Kembali ke Indonesia bukan mimpi lagi bagi Yuliana, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tahun ini genap berusia 88 tahun. Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, Yuliana pindah ke Sydney untuk tinggal bersama putrinya, Susanti Lim yang menetap di Sydney sejak 10 tahun lalu dan telah memperoleh status permanent residence.
Di usianya yang semakin lanjut, Yuliana hanya ingin kembali berkumpul bersama karib kerabatnya di Indonesia. Sayangnya, kursi roda menghambat gerak Yuliana untuk melakukan penggantian paspornya yang telah habis masa berlaku sejak Februari 2023. Jarak 47 km dari Glenwood ke KJRI cukup menyulitkan bagi Yuliana yang hanya tinggal berdua dengan Susanti di Sydney.

“Cukup sulit bawa Mama yang harus pakai kursi roda ke Maroubra untuk perpanjang paspor (lokasi KJRI Sydney, red), jadi saya coba cari-cari info di internet dan ternyata KJRI punya program SELARAS ini,” jelas Susanti.

Susanti kemudian mengirimkan email kepada KJRI untuk mendaftarkan pengurusan paspor ibunya melalui program SELARAS. Sehari setelah mengirimkan email, ia menerima balasan yang menginformasikan kedatangan petugas migrasi pada Jumat (24/11/2023).

SELARAS merupakan kependekan dari Sambangi Lansia dan Orang Sakit. Layanan pengurusan paspor jemput bola yang menjadi inovasi bidang imigrasi dari KJRI Sydney bagi WNI lanjut usia, memiliki kondisi medis dan berkebutuhan khusus yang memiliki kendala untuk datang ke KJRI mengurus paspor.

KJRI Sydney membawahi tiga dari enam negara bagian di Australia, yaitu New South Wales, Queensland dan South Australia di mana terdapat sekitar 42.000 WNI yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan dari KJRI Sydney.

“Layanan SELARAS kami buka bagi WNI di wilayah Greater Sydney Area. Bagi WNI yang berada di luar wilayah Greater Sydney Area Layanan SELARAS menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan infrastuktur KJRI Sydney. Biasanya kami sambangi pemohon saat istirahat makan siang, atau weekend sehingga tidak mengganggu layanan harian di KJRI Sydney,” jelas Konsul Imigrasi pada KJRI Sydney, Agus A. Majid.

Selama periode Desember 2021 s.d. 24 November 2023, telah 27 orang WNI yang memperoleh kemudahan melalui layanan ini. Sementara itu bagi kota atau negara bagian lain yang masih masuk wilayah akreditasi KJRI yang memiliki kendala jarak dalam pengurusan paspor, KJRI menyediakan program reach out/ layanan jemput bola secara berkala yang biasanya diselenggarakan berbarengan dengan layanan warung kekonsuleran.

“Inovasi ini merupakan wujud Layanan Prima yang Ramah HAM, serta bentuk upaya KJRI Sydney untuk terus meningkatkan Kualitas Layanan Publik serta mengurai kendala-kendala dalam pengurusan paspor,” tutup Majid.

JAKARTA – Integrasi layanan kependudukan dan imigrasi (INDUKSI) yang digagas oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta menuai apresiasi dari Ombudsman RI. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat dalam penyampaian Hasil Kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Kantor Ombudsman RI, Senin (28/11/2023) di Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Barat, Wahyu Eka Putra menjelaskan “INDUKSI merupakan implementasi dari Satu Data Indonesia yang memungkinkan interoperabilitas antar instansi,” Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Nadjih, membuka acara dengan menyoroti pentingnya integrasi data administrasi kependudukan, khususnya bagi WNA dan perubahan status kewarganegaraan. Hal ini dilatarbelakangi masuknya laporan masyarakat terkait penerbitan dokumen kependudukan Warga Negara Belanda yang telah memperoleh status Warga Negara Indonesia, namun kemudian diketahui dokumen keimigrasian dan pewarganegaraan bukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Bukan hanya itu, laporan lainnya menyebutkan adanya tindakan pemalsuan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) oleh sejumlah WNA. Laporan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan masalah terkait validitas dokumen kependudukan, yang mengarah pada pentingnya peninjauan lebih lanjut terhadap proses penerbitan dokumen kependudukan dan pemantauan yang lebih ketat terhadap penggunaan dokumen tersebut.

Laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan kajian mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan dalam Proses Administrasi Kependudukan bagi Orang Asing; serta Perubahan Status Kewarganegaraan; Sistem dan integrasi dan Keterhubungan Data Antar Instansi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kajian tersebut mengambil sampel di tujuh provinsi di Indonesia di antaranya Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang melibatkan sejumlah instansi di antaranya adalah Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Belum ada mekanisme yang baku dan detail untuk mengatur proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan dalam proses administrasi kependudukan bagi orang asing,” jelas Nadjih dalam keterangan tertulisnya pada Senin (28/11/2023).

Belum adanya integrasi data terkait pencatatan Administrasi Kependudukan bagi Orang Asing dan perubahan status kewarganegaraan tersebut menunjukan bahwa penyelenggara belum melaksanakan kewajiban pelayanan publik yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, bahwa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait serta kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa pengabaian kewajiban hukum.

Dari kajian tersebut, Ombudsman memberikan rekomendasi jangka pendek dan jangka Panjang bagi seluruh instansi terkait.  Rekomendasi jangka pendek di antaranya adalah membangun mekanisme pemberitahuan atau tembusan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM; dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan produk hukum yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berkaitan dengan Orang Asing pemegang ITAS/ITAP, Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses Pewarganegaraan, WNI yang kehilangan Status Kewarganegaraan Indonesia.

Sementara itu untuk jangka Panjang, Ombudsman merekomendasikan integrasi dan keterhubungan data Orang Asing pemegang ITAS/ITAP, Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan dan data WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia di antara instansi dengan cara memberikan access view demi validasi dokumen. Sebagaimana yang telah lebih dahulu dicontohkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta.

“Integrasi data ITAS (izin tinggal terbatas) dan SKTT (surat keterangan tempat tinggal) melalui aplikasi INDUKSI jadi praktik baik untuk mempermudah Orang Asing dalam mengakses pelayanan keimigrasian dan dokumen kependudukan,” jelas Hutabarat.

Reporter: Elyan Nadian Zahara

Editor: Achmad Nur Saleh

Jakarta – Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat segera mendeportasi seorang pria berkebangsaan Tiongkok yang menjadi buronan Kepolisian negara asalnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa LS diamankan petugas imigrasi pada Selasa (07/11/2023) di sebuah apartemen di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Kami memperoleh informasi dari Direktorat Intelijen Keimigrasian terkait adanya Pencarian Orang oleh Kepolisian Tiongkok yang keberadaannya di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Kemudian petugas Imigrasi menindaklanjuti informasi-informasi yang didapatkan dan melakukan pencarian serta mengamankan Orang Asing tersebut,” ujar Wahyu pada Konferensi Pers pada Senin (20/11/2023).

Dalam pemeriksaan Paspor dan Izin Tinggal diketahui yang bersangkutan ternyata selama ini tidak tinggal pada alamat sebagaimana tertera pada Izin Tinggal yang dimilikinya. Selanjutnya petugas menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian di ruang detensi setempat.

“Diketahui bahwa LS termasuk dalam DPO Direktorat Intelijen Keimigrasian atas permintaan Interpol Pemerintah China atas kasus kejahatan ekonomi di negaranya pada tahun 2020,” ungkap Wahyu.

Selain didetensi, LS juga akan diberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian disertai penangkalan sebagaimana pada Pasal 75 ayat 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pendeportasian dapat dilakukan atas orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

“Lebih lanjut, terhadap pendeportasian LS akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak Interpol melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap Orang Asing yang tinggal di wilayah Jakarta Pusat. Kami menginginkan Wilayah Jakarta Pusat menjadi wilayah yang kondusif, mendukung perekonomian nasional, serta tidak menjadi tempat kabur buronan internasional.” tutup Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Wahyu Hidayat.

