Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: November 2022

November 30, 2022

In the past few days, the public applying for investor visa is complaining about problems they found in applying for a temporary stay visa. Public Relations Sub-coordinator of the Directorate General of Immigration, Achmad Nur Saleh, revealed that there had been problems with the interconnection system at the Investment and Coordinating Board (BKPM).

"There is no problem with the DGI’s visa service system, but error has occurred in the system connected to BKPM so that applicants cannot retrieve data and apply for investor visas," said Achmad responding to netizens' complaints on social media on Wednesday (11/30/2019). 2022).

Achmad said that the complaint handling team had received some complaints from the public, including that the guarantor (sponsor) could not apply for a temporary stay visa for foreigners making foreign investment (visa index C313 and C314). There is another complaint, such as prospective sponsor not being able to register themselves with the type of Foreign Investment Company (PMA).

"The DGI’s technical team has investigated the problems occurred and found that Immigration Information and Management System does not receive shareholder data from the Online Single Submission (OSS) at BKPM," he said.

The DGI, according to Achmad, has written to BKPM to fix the problems occurred with the system, so that visa services for foreign investors can return to normal. A letter dated 28 November 2022 has been sent and coordination is continuing to improve service to the community.

"On this occasion we apologize for the inconvenience caused and we are always trying to coordinate with BKPM as the party that provides shareholder data in the context of issuing visa approvals," he explained.

The Directorate General of Immigration has collaborated with BKPM since May 9, 2019 for the integration of the Business Licensing System which consists of the Electronic Investment Licensing and Information Service System (SPIPISE) and Online Single Submission (OSS) managed by BKPM/OSS Institutions with the Immigration Management Information System (SIMKIM) managed by the Directorate General of Immigration.

November 30, 2022

BATAM – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bersama Polda Kepulauan Riau lakukan integrasi data e-Tilang dengan Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) guna mencegah Warga Negara Asing yang melanggar aturan lalu lintas (ditilang) mangkir dari kewajiban membayar biaya beban. Melalui integrasi data tersebut, petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bisa melihat notifikasi pengajuan pencegahan dari kepolisian apabila WNA melakukan pelanggaran lalu lintas dan belum membayar biaya denda.

Pelaksana (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan bahwa Imigrasi dapat mengambil tindakan administratif keimigrasian untuk menuntut kepatuhan Orang Asing yang ada di wilayah yuridiksi hukum Indonesia.

“WNA yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan pencegahan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan permintaan Kepolisian. Jika WNA sudah menyelesaikan kewajibannya atas pelanggaran lalu lintas, maka akan diizinkan keluar dari wilayah Indonesia,” jelas Widodo.

Masyarakat pemilik jasa penyewaan kendaraan diimbau untuk lebih berhati-hati ketika menyewakan kendaraannya kepada WNA. Apabila WNA tersebut melanggar aturan lalu lintas, maka akan berimbas pemilik kendaraan terkena denda tilang.

“Jika ada WNA yang terbukti melanggar dan mangkir maka masyarakat dipersilakan untuk melapor kepada Imigrasi,” tegasnya.

Ia menyebut, penertiban dan upaya memaksakan kepatuhan hukum lalu lintas kepada orang asing harus dilakukan. Di Bali misalnya, banyak Orang Asing yang melanggar lalu lintas dan mengganggu ketertiban. Di sinilah Imigrasi mengambil peran dalam

menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat, di samping mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan layanan keimigrasian.

“Kolaborasi ini diharapkan juga berdampak positif terhadap PNBP Ditlantas Polri karena integrasi data tersebut meminimalisasi kemungkinan WNA yang melanggar aturan untuk meninggalkan kewajibannya membayar biaya denda tilang,” pungkasnya.

Perjanjian Kerja Sama terkait integrasi data SIMKIM dan e-Tilang tersebut dibuat sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Kepolisian RI dengan Kementerian Hukum dan HAM Nomor NK/3/2/2020 dan Nomor M-HH-01.05.05 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

November 28, 2022

Batam: Several global business people and investors in Batam took part in the Second-Home Visa Coaching Clinic event activity, which the Acting Director General of Immigration directly supervised, Widodo Ekatjahjana, on Sunday (27/11/2022) evening. Expatriates use this opportunity to dig deeper into the technicalities, procedures, and conveniences offered by the visa arrangement, which will take effect starting on 24 December 2022.

"Global business people in Batam enthusiastically welcome the Second-Home Visa arrangements. Batam is part of the Special Economic Zone (SEZ), so it has a strategic role in our economic growth. Seeing this potential, Immigration acts fast to hold a Coaching Clinic Second-Home Visa event. We hope that this Immigration initiative will have an impact on increasing the national economy," said Widodo.

Foreigners who want to live in Indonesia for 5 or 10 years can choose Second-Home Visa. The visa does not allow the holder to work in Indonesia. The policy based on Presidential Regulation No. 48/2021 aims to make it easier for international elites or world investors who wish to observe business potential and establish investment permits in Indonesia.

The applicant must deposit a proof of fund (proof of ownership of funds) of IDR 2 billion as an immigration guarantee to a state-owned bank (BNI/BRI/Mandiri/BTPN) to apply for the Second-Home Visa. The applicant opens his account and can only withdraw the funds once his stay permit expires. As a substitute, foreigners can also attach a luxury property ownership certificate.

President Director of PT Taman Resort Internet (BUPP KEK Nongsa), Mike Wiluan, said that the Second-Home Visa provides convenience, especially for foreigners who have lived and invested in Indonesia for a long time.

"They can stay and develop their business without significant obstacles. This policy has also opened up smooth connections between Indonesia and international businessmen and can increase their interest in developing their businesses here," he said.

Meanwhile, Scottish business people who attended the event, Jim and Jackie, welcomed the Second-Home Visa arrangement very well. Both have lived in Indonesia since 1994.

"We are delighted, and this is a good policy. We have lived in Indonesia long and plan to spend our old age here. Therefore, the Second-Home Visa facilitates our needs and activities," said the two.

On the same occasion, Graham, a foreigner from Australia who has lived and invested in Indonesia since 1997, said he was enthusiastic about the Second-Home Visa.

"I have even applied for a Second-Home Visa. I am excited about this policy because I want to live and have a life in Indonesia. I think this policy can contribute well to the economy of this country," he said.

Second-Home Visa encourages certain foreigners to participate in improving the Indonesian economy. This policy is a way for high-profile foreigners who want to continue working amid a crisis that hit the blue continent and as a catalyst for increasing state revenues that can benefit people's economies.

The introduction to the new immigration policy was attended by the Director of PT Taman Resort Internet (BUPP KEK Nongsa), Mike Wiluan and his wife, Alexandra Gottardo, Legal Citramas Group, Ida Napitupulu, Director of Nongsa Terminal Bahari, Lucky Hendrati, Director of HR Citramas Group, Nara Dewa and Assistant Government II Governor of the Riau Islands, Lucki.

 

November 28, 2022

Cuaca pagi hari Sabtu, 26 November 2022 kemarin cukup bersahabat di Wisma Duta KBRI Khartoum di Sudan. Terlihat sejak pagi hari para WNI yang tinggal di Sudan sudah mulai berdatangan secara berkelompok ataupun secara mandiri dan sedikit demi sedikit mulai memenuhi halaman dari Wisma Duta. Tepat hari itu adalah hari dimana pihak KBRI Khartoum melaksanakan program Vaksinasi COVID-19 bagi seluruh WNI yang tinggal disana sekaligus pelaksanaan Sosialisasi Dokumen Perjalanan RI oleh Tim Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dubes RI, Sunarko menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu pondasi penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu juga diingatkan kepada seluruh WNI yang hadir / tinggal di Sudan untuk tetap waspada agar tidak lengah terhadap ancaman virus COVID-19 yang masih ada dengan memperkuat imunitas diri salah satunya dengan vaksinasi yang telah disiapkan oleh KBRI Khartoum sebagai salah satu upaya perlindungan negara kepada warganya khususnya yang tinggal diluar negeri.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Dokumen Perjalanan RI yang disampaikan perwakilan Ditjen Imigrasi Feddy Mulyana Pasya kepada kurang lebih 300 WNI yang hadir pada kesempatan tersebut. Feddy menyampaikan pentingnya menjaga dokumen perjalanan atau paspor ketika kita bepergian atau tinggal diluar negeri. Paspor diibaratkan sebagai nyawa yang harus selalu dibawa, dijaga, dicek selalu masa berlakunya dan pastikan tetap memiliki visa / ijin tinggal yang sesuai dan berlaku. Hal lain yang disampaikan adalah tentang kebijakan keimigrasian terbaru mengenai masa berlaku paspor hingga 10 tahun yang akan segera dapat diajukan oleh para WNI setelah Tim melakukan update kesisteman pada KBRI Khartoum sebagai upaya optimalisasi layanan keimigrasian. Acara pun diakhiri dengan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh peserta yang hadir dengan lancar.

November 28, 2022

Batam: The Directorate General of Immigration (DGI) officially relaunched the Multiple-Entry Visa service through Circular Letter Number IMI-0783.GR.01.01 of 2022 on Monday (28/11/2022). Multiple-Entry Visitor Visa (VKBP) allows Foreigners to enter Indonesia several times within 1 (one) year without the need to apply for a new visa. Foreigners are permitted to stay for 60 (sixty) days every time they enter Indonesia.

"The Immigration as a community development facilitator offers a visitor visa for multiple trips that target business people and foreign tourists. This policy is hoped to facilitate foreign tourists, business people, and foreigners who want to visit Riau Islands. We expect our joint endeavors will yield good outcomes and be blessed by God Almighty," said the Acting Director General of Immigration, Widodo Ekatjahjana, in Batam.

The VKBP policy, he added, is expected to encourage foreign business people to travel and do business or invest in Indonesia. The ease that Immigration provides is a non-fiscal incentive that can generate income for the country and increase the people's economy.

The VKBP relaunch event was attended by the Governor of the Riau Archipelago, Ansar Ahmad. The inauguration was marked by the gong sound and symbolically handing out the Circular Letter by the Acting Director General of Immigration to the Governor.

"Highest appreciation for the Ministry of Law and Human Rights officials, in this case, the Directorate General of Immigration. The DGI has issued a policy that becomes a key to accelerating economic recovery through the tourism sector to provide an economic multiplier effect in various community activities," added Ansar.

He added Riau Islands are also a destination for foreign tourists. Before the pandemic, the number of foreign tourist arrivals reached almost 3 million people. However, the Covid-19 pandemic reduced this number to only around 1,000 foreign tourist arrivals. As of January - July 2022, more than 275,000 foreign tourists were visiting the Riau Islands. From April to the end of the year, another 500,000 foreign tourist visits are expected to arrive.

"We welcome this Multiple Entry Visa because it is like a breeze of fresh air that makes it easier and accelerates the increase in the number of foreign tourist arrivals. After the policy is enacted, we will evaluate its progress jointly. The unique thing about Riau Islands tourism is that typically, tourism is most lively on weekends, unlike Bali, for example. Thus, policy segmentation will likely be required to spur tourism. Our task is to incubate the Riau Islands as a golden egg to produce higher revenue in the tourism sector," said Ansar.

Holders of multiple-entry visitor visas (VKBP) can only enter and leave Indonesian Territory through the Immigration Border Controls (TPI) in the Riau Archipelago. However, they can visit various places/areas while in Indonesia.

Foreign business persons who want to apply for a VKBP must have a corporation or company in Indonesia as a sponsor. The sponsor can submit the VKBP application online through visa-online.imigrasi.go.id or through Indonesian Mission offices abroad. The cost charged is IDR 3,000,000 per person/year.

The main requirements for submitting VKBP are as follows:

  1. A valid national passport for at least 18 (eighteen) months;
  2. Letter of sponsorship from the sponsor except for tourism purposes;
  3. Proof of having living expenses for himself and his family while in Indonesian in the form of a checking account, savings book, or deposit for the last 3 (three) months belonging to the foreigner or sponsor in an amount of at least USD 2,000 (two thousand US dollars) or equivalent;
  4. A return ticket or a connecting ticket to continue the journey to another country except for the crew of the transportation means who will stop by to join the ship and continue the journey to another country;
  5. A recent color photograph with a white background was taken for at least the last 3 (three) months.

In addition, there are additional requirements during the Covid 19 pandemic, as follows:

  1. A letter of Statement willing to comply with all applicable health protocols in Indonesia;
  2. Proof of having received the full dose of COVID-19 vaccine.
  3. Proof of ownership of health insurance/travel insurance, including health financing, or a statement letter willing to pay independently if affected by COVID-19 in Indonesia.

Widodo emphasized that holders of VKBP are prohibited from working in Indonesia. Activities that can be carried out by foreigners holding VKBP are business talks, tourism, government assignments, purchasing goods, meetings, humanitarian reasons, and transit.

"The Trial of Multiple-Entry Visitor Visa (VKBP), held in the Riau Islands, targets Singapore Citizens and foreigners with Singapore Permanent Resident status. This policy is a form of Immigration support for global business people, bona fide potential investors, and world billionaires with large capital so they can conveniently cross Indonesian borders," he said.

The business people who attended the inauguration of VKBP included the Chairman of Citramas Group KEK, Kris Wiluan, Managers of Nongsa Point Marina, Naradewa, ASITA Batam, PHRI Batam, and Shipping Entrepreneurs. The Provincial Government of the Riau Islands and the Office of Culture and Tourism also attended the event.

November 25, 2022

Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana regrets the attitude of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migrants (IOM). He considers that the two organizations need to take more action in handling foreign refugees. Hence, the presence of refugees creates social problems in Indonesia. The statement was conveyed by Widodo in Jakarta on Friday (25/11/2022) in response to the rejection of Rohingya refugees by residents in Lhokseumawe, North Aceh.

“UNHCR and IOM must take a role in handling refugees from abroad. Don’t run away from responsibility. Only provide refugee certificates, and with those certificates, refugees can go as they please here and become a social problem in Indonesia,” he stressed.

Widodo explained that in Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Overseas, Immigration through Immigration Detention Centers plays a role in collecting data by checking travel documents, immigration status, and identity. Furthermore, the Immigration Detention Center officers will coordinate with the United Nations through the High Commissioner for Refugees office in Indonesia.

In sheltering refugees from abroad, Immigration coordinates with the local district/city government to transport and place refugees from where they arrive to shelters.

“Providing the basic needs for refugees in shelters or community houses such as clean water, food, drink, clothing, health services, and worship facilities is the responsibility of UNHCR and IOM,” said Widodo.

As reported by the Head of Class II Lhokseumawe Immigration Office, on Tuesday (24/11/2022) night, there was a rejection from residents to the arrival of Rohingya refugees who tried to break the former Lhokseumawe Immigration office in Puenteut’s gate by wrecking it’s lock and directly entered, without any prior authorization.

The residents in the Puentuet Region saw the crowd. They knew the Rohingyas had been brought, and they immediately gathered at the location and refused the Rohingyas’ arrival. Until now, there has been no further information regarding the placement of the Rohingya ethnic group, and the people in Puentuet are still on guard in front of the former Immigration Office building to anticipate the return of the Rohingya group to their area.

November 25, 2022

Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana regrets the attitude of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migrants (IOM). He considers that the two organizations need to take more action in handling foreign refugees. Hence, the presence of refugees creates social problems in Indonesia. The statement was conveyed by Widodo in Jakarta on Friday (25/11/2022) in response to the rejection of Rohingya refugees by residents in Lhokseumawe, North Aceh.

"UNHCR and IOM must take a role in handling refugees from abroad. Don't run away from responsibility. Only provide refugee certificates, and with those certificates, refugees can go as they please here and become a social problem in Indonesia," he stressed.

Widodo explained that in Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Overseas, Immigration through Immigration Detention Centers plays a role in collecting data by checking travel documents, immigration status, and identity. Furthermore, the Immigration Detention Center officers will coordinate with the United Nations through the High Commissioner for Refugees office in Indonesia.

In sheltering refugees from abroad, Immigration coordinates with the local district/city government to transport and place refugees from where they arrive to shelters.

"Providing the basic needs for refugees in shelters or community houses such as clean water, food, drink, clothing, health services, and worship facilities is the responsibility of UNHCR and IOM," said Widodo.

As reported by the Head of Class II Lhokseumawe Immigration Office, on Tuesday (24/11/2022) night, there was a rejection from residents to the arrival of Rohingya refugees who tried to break the former Lhokseumawe Immigration office in Puenteut's gate by wrecking it's lock and directly entered, without any prior authorization.

The residents in the Puentuet Region saw the crowd. They knew the Rohingyas had been brought, and they immediately gathered at the location and refused the Rohingyas' arrival. Until now, there has been no further information regarding the placement of the Rohingya ethnic group, and the people in Puentuet are still on guard in front of the former Immigration Office building to anticipate the return of the Rohingya group to their area.

November 23, 2022

JAKARTA – Seorang WN Korea Selatan (Korsel) dengan inisial PJ diamankan Ditjen Imigrasi pada Senin (21/11) atas dugaan penipuan dan pelanggaran izin tinggal di Indonesia. PJ merupakan promotor Konser K-Pop We All Are One yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 November lalu yang masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA).

“Saya sudah perintahkan Direktur Wasdak (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, red) agar tegas dan tetap berpegang pada aturan hukum dalam menangani kasus tersebut, karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan karena sudah telanjur membeli tiket,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana (23/11).

Pada (5/11) lalu, pihak penyelenggara melalui akun instagram resmi mereka @weareallone_official mengumumkan adanya pengunduran konser hingga bulan Januari 2023. Ketidakjelasan tersebut mengundang amarah penonton yang sudah membeli tiket. Hingga saat ini para penonton terus membagikan tweet dengan hashtag #weallareone_refundmymoney agar PJ sebagai CEO bisa segera ditemukan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebelumnya, empat orang WN Korsel ditangkap petugas imigrasi pada Senin (21/11) di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan VOA untuk bekerja. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka ternyata adalah anggota tim kreatif yang didatangkan PJ dari Korea Selatan untuk acara yang berbeda. Penangkapan ini membawa petugas kepada PJ, yang kemudian turut diamankan karena kedapatan menggunakan VOA untuk bekerja di Indonesia, di samping melakukan dugaan tindakan penipuan.

“Hingga saat ini kasus masih kami dalami dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Saya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan modus penipuan melalui konser-konser K-Pop seperti ini,” pungkas Widodo.

Lebih lanjut Widodo juga memohon kerjasama dari pihak Kedutaan Besar negara untuk membantu imigrasi dalam mengantisipasi pelanggaran hukum oleh orang asing di Indonesia.

November 22, 2022

JAKARTA – 7 South Korean (South Korean) citizens are suspected of misusing Visas on Arrival (VoA) to work. Immigration officers secured the South Korean citizen on Monday (21/11) after holding a talent search event at a shopping center in Jakarta.

Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana revealed that the foreigners who abused VoA for work were a creative team from a production house. They were employed in Indonesia to work in a talent search event broadcast live on KBS Korea television station.

"The six creative team members are using VoA. They were hired by two South Korean citizens, one a VoA holder and the other a temporary stay permit holder (KITAS). In total, we have secured eight South Korean passports," said Widodo in Jakarta on Tuesday (22/11/2022).

Widodo's statement was in response to a video circulating in the community showing officers taking the four South Korean citizens forcibly. After further investigation, they admitted that they were instructed by the agent who brought them to Indonesia to pretend they didn't know about their visa condition when immigration officers took them.

"So far, the officers' actions have been according to the procedure because there was resistance from the foreigners. However, I still ordered the Immigration Law Enforcement Director to review and inspect the immigration officers who were on duty then," Widodo explained.

Widodo added, "If in the future elements of abuse of authority are found by officials, we will impose sanctions on them in accordance with the applicable laws and regulations."

Widodo also ordered the Director of Immigration Supervision and Enforcement to take firm steps by examining the agents/administrators who sponsored the four South Korean citizens according to the law.

 

 

November 22, 2022

Jakarta: After being halted during the Covid-19 pandemic, the Directorate General of Immigration (DGI) is considering reopening Multiple-Entry Visitor Visa (VKBP) starting Tuesday (22/11/2022). Acting Director General of Immigration Widodo Ekatjahjana conveys the news in Jakarta on Monday (21/11/2022).

"VKBP will be launched as the Immigration support for global business people, bona fide potential investors, and world billionaires with large capital so they can easily travel to Indonesia. This is clear proof of the ease of immigration policy for business people with high mobility, which will have a significant impact on Indonesia's economic recovery," said Widodo.

Widodo said that foreign business people applying for VKBP must have a sponsor in the form of a corporation or company in Indonesia. Sponsors lodge VKBP online through visa-online.imigrasi.go.id or through Indonesian missions abroad.

A multiple-entry visitor visa, according to Widodo, is a type of visitor visa that allows foreigners to travel in and out of Indonesia for one year. Foreigners are granted a stay permit for 60 days every time they enter Indonesia.

"VKBP is subject to a fee of IDR 3,000,000 per person/year so that these foreigners can enter and exit from Indonesia without extending their stay permit," he said. Widodo emphasized that VKBP cannot be used to work in Indonesia. Foreigners holding VKBP can carry out activities, including business talks, tourism, government assignments, purchasing goods, meetings, humanitarian reasons, and transit;

The principal requirements for submitting VKBP are as follows:
1. a valid national passport for at least 18 (eighteen) months;

2. Letter of sponsorship from the sponsor except for tourism purposes;

3. Proof of having living expenses for himself and his family while in Indonesian in the form of a checking account, savings book, or deposit for the last 3 (three) months belonging to the foreigner or sponsor in an amount of at least USD 2,000 (two thousand US dollars) or equivalent;

4. A return ticket or connecting ticket to continue their journey to another country, except for crews of means of transport who join the ship/vessel in Indonesia and continue their trip to another country.

5. A recent color photograph with a white background was taken for at least the last 3 (three) months.

In addition, there are additional requirements during the Covid 19 pandemic, as follows:

1. Statement letter willing to comply with all applicable health protocols in Indonesia;

2. Proof of having received the full dose of COVID-19 vaccine.

3. Proof of ownership of health insurance/travel insurance, including health financing, or a statement letter willing to pay independently if affected by COVID-19 in Indonesia.

"We hope this immigration policy can be used by foreign business people who are going on business trips or investing in Indonesia," concluded Widodo.

 

1 2 3 5