Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tugas dan fungsi keimigrasian sebesar 1,4 Triliun rupiah selama Januari hingga pekan ketiga Juni 2022. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Supartono dalam Workshop Refreshment Perbendaharaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Keimigrasian di Yogyakarta, Kamis-Jumat (30-31/6/2022).

Penerimaan ini, imbuh Supartono, telah mencapai 72 persen dari target 2 triliun rupiah. Dirinya optimistis realisasi penerimaan PNBP Ditjen Imigrasi di Tahun 2022 akan terus membaik dan meningkat seiring dengan dibukanya perbatasan (border) antar negara.

“Situasi saat ini yang semakin membaik mendongkrak pelayanan keimigrasian baik penerbitan paspor, izin tinggal atau Visa on Arrival (VoA) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, “ujarnya.

Dalam forum tersebut, Supartono juga mengimbau Kepala Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi untuk mematuhi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022. Pihaknya mengharapkan penyerapan anggaran Satuan kerja Imigrasi juga dapat memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan industri dalam negeri. Hal ini khususnya melibatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Realisasi ini, menurutnya mampu meningkatkan sebesar-besarnya angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara berkelanjutan dan bukan sekadar pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kita tentu berharap hal tersebut akan menimbulkan multiplier effect yang sangat besar di masyarakat,” harapnya.

Workshop ini dihadiri seluruh kepala divisi keimigrasian, kepala kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi se Indonesia yang merupakan mitra kerja BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Jauhari.

Wednesday, 29 June 2022, 10.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Minister of Law and Human Rights (Menkumham), Yasonna H. Laoly, attended the dissemination on the latest Indonesian citizenship and immigration policy at the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) San Francisco, United States of America, Saturday (25/06/2022). In this event, Yasonna explained several important changes to the law related to the process of acquiring and losing Indonesian citizenship and adjusting immigration services to facilitate the latest policies.

In his remarks when opening the activity, Menkumham said that in the Job Creation Law there are various new policies formulated related to the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights. These tasks and functions include the existence of a new legal entity, namely an Individual Company and a new type of Visa known as the 'second home' Visa.

"Second Home Visa provides an opportunity for foreign nationals, including the elderly, who wish to settle in Indonesia," said Yasonna.

Apart from being used by foreign senior citizens who wish to spend their time or retirement in Indonesia, the Second Home Visa can also be used by foreigners who, due to other conditions, cannot be accommodated with other types of residence permits. However, they must meet the stipulated requirements, especially regarding the principle of benefits and giving positive contribution to improving the Indonesian economy.

In addition, Yasonna continues that the long-awaited policies on citizenship has finally been able to be implemented. This policy is established through the stipulation of Government Regulation (PP) Number 21 of 2022 on Amendments to Government Regulation Number 2 of 2007 on Gaining, Losing, Canceling and Reclaiming Citizenship of the Republic of Indonesia.

"This PP is a form of the country’s effort to provide protection and legal certainty for children born before the enactment of Law No. 12 of 2006 on Indonesian Citizenship that is not registered as Children with Dual Citizenship (ABG). This also applies to children born before the enactment of the Law on Indonesian Citizenship who have been registered as children with dual citizenship, but do not choose Indonesian Citizenship until expiry of the specified deadline," he explained.

The Government Regulation No. 21 of 2022 allows children of mixed marriages who were born before the enactment of Indonesian Citizenship Law and children of both Indonesian citizens born in the country of Ius Soli (thus becoming ABG) to obtain Indonesian citizenship through the mechanism for citizenship application to the President. The request shall be submitted to the Minister of Law and Human Rights no later than 2 (two) years after the promulgation of the PP, which is May 2024.

On the other hand, Immigration provides some facilities to children with dual citizenship who have already been registered, namely exemptions from the obligation to have visas, residence permits and re-entry permits through dual citizenship affidavits.

Affidavits can be submitted at an Indonesian Mission abroad. If the child lives in Indonesia, he can apply at the immigration office according to his domicile. The affidavit facility can be used until the ABG subject turns 21 years old, at which point they must determine their nationality.

Meanwhile, on a different occasion, the Director of Immigration Stay Permits, Pramella Yunidar Pasaribu, explained that the Directorate General of Immigration has a role in providing visa services and residence permits based on policies taken for ex-Indonesian Citizen returning to live in Indonesia. The aim is to be able to play a role as a facilitator for national economic development.