 

Penulis : M. Fijar Sulistyo
Editor : Achmad Nur Saleh

JAKARTA – Senin (20/11/2023) mendatang, Batch Ketujuh pendaftaran permohonan Surat Dukungan Untuk Work and Holiday Visa  (SDUWHV) Australia tahun 2023 kembali dibuka untuk 1200 kuota. Proses pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui whv.imigrasi.go.id, sedangkan dokumen SDUWHV diterbitkan dalam bentuk elektronik.

Direktur Kerjasama Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Anggiat Napitupulu menjelaskan pada Rabu (15/11/2023) bahwa seperti batch sebelumnya, seleksi dan verifikasi dokumen persyaratan dilaksanakan tanpa wawancara kandidat.

“Tidak ada wawancara. Namun perlu diperhatikan bahwa ada sedikit perbedaan ketentuan dokumen persyaratan dibanding batch lalu yang perlu dicermati,” jelas Direktur Kerjasama Keimigrasian, Anggiat Napitupulu.

Perbedaan ketentuan tersebut di antaranya adalah:

• Surat keterangan bank/tabungan harus atas nama sendiri, bukan atas nama orang tua atau orang lain; yang diterbitkan dalam waktu maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran;
• Dokumen persyaratan tidak perlu diterjemahkan, kecuali Surat Keterangan Aktif Kuliah di luar negeri yang berbahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris;
• Dokumen transkrip nilai harus disahkan oleh pihak kampus yang berwenang;

Masyarakat yang akan mengajukan permohonan SDUWHV Australia, harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

1. Berusia 18 s.d. 30 tahun;
2. Memiliki kualifikasi lulusan pendidikan yang disyaratkan;
3. Belum pernah mengikuti program bekerja dan berlibur sebelumnya;
4. Memiliki bukti identitas diri, kewarganegaraan, dan tempat tinggal;
5. Memiliki bukti kemahiran berbahasa Inggris paling rendah pada tingkat fungsional;
6. Memiliki bukti dana aktif atau tidak bermasalah untuk membiayai keperluan selama masa awal tinggal di Australia;
7. Berbadan sehat dan berkelakuan baik; dan
8. Tidak sedang dikenakan tindakan pencegahan keimigrasian.

Selain itu, pendaftar juga wajib melengkapi berkas persyaratan antara lain:

1.     Foto Diri Terbaru

• • Format file: jpeg
  • Latar belakang putih

2.     Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang masih berlaku
3.     Paspor dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan
4.     Sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris setingkat fungsional, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

“Perlu diperhatikan bahwa persyaratan bukti kemampuan berbahasa Inggris dinilai berdasarkan skor rata-rata dari seluruh komponen tes, bukan dilihat dari skor per komponen (membaca, menulis, mendengar, berbicara). Jika menggunakan sertifikat IELTS, skor minimumnya adalah 4,5,” jelas Anggiat.

Selain IELTS, sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang dapat digunakan untuk mendaftar SDUWHV adalah sebagai berikut:

• • Test of English Foreign Language Internet-Based (TOEFL iBT) dengan nilai keseluruhan 32 berdasarkan empat komponen tes yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. TOEFL yang diterima adalah TOEFL yang dilaksanakan sebelum tanggal 26 Juli 2023.
  • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) dengan nilai keseluruhan 30 berdasarkan empat komponen tes yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan.
  • Cambridge English Advanced (CAE) dengan nilai keseluruhan 147 berdasarkan empat komponen tes yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan

5.     Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK):

• • Diterbitkan minimal pada tingkat Kepolisian Daerah

6.     Bukti Kualifikasi Pendidikan:

• • Ijazah Pendidikan (bagi pemohon yang telah lulus setingkat Sarjana atau Diploma III)
  • Surat Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (jika lulusan pendidikan di luar negeri)
  • Surat Keterangan, Kartu Hasil Studi, dan Kartu Tanda Mahasiswa (bagi mahasiswa aktif yang telah menjalani pendidikan paling singkat 2 tahun) yang harus disahkan oleh pihak kampus yang berwenang (pengesahan dapat berupa tanda tangan basah ataupun tanda tangan elektronik)

7.     Bukti Kepemilikan Dana:

• • Minimal AUD 5.000 atau setara, aktif, dan tidak bermasalah
  • Dalam bentuk surat keterangan bank atas kepemilikan dana (milik sendiri)

8.     Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Persyaratan:

• • Bermaterai 10.000

Keterangan Tambahan:

• Format file dokumen pas foto: jpeg
• Format file dokumen lainnya: PDF
• Ukuran file dokumen persyaratan: 60 kb – 300 kb
• Surat keterangan bank diterbitkan dalam waktu maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran
• Dokumen persyaratan selain yang berbahasa Indonesia atau Inggris harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

Dengan memenuhi ketentuan tersebut, pengajuan SDUWHV dapat dilakukan dan proses menuju Australia untuk bekerja dan berlibur dapat dimulai. Pastikan untuk memahami setiap persyaratan dengan teliti dan memastikan bahwa semua dokumen telah siap.

Selamat mendaftar!

A team from the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, which is part of the Bali Becik Task Force, carried out operations for five consecutive days to monitor foreigners' compliance with immigration regulations in the Bali region, Indonesia. This operation will be carried out from 31 October to 3 November 2023 and involves three teams stationed in the Ngurah Rai, Denpasar and Singaraja areas.

Surveillance on the first day (Tuesday, 31 October 2023) was carried out at 16 places in the Ngurah Rai, Denpasar and Singaraja areas.

In Ngurah Rai, of the 60 foreigners screened at six venues (including Pullman Bali Legian Beach, Bollywood Masalaz, Queen's of India, Clubmed Bali, Finn's Beach Club, and Rob Peetoom Hair Spa), only six required further action. On this occasion, four sponsors and the foreigners were given Notes of Appreciation for their compliance with Indonesian immigration regulations.

Likewise, the Bali Becik Task Force in Denpasar has not found any immigration violations by foreigners at five immigration control points on the first day of operations. The five places include PARQ Ubud, Yoga Barn, Atman Collection, USHA CAFÉ & BAKERY, and PT. CHEWING GUM. The Task Force also gave Notes of Appreciation to five sponsors and the foreigners who complied with immigration regulations in Indonesia.

Meanwhile, in Singaraja, oversight was carried out at five places, including LES Village, Ulami Bali Guest House, PT. Edicha, and Green Hills Partners. On that occasion, no violations were found by foreigners, meanwhile six sponsors and the foreigners were rewarded with a Note of Appreciation by the Bali Becik Task Force in Singaraja.

"At the first day of operation, there was a relatively small number of immigration violations and we are optimistic that this is due to the increasing awareness of foreigners in complying with applicable immigration regulations," explained the Director of Immigration Supervision, Safar M. Godam, last Tuesday (31/10/2023).

During the five days of operation, the Bali Becik Task Force team carried out a total of 222 inspections at 43 points spread across the Bali region which is the working area of the Ngurah Rai Special Class I Checkpoint Immigration Office, Denpasar Class I Checkpoint Immigration Office, and Singaraja Class II Checkpoint Immigration Office.

Of this number, only nine foreigners required further treatment from the local immigration office, because they committed violations such as not being able to show travel documents (passport), activities that were not in accordance with their residence permit or addresses that did not match the application. This operation also provides space for appreciation of compliance by giving 54 Notes of Appreciation to foreigners and sponsors for their compliance to the immigration regulations.
Supervision of Foreigners by the Bali Becik Task Force is the government's effort to maintain foreigners' compliance with immigration regulations, as well as ensuring that their presence in Indonesia complies with applicable regulations.
"With the Bali Becik Task Force, we are trying to make Bali free from violations by foreigners," concluded Godam.