Sebanyak 193 imigran asal Bangladesh yang ditemukan kelaparan di dalam sebuah ruko di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (5/2), tengah ditangani pihak Imigrasi.Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Ferry Monang Sihite, mengatakan para imigran merupakan laki-laki berusia 20-35 tahun. Seusai dilakukan pendataan, mereka dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi di Belawan.Pihak Imigrasi hanya menemukan 14 paspor dari para imigran. Selebihnya, "mereka tidak memiliki dokumen perjalanan," ungkapnya sebagaimana dilaporkan wartawan di Medan, Sulaiman Achmad, untuk BBC News Indonesia.Para imigran diduga masuk secara ilegal ke Indonesia lewat jalur laut melalui Bali. Selanjutnya, mereka bertolak ke Medan dan dari sana menyeberang laut menuju...

Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke luar negeri, Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Kelas II Pematangsiantar, Alrin Tambunan terus memperketat pemberian izin bagi pemohon paspor.Terhitung sejak tahun 2018 hingga Mei 2019, Imigrasi Kelas II Pematangsiantar yang berkantor di Jalan Medan, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun telah mencekal sekitar 260 orang permohonan penerbitan paspor karena terindikasi akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural.Pencekalan ini berlaku selama 6 bulan. Namun bagi setiap yang telah mampu memenuhi prosedur maka pencekalan yang berlaku di seluruh kantor Imigrasi batal dengan sendirinya.1. Pencekalan muncul dari hasil wawancaraMenurut Alrin...

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, terus melakukan pembenahan dan penguatan integritas pelayanan kepada masyarakat.Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)."Hal ini sebagai wujud kepedulian melayani masyarakat baik terhadap warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA)," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Romi Yudianto, Rabu (26/6).Romi menjelaskan, salah satu terobosan adalah membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Romi Yudianto Untuk mewujudkan WBK, Kantor Imigrasi Tanjung Perak memiliki...

Kawasan perbatasan selalu mempunyai cerita dan keunikan tersediri. Bukan perbatasan namanya jika tidak memiliki karakteristik tersediri. Daerah perbatasan bagi sebagian orang selalu identik dengan daerah tertinggal dan memiliki berbagai macam permasalahan yg krusial mulai dari masalah pendidikan, sosial, infrastruktur maupun ekonomi.Namun jika berbicara tentang kawasan perbatasan maka hal yg tak boleh di lupakan yaitu membicarakan perlintasan manusia di Tempat pemeriksaan Imigrasi yg merupakan pintu masuk dan keluar dari suatu negara. Salah satu lembaga negara yang memilki tanggung jawab dalam mempersilahakan seseorang masuk atau keluar wilayah Indonesia yaitu Imigrasi dengan semboyan "Bumi Pura Wira Wibawa" (penjaga pintu gerbang yang berwibawa).Nama Kantor...

Penulis: Faris Agung Wicaksono Surabaya (29/04) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kembali membuka Unit Layanan Paspor. Unit Layanan Paspor yang berlokasi di Ciputra World ini merupakan Surabaya (29/04) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kembali membuka Unit Layanan Paspor. Unit Layanan Paspor yang berlokasi di Ciputra World ini merupakan manisfestasi dari kerja sama yang saling berkebutuhan dan berkepanjangan antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dan Manajemen Ciputra World dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan layanan pada masyarakat serta sebagai pendukung dari kegiatan bisnis yang berada di Ciputra World Surabaya. Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Bapak Is Edy...

Jakarta, (17/08/23) – Rasa syukur dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia dirasakan segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada peringatan kemerdekaan ini, sebanyak 175.510 narapidana menerima Remisi Umum (RU) Tahun 2023 dan 2.606 di antaranya langsung bebas. “Remisi kepada Warga Binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan baik dan terukur,” terang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Jakarta, (17/08/23) – Rasa syukur dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia dirasakan segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada peringatan kemerdekaan ini, sebanyak 175.510 narapidana menerima Remisi Umum (RU) Tahun 2023 dan 2.606 di antaranya langsung bebas.“Remisi kepada Warga Binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan baik dan terukur,” terang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI...

JAKARTA - Sebagai bukti komitmen dalam menjadikan Imigrasi lebih baik, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim langsungkan aksi pertamanya dengan meninjau layanan keimigrasian. Silmy mengecek fasilitas auto-gate dan jalur khusus Electronic Visa on Arrival (e-VOA) serta ITAS Online di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (05/01/2022) sore. “Saya meminta agar dibuatkan petunjuk yang lebih ramah pengguna sehingga WNA subjek e-VOA dapat terinformasikan dengan baik. Yang terjadi selama ini, banyak WNA subjek e-VOA masih mengantre pembayaran di konter bank (alih-alih mengajukan secara online),” ujar Silmy. Meski perkembangan Imigrasi dari segi kesisteman cukup menggembirakan, Ia mengimbau agar jajarannya senantiasa memperkuat pelayanan....

ENTIKONG - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim menegaskan komitmennya untuk melakukan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke perbatasan, tepatnya di Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Entikong, Kalimantan Utara, Senin (5/6/2023).