"The mechanism is by submitting an application for Immigration Document to a residence permit service, as referred to in Law No. 6 of 2011 and PP No. 31 of 2013 to be granted a residence permit as an ex-Indonesian Citizen with all the facilities. Ex-Indonesian Citizen have the freedom to work and do business according to laws and regulations as ITAP holders. They will also have the opportunity to stay in Indonesia longer and have the opportunity to own property, according to the laws and regulations. This is the strategic role of immigration as a facilitator for national economic development," Pramella concluded.

Selasa, 28 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Achmad Nur Saleh

Pengubahan data diri di paspor lumrah dilakukan oleh pemilik paspor yang hendak menambah nama, mengganti nama atau pindah domisili. Namun, pernahkah terpikir situasi ketika pemilik paspor dihadapkan kenyataan bahwa nama jalan lokasi rumahnya berada diganti? Jika sudah begini, apa yang harus dilakukan? Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjawab, terdapat dua hal yang bisa dilakukan masyarakat saat mengalami hal ini.

“Pengubahan data alamat dapat dilakukan ketika seseorang melakukan penggantian paspor. Atau, jika penggantian nama jalan terjadi tidak lama setelah yang bersangkutan mengganti paspor, boleh menuliskan alamat terbarunya di halaman paling belakang. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena penulisan alamat baru tersebut tidak akan berdampak pada keabsahan paspor,” terang Achmad.

Halaman biodata paspor sendiri sebenarnya tidak mencantumkan alamat lengkap pemegang paspor. Namun, informasi alamat tersimpan pada database Imigrasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak dituntut untuk mengubah alamatnya secepat mungkin.

“Mekanisme perubahan alamat pemegang paspor sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dalam hal perubahan status sipil seseorang. Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jadi ketika alamat di KTP sudah berubah, maka akan kita sesuaikan,” tuturnya.

Read also : QR Code Bukti Pembayaran M-Paspor Bisa Subtitusi Surat Pengantar Kantor Imigrasi Jika Pemohon Alami Ini

Oleh karena itu, Ia mengimbau agar masyarakat yang ingin melakukan penggantian paspor sekaligus mengubah informasi alamat di database Imigrasi untuk menyelesaikan proses perubahan data di Kantor Disdukcapil setempat terlebih dahulu.

Ketentuan yang terkait dengan data pemegang paspor terdapat pada Pasal 49 PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa pemohon paspor wajib melampirkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah dan Ijazah atau Surat Baptis. Di samping itu, pada Pasal 48 disebutkan bahwa paspor biasa dan paspor elektronik diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Adapun aturan perubahan alamat dijelaskan dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri (Permendagri).”

“Perubahan data pemegang paspor di SIMKIM tidak dikenakan biaya, pemohon hanya membayarkan PNBP permohonan penggantian paspor”, tutup Achmad.

Friday, 24 June 2022
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Head of Immigration Division, West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Tato Juliadi Hidayawan, conducted monitoring of Foreign Citizen Prisoners at Class IIA Pontianak Penitentiary (Lapas), Tuesday (21/06/2022). During the visit which was attended by eight foreign convicts, Tato provided dissemination about the rights and obligations of foreign convicts in granting assimilation at the Pontianak Class IIA Lapas.

Assimilation itself is a process of fostering convicts and children which is carried out by mixing convicts and children in community life.

"Foreign inmate who wish to apply for assimilation must complete documents, such as a letter of guarantee not to run away and comply with predetermined requirements from the embassy/consular, and the family, person or corporation responsible for the presence and activities of the inmate while in Indonesian territory,” said Tato.

Supporting documents that must also be prepared are a statement from the Director General of Immigration or a designated immigration official stating that the person concerned is exempt from the obligation to have a residence permit.

"It is hoped that in the future Immigration will make regulations on assimilation policies that integrate with the Cekal (entry/exit ban) Online Application. So, when assimilation is given to inmates or foreign convicts, they will be registered automatically in the online ban application," he added.

The dissemination activity was also attended by other immigration officials, including the Head of the Immigration Enforcement Sub-Sector, Muhammad Nur Mansyur, Immigration Analyst for the West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Acting Head of the Pontianak Class IIA Lapas, Ardian Setiawan and structural officials in the Pontianak Class IIA Lapas.

