigrasian.