JAKARTA – On Saturday, 5 August 2023, 126 immigration offices across Indonesia provide passport services simultaneously. The service, which is called “Paspor Merdeka”, is part of the HDKD (Hari Dharma Karya Dhika) event held to celebrate the Ministry of Law and Human Rights’ 78th Anniversary.

“We offer passport service on Saturday, so those who can’t do it on weekdays can do it on the weekend,” said Joko Surono, Acting Director of Immigration Travel Document Directorate in Jakarta (31/07/2023).

To use this service, the public can confirm about the technical queueing system and available quotas at the immigration office through its contact details or social medias. This weekend passport program is available for first-time passport application and passport renewal.

“The quotas and queuing system may be different between immigration offices. So, those who’d like to use the service are suggested to confirm the availability with the immigration office,” Joko explained.

August is the Kemenkumham’s month of service. The massive passport service offered in all immigration offices is part of the celebration of the ministry’s 78th anniversary. This service is aimed at providing more alternatives and choices for the public to make passport application, Joko went on.

Still in commemoration of the ministry’s anniversary, Directorate General of Immigration started the Paspor Merdeka service earlier, from Thursday (3/8/2023) to Saturday (5/8/2023), at the JiExpo Kemayoran, Jakarta, with a total of 3000 passport quotas in three days.

Applicants have to make reservation via M-Paspor app before coming to the venue. For a first-time passport application, you need to bring electronic ID card, Family Card, Birth Certificate or Diploma or Marriage Certificate. Whereas for a passport renewal, just bring your ID and old passport.

At the venue, the immigration officers will verify applicant’s documents, record their biometric data such as photos and finger print, and carry out interview. Payment can be made via offline or online banking, post office, Indomaret, and marketplace

The passport fee is Rp350.000 for the 48-pages passport and Rp650.000 for electronic passport.

“Once again, we’d like to invite the public to make the most of this opportunity during this month of service, because we are providing more than enough quotas,” Joko ended.

JAKARTA – The public is advised to be more careful when browsing on Google for information about immigration offices, especially asking questions through Google Reviews. There have been some people replying questions on the Google Reviews with false information. They ask the public to contact their WhatsApp number and claiming to be able to help processing passport applications.

“When we search on Google for information about an immigration office, it will give us the address, pictures, maps, phones, and reviews from people about the services they had in that particular office. In the review section, there are often scams that people must be careful of. The official passport application is only M-Paspor,” said the DGI Public Relation Division Head, Achmad Nur Saleh, on Monday (31/07/2023).

Through the M-Paspor application, the public will only pay passport fees (Non-Tax State Revenue/PNBP) in accordance with laws and regulations. Applicants will immediately get a digitally recorded passport appointment date in QR-Code provided on the M-Paspor application after making the payment, Achmad went on.

Read also : No Need M-Paspor, This is the Applicant Criteria for Passport Priority Service

“Passport fees are specified in an attachment of Government Regulation (PP) Number 28 of 2019. You need to pay Rp350.000 for ordinary passport, Rp650.000 for e-passport both in laminated or polycarbonate data page, and Rp1.000.000 for the same-day passport service,” he said.

M-Paspor application can be downloaded from Google Playstore  and App Store. Applicant needs to register an account before using this application. After the account is registered, applicant can fill in the application form and upload a digital photo and supporting documents required.

Next, applicant can choose an immigration office or passport service unit, as well as the interview appointment date. After submitting the application, applicant will get a billing code and has to make payment within two (2) hours. Failing to do so, the applicant needs to repeat filing in the passport application data.

“Payment for the passport application can be made via mobile banking, internet banking, ATM and e-commerce, such as Tokopedia and Bukalapak,” he ended.

Reporter: Ajeng Rahma Safitri
Editor: Muhammad Fijar Sulistyo

MAGELANG – Since the beginning of July 2023, foreign tourists visiting Borobudur Temple can also extend their stay permit there. It is actually an outreach program organized by the Wonosobo Immigration Office in providing stay permit extension services for foreigners visiting this tourist destination.

Attending the dissemination and soft launching of the stay permit extension service in the Borobudur Temple, Head of Wonosobo Immigration Office, Ari Widodo, said that this service is the only one of the 5 Super Priority Tourist Destinations in Indonesia.

Together with Danau Toba in North Sumatera, Likupang in North Sulawesi, Mandalika in West Nusa Tenggara and Labuan Bajo in East Nusa Tenggara, Borobudur Temple is one of the 5 priority tourist destinations in Indonesia. It is also the working area of the Class II Immigration Checkpoint in Wonosobo.

Borobudur Temple Compounds has also been crown the World Cultural Heritage and a major foreign tourist attraction. There are 63.936 foreign tourists visiting Borobudur in 2022 and 30.549 during January to March 2023.

Ari Widodo said that during the trial period of the stay permit extension service in Borobudur Temple at the beginning of July 2023, there were 20 foreign tourists who had their stay permit extended. The extension process can normally be completed on the same day.

“Maybe there hasn’t been many people taking full advantage of this opportunity, but hopefully after being widely published, it will be maximized, he ended.”

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam telah menunda keberangkatan ke luar negeri sebanyak 6.211 orang selama periode Januari sampai Juli 2023 ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam Subki Miuldi dalam konferensi pers terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lobby Polda Kepulauan Riau pada Senin (24/07/2023).

“Kami melakukan penundaan keberangkatan orang ke luar negeri sebanyak 6.211 orang sejak Januari hingga Juli 2023 ini. Selain itu kami juga melakukan penolakan permohonan paspor baru sebanyak 150 permohonan, dalam periode yang sama” ujar Subki.

Subki mengungkapkan alasan penundaan keberangkatan dan juga penolakan permohonan paspor baru yang dilakukan petugas Imigrasi Batam merupakan bentuk preventif untuk mencegah adanya pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri secara tidak resmi atau nonprosedural.

Di samping itu, Subki menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan petugas imigrasi yang dikerahkan untuk melakukan pengetatan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang menjadi pintu keluar masuk bagi WNI.

“Kami sampaikan bahwasanya hanya orang-orang yang sudah direkomendasikan dan dapat meyakinkan kami untuk melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Mereka mencoba berulang-ulang melalui 4 pelabuhan di Kota Batam. Tapi kami selalu berkoordinasi dengan Pihak Polda Kepri dan Instansi-instansi terkait,” jelas Subki.

Subki menuturkan kebanyakan calon penumpang yang ditunda keberangkatannya tersebut berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre, Pelabuhan Citra Tritunas, Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan NongsaPura.

Pada konferensi pers tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun juga menyampaikan hasil temuan pengungkapan kasus sebanyak 31 kasus. Pengungkapan kasus ini telah menyelamatkan 130 orang korban dan menangkap 52 tersangka TPPO. Pengungkapan kasus TPPO kali ini merupakan data temuan dari Imigrasi Batam dan Pihak Kepolisian Kepri selama periode 5 Juni 2023 hingga 22 Juli 2023. Turut hadir yakni perwakilan BP3MI Kepri, Dinas Sosial Kota Batam, Jajaran Polda Kepri.

Reporter: Muhammad Fijar Sulistyo
Editor: Achmad Nur Saleh

JAKARTA – Paspor yang tidak diambil dalam jangka waktu satu bulan setelah terbit akan dibatalkan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.18 Tahun 2022 mengenai paspor biasa. Faktanya tidak sedikit jumlah paspor yang dibatalkan karena belum diambil oleh pemiliknya dalam kurun waktu tersebut dengan berbagai alasan. Akibatnya, pemilik paspor yang dibatalkan harus mengajukan ulang permohonan setelah mendapatkan Surat Pembatalan jika ingin memperoleh kembali paspor Indonesia.

“Kami banyak temukan kasus paspor yang dibatalkan karena tidak diambil oleh pemiliknya lebih dari satu bulan. Kasus-kasus seperti ini harus mengambil Surat Pembatalan lebih dulu sebelum bisa mengajukan paspor kembali,“ jelas Achmad.

Di sisi lain, tidak banyak yang tahu bahwa pemohon paspor tidak harus datang langsung untuk mengambil paspornya yang sudah selesai. Ada beberapa cara agar paspor selamat dan aman sampai di tangan pemohon tanpa harus diambil langsung. Berikut langkahnya:

1. Dikuasakan Pengambilannya oleh Kerabat dalam Satu Kartu Keluarga
Pengambilan paspor bisa dikuasakan kepada kerabat dalam satu kartu keluarga dengan membawa bukti pembayaran, copy Kartu Keluarga serta kartu identitas kerabat tersebut.

2. Dikuasakan Pengambilannya oleh Orang Lain dengan Surat Kuasa
Jika tidak ada kerabat yang bisa bantu mengambilkan, paspor bisa juga diwakili pengambilannya oleh orang lain dengan membawa:
– Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-;
– Bukti Pembayaran;
– Identitas asli yang diberi kuasa

3. Dikirim melalui Layanan Pengantaran oleh PT POS Indonesia yang tersedia di Kantor Imigrasi
Sebagian besar kantor imigrasi sudah bekerjasama dengan layanan pos untuk pengiriman paspor yang telah selesai. Masyarakat yang berminat bisa mendatangi langsung gerai Pos yang tersedia di kantor imigrasi dengan membawa bukti pembayaran dan materai Rp.10.000,- setelah selesai melakukan pengambilan foto biometrik dan wawancara paspor.
“Layanan pengiriman paspor melalui Pos belum tersedia di setiap kantor imigrasi,” tutur Achmad.
Ketersediaan layanan ini bisa dikonfirmasi kepada petugas di kantor imigrasi setelah proses wawancara paspor dan pengambilan rekam biometrik dilakukan.
“Pemilik paspor akan dikenakan biaya sekitar Rp.35.000,- oleh PT Pos untuk biaya layanan ini. Selanjutnya tinggal duduk manis di rumah menunggu paspor dikirimkan oleh petugas pos,” tutup Achmad.

PEKANBARU – Sebanyak 27 orang Pencari Suaka Warga Negara Myanmar Etnis Rohingya dipindahkan dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) ke Tempat Penampungan Pengungsi Wilayah Kota Pekanbaru, Senin (24/07/2023). Pemindahan dilakukan melalui serah terima pencari suaka dari Rudenim kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru sebagai pelaksana harian Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

“Dua puluh enam di antaranya merupakan bagian dari 29 orang asing korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diserahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai kepada Rudenim Pekanbaru pada 6 Juni 2023. Dua puluh empat orang dari mereka ditemukan oleh Angkatan Laut (Lanal) Dumai di Pesisir Pantai Kecamatan Medang Kampai, Dumai pada 13 Mei 2023. Sementara empat orang lainnya di Perairan Silincing Kecamatan Medang Kampai, Dumai pada 3 Juni 2023,” terang Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Panogu H. D. Sitanggang.

Selain itu, terdapat WN Myanmar berinisial MDAR yang ditemukan oleh pihak PT. Kawasan Industri Dumai (PT. KID) di pesisir pantai Dumai. Warga Negara Myanmar itu dilaporkan ke Polres Dumai kemudian diserahterimakan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai pada 13 Mei 2023.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pewakilan UNHCR Pekanbaru. Dari 29 orang asing tersebut hanya 26 orang yang terkonfirmasi berkewarganegaraan Myanmar Etnis Rohingya berstatus pencari suaka. Sedangkan tiga orang lainnya berkewarganegaraan Bangladesh dan berstatus sebagai immigratoir,” lanjut Sitanggang.

Di samping 26 orang pencari suaka tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Riau menemukan seorang pencari suaka di Hutan Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medan Kampai–Dumai. Ia teregister sebagai pencari suaka WN Myanmar Etnis Rohingya di Mina Raya, Pidie–Aceh.

Setelah diserahterimakan kepada Kesbangpol Kota Pekanbaru, 18 orang di antaranya ditempatkan di Hotel Siak Resort dan sembilan orang lainnya ditempatkan di Hotel Nevada. Proses pemindahan dikawal ketat oleh tujuh orang petugas Rudenim Pekanbaru.