Thursday, 23 June 2022, 16.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Acting Director General of Immigration, Widodo Ekatjahjana, received an award from Director General of Organized Crime Department, the Japanese National Police Agency on Wednesday (22/06/2022). This award is a form of appreciation after the Immigration, especially in the Tegalrejo work area, Lampung, succeeded in securing a Japanese citizen with the initials MT, a suspect in alleged Covid-19 social assistance fraud in Japan.

"Through the Letter of Appreciation delivered by the Japanese Embassy in Jakarta, Kuniyoshi Watanabe as the Director General of the Japanese Organized Crime Department expressed his gratitude for the great contribution of Indonesian Immigration in the arrest of suspects in the Covid-19 social assistance corruption case in Japan who fled to Indonesia," explained the Public Relations Sub-coordinator of the Director General of Immigration, Achmad Nur Saleh.

The award was also officially presented by Junichirou Kan, Assistant Commissioner at the Tokyo Metropolitan Police Department. He said that Indonesian immigration officers had shown extraordinary cooperation with the department in the investigation process regarding fraud cases that occurred in Tokyo, Japan.

Read also : Suspect of Covid-19 Social Assistance Fraud in Japan is Deported

"By finding the location and detaining the suspect hiding in your country, you have contributed significantly to solving the case until finding the bright spot," wrote Junichirou Kan.

Previously, the Directorate General of Immigration received information from the Japanese Embassy in Indonesia that is looking for their citizen with the initials MT, who was suspected of being the perpetrator of fraud against Covid-19 assistance from the Japanese Government. When checking the immigration movement data, it was found that MT was still in Indonesia. He is strongly suspected of being in Lampung.

The Lampung Immigration Division together with Babinsa, Babinkamtibmas, the Police and local village officials finally managed to arrest MT. They arrived at the Directorate General of Immigration building on Wednesday (08/06/2022) at 05.00 WIB. A more complete chronology of MT arrests can be seen at THIS LINK

MT was then deported on Wednesday (22/06/2022) via Soekarno-Hatta Airport to Narita Airport in Japan. He was returned using the Japan Airlines JL720 which departed at 06.35 WIB.

The 48-year-old man is known to have entered Indonesia in 2020 with a temporary stay visa for investors. The last residence permit hold by MT was an ITAS issued by the South Jakarta Immigration Office on April 19, 2021 and is valid until June 17, 2023.

“MT is subject to Article 75 of Law No. 6 of 2011 for allegedly endangering security and public order or not respecting and obeying laws and regulations. The person is banned from entering Indonesian territory, "said Achmad.

Thursday, 23 June 2022, 13.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

The presence of foreigners in Indonesia has a positive impact on the country's economy, but on the other hand, there are also negative impacts that must be anticipated. This was conveyed by the Fourth Level Immigration Analyst, Ronny F. Sompie, when representing the Acting Director General of Immigration, Widodo Ekatjahjana, in the Central Level Coordination of the Foreigner Oversight Team (TIMPORA) on Wednesday (22/06/2022). The meeting chaired by the Directorate of Immigration Oversight and Enforcement (Ditwasdakim) was held to strengthen inter-agency cooperation in monitoring the activities of foreigners. Moreover, Indonesia will host the G20 Summit which will be held in November 2022.

"The latest example is a foreign fugitive from Japan with the initials MT who fled to the territory of the Republic of Indonesia. Something similar could happen in the future, therefore it is hoped that the synergy between agencies can be improved. This is also one of the efforts to make the G20 Summit activities a success, where this year Indonesia is the host," said Ronny.

Supporting this statement, the Director of Diplomatic Security of the Ministry of Foreign Affairs, Agung Cahya Sumirat, explained that in 2023, Indonesia will become the chair of ASEAN. This is inseparable from the country’s strength of natural resources and democracy. He said that regarding TIMPORA, his party was tasked with securing physical, information and personnel, as well as permitting foreign social organizations. In addition, the Ministry of Foreign Affairs also cooperates in domestic and foreign security, as well as evaluations of Vulnerable Representatives and Dangerous Representatives.

“At this time, information security is one of the most difficult safeguards. As we know, current cyber-attacks on America and Canada are increasingly common," he concluded.

Some of the threats that may occur during the G20 Summit include demonstrations, violence, destruction, natural disasters, terror, sabotage, wiretapping, hacking to potential disruption from ongoing conflicts in several countries. Other potential vulnerabilities that have plagued the international meeting are terrorism, the rise of refugees and provocations.

Responding to various information shared by representatives of ministries and agencies in the forum, Ronny said that all parties involved in TIMPORA need to strengthen communication, and be responsive to the dissemination of information and news regarding the G20 Summit.

"Ministries and agencies must also be able to select foreigners who will be given recommendations. Early detection is needed before issuing recommendations for these foreigners," he added.

He emphasized that data on foreigners information entering Indonesian territory needs to be strengthened. In this case, the Directorate General of Immigration is ready to assist ministries and agencies related to international travelers. Furthermore, the deployment of intelligence down to the village level should also be considered.

"Stakeholders in the area such as RT/RW and the community will later become the spearhead to oversee the presence of foreigners in their area," Ronny concluded .

Reporter: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh

Jakarta (23/06/2022) – Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Intelijen Keimigrasian mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 8 Tahun 2022 tentang intelijen keimigrasian di Jakarta pada Rabu-Jumat (22-24/06/2022). Pembahasan dilakukan dengan mengajak stakeholder lain seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Pusat Pendidikan Intelijen Polri.

Direktur Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi R.P. Mulya menjelaskan bahwa urgensi dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian sebagai revisi atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 Tahun 2016 salah satunya karena Peraturan Menteri tersebut dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi kondisi lapangan yang ada saat ini.

“Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena seperti pandemi covid-19 dan banyaknya event berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Sehingga menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan keimigrasian yang ada,” jelas Mulya di hadapan peserta rapat.

Kondisi tersebut, menurut Mulya dirasa perlu adanya perubahan pada Pedoman Pelaksana yang menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan Menteri tentang Intelijen yang terbaru. Pedoman Pelaksanaan ini nantinya dapat berguna sebagai penjabaran yang lebih rinci dari pasal-pasal pada Peraturan Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.

Dirinya berharap pedoman pelaksanaan ini diharapkan pula dapat mencakup mekanisme dan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan Peraturan Hukum dan HAM No.8 Tahun 2022, sehingga dapat menjadi dasar para pegawai imigrasi untuk menerapkan kegiatan Intelijen Keimigrasian secara langsung di lapangan.

“Permasalahan – permasalahan seperti beberapa kegiatan Intelijen yang tidak terakomodir serta keterbatasan-keterbatasan lainnya harus dapat terselesaikan, sehingga kita dapat bersama-sama mengerahkan sumber daya terbaik serta bergerak secara efektif dalam rangka menjalankan fungsi Intelijen Keimigrasian,” harapnya.

Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selatan, Lilik Sujandi meresmikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Rabu (22/06/2022). Peresmian yang dihadiri oleh Bupati Balangan, H. Abdul Hadi itu ditandai dengan penyerahan paspor kepada pemohon secara simbolis dan pemberian piagam penghargaan oleh Sang Bupati kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel.

“Peresmian UKK Balangan diharapkan dapat segera mewujudkan pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten Balangan dan sekitarnya. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Balangan beserta para jajaran yang telah bekerja sama dengan Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka pembentukan Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Balangan”, tutur Lilik dalam sambutannya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Sahat Pasaribu menyampaikan bahwa peresmian UKK Balangan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Balangan dan sekitarnya.

“UKK Balangan merupakan perpanjangan dari kantor imigrasi sebagai pelaksana teknis induk yang akan melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai bagian dari urusan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan masyarakat,” pungkas Sahat.

Selain pelaksanaan kegiatan simbolis, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peninjauan Ruang Pelayanan UKK Balangan oleh Kakanwil Kemenkumham Kalsel dan Bupati Balangan. Setelah itu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya menguji coba perekaman pelayanan paspor UKK Balangan.

Tuesday, 21 June 2022, 15.00 WIB
Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

The increasing interest of international tourists to travel to Indonesia and the gradual operations of business back to normal have inevitably raised more and more questions about the provisions for entering Indonesian territory. This is understandable, bearing in mind that over the past two years there have been many changes in regulations that have taken place due to adjusting to pandemic conditions. Following are some questions from the public regarding the travel requirements of foreign nationals to enter Indonesia compiled by the editorial team of the Directorate General of Immigration:
1. I will come to Indonesia in June 2022, please advise whether health insurance/travel insurance and RT PCR test results are needed?
2. What are the travel requirements for Visa on Arrival users?
3. Can I pay for Visa on Arrival in US Dollars or other foreign currencies?
4. Can I apply for a Visa on Arrival if I enter Indonesia by land?
5. Can a foreign citizen without a state (stateless person) apply for a visa?

Responding to the questions that often pass through the Directorate General of Immigration's communication channels, the Public Relations Sub-Coordinator, Achmad Nur Saleh, gave the following complete answers:

Health Protocols are not the Authority of the Directorate General of Immigration
"This question is one of the most frequently asked on our various channels because some people might think that the health protocol for International Travelers (PPLN) is the responsibility of Immigration. However, please be advised that the most important health protocol regulators are the Covid-19 Task Force and the Ministry of Health," he explained.

Therefore, people who want to get updated information on PPLN health protocol can check the latest circular letter on this website: https://covid19.go.id/. The latest PPLN health protocol regulation to date is the Circular No. 19 of 2022 issued by the Covid-19 Task Force, which can be downloaded HERE.

As additional information, on June 8, 2022 the Ministry of Foreign Affairs issued a Circular number SE/00081/PK/06/2022/64 which is an addendum to the Covid-19 Task Force Circular No. 19/2022 on Health Protocols. In the addendum it is stated that foreigners who wish to enter the territory of the Republic of Indonesia do not need to show proof of ownership of health insurance. This policy is temporary, and will be readjusted based on the global health development.

"PPLN will also undergo a health check at the airport or seaport. It is better to prepare funds/cash for this examination process, in case you are eligible for a test," he said.

Foreigners subject to Visa on Arrival (VOA) need to ensure that their passport is valid for at least six months
Meanwhile, continued Achmad, foreigners from countries that are the subject of a Visa on Arrival must ensure that their passport validity period is at least 6 (six) months from the date of arrival in Indonesia. They are also required to show a travel ticket to leave Indonesia after their vacation is over.

VOA fee is IDR 500,000
Foreigners who wish to apply for a VOA but have not exchanged currency do not need to worry. At the arrival hall, before passing through the immigration check, they will find the Bank Rakyat Indonesia (BRI) counter. They can exchange currency and make VOA payments at the counter.
"After that, they can proceed to the immigration check to verify the complete documents and be granted a VOA," said Achmad.

VOA is provided at several Air, Sea and Land Immigration Check Points (TPI).
On May 27, 2022, Acting Director General of Immigration, Widodo Ekatjahjana issued Circular No. IMI-0603.GR.01.01 of 2022 which provides immigration facilities to support sustainable tourism during the Covid-19 pandemic. In the Circular, there are several TPI determined to provide Visa on Arrival facilities, namely:

Airport Immigration Checkpoints:
(a) Hang Nadim in the Riau Islands,
b) Hasanuddin in South Sulawesi,
c) Juanda in East Java,
d) Kualanamu in North Sumatra,
e) Ngurah Rai in Bali,
f) Sam Ratulangi in North Sulawesi,
g) Soekarno Hatta in DKI Jakarta,
h) Yogyakarta in DI Yogyakarta, and
i) Zainuddin Abdul Majid in West Nusa Tenggara;

(2) Seaport Immigration Checkpoints:
a) Benoa in Bali,
b) Bandar Bentan Telani Lagoi in the Riau Islands,
c) Bandar Seri Udana Lobam in Riau Islands,
d) Batam Center in Riau Islands,
e) Citra Tri Tunas in Riau Islands,
f) Dumai in Riau,
g) Senimba Bay Marina in the Riau Islands,
h) Nongsa Marine Terminal in Riau Islands,
i) Sekupang in the Riau Islands,
j) Sri Bintan Pura in the Riau Islands, and
k) Tanjung Balai Karimun in the Riau Islands;

(3) Land Border Crossing Immigration Checkpoints:
a) Aruk in West Kalimantan,
b) Entikong in West Kalimantan,
c) Mota'in in East Nusa Tenggara, and
d) Tunon Taka in North Kalimantan.

A stateless foreigner can apply for a visitor visa

People who have previously applied for a visa must have seen the column "Immigration Documents (Dokim)" listed on the document upload page. Achmad explained that the Immigration Documents are passport or other documents in lieu of a passport.
"Thus, a stateless foreigner (stateless person) can apply for an Indonesian visa, as long as they have other documents recognized by the granting country as having functions like a passport. For example, there are countries where residents within their borders are not issued regular passports, but are given 'Alien Passport'. This passport can be used for visa application," Achmad explained.